Pelayanan Publik

Ketua & Wakil Ketua

web web yeti
H. Nahison Dasa Brata H. Muhajir

Panitera & Sekretaris

web solikin web yeti
Drs. H. Solikin, S.H., M.H. Yeti Rianawati, S.H., M.H.

Info Perkara

Perkara Diterimajenisperkarainformasi perkarastatistik perkaraFaktor Penyebab Cerai

Pos Bantuan Hukum

Posbakum Pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.[9]

Read more ...

Penjelasan Informasi

A. Informasi yang Dapat Diakases Publik
1.
Informasi yang berada di bawah kewenangannya yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau  diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Pengadilan Agama Bojonegoro yang sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan SK Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro No. _____ serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik dan bersifat terbuka.
2. Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait.
3. Informasi mengenai laporan keuangan.
4. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
5. Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
6. Daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan Pengadilan Agama Bojonegoro, tidak termasuk informasi yang dikecualikan (dirahasiakan).
7. Hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya.
8. Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya.
9. Rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik.
10. Perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga.
11. Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum.
12. Prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat.
13. Laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
14. Putusan Badan Peradilan
15. Ketetapan, keputusan, peraturan, surat edaran, ataupun bentuk kebijakan lain, baik yang tidak berlaku mengikat maupun mengikat ke dalam ataupun ke luar serta pertimbangan lembaga penegak hukum.
16. Surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan.
17. Rencana pengeluaran tahunan  lembaga penegak hukum.
18. Laporan keuangan tahunan lembaga penegak hukum.
19. Laporan hasil pengembalian uang hasil korupsi.
B. Informasi yang tidak dapat diakses publik (yang dikecualikan)

1.

Informasi Publik yang bersifat ketat, terbatas dan rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

2.

Informasi yang dapat membahayakan Negara.

3.

Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat.

4.

Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi.

5.

Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan.

6.

Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

7.

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik  dapat menghambat proses penegakan hukum, seperti:

 
  1. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana.
  2. Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/ atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana.
  3. Mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional.
  4. Membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/ atau keluarganya.
  5. Membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.

8.

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik  dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.

9.

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu:

 
  • Informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri.
  • Dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi.
  • Jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya.
  • Gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer.
  • Data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia.
  • Sistem persandian Negara.
  • Sistem intelijen negara.

10.

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia.

11.

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional.

 
  • Rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik Negara.
  • Rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan.
  • Rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya.
  • Rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau property.
  • Rencana awal investasi asing.
  • Proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya.
  • Hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.

12.

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri.

 
  • Posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional.
  • Korespondensi diplomatik antarnegara.
  • Sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional.
  • Perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar neger

13.

Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang.

14.

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:

 
  • Riwayat dan kondisi anggota keluarga.
  • Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang.
  • Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang.
  • Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang.
  • Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.

15.

Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.

16.

Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

17.

Pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis.

 
  • Pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik.
 
 

Hak-Hak Pemohon Informasi

Pasal 4 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

  1. Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
  2. Setiap Orang berhak:
    1. melihat dan mengetahui Informasi Publik;
    2. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
    3. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
    4. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundangundangan.
  3. Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.
  4. Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan UndangUndang ini.

Biaya Salinan Informasi

Biaya Perolehan Informasi Untuk

Pengadilan Agama Bojonegoro


 

Dasar Hukum : SK KMA NOMOR 1 - 144/KMA/SK/1/2011

1. Biaya perolehan informasi dibebankan kepada Pemohon.

2. Biaya perolehan informasi sebagaimana dimaksud butir 1 terdiri atas biaya penggandaan (misalnya fotokopi) informasi yang dimohonkan serta biaya transportasi untuk melakukan penggandaan tersebut.

3. Biaya penggandaan sebagaimana dimaksud butir 2 adalah biaya riil yang ditetapkan oleh penyedia jasa pelayanan penggandaan.

4. Atasan PPID menetapkan biaya riil transportasi untuk melakukan penggandaan informasi sebagaimana dimaksud butir 2 dengan memperhatikan kondisi wilayah, dalam hal biaya tersebut diperlukan (misalnya lokasi penyedia jasa pelayanan penggandaan jauh dari Pengadilan).

