Dasar Hukum

Post on 26 March 2012
in Profil
Hits: 2429

Yang menjadi landasan kerja Pengadilan Agama Bojonegoro dalam melaksanakan kegiatan adalah sebagai berikut:

  • Bidang Teknis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan:
  1. Staatblad 1941 Nomor 44 tentang Reglemen Indonesia yang diperbarui (RIB/HIR) jo. Undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1951;
  2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura;
  3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
  4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang nomor 7 Tahun 1989;
  6. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;
  7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, jo. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;
  10. Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;
  11. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2001 tentang Permohonan Kasasi Perkara Perdata yang Tidak memenuhi Persyaratan Formal;
  12. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok;
  13. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
  14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/007/SK/IV/1994 tentang Memberlakukan Buku I dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
  15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/004/SK/II/1992 tanggal 24 Pebruari 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama;
  16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/006/SK/III/1994 tentang Pengawasan dan Evaluasi Atas Hasil Pengawasan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama;
  17. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/042/SK/V/1996 tentang Biaya Permohonan Pemeriksaan Sengketa Kewenangan Mengadili dalam Perkara Perdata;
  18. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/042/SK/VIII/2001 tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/027/SK/VI/2000 tentang Biaya Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang Dimohonkan Peninjauan Kembali;
  19. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/42/SK/III/2002 tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/127/SK/VI/2000 tentang Biaya Perkara yang Dimohonkan Kasasi ;
  20. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Unitvoerbaar Bij Voorrad) dan Provisionil;
  21. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat;
  22. Surat Edaran ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Upaya Perdamaian (Pemberdayaan pasal 130 HIR);
  23. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas Nebis In Idem;
  24. Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: MA/KUMDIL/ P/01/II/2002 tentang Petunjuk Penerimaan Tamu;
  25. Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor: 28/TUADA-AG/X/2002 tentang Pencatatan Perceraian;
  26. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
  27. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi (Pemberdayaan pasal 130 HIR);
  28. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SKIVIII/2007 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;
  29. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah;
  30. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1984 Tentang Mahkmah Agung;
  31. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
  32. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  33. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
  • Bidang Administrasi Sekretariat dan Lain-lain :
  1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
  2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
  3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/020/SK/VI/1994 tentang Perubahan Kedua Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/004/SK/II/1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Bagi Pejabat, PNS, Angkatan Bersenjata RI dan Para Pensiunan Atas Penghasilan Yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara Atau Keuangan Daerah;
  10. Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 1994 jo. Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2000, tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan negara Bukan Pajak;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2005;
  13. Peraturan Pemerintah RI Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil;
  14. Peraturan Pemerintah RI Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Negeri Sipil;
  15. Peraturan Pemerintah Ri Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
  16. Peraturan Pemerintah RI Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
  17. Peraturan Pemerintah RI Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
  18. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2002 tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim;
  19. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
  20. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standart Akuntansi Pemerintah ;
  21. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2005 tentang Penyesuaian Besaran Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil;
  22. Peraturan Presiden RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
  23. Peraturan Presiden Ri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Pegawai Negeri Sipil;
  24. Peraturan Presiden RI Nomor 20 Tahun 2006 tentang Tunjangan Panitera;
  25. Peraturan Presiden RI Nomor 22 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Jurusita dan Jurusita Pengganti;
  26. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2004;
  27. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004;
  28. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pemberian Gaji/ Pensiunan/Tunjangan Bulan Ketiga belas Dalam Tahun Anggaran 2009 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiunan/ Tunjangan;
  29. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 70/KMA/ SK /V/ 2008 Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri Dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya;
  30. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 69/KMA/ SK /V/ 2009 Tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 71/KMA/ SK /V/ 2008 Tentang Ketentuan Penegakkan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakin dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya;