SOP Pengadaan Barang & Jasa (PBJ)

on 29 March 2012
Hits: 809

Secara umum Standar Opersional Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpedoman Dasar Hukumnya disandarkan pada :

SOP Pengelolaan Administrasi BMN

on 29 March 2012
Hits: 841

DASAR HUKUM :

  1. Pasal 9 huruf UU 17/2003 (Keuangan Negara): Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mempunyai tugas mengelola barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Negara/lembaga yang dipimpinnya.
  2. Pasal 44 Bab VII UU 1/2004 (Perbendaharaan Negara): Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib mengelola dan menatausahakan BMN/D yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
  3. PP 24/2005 (Standar Akuntansi Pemerintah)
  4. PP 6/2006 (Pengelolaan BMN)
  5. PMK 97/PMK.08/2007 (Penggolongan dan Kodefikasi BMN)
  6. PMK 120/PMK.06/2007 (Penatausahaan BMN)
  7. PMK 171/PMK.05/2007 (Sistem Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah Pusat)
  8. Per DJPB 51/PB/2008

 

Siklus BMN
 

 

Gambar : Siklus Pengelolaan Barang Milik Negara

 

 

 

SOP Pemeliharaan BMN

on 29 March 2012
Hits: 551

DASAR HUKUM :

  1. Pasal 9 huruf UU 17/2003 (Keuangan Negara): Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mempunyai tugas mengelola barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Negara/lembaga yang dipimpinnya.
  2. Pasal 44 Bab VII UU 1/2004 (Perbendaharaan Negara): Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib mengelola dan menatausahakan BMN/D yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
  3. PP 24/2005 (Standar Akuntansi Pemerintah)
  4. PP 6/2006 (Pengelolaan BMN)
  5. PMK 97/PMK.08/2007 (Penggolongan dan Kodefikasi BMN)
  6. PMK 120/PMK.06/2007 (Penatausahaan BMN)
  7. PMK 171/PMK.05/2007 (Sistem Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah Pusat)
  8. Per DJPB 51/PB/2008

SOP Inventarisasi BMN

on 29 March 2012
Hits: 1730

A. DASAR HUKUM

  1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  8. Peraturan Menteri Keuangan No. 171 Tahun 2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
  9. Pertauran Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2007 tentang Kodefikasi Barang Milik Negara;
  11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
  12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-51/PB/2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementrian Negara/Lembaga.
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Penghapusan BMN

on 29 March 2012
Hits: 1602

(Berdasarkan Surat Edaran Badan Urusan Administrasi MA-RI No. 11/S-Kel/BUA-PL/I/2007)