5. Terhadap permohonan informasi mengenai penggandaan putusan atau penetapan tidak dikenakan biaya leges karena yang dapat diberikan kepada pemohon bukan merupakan salinan resmi.

Standar Pelayanan

SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO
TENTANG
STANDAR PELAYANAN
MEMUTUSKAN
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:
1).      Pengadilan adalah Pengadilan Agama Bojonegoro.
2).      Pengadilan Tinggi Agama adalah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.
3).      Para Pihak adalah pencari keadilan yang terdiri dari Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon.
4).      Panitera Pengganti adalah jabatan fungsional dalam penanganan perkara yang bertugas mendampingi majelis hakim dalam pemeriksaan perkara dan mencatat segala hal ihwal dalam persidangan.
5).      Jurusita/Jurusita Pengganti adalah jabatan fungsional dalam penanganan perkara yang bertugas melaksanakan perintah Majelis Hakim dalam kaitannya dengan pencari keadilan.
6).      Penetapan Majelis Hakim (PMH) adalah Penunjukan Ketua Pengadilan terhadap hakim-hakim yang akan menangani suatu perkara di pengadilan
7).      Penetapan Hari Sidang (PHS) adalah penetapan hari sidang yang dibuat Ketua Majelis Hakim.
8).      Minutasi adalah pemberkasan perkara yang sudah diputus dan mempunyai kekuatan hukum baik secara klasifikasi maupun kronologis.
9).      Eksekusi adalah pelaksanaan isi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
10). Teknologi Informasi adalah semua sistem otomatisasi yang memberikan solusi dokumen dengan bantuan sistem komputerisasi atau sistem digital lainnya.
11). Standar pelayanan adalah ukuran baku dalam penyelenggaraan pelayanan yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima layanan di Pengadilan Agama Bojonegoro.
12). Standar pelayanan administrasi kepegawaian seharusnya diberikan kepada seluruh pegawai negeri sipil di Pengadilan Agama Bojonegoro secara cepat, tepat, dan akurat.
13). Standar pelayanan administrasi keuangan adalah untuk mewujudkan pelayanan penyusunan laporan perkembangan dan dalam rangka memperlancar kegiatan updating perkebangan realisasi anggaran dan analisis atas laporan realisasi anggaran Pengadilan Agama Bojonegoro yang cepat, tepat, efektif, efisien, tertib administrasi, dan akuntabel sehingga mampu mendukung kelancaran tugas pengguna pelayanan.
14). Standar pelayan administrasi Umum adalah terselenggaranya kinerja pelayanan ketatausahaan di Pengadilan Agama Bojonegoro yang lebih berkualitas, dan terciptanya instrumen untuk mengukur efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akubtabilitas kinerja.
BAB II
PENERIMAAN PERKARA
Pasal 2
1).      Prosedur penerimaan perkara dilakukan berdasarkan sistem meja.
2).      Penerimaan perkara dilakukan oleh Petugas Meja I atau petugas yang telah ditunjuk dibawah koordinasi Panitera Muda Gugatan/Permohonan.
3).      Petugas Meja I atau petugas yang telah ditunjuk dalam menerima wajib memperhatikan kelengkapan persyaratan formil dan materil perkara gugatan/permohonan.
4).      Pelayanan penerimaan perkara dilakukan selambat-lambatnya selama 60 (enam puluh) menit;
Pasal 3
1).      Pengadilan dapat memberikan bantuan kepada para pihak dalam pembuatan gugatan/permohonan.
2).      Bagi pihak yang tidak dapat membaca dan/atau menulis, Ketua Pengadilan atau petugas yang ditunjuk membuatkan gugatan/permohonan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Pasal 4
1).      Petugas Meja I atau petugas yang telah ditunjuk menaksir besarnya panjar biaya perkara dan menungkan dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).
2).      Para Pihak membayar panjar biaya perkara dan atau lainnya pada Bank BRI Unit Gagas Cabang Bojonegoro.
3).      Bagi para pihak yang tidak mampu, dapat beracara secara cuma-cuma (prodeo) setelah menunjukkan surat-surat yang menyatakan dirinya tidak mampu dari kelurahan yang diketahui oleh Camat setempat.
4).      Para pihak yang beracara secara cuma-cuma (prodeo) mendapatkan pelayanan yang sama, tanpa dibeda-bedakan.
5).      Permohonan/gugatan dapat diberikan nomor register setelah menyelesaikan pembayaran di bank dengan menunjukkan bukti resi pembayaran yang telah disahkan oleh pihak bank kepada kasir.
Pasal 5
1).      Petugas Meja II atau petugas yang telah ditunjuk mencatat data-data perkara yang telah diberi nomor register ke dalam register perkara.
2).      Data-data tentang jalannya persidangan dicatat dalam register perkara oleh petugas Meja II atau petugas yang ditunjuk.
3).      Pencatatan dalam register perkara dilakukan pada hari bersangkutan.
BAB III
PENETAPAN MAJELIS HAKIM & HARI SIDANG
Pasal 6 
1).      Ketua Pengadilan menetapkan susunan Majelis Hakim dalam tingkat pertama selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah pendaftaran perkara.
