Sita Jaminan terhadap Barang Milik Tergugat
 
 
 
OPEN
test

Prosedur Pengajuan Permohonan

Prosedur Pengajuan Permohonan

1.      Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama di tempat tinggal pemohon.

2.      Pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis dapat mengajukan permohonannya secara lisan dihadapan Ketua Pengadilan Agama, yang akan menyuruh mencatat permohonanannya tersebut. (Pasal 120 HIR, Pasal 144 RBg).

3.      Permohonan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama, kemudian didaftarkan dalam buku register dan diberi nomor unit setelah pemohon membayar persekot biaya perkara yang besarnya sudah ditentukan oleh Pengadilan Negeri (Pasal 121 HIR, Pasal 145 RBg).

4.      Perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi voluntair dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu penetapan.

5.      Pengadilan Agama hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Walaupun dalam redaksi undang-undang disebutkan bahwa pemeriksaan yang akan dilakukan oelh pengdilan atas permohonan dari pihak yang berkepentingan antara lain sebagaimana tersebut dalam Pasal 70 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa.

6.      Jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Agama antara lain :

a.       Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun (menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 47 menurut Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, menurut Undang-undang No 23 Tahun 2002 Pasal 1 butir-1).

b.      Permohonan pengangkatan/pengampu bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun

c.       Permohonan dispensasi kawin bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun (Pasal 7 Undang-undang NO. 1 Tahun1974).

d.      Permohonan izin kawin bagi calon mempelai yang belum beruamur 21 tahun (Pasal 6 ayat(5) Undang-undang No.1 Tahun 1974).

e.      Permohonan pengakatan anak (harus diperhatikan SEMA No. 6/1983).

f.       Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa bersedia untuk menunjuk wasit (Pasal 13 dan 14 No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa).

7.      Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam kedaan mafqud(tidak hadir).

8.      Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.

9.      Permohonan penetapan ahli waris

Sumber: Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, Buku II, Edisi 2009, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 374-376. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

Gugatan Perwakilan Kelompok

GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK (Class Action) PERMA No. 1 Tahun 2002

  1. Gugatan Perwakilan Kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk dia atau dari dia mereka sendiri.
  2. Gugatan Perwakilan Kelompok diajukan dalam hal:
    1. Jumlah anggota kelompok semakin banyak sehingga tidak efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan.
    2. Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat subtansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya.
    3. Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya;
  3. Surat gugatan kelompok mengacu pada persyaratan¬-persyaratan yang diatur Acara Perdata yang berlaku, dan harus memuat:
    1. ldentitas lengkap dan jelas dan perwakilan kelompok.
    2. ldentitas kelompok secara rinci tanpa menyebutkan nama anggota.
    3. ldentitas lengkap dan jelas wakil kelompok, tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu.
    4. ldentitas kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan.
    5. Posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan terinci.
    6. Gugatan perwakilan dapat dikelompokkan beberapa bagian kelompok atau sub kelompok, jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian yang berbeda;
    7. Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan rinci memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian.
  4. Untuk mewakili kepentingan hukum anggota kelompok, wakil kelompok tidak dipersyaratkan memperoleh surat kuasa khusus dari anggota kelompok (Pasal 4).
  5. Pada awal proses pemeriksaan persidangan, hakim wajib memeriksa dan mempertimbangkan kriteria gugatan perwakilan kelompok dan memberikan nasihat kepada para pihak mengenal persyaratan gugatan perwakilan kelompok, selanjutnya hakim memberikan penetapan mengenai sah tidaknya gugatan perwakilan kelompok tersebut.
  6. Apabila penggunaan prosedur gugatan perwakilan kelompok dinyatakan sah, maka hakim segera memerintahkan penggugat mengajukan usulan model pemberitahuan untuk memperoleh persetujuan hakim.
  7. Apabila penggunaan tata cara gugatan perwakilan kelompok dinyatakan tidak sah, maka pemeriksaan gugatan dihentikan dengan suatu putusan hakim.
  8. Dalam proses perkara tersebut Hakim wajib mendorong para pihak untuk menyelesaikan perkara dimaksud melalui perdamaian, baik pada awal persidangan maupun selama berlangsungnya pemeriksaan perkara.
  9. Cara pemberitahuan kepada anggota kelompok dapat dilakukan melalui media cetak dan/atau elektronik, kantor-kantor pemerintah seperti kecamatan, kelurahan atau desa, kantor pengadilan, atau secara langsung kepada anggota kelompok yang bersangkutan sepanjang yang dapat diidentifikasi berdasarkan persetujuan hakim.
  10. Pemberitahuan kepada anggota kelompok wajib dilakukan pada tahap-tahap:
    1. Segera setelah hakim memutuskan bahwa pengajuan tata cara gugatan perwakilan kelompok dinyatakan sah; dan selanjutnya anggota kelompok dapat membuat pernyataan keluar.
    2. Pada tahap penyelesaian dan pendistribusian ganti rugi ketika gugatan dikabulkan.
  11. Pemberitahuan memuat:
    1. Nomor gugatan dan identitas penggugat atau para penggugat sebagai wakil kelompok serta pihak tergugat atau para tergugat;
    2. Penjelasan singkat tentang kasus;
    3. Penjelasan tentang pendefinisian kelompok;
    4. Penjelasan dan implikasi keturutsertaan sebagai anggota kelompok;
    5. Penjelasan tentang kemungkinan anggota kelompok yang termasuk dalam definisi kelompok untuk keluar dari keanggotaan kelompok;
    6. Penjelasan tentang waktu yaitu bulan, tanggal, jam, pemberitahuan pernyataan keluar dapat diajukan ke pengadilan;
    7. Penjelasan tentang alamat yang ditujukan untuk mengajukan pernyataan keluar;
    8. Apabila dibutuhkan oleh anggota kelompok tentang siapa yang tepat yang tersedia bagi penyediaan informasi tambahan;
    9. Formulir isian tentang pernyataan keluar anggota kelompok sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Mahkamah Agung ini;
    10. Penjelasan tentang jumlah ganti rugi yang akan diajukan.
  12. Setelah pemberitahuan dilakukan oleh wakil kelompok berdasarkan persetujuan hakim, anggota kelompok dalam jangka waktu yang ditentukan oleh hakim diberi kesempatan menyatakan keluar dari keanggotaan kelompok dengan mengisi formulir yang diatur dalam lampiran Peraturan Mahkamah Agung ini.
  13. Pihak yang telah menyatakan diri keluar dari keanggotaan gugatan perwakilan kelompok secara hukum tidak terkait dengan putusan atas gugatan perwakilan kelompok yang dimaksud.
  14. Gugatan perwakilan kelompok diajukan dalam perkara lingkungan (Pasal 37 Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup), perkara Perlindungan Konsumen (Pasal 46 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen), dan perkara kehutanan (Pasal 71 Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan).
  15. Dalam gugatan perwakilan kelompok/class action, apabila gugatan ganti rugi dikabulkan, hakim wajib memutuskan jumlah ganti rugi secara rinci, penentuan kelompok dan/atau sub kelompok yang berhak, mekanisme pendistribusian ganti rugi dan langkah¬langkah yang wajib ditempuh oleh wakil kelompok dalam proses penetapan dan pendistribusian seperti halnya kewajiban melakukan pemberitahuan atau notifikasi. (Pasal 9 PERMA).

Sumber:
-
Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta,  2008, hlm. 392.-396 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

Gugatan untuk Kepentingan Umum

Gugatan untuk Kepentingan Umum

  1. Organisasi kemasyarakatan/ Lembaga Swadaya Masya¬rakat dapat mengajukan Gugatan untuk kepentingan masyarakat, dalam perkara wakaf, zakat, infaq dan shadaqah

  2. Organisasi kemasyarakatan/ Lembaga Swadaya Masyarakat yang mengajukan gugatan untuk kepentingan umum harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang yang bersangkutan.

Sumber:

- Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta,  2008, hlm. 396-397.

