SOP ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
 
 
 
OPEN
test

Mutasi Kenaikan Pangkat

Dasar Hukum :

  1. Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS Jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS;
  2. Peraturan Pemerintah 41 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat dan Jabatan Hakim;
  3. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat PNS sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
  4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 143 tahun 2007, tentang penyetaraan eselonering bagi jabatan kepaniteraan.

Persyaratan Teknis :

  1. Unsur penilaian DP.3 sekurang-kurangnya baik dalam 2 tahun terakhir;
  2. Masa kerja pangkat mencapai 4 tahun;
  3. Bagi yang memiliki jabatan sekurang-kurangnya 1 (satu tahun) dalam pangkat terakhir dan 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
  4. Tidak melampaui pangkat atasan langsungnya;
  5. Batas kenaikan pangkat diberikan sesuai dengan pendidikan terakhir yang diperoleh.

Persyaratan Administrasi :

  1. Fotokopi SK CPNS;
  2. Fotokopi SK PNS;
  3. Fotokopi Karpeg;
  4. Fotokopi sah keputusan dalam pangkat terakhir ;
  5. Fotokopi DP-3 dalam 2 (dua) tahun terakhir ;
  6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar/ ijazah/diploma dan Surat Izin Belajar / Tugas Belajar bagi yang memperoleh peningkatan pendidikan ;
  7. Fotokopi sah surat perintah tugas belajar, dansebelumnya tidak menduduki jabatan structuralatau jabatan fungsional tertentu ;
  8. Fotokopi keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir;
  9. Fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan
  10. Fotokopi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas;
  11. Fotokopi Surat Pernyataan Menduduki Jabatan.

Mutasi Alih Tugas

Dasar Hukum :

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

 

Persyaratan Teknis :

  1. Surat Rekomendasi dari Satker asal;
  2. Surat Lolos Butuh dari Satker yang akan di tuju;
  3. Formasi memenuhi syarat;

Persyaratan Administrasi :

  1. Surat Permohonan alih tugas
  2. Surat Rekomendasi dari Satker asal;
  3. Surat Lolos Butuh dari Satker yang akan di tuju;
  4. DP3 (satu) tahun terakhir
  5. SK Pangkat Terakhir.

Mutasi Promosi Jabatan

Dasar Hukum :

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002 tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim.

Persyaratan Teknis :

Struktural :

  1. Untuk eselon V.a minimal gol/(II/d);
  2. Untuk eselon IV.b minimal gol/(III/a);
  3. Untuk eselon IV.a minimal gol/(III/b);
  4. Untuk eselon III.b minimal gol/(III/c) dan,
  5. Untuk eselon III.a minimal gol/(III/d).

Hakim :  Wakil/Ketua untuk Kelas I.B minimal gol/(IV/a) dan untuk wakil/ketua Kelas I.A minimal gol/(IV/b).

Persyaratan Administrasi :

  1. SK CPNS;
  2. SK Pangkat Terakhir;
  3. SK Jabatan Hakim;
  4. DP3 dua tahun terakhir;
  5. Rekomendasi Ketua Tingkat Banding.

Permohonan Cuti

Dasar Hukum :

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil;
  2. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor : 01/SE/1977 tentang Permintaan dan Pemberian Cuti PNS.

Persyaratan Teknis :

  1. Telah bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun secara terus menerus.

Persyaratan Administrasi :

  1. Foto Copy Surat Izin Cuti Sebelumnya;
  2. Surat Permohonan Cuti;
  3. Rekomendasi Pimpinan

Asuransi Kesehatan (ASKES)

Dasar Hukum

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Penyelenggaraan ASKES PNS.

Persyaratan Tekhnis ASKES PNS :

  1. (PNS, Pensiunan PNS/TNI/POLRI, Veteran, PK, Pejabat Negara);Peserta 
  2. Beneficiaries (P/I/S/A(2));
  3. Premi/iuran (2% dari gaji pokok).

Persyaratan Administrasi :

  1. Surat Pengantar/rekomendasi dari Pimpinan Satker;
  2. Blanko form isian BIODATA pemohon;
  3. Foto copy SK CPNS;
  4. Foto copy SK PNS;
  5. Foto copy surat nikah;
  6. Daftar gaji;
  7. Foto copy KTP.

Tabungan Asuransi Pegawai Negeri Sipil

Dasar Hukum :

  • UU No.43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
  • PP 9 Tahun 1963 tentang Pembelanjaan Kesejahteraan PNS;
    b. PP 10 Tahun 1963 tentang Kepesertaan PNS dalam Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri berlaku mulai 1 Juli 1961;
  • Undang-undang No. 8 Tahun 1974 jo. UU no. 43 Tahun 1985;
  • Undang-undang No. 11 Tahun 1969 tentang pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda;
  • Peratuan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS
  • Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1989 tentang Pemberhentain dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil diserta Pemberian Pensiun Janda/Duda;
  • SK Menteri Pertama RI No. 338/MP/1960 tentang Pembentukan Jaminan Sosial PNS / keluarganya setelah mengakhiri pengabdiannya;
  • Keputusan Kepala BAKN No. 024/KEP/73 tanggal 15 Maret 1973 tentang Petunjung Administrasi Pensiun;
  • Surat Edaran Kepala BKN No. 14 Tahun 2003 Tanggal 21 April 2003 Tentang Juknis Pemberhentian dan Pemberian Pensiun PNS serta Pensiun Janda/Dudanya.

Persyaratan Tekhnis : Berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Persyaratan Administrasi :

  1. Mengisi formulir data individu peserta
  2. Fotokopi SK CPNS
  3. Fotokopi SK pangkat terakhir
  4. Fotokopi SPMT
  5. Fotokopi daftar gaji
  6. Fotokopi nota persetujuan dari BKN
  7. Surat pengantar dan unit kerja/SATKER

Kartu Pegawai (KARPEG)

Dasar Hukum :

  1. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 216 Tahun 1974 dan Nomor : 069/KEP/1974 tentang Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil Daerah;
  2. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor : 01/SE/1975 tentang Petunjuk Permintaan, Penetapan, dan Penggunaan NIP dan Kartu Pegawai Negeri Sipil;

Persyaratan Teknis : Bersatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Persyaratan Administrasi :

  1. Fotokopi SK CPNS (dilegalisir);
  2. Fotokopi SK PNS (dilegalisir);
  3. Fotokopi STTPL Prajabatan (dilegalisir);
  4. Pas Photo 3 X 4 sebanyak 3 lembar.
  5. Surat pengantar dari Pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Kartu Suami / Istri (KARIS / KARSU)

Dasar Hukum :

  1. Peraturan Pemerintah Nomor . 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin
    Perkawinan dan Perceraian bagi PNS;
  3. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor :08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS;
  4. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor :49/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS.

Persyaratan Teknis :

  1. Kepada Isteri PNS diberikan Kartu Isteri (KARIS);
  2. Kepada Suami PNS diberikan Kartu Suami (KARSU).

Persyaratan Administrasi :

  1. Fotokopi Surat Nikah;
  2. Fotokopi SK Pangkat Terakhir;
  3. Pas Photo 3 X 4;
  4. Surat pengantar dari Pimpinan unit kerja.
Loading...