2).      Ketua Majelis Hakim membuat Penetapan Hari Sidang selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah pendaftaran perkara.
3).      Ketua Majelis Hakim menunjuk mediator bagi semua perkara untuk mediasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
4).      Jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari sejak berakhir masa 30 (tiga puluh) hari dengan penetapan Ketua Majelis Hakim atas dasar kesepakatan para pihak.
BAB IV
PANGGILAN PARA PIHAK
Pasal 7
1).      Pemanggilan para pihak yang berdomisili di wilayah kompetensi relatif Pengadilan Agama Bojonegoro untuk menghadiri persidangan dilakukan oleh Jurusita dan/atau Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bojonegoro.
2).      Pengadilan mendelegasikan pemanggilan para pihak yang berdomisili di luar wilayah kompetensi relatif pengadilan kepada pengadilan tempat domisili para pihak.
3).      Pengadilan mendelegasikan pemanggilan para pihak yang berdomisili di luar negeri kepada Depatemen Luar Negeri Republik Indonesia.
4).      Pemanggilan para pihak yang tidak diketahui alamatnya di Indonesia, dilakukan melalui papan pengumuman Kantor Bupati/Walikota dan/atau media massa atau sesuai pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Pasal 8
1).      Pemanggilan terhadap para pihak dilakukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum hari sidang.
2).      Untuk kepentingan mendesak dan atas surat perintah khusus Ketua Pengadilan, pemanggilan dapat dilakukan kurang dari 3 (tiga) hari kerja sebelum hari sidang.
Pasal 9
1).      Jangka waktu sidang pertama:
  1. a.Pihak-pihak yang berdomisili di wilayah kompetisi relatif Pengadilan Agama Bojonegoro selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah pendaftaran perkara.
  2. b.Pihak-pihak yang berdomisili di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah pendaftaran perkara.
  3. c.Pihak-pihak yang berdomisili di luar wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh satu) hari kerja setelah pendaftaran perkara.
  4. d.Pihak-pihak yang berdomisili di luar negeri selambat-lambatnya 90 (Sembilan puluh) hari kerja setelah pendaftaran perkara.
  5. e.Pihak-pihak yang tidak diketahui alamatnya di Indonesia dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dalam tenggang waktu 120 (seratus dua puluh) hari kerja setelah pendaftaran perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2).      Jurusita/Jurusita Pengganti menyerahkan Relaas Panggilan kepada Ketua Majelis/Panitera Pengganti yang bersangkutan, selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum hari sidang.
BAB  V
PERSIDANGAN
Pasal 10
1).      Pengadilan mengumumkan daftar perkara yang disidangkan pada hari bersangkutan dan/atau media informasi lainnya.
2).      Persidangan dilaksanakan dari hari Senin sampai hari Kamis selambat-lambatnya pukul 09.00 WITA pada hari yang bersangkutan.
3).      Urutan persidangan dilakukan berdasarkan urutan daftar kehadiran para pihak.
4).      Penundaan persidangan dilaksanakan paling cepat seminggu dari persidangan sebelumnya.
5).      Apabila salah satu pihak tidak hadir, maka penundaan persidangan dilaksanakan sesuai domisili pihak yang tidak hadir.
Pasal 11
1).      Pengadilan mewajibkan kepada para pihak untuk melakukan mediasi
2).      Mekanisme dan tata cara mediasi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Pasal 12
Terhadap obyek perkara yang tidak bergerak, Majelis Hakim wajib melaksanakan pemeriksaan setempat (discente)
Pasal 13
Persidangan suatu perkara dilaksanakan selambat-lambatnya selama 4 (empat) bulan termasuk minutasi, terhitung sejak perkara didaftarkan.
Majelis Hakim melalui Ketua Pengadilan melaporkan perkara yang diperiksa lebih dari 6 (enam) bulan.
BAB VI
BERITA ACARA PERSIDANGAN
Pasal 14
1).      Panitera/Panitera Pengganti yang mengikuti persidangan wajib membuat Berita Acara Persidangan.
2).      Pembuatan Berita Acara Persidangan dilaksanakan pada hari sidang yang bersangkutan.
3).      Ketua Majelis bertanggung jawab atas kebenaran Berita Acara Persidangan yang dibuat oleh Panitera/Panitera Pengganti.
4).      Berita Acara Persidangan ditanda tangani selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum sidang berikutnya.
Pasal 15
1).      Apabila salah satu pihak tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan, Ketua Majelis memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti untuk menyampaikan Pemberitahuan Isi Putusan kepada pihak yang bersangkutan.
2).      Relaas Pemberitahuan Isi Putusan disampaikan kepada pihak bersangkutan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah perkara diputus.
3).      Relaas Pemberitahuan Isi Putusan disampaikan kepada Petugas Meja III untuk pencatatan tanggal putusan berkekuatan hukum tetap.
 