Mediasi

Perdamaian

  1. Dalam setiap perkara perdata, apabila kedua belah pihak hadir di persidangan, hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak. Usaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tidak terbatas pada hari sidang pertama saja, melainkan dapat dilakukan dalam sidang sidang berikutnya meskipun taraf pemeriksaan lebih lanjut (Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg).
  2. Jika usaha perdamaian berhasil, maka dibuat akta perdamaian, yang harus dibacakan terlebih dahulu oleh hakim dihadapan para pihak sebelum hakim menjatuhkan putusan yang menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi perdamaian tersebut.
  3. Akta/ putusan perdamaian mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dan apabila tidak dilaksanakan, eksekusi dapat dimintakan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.
  4. Akta/ putusan perdamaian tidak dapat dilakukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali.
  5. Jika usaha perdamaian tidak berhasil, hal tersebut harus dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan dalam bahasa yang dimengerti oleh para pihak, jika perlu dengan menggunakan penterjemah (Pasal 131 HIR/Pasal 155 RBg).
  6. Khusus untuk gugatan perceraian, Hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa, yang sedapat mungkin dihadiri sendiri oleh suami-istri tersebut.
  7. Apabila usaha perdamaian berhasil, maka gugatan penceraian tersebut harus dicabut, apabila usaha perdamaian gagal maka gugatan perceraian diperiksa dalam sidang yang tertutup untuk umum.
  8. Dalam mengupayakan perdamaian digunakan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mewajibkan agar semua perkara yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib untuk diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator (Pasal 2 ayat (3) PERMA).
  9. PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah sebagai berikut: (Lihat lampiran file PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan)

lampiran PERMA No. 1 Tahun 2016

Administrasi Biaya Perkara

1)      Pemegang Kas melaksanakan tugas-tugas administrasi biaya perkara.

2)      Biaya administrasi untuk perkara gugatan/permohonan dikeluarkan pada saat telah diterimanya panajar biaya perkara

3)      Hak-hak kepaniteraan yang berupa biaya pencatatan juga dikeluarkan setelah diterimanya panjar biaya perkara

4)      Biaya materai dan redaksi dikeluarkan pada saat perkara diputus

5)      Pengeluaran uang hak-hak kepaniteraan yang lain dilakukan menurut ketentuan yang berlaku

6)      Semua pengeluaran uang yang merupakan hak-hak kepaniteraan adalah sebagai pendapatan negara

7)      Seminggu sekali Pemegang Kas menyerahkan uang hak-hak kepaniteraan kepada bendaharawan penerima untuk disetorkan ke kas negara. Setiap penyerahan, besarnya

uang dicatat dalam kolom 19 KI-PA8 dengan dibubuhi tanggal dan tanda tangan serta nama Bendaharawan Penerima.

8)      Pengeluaran uang yang diperlukan bagi penyelenggaraan peradilan untu ongkos-ongkos panggilan, pemberitahuan, pelaksanaan sita, pemeriksaan setempat, sumpah,

penerjemah, dan eksekusi harus dicatat dengan tertib dalam masing-masing buku jurnal

9)      Ongkos-ongkos tersebut dapat dikeluarkan atas keperluan yang nyata sesuai dengan jenis kegiatan tersebut

10)   Pemegang Kas mencatat penerimaan dan pengeluaran uang setiap hari dalam jurnal yang bersangkutan dan mencatat dalam buku kas bantu yang dibuat rangkap dua, lembar

pertama disimpan oleh Pemegang Kas dan lembar kedua diserahkan kepada panitera sebagai laporan bulanan

11)   Panitera atau petugas yang ditunjuk dengan surat keputusan Ketua Pengadilan Agama, mencatat dalam Buku Induk Keuangan Perkara yang bersangkutan.

12)   Buku Keuangan Perkara terdiri dari:

a.      Buku Jurnal Perkara Gugatan                                  (KI-PA 1/G)

b.      Buku Jurnal Perkara Permohonan                            (KI-PA 1/P)

c.      Buku Jurnal Permohonan Banding                            (KI-PA 2)

d.      Buku Jurnal Permohonan Kasasi                               (KI-PA 3)

e.      Buku Jurnal Permohonan Peninjauan Kembali            (KI-PA 4)

f.       Buku Jurnal Permohonan Eksekusi                           (KI-PA 5)

g.      Buku Induk Keuangan Perkara                                 (KI-PA 6)

h.      Buku Keuangan Biaya Eksekusi                                (KI-PA 7)

i.       Buku Penerimaan Uang Hak-hak kepaniteraan            (KI-PA 8)

j.       Buku Jurnal Biaya Penyitaan                                    (KI-PA 9)

k.      Buku Keuangan Konsinyasi                                      (KI-PA 10)

13)   Buku Jurnal Keuangan Perkara digunakan untuk mencatat semua kegiatan penerimaan dan pengeluaran biaya untuk setiap perkara :

a.       Untuk perkara tingkat pertama (gugatan dan permohonan) dimulai dengan penerimaan panjar dan ditutup pada tanggal perkara diputus

b.      Untuk perkara banding, kasasi dan peninjauan kemabali dimulai dengan penerimaan panjar dan ditutup pada tanggal pemberitahuan putusan pada tingkat masing-masing

kepada para pihak

c.       Permohonan eksekusi dimulai dengan penerimaan panjar dan ditutup pada tanggal selesai pelaksanaan eksekusi

14)   Buku jurnal diberi nomor halaman, halaman pertama dan terakhir ditandatangani Ketua Pengadilan Agama dan halaman lainnya diparaf.

