Peta Situs
 
 
 
OPEN
test

Peta Situs

STANDAR KONTEN WEBSITE PENGADILAN AGAMA
 
 
A. Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Berkala oleh Pengadilan
A.1. lnformasi Profil dan Pelayanan Dasar Pengadilan
A.1.1. Profil pengadilan
c. Alamat, telepon, faksimili, dan situs resmi pengadilan (ket: situs resmi diganti dengan alamat email)
d. Daftar nama pejabat dan hakim di pengadilan
f. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) di pengadilan tersebut yang telah diverifikasi dan dikirimkan oleh KPK
A.1.2. Prosedur beracara untuk setiap jenis perkara yang menjadi kewenangan pengadilan.
A.1.4. Agenda sidang pada pengadilan tingkat pertama (khusus untuk pengadilan tingkat pertama).
A.2. lnformasi yang Berkaitan dengan Hak Masyarakat
A.2.1. Hak-hak para pihak yang berhubungan dengan peradilan:
A.3. lnformasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan, dan Kinerja Pengadilan
A.4. lnformasi Laporan Akses lnformasi
A.5. Informasi Lain
B. Informasi Wajib Diumumkan Secara Berkala oleh Mahkamah Agung
C. lnformasi yang Wajib Tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh publik
C.1. Umum Seluruh Informasi lengkap yang termasuk dalam kategori informasi yang wajib diumumkan secara berkala oleh pengadilan dan MA sebagaimana dimaksud bagian II.A dan II.B di atas 2
C.2. lnformasi tentang Perkara dan Persidangan
C.3. lnformasi tentang Pengawasan dan Pendisiplinan
C.4. lnformasi tentang Peraturan, Kebijakan dan Hasil Penelitian
C.4.1. Peraturan MA, Keputusan Ketua dan wakil Ketua MA, Surat Edaran MA yang telah disahkan atau ditetapkan.
a. Dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut, dalam hal dokumen tersebut memang dipersiapkan.
b. masukan-masukan dari berbagai pihak atas usulan peraturan, pekutusan dana kebijakan tersebut, dalam hal tersedia;
c. risalah rapat dalam proses pembentukan peraturan, keputusan dan kebijakan tersebut dalam tahap setelah draft awal sudah disiapkan didiskusikan lebih awal;
d. rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut; dan
e. Tahap kewenangan dalam peraturan perundang-undangan.
C.4.3. Pertimbangan atau nasihat hukum yang diberikan MA sesuai dengan kewenangan dalam peraturan perundang-undangan.
C.4.4. Rencana strategis dan rencana kerja pengadilan
C.5. lnformasi tentang organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan
C.6. lnformasi lain
a. Penggunaan Bahasa lnggris
b. Penggunaan bahasa asing non Inggris

Komen

Loading...