BAB VII
PERSIDANGAN IKRAR TALAK
Pasal 16
1).      Terhadap perkara Cerai Talak yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Majelis Hakim menetapkan hari persidangan untuk ikrar talak.
2).      Penetapan hari sidang ikrar talak dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
3).      Jika Pemohon tidak hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan, Majelis Hakim menunda persidangan selama 6 (enam) bulan, dan berkas perkara diserahkan kepada Petugas Meja III atau petugas yang ditunjuk.
4).      Putusan Izin yang tidak diikrarkan melebihi 6 (enam) bulan sejak penetapan hari sidang ikrar talak, maka putusan tersebut menjadi gugur atau tidak mempunyai kekuatan hukum tetap dengan Penetapan Ketua Pengadilan.
BAB VIII
MINUTASI PERKARA
Pasal 17
1).      Minutasi perkara dilaksanakan oleh Panitera/Panitera Pengganti selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah perkara diputus.
2).      Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah perkara diputus, berkas perkara yang telah diminutasi diserahkan kepada Petugas Meja III untuk dibuatkan salinan dan Akta Cerai selanjutnya berkas tersebut diserahkan kepada Panitera Muda Hukum untuk diarsipkan.
BAB IX
PENERBITAN AKTA CERAI
Pasal 18
1).      Pada perkara Cerai Talak, Akta Cerai diterbitkan pada hari sidang Ikrar Talak dilaksanakan.
2).      Pada perkara Cerai Gugat, Akta Cerai diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
BAB X
UPAYA HUKUM
Pasal 19
1).      Penerimaan perkara banding, kasasi, dan peninjauan kembali dilakukan oleh Petugas Meja I atau petugas yang telah ditunjuk.
2).      Pengiriman berkas banding ke Pengadilan Tinggi Agama:
  1. a.Bagi para pihak yang berdomisili di wilayah kompetensi relatif Pengadilan Agama Bojonegoro, maka pengiriman berkas dilaksanakan pada 30 (tiga puluh) hari;
  2. b.Jika para pihak atau salah satu pihak berdomisili diluar wilayah kompetensi relatif Pengadilan Agama Bojonegoro, maka pengiriman berkas dilaksanakan sesuai dengan masa jadwal pemberitahuan kepada pihak-pihak secara patut dan dalam waktu sesingkat-singkatnya.
Pasal 20
Pengiriman berkas Kasasi dan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung:
1).      Bagi para pihak yang berdomisili di wilayah kompetensi relatif pengadilan, maka pengiriman berkas dilaksanakan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja, setelah pernyataan Kasasi.
2).      Jika para pihak atau salah satu pihak berdomisili diluar wilayah kompetensi relatif pengadilan Agama Bojonegoro, maka pengiriman berkas dilaksanakan sesuai jadwal pemberitahuan kepada pihak-pihak secara patut dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
BAB XI
EKSEKUSI
Pasal 21
1).      Pengadilan melaksanakan eksekusi terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila ada pihak yang tidak melaksanakan putusan pengadilan, sedangkan pihak lainnya mengajukan permohonan eksekusi.
2).      Pengadilan melaksanakan eksekusi apabila pihak-pihak tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela setelah pengadilan memberikan peringatan (Aanmaning) sebanyak dua kali.
BAB XIII
UNIT PELAYANAN INFORMASI DAN KEHUMASAN
Pasal 25
1).      Pengadilan menyediakan unit pelayanan isformasi bagi pencari keadilan dan/atau pihak-pihak lainnya yang membutuhkan informasi pengadilan.