    1. PROSEDUR ADMINISTRASI UNTUK USUL PENGHAPUSAN :
      1. Surat usul dari Ketua Pengadilan Tingkat Pertama kepada Pengadilan Tingkat Banding secara berjenjang disertai tembusan kepada Koordinator Wilayah ;
      2. Ketua Pengadilan Tingkat Banding setelah diteliti usul tersebut diatas memenuhi persyaratan maka diteruskan secara berjenjang kepada Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI ;
    1. KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGHAPUSAN KENDARAAN DINAS BERMOTOR :
      1. Keputusan Pembentukan Tim Peneliti Penghapusan Barang Milik Negara ;
      2. Berita Acara oleh Tim Peneliti Penghapusan Barang Milik Negara ;
      3. Surat dari Dinas Perhubungan tentang Berita Acara Pemeriksaan Kendaraan yang akan dihapus ;
      4. Surat Rekomendasi dari Kantor Wilayah Dit Jen Perbendaharaan / Dit Jen Kekayaan Negara Dep. Keuangan setempat, khusus kendaraan dinas roda 4 ( Edaran Menteri Keuangan No. SE. 144/A/2002 tanggal 27 Agustus 2002 )
      5. Surat Pernyataan Satuan Kerja Pengguna Barang yang menyatakan penghapusan tidak mengganggu kelancaran tugas operasional/kedinasan sehari-hari, dan tidak akan mengajukan permohonan kembali pengadaan kendaraan operasional baru selama 3 (tiga) tahun ;
      6. Laporan semester SIMAK BMN / saldo awal barang milik Negara (Daftar Inventaris Barang kendaraan bermotor) ;
      7. Kartu Inventaris Barang yang akan dihapus sesuai dengan tahun perolehan kendaraan;
      8. Surat Keterangan apabila KIB tidak sesuai dengan tahun perolehan;
      9. Foto dari depan-samping-belakang ;
      10. Laporan Kondisi Barang dari aplikasi SIMAK BMN;
      11. Surat Pernyataan Nilai Limit Ber meterai (sebagai perlengkapan pengajuan ke KPKNL);
      12. Fotocopy STNK/BPKB ;
      13. Khusus kendaraan dinas bermotor yang hilang / terbakar / rusak berat karena kecelakaan lalu lintas, harus disertai surat Keterangan Kepolisian dengan lampiran Berita Acara Penyidikan di TKP (Tempat Kejadian Perkara) dan Berita Acara Tim Pemeriksa kepada Penanggung Jawab / Pengguna Kendaraan  ( sesuai Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 470/KMK.01/1994 tanggal 20 September 1994 pada Bab III Bagian Kelima angka 4 huruf b antara lain kendaraan dinas karena hilang/kecelakaan yang diakibatkan kelalaian serta karena perbuatan melawan hukum atau perbuatan melalaikan kewajiban yang ditetapkan selaku Pegawai Negeri yang secara langsung/tidak langsung telah merugikan negara maka akibat kejadian tersebut penghapusannya dapat diproses bersamaan dengan TGR / Tuntutan Ganti Rugi ), dengan dikecualikan persyaratan butir 5 diatas ;
    1. KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGHAPUSAN PERALATAN KANTOR/MEUBELAIR :
      1. Keputusan Pembentukan Tim Peneliti Penghapusan Barang Milik Negara ;
      2. Berita Acara oleh Tim peneliti Penghapusan Barang Milik Negara ;
      3. Kartu Inventaris Barang yang akan dihapus ;
      4. Laporan semester SIMAK BMN /saldo awal barang milik Negara (Daftar Inventaris Barang) ;
      5. Laporan Kondisi Barang dari Aplikasi Simak BMN;
      6. Surat Pernyataan Nilai Limit Ber meterai (sebagai perlengkapan pengajuan ke KPKNL);
      7. Foto-foto barang yang akan dihapus ;
  1. KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGHAPUSAN BANGUNAN YANG AKAN DIBANGUN KEMBALI (REKONTRUKSI) :
    1. Keputusan Pembentukan Tim Peneliti Penghapusan Barang Milik Negara ;
    2. Berita Acara oleh Tim Peneliti Penghapusan Barang Milik Negara ;
    3. Laporan semester / saldo awal barang milik Negara ;
    4. Foto-foto bangunan yang akan dihapus, disertai penjelasan penggunaan bangunan ;
    5. Fotocopy DIPA ;
    6. Surat rekomendasi dari Kantor Wilayah Dit Jen Perbendaharaan / Dit Jen Kekayaan Negara setempat ;
    7. Surat keterangan penaksiran bangunan dari Dinas PU (Cipta Karya).

Penetapan Status BMN

on 29 March 2012
Hits: 1208

Mekanisme Pengelolaan BMN meliputi :

   1.  Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran
   2.  Pengadaan
   3.  Penggunaan
   4.  Pemanfaatan
   5.  Pengamanan dan Pemeliharaan
   6.  Penilaian
   7.  Penghapusan
   8.  Pemindahtanganan
   9.  Penatausahaan
   10.Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian

PRINSIP PENGGUNAAN BMN :

1.   Untuk penyelenggaraan tupoksi K / L
2.   Untuk menunjang pelaksanaan tupoksi K / L

TUJUAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN :

1. Untuk tertib dan pengamanan administrasi, pengamanan hukum, dan fisik
2. Untuk secepatnya menyesuaikan DBMN dan penyediaan dana operasional & pemeliharaan

