Permohonan Cuti

on 29 March 2012
Hits: 1713

Dasar Hukum :

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil;
  2. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor : 01/SE/1977 tentang Permintaan dan Pemberian Cuti PNS.

Persyaratan Teknis :

  1. Telah bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun secara terus menerus.

Persyaratan Administrasi :

  1. Foto Copy Surat Izin Cuti Sebelumnya;
  2. Surat Permohonan Cuti;
  3. Rekomendasi Pimpinan

Asuransi Kesehatan (ASKES)

on 29 March 2012
Hits: 1891

Dasar Hukum

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Penyelenggaraan ASKES PNS.

Persyaratan Tekhnis ASKES PNS :

  1. (PNS, Pensiunan PNS/TNI/POLRI, Veteran, PK, Pejabat Negara);Peserta 
  2. Beneficiaries (P/I/S/A(2));
  3. Premi/iuran (2% dari gaji pokok).

Persyaratan Administrasi :

  1. Surat Pengantar/rekomendasi dari Pimpinan Satker;
  2. Blanko form isian BIODATA pemohon;
  3. Foto copy SK CPNS;
  4. Foto copy SK PNS;
  5. Foto copy surat nikah;
  6. Daftar gaji;
  7. Foto copy KTP.

Tabungan Asuransi Pegawai Negeri Sipil

on 29 March 2012
Hits: 1682

Dasar Hukum :

  • UU No.43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
  • PP 9 Tahun 1963 tentang Pembelanjaan Kesejahteraan PNS;
    b. PP 10 Tahun 1963 tentang Kepesertaan PNS dalam Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri berlaku mulai 1 Juli 1961;
  • Undang-undang No. 8 Tahun 1974 jo. UU no. 43 Tahun 1985;
  • Undang-undang No. 11 Tahun 1969 tentang pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda;
  • Peratuan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS
  • Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1989 tentang Pemberhentain dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil diserta Pemberian Pensiun Janda/Duda;
  • SK Menteri Pertama RI No. 338/MP/1960 tentang Pembentukan Jaminan Sosial PNS / keluarganya setelah mengakhiri pengabdiannya;
  • Keputusan Kepala BAKN No. 024/KEP/73 tanggal 15 Maret 1973 tentang Petunjung Administrasi Pensiun;
  • Surat Edaran Kepala BKN No. 14 Tahun 2003 Tanggal 21 April 2003 Tentang Juknis Pemberhentian dan Pemberian Pensiun PNS serta Pensiun Janda/Dudanya.

Persyaratan Tekhnis : Berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Persyaratan Administrasi :

  1. Mengisi formulir data individu peserta
  2. Fotokopi SK CPNS
  3. Fotokopi SK pangkat terakhir
  4. Fotokopi SPMT
  5. Fotokopi daftar gaji
  6. Fotokopi nota persetujuan dari BKN
  7. Surat pengantar dan unit kerja/SATKER

Kartu Pegawai (KARPEG)

on 29 March 2012
Hits: 1596

Dasar Hukum :

  1. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 216 Tahun 1974 dan Nomor : 069/KEP/1974 tentang Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil Daerah;
  2. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor : 01/SE/1975 tentang Petunjuk Permintaan, Penetapan, dan Penggunaan NIP dan Kartu Pegawai Negeri Sipil;

Persyaratan Teknis : Bersatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Persyaratan Administrasi :

  1. Fotokopi SK CPNS (dilegalisir);
  2. Fotokopi SK PNS (dilegalisir);
  3. Fotokopi STTPL Prajabatan (dilegalisir);
  4. Pas Photo 3 X 4 sebanyak 3 lembar.
  5. Surat pengantar dari Pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Kartu Suami / Istri (KARIS / KARSU)

on 29 March 2012
Hits: 1526

Dasar Hukum :

  1. Peraturan Pemerintah Nomor . 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin
    Perkawinan dan Perceraian bagi PNS;
  3. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor :08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS;
  4. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor :49/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS.

Persyaratan Teknis :

  1. Kepada Isteri PNS diberikan Kartu Isteri (KARIS);
  2. Kepada Suami PNS diberikan Kartu Suami (KARSU).

Persyaratan Administrasi :

  1. Fotokopi Surat Nikah;
  2. Fotokopi SK Pangkat Terakhir;
  3. Pas Photo 3 X 4;
  4. Surat pengantar dari Pimpinan unit kerja.