2).      Mekanisme dan tata cara kerja unit pelayanan informasi diatur oleh Ketua Pengadilan.
3).      Khusus untuk kepentingan informasi publik melalui media massa, Pengadilan menyediakan unit kehumasan yang bertindak selaku juru bicara Pengadilan.
4).      Tata cara kerja unit kehumasan diatur oleh Ketua Pengadilan.
BAB XIV
STANDAR PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
Pasal 26
1).      Menyusun rencana kenaikan pangkat PNS yang akan dinaikan pangkatnya (1 hari).
2).      Menyusun kelengkapan persyaratan kenaikan pangkat (1 hari).
3).      Menyiapkan surat pengantar ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya (1 hari).
Pasal 27
1).      Menerima usul pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan sturuktural Eselon III dan IV di lingkungan Pengadilan Agama Bojonegoro.
2).      Meneliti berkas usul pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan structural Eselon III dan IV di lingkungan Pengadilan Agama Bojonegoro:
  1. a.Mencocokan data kepegawaian seluruh pejabat/pegawai yang diusulkan (1 hari).
  2. b.Menyiapkan surat permohonan izin diperkerjakan/alih tugas bagi PNS di lingkungan Pengadilan Agama Bojonegoro yang diusulkan diangkat dalam jabatan (1 hari).
3).      Membuat rekapitulasi usul pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan struktural Eselon III dan IV di lingkungan Pengadilan Agama Bojonegoro.
4).      Menyiapkan dan melaksanakan sidang Baperjakat:
  1. a.Membuat dan menyampaikan undangan Sidang Baperjakat (1 hari).
  2. b.Melaksanakan Sidang Baperjakat (1 hari).
  3. c.Melaporkan hasil Sidang Baperjakat kepada Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro (1 hari).
5).      Membuat surat pengatar usul pengangkatan dan pemberhentian dari jabatan struktural Eselon III dan IV kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya (1 hari).
6).      Menyiapkan acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan bagi para pejabat struktural eselon III dan IV di lingkungan Pengadilan Agama Bojonegoro (3 hari):
  1. a.Menyiapkan surat undangan bagi para pejabat yang akan dilantik dan diambil sumpah jabatan.
  2. b.Menyiapkan surat permohonan kesediaan menjadi saksi dalam acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.
  3. c.Menyiapkan surat permohonan bantuan rohaniwan kepada Departemen Agama guna mendampingi para pejabat yang akan diambil sumpah oleh pejabat yang berwenang.
  4. d.Menyiapkan susunan acara pelantiukan dan naskah sumpah jabatan.
  5. e.Menyiapkan Berita Acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan.
  6. f.Menyiapkan pointers sebagai bahan sambutan Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro dalam acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.
  7. g.Penyampaian undangan.
7).      Pelaksaan acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan para pejabat struktural di lingkungan Pengadilan Agama Bojonegoro (2 jam).
8).      Menyiapkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, Surat Pernyataan Telah Menduduki Jabatan dan Surat Pernyataan Pelantikan (1 hari).
9).      Menyiapkan Memorandum kepada Kepala Sub. Bagian Keuangan tentang permohonan pembayaran Tunjangan Jabatan Struktural bagi para pejabat yang telah dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh pejabat yang berwenang (1 hari).
