Pendefenitian Hakim
 
 
 
OPEN
test

Pendefinitifan Hakim

Dasar Hukum :

  • Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama (Pasal 13, ayat 2) bahwa untuk dapat diangkat menjadi Hakim harus Pegawai Negeri yang berasal dari Calon Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun.

Persyaratan Teknis :

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama (Pasal 13, ayat 1), menyatakan bahwa seseorang untuk dapat diangkat menjadi Hakim Pengadilan Agama harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

  1. Warga negara Indonesia;
  2. Beragama Islam;
  3. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  4. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
    Indonesia Tahun 1945;
  5. Sarjana syariah dan/atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam;
  6. Sehat jasmani dan rohani;
  7. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
  8. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia.

Persyaratan Administrasi :

  1. SK CPNS;
  2. SK PNS;
  3. Surat tanda lulus Diklat Cakim;
  4. DP3 1 (satu) tahun terakhir;
  5. Usul dan Rekomendasi dari Pimpinan Satker.

Komen