15)   Banyaknya halaman pada setiap buku jurnal dinyatakan oleh Ketua Pengadilan Agama pada halaman awal dan keterangan tersebut ditandatangani oleh Ketua Pengadilan

Agama.

16)   Buku Induk Keuangan Perkara digunakan untuk mencatat seluruh kegiatan penerimaan dan pengeluaran dari seluruh perkara (kecualai permohonan eksekusi), dan dicatat

menurut urutan tanggal penerimaan dan pengeluaran dalam Buku Jurnal yang terkait, yang dimulai setiap awal bulan dan ditutup pada akhir bulan.

17)   Buku Keuangan Biaya Eksekusi digunakan untuk mencatat seluruh kegiatan penerimaan dan pengeluaran eksekusi menurut urutan tanggal penerimaan dan pengeluaran dalam

Buku Jurnal Eksekusi.

18)   Buku Penerimaan Uang Hak-hak Kepaniteraan digunakan untuk mencatat penerimaan uang hak-hak kepaniteraan dan dalam kolom ketarangan diisi dengan tanggal, jumlah

uang yang disetor, serta tanda tangan dan nama Bendaharawan Penerima

19)   Buku keuangan Biaya Penyitaan digunakan untuk mencatat kegiatan penerimaan dan pengeluaran penyitaan

20)   Buku Induk keuangan Perkara, Buku keuangan Biaya Eksekusi dan Buku Penerimaan Uang Hak-hak Kepaniteraan diberi nomor halaman. Halaman pertama dan terakhir

dintadangani oleh Ketua Pengadilan Agama dan halaman lainnya diparaf

21)   Banyaknya halaman dan adanya tandatangan serta paraf tersebut diterangkan pada halaman awal dari masing-masing buku, dan keterangan tersebut ditandatangani oleh

Ketua Pengadilan Agama.

22)   Penutupan Buku Induk keuangan Perkara dan Buku Keuangan Biaya Eksekusi dilakukan oleh Panitera dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Agama

23)   Pada setiap penutupan Buku Induk Keuangan tersebut harus dijelaskan sisa uang menurut buku kas, sisa uang dalam kas maupun yangdisimpan di Bank, serta perincian dari

uang tersebut

24)   Apabila terdapat selisih anatara jumlah uang menurut buku kas dengan uang kas sesungguhnya maka harus dijelaskan alasan terjadinya selisih tersbut.

25)   Ketua Pengadilan Agama sebelum menandatangani Buku Induk Keuangan Perkara, harus meneliti kebenaran keadaan uang menurut buku kas dan menurut keadaan yang

nyata, baik dalam brankas maupun yang tersimpan di Bank, dengan disertai bukti penyimpanan uang di Bank

26)   Ketua Pengadilan Agama setiap saat dapat memrintahkan Panitera untuk menutup Buku Induk Keuangan Perkara dan menliti kebenaran setiap penerimaan dan pengeluaran

uang perkara, sesuai dengan Buku Jurnal yang berkaitan, dan meneliti keadaaan uang menurut buku kas dan uang yang ada dalam brankas maupun yang disimpan di Bank,

disertai bukti-buktinya.

27)   Penutupan Buku Induk Keuangan Perkara atas dasar perintah Ketua pengadilan Agama tersebut dia atas hendaknya dilakukan secara mendadak sekurang-kurngnya 3 (tiga)

bulan sekali, dengan dibuatkab berita  acara pemeriksaan.

28)   Buku Jurnal dan buku Induk keuangan setiap tahun harus diganti dan tidak boleh digabung dengan tahun sebelumnya

Sumber: Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, Buku II, Edisi 2007, Hal 330-332

Sita Jaminan terhadap Barang Milik Tergugat

  1. Dalam sita ini harus ada sangkaan yang beralasan bahwa tergugat sedang berupaya mengalihkan barang-barangnya untuk menghindari gugatan penggugat.