Pasal 28
1).      Membuat usul pengangkatan dan pemberhentian jabatan fungsional ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.
2).      Menyiapkan Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan ke KPPN melalui Kepala Sub. Bagian Keuangan (10 menit).
Pasal 29
1).      Menerima dan meneliti surat permohonan pindah.
2).      Menyiapkan konsep surat pertimbangan/persetujuan kepada Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro (1 hari).
3).      Menyiapkan dan menyampaikan surat permintaan persetujuan pindah kepada kepada Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro (1 hari).
4).      Menyampaikan fotokopi SK pindah dan salinan Keputusan ke KPPN melalui Kepala Sub. Bagian Keuangan untuk penerbiatan SKPP gaji/pemindahan gaji (1 hari).
Pasal 30
1).      Mempersiapkan pengiriman data peserta Diklatpim (3 hari).
2).      Mengirimkan nama calon peserta Diklatpim ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.
3).      Menerima panggilan calon peserta Diklatpim.
4).      Mengikutsertakan berdasarkan surat panggilan Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajemen Mahkamah Agung RI.
Pasal 31
1).      Mempersiapkan pengiriman data calon peserta Diklat Teknis (2 jam).
2).      Menyiapkan surat tugas untuk mengikuti calon peserta diklat teknis ( 15 meniti).
3).      Mengirim peserta untuk mengikuti Diklat Teknis (1 hari).
Pasal 32
1).      Menyampaikan surat pemberitahuan kepada PNS yang mencapai batas usia pensiun (10 menit).
2).      Menerima berkas permohonan pensiun dan pemeriksaan berkas kelengkapan administrasi pensiun (15 menit).
3).      Menyiapkankan dan menyampaikan surat usul pensiun ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya (1 hari).
4).      Menyampaikan SK pensiun kepada penerima pensiun (1 hari).
BAB XV
STANDAR PELAYANAN ADMINISTRASI KEUANGAN
Pasal 33
1).      Penyusunan daftar gaji dan tunjangan oleh Pembuat Daftar Gaji berupa daftar gaji dan tunjangan (5 hari/berkas).
2).      PDG dan PPK melakukan penelitian dan pengujian serta penandatanganan daftar gaji dan tunjangan (30 menit/berkas).
3).      Menyiapkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) gaji dan tunjangan (30 menit/berkas).
4).      PDG meneliti dan menguji dokumen permintaan pembayaran gaji dan tunjangan (1 jam/berkas).
5).      PDG menyiapkan SPM Gaji dan Tunjangan (15 menit/berkas).                            
6).      Penguji dan penandatanganan SPM oleh Pejabat Penguji dan penanda tanganan SPM (15 menit/berkas).
7).      Menyampaikan SPM ke KPPN Bojonegoro setiap tanggal 10 bulan berkenan (2 jam/berkas), apabila SP2D telah terbit maka akan dilakukan transfer dana ke rekening Bendahara Pengeluaran yang selanjutnya akan dibayarkan kepada yang berhak menerima.
8).      Pengadministrasian SPM mengambil SP2D (1 jam/berkas).
9).      Pengadministrasian SPM mencatat SP2D (10 menit/berkas), selanjutnya fotokopi SP2D disampaikan ke Bagian Akuntasi dan Pelaporan (Aklap).
Pasal 34
1).      Mencatat permintaan uang lembur PNS yang telah mendapat disposisi/persetujuan KPA dan Kepala Sub.Bagian Keuangan (10 menit/berkas).
2).      Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan/Pejabat Kometmen memberikan disposisi (10 menit/berkas).
3).      Pemroses Gaji meneliti dan menguji uang lembur dan uang makan lembur (1 jam/berkas).
