UU Perkawinan Digugat, Ini Komentar Mahasiswa FHUI Tentang Judicial Review Nikah Beda Agama (Part I)

Ketua & Wakil Ketua

web web yeti
H. Nahison Dasa Brata H. Muhajir

Panitera & Sekretaris

web web yeti
Hj. Mudjiati, S.H. Yeti Rianawati, S.H.

Info Perkara

Perkara Diterimajenisperkarainformasi perkarastatistik perkaraFaktor Penyebab Cerai
×

Error

Could not load feed: https://putusan.mahkamahagung.go.id/rss/terbaru/pa-bojonegoro

OPEN
test

UU Perkawinan Digugat, Ini Komentar Mahasiswa FHUI Tentang Judicial Review Nikah Beda Agama (Part I)

Mahasiswa/Mahasiswi FHUI (Ilustrasi). Foto: SGP.Hukumonline.com - Sejumlah alumnus dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) mengajukan judicial review Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Mereka hendak meminta tafsir kepada majelis hakim konstitusi mengenai keabsahan pernikahan beda agama bila mengacu ke pasal itu. Kontroversi pun terjadi. Lalu, bagaimana tanggapan mahasiswi FHUI lain mengenai permohonan rekan-rekannya itu?

Berikut adalah komentar beberapa mahasiswa FHUI mengenai permohonan judicial review tersebut, kepada hukumonline, di kampus Universitas Indonesia (UI) Depok, Jawa Barat, Senin (8/9).

Victor Ricardo, mahasiswa FHUI angkatan 2011, menjelaskan bahwa harus dipahami terlebih dahulu bahwa judicial review tersebut dilakukan terhadap Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Ketentuan ini menyatakan perkawinan sah apabila dilaksanakan sesuai ajaran agama dan kepercayaan masing-masing.

 

"Jadi, tidak sesempit framing dari media yang hanya menyorot legalisasi kawin beda agama, yang sebenarnya hanya menjadi salah satu konsekuensi dari JR (judicial review,-red) tersebut apabila dikabulkan MK," jelasnya.
Victor menambahkan kawin beda agama sendiri tidak pernah dilarang secara eksplisit, karena apabila agama dari masing-masing membolehkan, maka perkawinan beda agama itu dapat dilaksanakan. "Menurut saya, logika hukum yang digunakan para pemohon memang logis, dimana mereka ingin memisahkan aturan negara yang mengikat umum dengan masalah agama yang merupakan forum internum," jelasnya.

Lebih lanjut, Victor berpendapat bahwa tujuan dari para pemohon pun sebenarnya baik, yakni untuk menghindari terjadinya ketidakpastian hukum pelaksanaan perkawinan. Pasalnya, masalah agama sangat pribadi dan sulit distandarisasi oleh negara. Bahkan, dalam satu agama saja bisa terdapat berbagai pandangan dalam perkawinan.

"Lebih luas lagi, tujuannya juga ingin mengakomodir penganut aliran kepercayaan dan masyarakat hukum adat," jelasnya.

Victor mengatakan memang bila kelak judicial review ini dikabulkan, masyarakat pun masih bisa untuk melangsungkan perkawinan dengan tata cara agama masing-masing. Menurutnya, religiusitas perkawinan pun masih diakomodir dengan banyak aturan di UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

"Tetapi, yang saya takutkan dari JR ini adalah belum siapnya masyarakat Indonesia secara sosiologis karena memang harus diakui masyarakat Indonesia masih banyak yang memiliki religiusitas yang cukup kuat, terlepas dari seberapa dalamnya pemahaman mereka terhadap kepercayaannya," ujar Victor.

Hal tersebut, lanjut Victor, dapat dilihat dari kuatnya reaksi masyarakat atas judicial review ini. "Meski saya yakin, banyak yang kurang paham, serta banyak yang terpengaruh dari giringan media yang sangat buruk," tambahnya.
"Posisi saya terhadap JR ini, saya merasa Pasal 2 ayat (1) masih baik karena sebenarnya negara tidak mengintervensi kebebasan bergama atau menikah. Justru negara menghindarkan intervensi terhadap hak itu, sehingga akhirnya pelaksanaan perkawinan dikembalikan kepada agama masing-masing individunya," jelas Victor.

