logo

UPACARA PERINGATAN HARI PAHLAWAN KE 74 TAHUN 2019

Hari ini Senin tanggal 11 November 2019, Pengadilan Agama Bojonegoro menggelar upacara bendera untuk memperingati Hari Pahlawan yang jatuh pada tanggal 10 November bertempat di Hal
UPACARA PERINGATAN HARI PAHLAWAN KE 74 TAHUN 2019

PA Bojonegoro Sukses Gelar Sidang Isbat Nikah Terpadu Bersama Kemenag Dan Dukcapil

Bertempat di Pendopo Kantor Camat Kedungadem Kabupaten Bojonegoro Propinsi Jawa Timur, Jumat (8/11/2019), dilaksanakan Sidang Isbat Nikah Terpadu. Kegiatan tersebut diadakan oleh P
PA Bojonegoro Sukses Gelar Sidang Isbat Nikah Terpadu Bersama Kemenag Dan Dukcapil

UPACARA PEMPERINGATI HARI SUMPAH PEMUDA 28 OKTOBER TAHUN 2019

    Panas matahari Pagi di Kota Ledre Bojonegoro tak mengurangi semangat pegawai Pengadilan Agama Bojonegoro untuk mengikuti Upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda k
UPACARA PEMPERINGATI HARI SUMPAH PEMUDA 28 OKTOBER TAHUN 2019

PERSIAPAN DIBALIK LAYAR COMMAND CENTER PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO

Era baru peradilan modern sudah dimulai pada 2008  lalu, hal ini sebagai revolusi dalam mengubah cara kerja agar dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi
PERSIAPAN DIBALIK LAYAR COMMAND CENTER PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO

BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG MELAKUKAN MONEV PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DI PA BOJONEGORO

BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG MELAKUKAN MONEV PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DI PA BOJONEGORO Rabu tanggal 9 Oktober 2019 Badan Urusan Administrasi dari Mahkamah Agu
BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG MELAKUKAN MONEV PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DI PA BOJONEGORO

Biaya Perkara

Estimasi panjar biaya yang dibayar oleh pihak yang berperkara dalam proses penyelesaian suatu perkara.

SIPP

Melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda akan mengetahui tahapan, status dan riwayat perkara.

Jadwal Sidang

Pengadilan Agama memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak yang sedang berperkara.

SIWAS

SIWAS adalah aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

e-court

Layanan Pendaftaran Perkara, Taksiran Panjar Biaya Perkara, Pembayaran dan Pemanggilan yang dilakukan Secara Online.

Dipublikasikan oleh admin on . Hits: 230

POS BANTUAN HUKUM

 

Posbakum Pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Pada setiap Pengadilan dibentuk Posbakum Pengadilan. Pembentukan Posbakum Pengadilan dilakukan secara bertahap. Pengadilan menyediakan dan mengelola ruangan dan sarana/prasarana untuk Posbakum Pengadilan sesuai kemampuan dengan memperhatikan akses untuk penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, dan orang lanjut usia. Pengadilan harus menyediakan akses bagi terdakwa yang sedang ditempatkan pada ruang tahanan Pengadilan untuk bisa mengakses layanan Posbakum Pengadilan.

Bagi Pengadilan yang belum memiliki anggaran untuk membiayai kerjasama kelembagaan dalam rangka penyelenggaraan Posbakum Pengadilan, tetap berkewajiban menyediakan ruangan Posbakum Pengadilan. Apabila diperlukan, Posbakum Pengadilan dapat dilaksanakan secara terpadu dengan pelaksanaan Sidang di luar Gedung Pengadilan.

Posbakum Pengadilan memberikan layanan berupa:

  1. pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum.
  2. bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.
  3. penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma

 Cara Memperoleh Bantuan Hukum dari Posbakum

Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, dapat menerima layanan pada Posbakum Pengadilan.

Orang atau sekelompok orang yang dimaksud adalah pihak yang akan/telah bertindak sebagai:

1.    penggugat/pemohon; atau

2.   tergugat/termohon; atau

3.   terdakwa; atau

4.    saksi.

Tidak mampu dibuktikan dengan melampirkan:

a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setingkat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau

b.  Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu, atau

c.  Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon layanan Posbakum Pengadilan dan disetujui oleh Petugas Posbakum Pengadilan, apabila Pemohon layanan Posbakum Pengadilan tidak memiliki dokumen sebagaimana disebut dalam huruf a atau b.

Jadi Posbakum Pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Mekanisme permohonan bantuan hukum adalah pemohon jasa bantuan hukum mengajukan permohonan kepada Posbakum dengan melampirkan persyaratan-persyaratan yang telah kami sebutkan di atas.

Secara eksplisit memang tidak disebutkan bantuan hukum yang diberikan mulai dari penyidikan sampai pada proses pengadilan. Tetapi, melihat dari pihak-pihak yang memerlukan layanan Posbakum yang disebutkan di atas (penggugat/pemohon, tergugat/termohon, terdakwa, atau saksi), Posbakum dibentuk oleh dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama, dan bantuan hukum yang diberikan pada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, itu artinya layanan Posbakum dilakukan mulai pada saat perkara masuk ke pengadilan tingkat pertama sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sumber: http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt59789def9467e/cara-mengajukan-bantuan-hukum-ke-pos-bantuan-hukum-posbakum-di-pengadilan

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Bojonegoro Klas IA

Jalan MH. Thamrin No.88
Bojonegoro,
Jawa Timur

(0353) 881235

(0353) 892229

pabojonegoro@gmail.com