4).      Pemroses Gaji menyusun rekapitulasi, daftar perhitungan uang lembur dan uang makan lembur serta penyiapan SPP (1 hari/berkas).
5).      Pemroses Gaji menyampaikan rekapitulasi, daftar perhitungan uang lembur dan uang makan lembur serta SPP kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) (1 jam/berkas).
6).      Pemroses Gaji meneliti dan menguji SPP uang lembur dan uang makan lembur yang telah mendapat persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran (1 jam/berkas).
7).      PDG menyiapkan SPM (15 menit/berkas).
8).      Pengujian dan penandatanganan SPM oleh Pejabat Penguji dan Penanda Tangan SPM (15 menit/berkas).
9).      Menyampaikan SPM ke KPPN Bojonegoro (2 jam/berkas), apabila SP2D telah terbit maka akan dilakukan transfer dana ke rekening Bendahara Pengeluaran yang selanjutnya akan dibayarkan kepada pejabat/pegawai yang berhak menerima pembayaran.    
10). Pengadministrasian SPM mengambil SP2D (1 jam/berkas).
11). Pengadministrasian SPM mencatat SP2D (10 menit/berkas), selanjutnya fotokopi SP2D disampaikan ke Bagian Akuntasidan Pelaporan (Aklap).
Pasal 35
1).      Mencatat permintaan uang makan PNS yang telah mendapat disposisi/persetujuan KPA dan Kepala Sub.Bagian Keuangan (10 menit/berkas).
2).      Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan/Pejabat Kometmen memberikan disposisi (10 menit/berkas).
3).      Pencatatan dan pendistribusian oleh Pemroses Gaji (10 menit/berkas)
4).      Pemroses Gaji menyusun daftar perhitungan uang makan serta menyiapkan SPP (1 hari/berkas).
5).      Pemroses Gaji menyampaikan SPP kepada Kuasa Penggunan Anggaran (10 meniti)
6).      Pemroses Gaji meneliti dan menguji SPP uang makan yang telah mendapat persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran (1meniti/berkas).
7).      PDG menyiapkan SPM (15 menit/berkas).
8).      Pengujian dan penandatanganan SPM oleh Pejabat Penguji dan Penanda Tangan SPM (15 menit/berkas).
9).      Menyampaikan SPM ke KPPN Kotabaru (2 jam/berkas), apabila SP2D telah terbit maka akan dilakukan transfer dana ke rekening Bendahara Pengeluaran yang selanjutnya akan dibayarkan kepada pejabat/pegawai yang berhak menerima pembayaran.    
10). Pengadministrasian SPM mengambil SP2D (1 jam/berkas).
11). Pengadministrasian SPM mencatat SP2D (10 menit/berkas), selanjutnya fotokopi SP2D disampaikan ke Bagian Akuntasidan Pelaporan (Aklap).
Pasal 36
1).      Mencatat permintaan biaya perjalanan dinas yang telah mendapat disposisi/persetujuan KPA dan Kepala Sub.Bagian Keuangan (10 menit/berkas).
2).      Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan/Pejabat Kometmen memberikan disposisi (10 menit/berkas).
3).      Pengagenda mencatat dan mendistribusian dokumen (10 menit/berkas).
4).      Pemroses Gaji menyusun daftar perhitungan uang makan serta menyiapkan SPP (1 hari/berkas).
5).      Pemroses Gaji menyampaikan SPP kepada Kuasa Penggunan Anggaran (10 meniti)
6).      Pemroses Gaji meneliti dan menguji SPP uang makan yang telah mendapat persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran (1meniti/berkas).
7).      PDG menyiapkan SPM (15 menit/berkas).
8).      Pengujian dan penandatanganan SPM oleh Pejabat Penguji dan Penanda Tangan SPM (15 menit/berkas).
