Mengenai Sengketa Wakaf, Ini yang Terjadi di Indonesia

Ketua & Wakil Ketua

web web yeti
H. Nahison Dasa Brata H. Muhajir

Panitera & Sekretaris

web web yeti
Hj. Mudjiati, S.H. Yeti Rianawati, S.H.

Info Perkara

Perkara Diterimajenisperkarainformasi perkarastatistik perkaraFaktor Penyebab Cerai
×

Error

Could not load feed: https://putusan.mahkamahagung.go.id/rss/terbaru/pa-bojonegoro

OPEN
test

Mengenai Sengketa Wakaf, Ini yang Terjadi di Indonesia

Sengketa di bidang perwakafan merupakan persoalan klasik, dengan berbagai bentuk dan pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa dimaksud. Tidak hanya dalam dunia Islam, akan tetapi juga terjadi di luar Islam. Di dalam dunia Islam persoalan ini disebut persoalan klasik karena sengketa wakaf telah ada sejak zaman sahabat Rasulullah SAW.

 

Secara bahasa, wakaf berasal dari bahasa Arab al-waqf atau al-habs. Secara etiologi mengandung makna al-man’u dan al-imsâk. Makna al-man’u mencegah atau melarang, adapun al-imsâk adalah menahan. Adapun secara semantik, wakaf bermakna menahan sesuatu objek untuk dimanfaatkan, dan menahan objek tersebut dari kerusakan maupun dipindah tangankan. Dalam bahasa Inggris, wakaf dipadankan dengan foundation, endowment, trust dan philanthropy.

Dalam peraturan perundang-undangan Barat, wakaf telah disinyalir dalam undang-undang Inggris tentang kegiatan sosial kemasyarakatan yang dikeluarkan pada tahun 1601, di mana wakaf bisa diketahui dari definisi istilah yang mereka sebut sebagai kegiatan sosial. Menurut undang-undang ini, kegiatan sosial adalah kegiatan apapun yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk memberi pelayanan atau bantuan kepada pihak umum. Kegiatan seperti ini mendapat perlakuan istimewa berkenaan dengan masalah perpajakan. Lebih detil dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan tersebut, bahwa kegiatan sosial yang mendapat perlakuan istimewa tersebut meliputi: yayasan sosial, rumah sakit, gereja dan lembaga pendidikan serta kegiatan yang mempunyai manfaat sejenis.

Secara singkat wakaf dapat diartikan sebagai perbuatan hukum wakif (pihak yang melakukan wakaf) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum sesuai syariah.

Dalam banyak hal, wakaf baik untuk tujuan sosial wakaf yaitu harta yang tidak bergerak dan hanya untuk aspek peribadatan semata-mata. Kedua, pada umumnya wakif menyerahkan harta benda yang diwakafkan kepada orang yang dianggap panutan dalam lingkup masyarakat tertentu, sementara realitas panutan tidak selalu otomatis dapat berfungsi optimal sebagai Nazir –yaitu pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya—. Ketiga, kurang memadainya kesadaran budaya masyarakat untuk melegalkan harta wakaf semisal ke BPN dan belum tersosialisasikannya perangkat hukum terkait wakaf.

Seiring perkembangan dinamika zaman yang ditandai dengan kehidupan yang semakin kompleks, sengketa wakaf pun semakin bertumbuh dengan aneka bentuk dan jenis persoalannya, termasuk dalam kehidupan umat Islam Indonesia.

Sebagian dari sengketa-sengketa tersebut, pada akhirnya dibawa ke Pengadilan Agama selaku institusi yang berwenang menangani permasalahan sengketa wakaf. Berdasarkan data yang dihimpun Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir (2010-2016), jumlah perkara wakaf yang diterima pengadilan agama cenderung konstan antara 16 – 30 perkara setiap tahunnya.

Selanjutnya, dari putusan Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama, jenis-jenis sengketa yang diproses secara litigasi di pengadilan, seperti dalam tabel berikut.

NO

NOMOR PERKARA & TANGGAL PUTUS

JENIS SENGKETA

1

Putusan Mahkamah Agung No. 03/PK/Ag/2008 tanggal 15 Agustus 2008; Putusan Mahkamah Agung No. 289 K/Ag/2004; Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru No. 24/Pdt.G/2002/PTA.Pbr tanggal 23 Desember 2003; Putusan Pengadilan Agama Dumai No. 222/Pdt.G/2000/PA.Dum tanggal 31 Desember 2002

Sengketa pembatalan wakaf oleh wakif (pemberi wakaf).

2

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta No. 19/Pdt.G/2011/PTA.Yk tanggal 25 Juli 2011; Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 322/Pdt.G/2009/PA.Yk tanggal 2 Maret 2011

Sengketa pembatalan wakaf oleh wali pengampu wakif karena wakif memiliki gangguan jiwa sejak kecil.

3

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta No. 28/Pdt.G/2009/PTA.Yk tanggal 17 September 2009; Putusan Pengadilan Agama Bantul No. 143/Pdt.G/2009/PA.Btl tanggal 30 Juni 2009

Sengketa pembatalan wasiat wakaf oleh ahli waris wakif karena besaran wasiat wakaf melebihi 1/3 jumlah harta wakif.