  2. Yang disita adalah barang bergerak dan barang yang tidak bergerak milik tergugat.

  3. Apabila yang disita adalah tanah, maka harus dilihat dengan seksama bahwa tanah tersebut adalah milik tergugat, luas serta batas-batasnya harus disebutkan dengan jelas (Perhatikan SEMA No. 2 Tahun 1962, tertanggal 25 April 1962). Untuk menghindari kesalahan penyataan diwajibkan membawa serta Kepala Desa untuk melihat keadaan tanah, batas serta luas tanah yang akan disita).

  4. Penyitaan atas tanah harus dicatat dalam buku tanah yang ada di desa, selain itu sita atas tanah yang bersertifikat harus didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional setempat dan alas tanah yang belum bersertifikat harus diberitahukan kepada Kantor Pertanahan Kota/ Kabupaten.

  5. Penyitaan harus dicatat di buku khusus yang disediakan di Pengadilan Agama yang memuat catatan mengenai tanah-¬tanah yang disita, kapan disita dan perkembangannya dan buku tersebut adalah terbuka untuk umum.

  6. Sejak tanggal pendaftaran sita, tersita dilarang untuk menyewakan, mengalihkan atau menjaminkan tanah yang disita. Semua tindakan tersita yang dilakukan bertentangan dengan larangan itu adalah batal demi hukum.

  7. Kepala Desa yang bersangkutan dapat ditunjuk sebagai pengawas agar tanah tersebut tidak dialihkan kepada orang lain.

  8. Penyitaan dilakukan lebih dahulu atas barang bergerak yang cukup untuk menjamin dipenuhinya gugatan penggugat, apabila barang bergerak milik tergugat tidak cukup, maka tanah-tanah dan rumah milik tergugat dapat disita.

  9. Apabila gugatan dikabulkan, sita jaminan dinyatakan sah dan berharga oleh Hakim dalam amar putusannya, dan apabila gugatan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima, sita harus diperintahkan untuk diangkat.

  10. Sita jaminan dan sita eksekusi terhadap barang-barang milik negara dilarang. Pasal 50 Undang-undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan "Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap":

    1. uang atau surat berharga milik negara/ daerah, baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;

    2. uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/ daerah.

    3. barang bergerak milik negara/ daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pihak ketiga;

    4. barang bergerak dan hal kebendaan lainnya milik negara/ daerah;

    5. barang milik pihak ketiga yang dilunasi negara/ daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.

  11. Hakim tidak melakukan Sita jaminan atas saham.

  12. Pemblokiran atas saham dilakukan oleh Bapepam atas permintaan Ketua Pengadilan Tinggi dalam hal ada hubungan dengan perkara.


Sumber:
-
Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 416-418.

Sita Terhadap Barang Milik Tergugat (Revindicatoir Beslag)

  1. Sita revindicatoir adalah penyitaan atas barang bergerak milik penggugat yang dikuasai oleh tergugat (revindicatoir berasal dari kata revindicatoir, yang berarti meminta kembali miliknya).

  2. Barang yang dimohon agar disita harus disebutkan dalam surat gugatan atau permohonan tersendiri secara jelas dan terperinci.

  3. Apabila gugatan dikabulkan untuk dilunasi, sita revindicatoir dinyatakan sah dan berharga dan tergugat dihukum untuk menyerahkan barang tersebut kepada penggugat.

  4. Segala sesuatu yang dikemukakan dalam membahas sita conservatoir secara mutatis mutandis berlaku untuk sita revindicatoir.

  5. Dalam hal obyek yang disita tidak terletak di wilayah pengadilan yang menangani gugatan tersebut maka penyitaan dilakukan oleh Pengadilan Negeri dimana obyek yang akan disita terletak. Majelis Hakim yang mengeluarkan penetapan sita jaminan wajib memberitahukan hal tersebut kepada ketua pengadilan, agar ketua pengadilan meminta bantuan kepada pengadilan dalam daerah hukum mana obyek yang akan disita itu terletak agar penyitaan tersebut dilaksanakan.

Sumber: - Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 418-419.

