Tabungan Asuransi PNS

Tabungan Asuransi Pegawai Negeri Sipil

Dasar Hukum :

  • UU No.43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
  • PP 9 Tahun 1963 tentang Pembelanjaan Kesejahteraan PNS;
    b. PP 10 Tahun 1963 tentang Kepesertaan PNS dalam Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri berlaku mulai 1 Juli 1961;
  • Undang-undang No. 8 Tahun 1974 jo. UU no. 43 Tahun 1985;
  • Undang-undang No. 11 Tahun 1969 tentang pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda;
  • Peratuan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS
  • Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1989 tentang Pemberhentain dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil diserta Pemberian Pensiun Janda/Duda;
  • SK Menteri Pertama RI No. 338/MP/1960 tentang Pembentukan Jaminan Sosial PNS / keluarganya setelah mengakhiri pengabdiannya;
  • Keputusan Kepala BAKN No. 024/KEP/73 tanggal 15 Maret 1973 tentang Petunjung Administrasi Pensiun;
  • Surat Edaran Kepala BKN No. 14 Tahun 2003 Tanggal 21 April 2003 Tentang Juknis Pemberhentian dan Pemberian Pensiun PNS serta Pensiun Janda/Dudanya.

Persyaratan Tekhnis : Berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Persyaratan Administrasi :

  1. Mengisi formulir data individu peserta
  2. Fotokopi SK CPNS
  3. Fotokopi SK pangkat terakhir
  4. Fotokopi SPMT
  5. Fotokopi daftar gaji
  6. Fotokopi nota persetujuan dari BKN
  7. Surat pengantar dan unit kerja/SATKER