Perkara Cerai Talak
 
 
 
OPEN
test

Perkara Cerai Talak

A. DASAR HUKUM 

  1. HIR, Pasal 118, Pasal 121 ayat (4)  Pasal182, Pasal 237 Pasal 124, dan 125,  R.Bg Pasal 142, 273 dan 145;
  2. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  3. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas   Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
  4. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pertadilan Agama;
  5. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 11989 tentang Peradilan Agama;
  6. Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang  Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
  7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991 tentang Pola pembinaan dan pengendalian Administrasi perkara;
  8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/004/SK/1992 tentang Kepaniteraan Pengadilan Agama;
  9. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 13/Tahun/2010  tentang  Pembuatan SOP (Standard Operation Procedure);
  10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II pedoman Pelaksanaan Tugas dan Aministrasi Peradilan;
  11. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;
  12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayan Informasi di Pengadilan.
  13. PERMA NO.1  Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan Agama.

Komen

Loading...