4

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No. 80/Pdt.G/2014/PTA.Jk tanggal 26 Agustus 2014; Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No. 1007/Pdt.G/2012/PAJP tanggal 20 Mei 2014

Sengketa nazhir terhadap penguasaan wakaf oleh pihak ketiga

5

Putusan Mahkamah Agung No. 85 K/AG/2012 tanggal 31 Mei 2012; Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung No. 190/Pdt.G/2011/PTA.Bdg tanggal 26 Oktober 2011; Putusan Pengadilan Agama Bandung No. 2936/Pdt.G/2010/PA.Bdg tanggal 22 Juni 2011

Sengketa status tanah wakaf oleh ahli waris wakif terhadap ahli waris wakif lainnya

6

Putusan Mahkamah Agung No. 95 PK/Ag/2015 tanggal 15 Desember 2015; Putusan Mahkamah Agung No. 263 K/Ag/2014 tanggal 27 Juni 2014; Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 197/Pdt.G/2012/PTA.Bdg tanggal 8 Oktober 2012; Putusan Pengadilan Agama Bandung No. 1089/Pdt.G/2011/PA.Bdg tanggal 30 Januari 2012

Sengketa pihak ketiga dengan wakif dan nazhir wakaf terkait asal usul kepemilikan obyek wakaf

7

Putusan Pengadilan Tingga Agama Makasar No. 114/Pdt.G/2012/PTA.Mks tanggal 11 Oktober 2012; Putusan Pengadilan Agama Makasar No. 1745/Pdt.G/2012/PA.Mks tanggal 12 Juni 2012

Sengketa pembatalan wakaf oleh wakif dan keluarganya terhadap nazhir wakaf dengan alasan nazhir wakaf tidak memenuhi perjanjian saat ikrar wakaf dilaksanakan.

8

Penetapan Pengadilan Agama Wonosari No. 152/Pdt.G/2014/PA.Wno tanggal 11 Juni 2014

Sengketa pembatalan dan penukaran obyek wakaf oleh wakif terhadap nazir

9

Putusan Pengadilan Agama Surakarta No. 260/Pdt.G/2012/PA.Ska tanggal 18 Juli 2012

Sengketa pembatalan wakaf oleh nazhir terhadap wakif

10

Putusan Pengadilan Agama Ambon No. 267/Pdt.G/2010/PA.Ab tanggal 19 April 2011

Sengketa ahli waris nazhir wakaf dengan keluarga wakif terkait pengambil-alihan obyek wakaf oleh keluarga wakif

Adapun yang menjadi sebab sengketa antara lain sebagai berikut:

  1. Proses perwakafan tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, harta benda wakaf tidak dimanfaatkan dan meskipun akhirnya dimanfaatkan, namun tidak sesuai dengan peruntukan wakaf.
  2. Proses perwakafan harta benda wakaf tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku, di mana nazhir tidak hadir dalam proses ikrar wakaf dan wakif tidak memiliki kecakapan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf.
  3. Kepemilikan wakif atas keseluruhan harta peninggalannya belum jelas dan tegas, karena masih bercampur dengan harta bersama, sehingga wasiat wakaf melebihi 1/3 dari seluruh hartanya yang pasti.
  4. Proses perwakafan tidak disusul dengan proses balik nama kepada nazhir sehingga terjadi penguasaan pihak ketiga atas harta benda wakaf.
  5. Informasi yang diperoleh oleh semua ahli waris terkait perwakafan harta benda wakaf tidak sama.
  6. Kepemilikan wakif atas harta benda wakaf belum dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah, sehingga pihak ketiga menganggap harta benda wakaf sebagai miliknya.
  7. Nazhir belum dapat merealisasikan tujuan perwakafan yang dilakukan oleh wakif.
  8. Wakif menukar harta benda wakaf dengan harta benda milik wakif di tempat lain.
  9. Wakif mewakafkan seluruh harta bendanya.
  10. Proses perwakafan tidak dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, pemanfaatan harta benda wakaf tidak sesuai dengan peruntukannya, dan penguasaan harta benda wakaf oleh ahli waris nazhir setelah nazhir meninggal dunia;

Dengan demikian perlu adanya payung hukum yang lebih eksplisit mengenai wakaf seperti itsbat wakaf, juga perlu diadakan sosialisasi atau penyuluhan hukum mengenai wakaf yang lebih real kepada masyarakat hingga ke sistem pemerintahan paling bawah, bukan hanya sosialisasi yang tertera di laporan tahunan semata. Hal ini demi mendorong kesadaran hukum bagi masyarakat tentang wakaf demi mendukung supremasi hukum di Republik Indonesia.

Sumber:

  • Manajemen Wakaf Islam, H. Muhyiddin Mas Rida, Lc, Khalifa, Jakarta, cet I, 2005, hal. 5-10, judul asli "Al-Wakfu Al-Islamiy", DR. Mundzir Qahaf, penerbit Dar Al-Fikr, Damaskus, Syira, cet ke-3 2007,
  • Majalah Peradilan Agama Edisi XI 2017

 

Komen

1308214
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1837
3807
7985
1280894
33798
112131
1308214

Your IP: 54.92.194.75
2017-12-12 15:28

Sistem Informasi

sipp

Loading...

Portal Info Perkara

siadpaplusMenampilkan jadwal sidang, informasi, grafik perkara dsb secara realtime.

Biaya Perkara

biayaTentang Panjar Biaya Perkara di Pengadilan Agama Bojonegoro.

Pengumuman

PengumumanPanggilan sidang bagi pihak berperkara yang tidak diketahui alamatnya dengan jelas (ghoib).
 
Online Support
Berbicara langsung Customer Service kami.
pengaduan
Pengaduan Online
Isikan pengaduan Anda pada tab Contact Form dan klik Send email.