Mutasi

Mutasi Kenaikan Pangkat

Dasar Hukum :

  1. Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS Jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS;
  2. Peraturan Pemerintah 41 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat dan Jabatan Hakim;
  3. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat PNS sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
  4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 143 tahun 2007, tentang penyetaraan eselonering bagi jabatan kepaniteraan.

Persyaratan Teknis :

  1. Unsur penilaian DP.3 sekurang-kurangnya baik dalam 2 tahun terakhir;
  2. Masa kerja pangkat mencapai 4 tahun;
  3. Bagi yang memiliki jabatan sekurang-kurangnya 1 (satu tahun) dalam pangkat terakhir dan 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
  4. Tidak melampaui pangkat atasan langsungnya;
  5. Batas kenaikan pangkat diberikan sesuai dengan pendidikan terakhir yang diperoleh.

Persyaratan Administrasi :

  1. Fotokopi SK CPNS;
  2. Fotokopi SK PNS;
  3. Fotokopi Karpeg;
  4. Fotokopi sah keputusan dalam pangkat terakhir ;
  5. Fotokopi DP-3 dalam 2 (dua) tahun terakhir ;
  6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar/ ijazah/diploma dan Surat Izin Belajar / Tugas Belajar bagi yang memperoleh peningkatan pendidikan ;
  7. Fotokopi sah surat perintah tugas belajar, dansebelumnya tidak menduduki jabatan structuralatau jabatan fungsional tertentu ;
  8. Fotokopi keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir;
  9. Fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan
  10. Fotokopi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas;
  11. Fotokopi Surat Pernyataan Menduduki Jabatan.

Mutasi Alih Tugas

Dasar Hukum :

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

 

Persyaratan Teknis :

  1. Surat Rekomendasi dari Satker asal;
  2. Surat Lolos Butuh dari Satker yang akan di tuju;
  3. Formasi memenuhi syarat;

Persyaratan Administrasi :

  1. Surat Permohonan alih tugas
  2. Surat Rekomendasi dari Satker asal;
  3. Surat Lolos Butuh dari Satker yang akan di tuju;
  4. DP3 (satu) tahun terakhir
  5. SK Pangkat Terakhir.

Mutasi Promosi Jabatan

Dasar Hukum :

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002 tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim.

Persyaratan Teknis :

Struktural :

  1. Untuk eselon V.a minimal gol/(II/d);
  2. Untuk eselon IV.b minimal gol/(III/a);
  3. Untuk eselon IV.a minimal gol/(III/b);
  4. Untuk eselon III.b minimal gol/(III/c) dan,
  5. Untuk eselon III.a minimal gol/(III/d).

Hakim :  Wakil/Ketua untuk Kelas I.B minimal gol/(IV/a) dan untuk wakil/ketua Kelas I.A minimal gol/(IV/b).

Persyaratan Administrasi :

  1. SK CPNS;
  2. SK Pangkat Terakhir;
  3. SK Jabatan Hakim;
  4. DP3 dua tahun terakhir;
  5. Rekomendasi Ketua Tingkat Banding.