Muhammad Afif, mahasiswa FHUI angkatan 2011, secara prinsip tidak setuju dengan judicial review tersebut. Namun, bila mengacu ke Hukum Islam, memang ada berbagai pandangan mengenai perkawinan beda agama. Pertama, dilarang. Kedua, boleh dengan ahli kitab. Ketiga, membolehkan tetapi perlu dikaji lagi.

"Saya pernah baca, cari yang lebih sedikit mudharatnya. Jadi itu dianggap lebih baik," ujarnya.
Menurutnya, secara pribadi, dirinya kerap diberikan berbagai macam masukan dalam memilih istri. Yakni, bahwa fungsi seorang ibu sebagai pendidik utama dan madrasah untuk anak-akanya. "Secara prinsipil, saya nggak (setuju,-red)," ujarnya.

Aldo Maulana Randa, mahasiswa FHUI angkatan 2011, menilai pemohon tentu punya pertimbangan tersendiri untuk mengajukan permasalahan ini ke MK. "Intinya saya belum terlalu membaca. Saya tidak setuju. Saya tahu sekali bahwa Indonesia itu multikultural," ujarnya.

Ia mencontohkan dirinya yang berasal dari Padang. Di adat minang, segala sesuatunya merujuk ke ajaran agama Islam. Ia mengatakan bila ada UU yang membolehkan perkawinan beda agama, maka akan membuat adat istiadat yang kental dengan nuansa keagamaannya menjadi bingung.

"Saya tidak bisa menikah secara adat karena penghulu dan semua hukum adat di sana tidak akan menerima itu," tuturnya.
Menurutnya, setiap negara memiliki kebiasan-kebiasaan yang berbeda sehingga masalah sosiologis patut di pertimbangkan. "Ya, mungkin di negara Eropa hal seperti ini merupakan hal yang wajar karena mereka punya kebiasaan itu dan akhirnya sekarang menjadi legal," ujarnya.

"Cuma di Indonesia, sejarah kita panjang, terutama tentang agama dan bagaimana UU yang mengatur nikah seagama itu. Kita harus melihat kondisi sosial dan demi menjaga budaya, jadi bukan cuma masalah agama doang, tetapi ada budaya juga," pungkasnya.
Sejumlah alumnus dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) mengajukan judicial review Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Mereka hendak meminta tafsir kepada majelis hakim konstitusi mengenai keabsahan pernikahan beda agama bila mengacu ke pasal itu. Kontroversi pun terjadi. Lalu, bagaimana tanggapan mahasiswi FHUI lain mengenai permohonan rekan-rekannya itu?

Berikut adalah komentar beberapa mahasiswi FHUI mengenai permohonan judicial review tersebut, kepada hukumonline, di kampus Universitas Indonesia (UI) Depok, Jawa Barat, Senin (8/9).

Camila Bani Awalia, mahasiswi FHUI angkatan 2011, mengaku masih dilema dengan permohonan ini apakah setuju atau tidak. Ia mengatakan selama ini, seperti ada penyelundupan hukum dalam praktik pernikahan beda agama di Indonesia. "Seolah-olah semua orang tahu ada penyelundupan, tetapi hukumnya tidak mewadahi perkawinan beda agama," ujarnya.

Namun, lanjut Camila, bila dikaitkan kepada pancasila, permohonan ini seakan bertentangan. Ia merujuk kepada sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang cukup kental dengan nuansa religiusitas atau keagamaan. "Ketuhanan itu bisa diartikan sebagai agama, sedangkan agama itu, menurutku, nggak ada yang ngebolehin pernikahan beda agama," ujarnya.

"Jadi, sebenarnya ya itu masih dilema. Setuju 40 persen, tidak setuju 60 persen," tambah Camila menegaskan posisinya.
Tanita Dhiyaan, mahasiswi FHUI angkatan 2011, punya pandangan sedikit berbeda. "Saya belum bisa bilang saya setuju atau tidak setuju 100 persen. Tetapi, saya lebih ke setuju," ujarnya.