Sita Persamaan

  1. Sita Persamaan atau Vergelijkend Beslag, diatur dalam Pasal 463 Rv sebagai berikut:

    "Apabila juru sita akan melakukan penyitaan dan menemukan barang-barang yang akan disita sebelumnya telah disita, maka juru sita tidak dapat melakukan penyitaan lagi. Namun juru sita mempunyai wewenangan untuk mempersamakan barang-barang yang disita dengan Berita Acara Penyitaan yang harus diperlihatkan oleh tersita kepadanya. Juru sita kemudian dapat menyita barang-barang yang tidak disebut dalam Berita Acara itu dan segera kepada penyita pertama untuk menjual barang-barang tersebut secara bersamaan dalam waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 466 Rv. Berita Acara sita persamaan ini berlaku sebagai .sarana pencegahan hasil lelang kepada penyita pertama".

  2. Sita persamaan tidak diatur dalam HIR maupun R.Bg, tetapi diatur dalam Pasal 463 Rv yang mengatur tentang eksekusi barang bergerak. namun demikina telah berkemabnag dalam praktek bahwa sita persamaan itu dapat saja dilakukan terhadap barang tidak bergerak, yang tata caranya mengikuti ketentuan dalam Pasal 463 Rv.

  3. Ketentuan yang hampir serupa terdapat dalam Pasal 11 ayat (12) Undang-undang PUPN, Undang-undang No. 49 Tahun 1960, sebagai berikut:

    "Atas barang yang terlebih dahulu disita untuk orang lain yang berpiutang tidak dapat dilakukan penyitaan. Jika jurusita mendapatkan barang yang demikian, ia dapat memberikan salinan putusan Surat paksa sebelum tanggal penjualan tersebut kepada Hakim Pengadilan Agamayang selanjutnya menentukan bahwa penyitaan yang dilakukan atas barang itu akan juga dipergunakan sebagai jaminan untuk pembayaran hutang menurut Surat paksa".

  4. Apabila setelah dilakukan penyitaan, tetapi sebelum dilakukan penjualan barang yang disita diajukan permintaan untuk melaksanakan suatu putusan Hakim yang ditujukan terhadap penanggung hutang kepada Negara, maka penyitaan yang telah dilakukan itu dipergunakan juga sebagai jaminan untuk pembayaran hutang menuntut putusan Hakim itu dan Hakim Pengadilan Agama jika perlu memberi perintah untuk melanjutkan penyitaan atas sekian banyak barang yang belum disita terlebih dahulu, sehingga akan dapat mencukupi untuk membayar jumlah uang menurut putusan-putusan itu dan biaya penyitaan lanjutan itu.

  5. .Dalam hal yang dimaksud dalam syarat-syarat 1 dan 2, Hakim Pengadilan Agama menentukan cara pembagian hasil penjualan antara pelaksana dan orang yang berpiutang, setelah mengadakan pemeriksaan atau melakukan panggilan selayaknya terhadap penanggung hutang kepada Negara, pelaksana dan orang yang berpiutang.

  6. Pelaksanaan dan orang yang berpiutang yang menghadap atas panggilan termaksud dalam ayat (3), dapat meminta banding pada Pengadilan Tinggi atas penentuan pembagian tersebut.

  7. Segera setelah putusan tentang pembagian tersebut mendapat kekuatan pasti, maka Hakim Pengadilan Agama mengirimkan suatu daftar pembagian kepada juru lelang atau orang yang ditugaskan melakukan penjualan umum untuk dipergunakan sebagai dasar pembagian uang penjualan.

  8. Oleh karena Pasal tersebut berhubungan dengan penyitaan yang dilakukan oleh PUPN, maka sita tersebut adalah sita eksekusi dan bukan sita jaminan, dan objek yang disita bisa barang bergerak atau barang tidak bergerak.

  9. Sita persamaan barang tidak bergerak harus dilaporkan kepada Badan Pertanahan Nasional atau Kelurahan setempat.

  10. Apabila sita jaminan (sita jaminan utama) telah menjadi sita eksekutorial dilelang atau sudah dieksekusi riil, maka sita persamaan dengan sendirinya menjadi hapus demi hukum.

  11. Apabila sita jaminan (sita jaminan utama) dicabut atau dinyatakan tidak berkuatan hukum, maka sita persamaan sesuai dengan urutannya menjadi sita jaminan (sita jaminan utama).

Sumber:
-
Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta,  2008, hlm. 419-422.