Prosedur Pengajuan Permohonan

Post on 26 March 2012
Hits: 1465

Prosedur Pengajuan Permohonan

1.      Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama di tempat tinggal pemohon.

2.      Pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis dapat mengajukan permohonannya secara lisan dihadapan Ketua Pengadilan Agama, yang akan menyuruh mencatat permohonanannya tersebut. (Pasal 120 HIR, Pasal 144 RBg).

3.      Permohonan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama, kemudian didaftarkan dalam buku register dan diberi nomor unit setelah pemohon membayar persekot biaya perkara yang besarnya sudah ditentukan oleh Pengadilan Negeri (Pasal 121 HIR, Pasal 145 RBg).

4.      Perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi voluntair dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu penetapan.

5.      Pengadilan Agama hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Walaupun dalam redaksi undang-undang disebutkan bahwa pemeriksaan yang akan dilakukan oelh pengdilan atas permohonan dari pihak yang berkepentingan antara lain sebagaimana tersebut dalam Pasal 70 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa.

6.      Jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Agama antara lain :

a.       Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun (menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 47 menurut Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, menurut Undang-undang No 23 Tahun 2002 Pasal 1 butir-1).

b.      Permohonan pengangkatan/pengampu bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun

c.       Permohonan dispensasi kawin bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun (Pasal 7 Undang-undang NO. 1 Tahun1974).

d.      Permohonan izin kawin bagi calon mempelai yang belum beruamur 21 tahun (Pasal 6 ayat(5) Undang-undang No.1 Tahun 1974).

e.      Permohonan pengakatan anak (harus diperhatikan SEMA No. 6/1983).

f.       Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa bersedia untuk menunjuk wasit (Pasal 13 dan 14 No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa).

7.      Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam kedaan mafqud(tidak hadir).

8.      Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.

9.      Permohonan penetapan ahli waris

Sumber: Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, Buku II, Edisi 2009, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 374-376. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.