9).      Menyampaikan SPM ke KPPN Bojonegoro (2 jam/berkas), apabila SP2D telah terbit maka akan dilakukan transfer dana ke rekening Bendahara Pengeluaran yang selanjutnya akan dibayarkan kepada pejabat/pegawai yang berhak menerima pembayaran.    
10). Pengadministrasian SPM mengambil SP2D (1 jam/berkas).
11). Pengadministrasian SPM mencatat SP2D (10 menit/berkas), selanjutnya fotokopi SP2D disampaikan ke Bagian Akuntasidan Pelaporan (Aklap).
BAB XVI
STANDAR PELAYANAN ADMINISTRASI UMUM
Pasal 37
1).      Menerima dan mencatat lembar persetujuan (arahan) Ketua atas surat permohonan audiensi dan acara rapat, permohonan kehadiran sebagai pembicara, undangan dan lain-lain (5 menit).
2).      Memilah dan menelaah persetujuan Ketua berdasarkan jenis kegiatan dan urgensinya (20 menit) yang terdiri dari:
  1. a.Permohonan audiensi dan acara rapat.
  2. b.Permohonan kehadiran sebagai pembicara, pejabat pelantikan, pemimpin rapat dan lain-lain.
  3. c.Undangan yang bersifat resmi dan tidak resmi.
  4. d.Undangan sebagai pendamping Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama.
3).      Menyusun rencana acara berdasarkan skala prioritas (10 menit):
  1. a.Persetujuan atas acara dan kegiatan tersebut ditindaklanjuti dengan memasukkan rencara acara dan kegiatan dimaksud ke dalam agenda kegiatan Ketua.
  2. b.Menyusun seluruh permohonan berdasarkan jenis kegiatan dan urgensi waktunya.
4).      Melakukan koordinasi (1 hari):
  1. a.Menyiapkan surat undangan – jika diperlukan – dan menetapkan daftar pihak-pihak yang akan terlibat pada acara dan kegiatan Ketua.
  2. b.Melakukan pengecekan dan korfirmasi kepada pihak-pihak yang terkait.
5).      Membuat susunan acara berdasarkan hasil koordinasi dengan pihak-pihak terkait (1 jam).
6).      Mengumpulkan dan menyiapkan bahan/materi yang dibutuhkan sesuai dengan rencana acara dan kegiatan yang akan dilakukan (1 hari).
7).      Melakukan persiapan acara dan kegiatan (1 hari):
  1. a.Melakukan survey, advance dan gladi resik –jika perlu.
  2. b.Mengecek konfirmasi kehadiran pejabat/peserta/tamu.
  3. c.Membuat check list terkait tempat dan peralatan yang dibutuhkan untuk mendukung acara dan kegiatan.
  4. d.Menggandakan bahan/meteri yang akan didistribusikan kepada peserta.
8).      Pelaksanaan acara dan kegiatan keprotokolan (tergantung durasi acara dalam hitungan jam, hari/minggu):
  1. a.Menunjuk dan menentukan pejabat dan pegawai yang bertugas pada acara dan kegiatan pada hari H.
  2. b.Mengecek ulang bahan/materi dan peralatan yang dibutuhkan.
Pasal 38
1).      Menyelenggarakan pelayanan penanganan perbaikan atau pengembangan gedung kantor, rumah dinas, serta sarana dan prasarana (1 sampai 10 hari).
2).      Mendistribusikan surat/berkas dan tindak lanjutnya kepada pihak-pihak yang terkait (5 menit).
3).      Membuat RAB untuk mendapat pertimbangan persetujuan pelaksanaan (30 menit).
 
 

Portal Info Perkara

siadpaplusMenampilkan jadwal sidang, informasi, grafik perkara dsb secara realtime.
biaya
Biaya Perkara
Tentang Panjar Biaya Perkara di Pengadilan Agama Bojonegoro
panggilan
Panggilan sidang bagi pihak berperkara yang tidak diketahui alamatnya dengan jelas (ghoib).
facebook
Online Support
Berbicara langsung dengan Customer Service kami. 
pengaduan
Pengaduan Online
Isikan pengaduan Anda Pada Formulir yang disediakan di sini.