Menurutnya, banyak inkonsistensi di peraturan perundang-undangan Indonesia menyangkut perkawinan beda agama. Ia menuturkan ada praktik penyelundupan hukum, seperti di UU Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) dimana Kantor Catatan Sipil bisa menikahkan pasangan yang beda agama dengan cara dicatatkan.

"Kenapa setuju? Karena itu balik ke orangnya. Kalau dia merasa agama bilang nggak boleh dan dia sepakat dengan itu, dan dia mentaati maka dia nggak akan nikah beda agama. Kalau menurut saya, negara tidak harus segitu strict (tegas) mengatur ini," jelasnya.
Iffah Karimah, mahasiswi FHUI angkatan 2011, mengaku sudah membaca permohonan uji materi itu dan telah melihat latar belakangnya. "Saya mengerti apa yang mereka (pemohon,-red) inginkan nanti," ujarnya.

Lebih lanjut, Iffah tak menampik fakta bahwa selama ini masih banyak penyelundupan hukum terkait perkawinan beda agama. "Namun, poin yang membuat saya tidak setuju ialah ketika kita JR (judicial review,-red) undang-undang ini, kita tidak hanya nge-JR pasal beda agama, tetapi pengembalian kepada hukum agama masing-masing secara keseluruhan," ujarnya.

Iffah menegaskan bila pasal ini dibatalkan oleh hakim konstitusi, maka sudah tidak ada lagi pengaturan yang menyatakan bahwa perkawinan sah berdasarkan ketentuan agama masing-masing. "Pengaturan agama kan tidak hanya tentang perkawinan beda agama, tetapi juga, masalah tidak boleh zina dan pengaturan-pengaturan lain. Jadi, menurut saya pribadi, saya tidak ingin pasal ini di-JR," tegasnya.

Arinta Dea Dini, alumnus FHUI angkatan 2010, juga tidak setuju dengan materi permohonan judicial review. "Secara substansi, tidak. Karena itu yang dituntut kan legalisasi kepastian hukum bagi orang-orang yang menikah secara beda agama. Di konstitusi sendiri diakui yang namanya Ketuhanan Yang Maha Esa," ujarnya.

Jadi, lanjut Arinta, seharusnya negara menghormati agama yang ada di negara tersebut. Dengan melegalkan pernikahan beda agama, maka itu telah menciderai kesakralan dari pernikahan itu sendiri. "Karena kan pernikahan itu sebenarnya bukan tindakan private, tetapi komunal," ujarnya.

Namun, Arinta menilai bahwa langkah yang dilakukan oleh para pemohon sudah tepat meski dia yakin majelis hakim konstitusi tidak akan mengabulkan permohonan itu. "Sebenarnya tidak dapat disalahkan juga kalau mereka ingin mengajukan itu, karena itu hak konstitusional (mereka,-red)," tuturnya.

Arinta berpendapat bahwa negara itu dibangun berdasarkan pondasi yang paling dasar, yaitu keluarga. Jadi, ketika seandainya perkawinan beda agama itu diberlakukan, maka pondasi itu akan goyah. "Kenapa? Karena dasarnya itu ketika dua orangtuanya saja beda agama, saya bingung pendidikan agama apa yang diberikan orangtua kepada anaknya. Itu impactnya besar sekali," jelasnya.
"Saya yakin sih hakim MK tidak akan mengabulkannya atau bahkan NO (tidak dapat diterima,-red) karena legal standingnya belum cukup kuat berpotensi melanggar hak konstitusional," pungkasnya.

Sumber

Komen

1123246
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1150
3112
1150
1105873
77191
112533
1123246

Your IP: 54.162.152.232
2017-10-22 06:19

Sistem Informasi

sipp

Loading...

Portal Info Perkara

siadpaplusMenampilkan jadwal sidang, informasi, grafik perkara dsb secara realtime.

Biaya Perkara

biayaTentang Panjar Biaya Perkara di Pengadilan Agama Bojonegoro.

Pengumuman

PengumumanPanggilan sidang bagi pihak berperkara yang tidak diketahui alamatnya dengan jelas (ghoib).
 
Online Support
Berbicara langsung Customer Service kami.
pengaduan
Pengaduan Online
Isikan pengaduan Anda pada tab Contact Form dan klik Send email.