Perkara Cerai Talak

Post on 29 March 2012
Hits: 1133

A. DASAR HUKUM 

  1. HIR, Pasal 118, Pasal 121 ayat (4)  Pasal182, Pasal 237 Pasal 124, dan 125,  R.Bg Pasal 142, 273 dan 145;
  2. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  3. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas   Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
  4. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pertadilan Agama;
  5. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 11989 tentang Peradilan Agama;
  6. Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang  Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
  7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991 tentang Pola pembinaan dan pengendalian Administrasi perkara;
  8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/004/SK/1992 tentang Kepaniteraan Pengadilan Agama;
  9. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 13/Tahun/2010  tentang  Pembuatan SOP (Standard Operation Procedure);
  10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II pedoman Pelaksanaan Tugas dan Aministrasi Peradilan;
  11. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;
  12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayan Informasi di Pengadilan.
  13. PERMA NO.1  Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan Agama.