Status Penggunaan Barang:

1.1   Dipakai penyelenggaraan TUPOKSI
1.2   Dioperasikan oleh Pihak Lain

       Implikasi Penetapan Status Penggunaan Barang :

2.1   Tupoksi ~ disediakan biaya operasional dan pemeliharaan melalui APBN
2.2   Dioperasionalkan Pihak Lain ~  biaya ditanggung Pihak III

KETENTUAN POKOK :

1.   BMN harus ditetapkan status penggunaannya
2.   BMN harus dicatat pada DBMN / DBP / DBKP
3.   Tanah dan/ atau bangunan yang idle harus diserahkan kepada   Pengelola Barang
4.   Pengelola Barang menetapkan BMN tanah dan/ atau bangunan yang    harus diserahkan PB karena tidak digunakan sesuai tupoksi

PENETAPAN STATUS OLEH PENGELOLA BARANG :

1.   Tanah dan/ atau bangunan 
2.   BMN yang mempunyai bukti kepemilikan
3.   BMN lainnya dengan nilai perolehan diatas Rp25 juta per unit / satuan
4.   BMN yang dari awal pengadaannya untuk dihibahkan dan untuk di-  PMP-kan

BMN selain tanah dan/ atau bangunan dengan nilai perolehan sampai dengan Rp.25 juta per unit / satuan ~ ditetapkan Pengguna Barang

DOKUMEN KELENGKAPAN :

Surat Permintaan Usulan Penetapan Status, dilengkapi :

1.   Daftar Barang Yang Diusulkan (min. kode, uraian & NUP barang, merk/tipe, tahun dan nilai perolehan, nilai buku, dan kondisi barang)
2.   Foto BMN Yang Diusulkan

Khusus Tanah dan/ atau Bangunan (diatas tanah hak ybs)

1.   Kartu Identitas Barang (KIB)
2.   Asli Bukti Kepemilikan dan Ijin Mendirikan Bangunan

Khusus Bangunan (diatas tanah milik pihak ketiga)

1.   Kartu Identitas Barang (KIB)
2.   Asli Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
3.   Bukti Hak Pemakaian / Perjanjian Pinjam Pakai


Selain Tanah dan/ atau Bangunan

1.   Kartu Identitas Barang (KIB); Alat Besar dan Alat Angkutan
2.   Fotocopy Bukti Kepemilikan dan STNK; Alat Angkutan
3.   Bukti / dokumen perolehan (dok. Pengadaan, BAST, Bukti Hibah. Putusan Pengadilan, dan atau lainnya)

PELIMPAHAN WEWENANG PENGELOLA BARANG

Kantor Wilayah Ditjen Kekayaan Negara

1.  per bidang tanah / unit bangunan dengan nilai perolehan lebih dari Rp.1 Milyar sampai dengan Rp.2,5 Milyar
2.  selain tanah dan bangunan dengan nilai perolehan per unit lebih dari Rp.250 juta sampai dengan Rp.1 Milyar


KPKNL

1.  per bidang tanah / unit bangunan dengan nilai perolehan sampai dengan Rp.1 Milyar
2.  selain tanah dan bangunan yang memiliki bukti kepemilikan dengan nilai perolehan per unit sampai dengan Rp.250 juta
3.  selain tanah dan bangunan lainnya dengan nilai perolehan per unit lebih dari Rp.25 juta sampai dengan Rp.250 juta

PELIMPAHAN WEWENANG PENGELOLA BARANG

Kantor Wilayah Ditjen Kekayaan Negara

1.  Tanah dan/ atau bangunan ; 6 (enam) hari kerja
2.  Selain tanah dan bangunan ; maksimal 2 (dua) bulan
3.  Tidak Ada Biaya

KPKNL

1.  Tanah dan/ atau bangunan ; 5 (lima) hari kerja
2.  Selain tanah dan bangunan ; maksimal 2 (dua) bulan
3.  Tidak Ada Biaya