logo

KETUA PA BOJONEGORO SIDAK IMPLEMENTASI INOVASI UNGGULAN PTSP ONLINE DISKA DAN ISBAT

Bertempat di ruang PTSP pengadilan Agama Bojonegoro, pada hari Senin, tanggal 25 Maretr 2024 pukul 15.15 WIB, Ketua PA Bojonegoro melakukan sidak untuk memonitoring pemanfaatan
KETUA PA BOJONEGORO SIDAK IMPLEMENTASI INOVASI UNGGULAN PTSP ONLINE DISKA DAN ISBAT

Kaleidoskop Pengadilan Agama Bojonegoro Meraih predikat WBK

Kaleidoskop Pengadilan Agama Bojonegoro Meraih predikat WBK

Ucapan Terima Kasih dan Penghargaan Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama

Ucapan Terima Kasih dan Penghargaan Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama

BERHASIL DAMAI LAGI

BERHASIL DAMAI LAGI!!!!!!! PENYELESAIAN IDEAL, ANAK MENDAPATKAN BAGIAN HARTA BERSAMA Bertempat di kantor Pengadilan Agama Bojonegoro, pada hari Kamis, 23 Nopember 2023, Haki
BERHASIL DAMAI LAGI

FAQ-IH

Dalam suatu website, FAQ adalah hal umum disediakan untuk memudahkan pengunjung mendapatkan informasi. Kepanjangan FAQ-IH adalah Frequently Asked Questions dan Informasi Humas
FAQ-IH

Biaya Perkara

SIPP

Jadwal Sidang

SIWAS

e-court

Gugatan Mandiri

WA

aco

PTSP Online

CEK AKTA CERAI

Dipublikasikan oleh admin on . Hits: 3868

IMPLEMENTASI ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW DI INDONESIA

IMPLEMENTASI ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW  

DI INDONESIA

Oleh : Drs. H. Karmin, M.H.

Ketua PA Bojonegoro

  1. PENDAHALUAN

Equality before the law adalah konsep yang sangat universal (berlaku di mana saja) dan tekstual bagi hukum. Secara universal Equality before The law sudah menjadi prinsip hukum dan kenegaraan yang mensyaratkan adanya hukum dan diberlakukan bagi setiap orang. Sedangkan Equality Before The Law tertulis dalam dokumen hukum induk aturan hukum yang menegaskan bahwa aturan hukum berlaku bagi semua orang di tempat hukum tersebut berlaku. Sebaliknya dari sisi hukum, bisa dilihat bahwa hukum tidak membiarkan dirnya hanya untuk menguntungkan sejumlah pihak tanpa alasan yang sah di muka hukum. Jika ada pengecualian, maka hal tersebut mengkhianati konsep hukum.[1]

Salah satu unsur dalam hukum adalah subtansinya yang patut memuliakan manusia. Dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) disebut sebagai kehormatan manusia. Kesetaraan dimata hukum adalah sesuatu yang mendasar baik untuk tanggung jawab negara terhadap setiap orang yang berada di Indonesia atau bahkan dalam konstek global turut menjaga perdamainan dunia dan bagi warga negaranya.

Ajaran equality before the law atau persaman dalam atau di hadapan hukum, telah merasuk dalam ajaran agama yang dipeluk oleh masyarakat Indonesia baik sejak jaman nenek moyang sebelum dijajah negara-negara barat maupun selama dan setelah dijajah oleh mereka.   

Berkaitan dengan uraian tersebut di atas, maka dalam tulisan ini akan disampaikan :

  1. Pengertian Asas Equality Before The Law
  2. Asas Equality Before The law Dalam Sejarah
  3. Asas Equlity Before The Law Dalam Penerapan Di Indonesia

 

  1. PEMBAHASAN

 

  1. Pengertian Asas     Equality Before The Law

Menurut Bahasa Indonesia, equality Before The Law diartikan sebagai persamaan di hadapan hukum.[2]  Dalam buku : “Membumikan Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia”dikatakan yang dimaksud asas “equality before the law”adalah persamaan hak dan derajat dalam proses pemeriksaan persidangan pengadilan”.[3]

Yahya Harahap dalam bukunya : “Hukum Acara Perdata”menyatakan bahwa equality before the law diartikan “mendudukkan para pihak yang berperkara dalam keadaan setara di depan hukum”. Ini merupakan penerapan asas pemeriksaan perkara yakni asas imparsial yang bermakna tidak memihak (impartial), bersikap jujur atau adil (fair and just), tidak bersifat diskriminatif atau equality before the law.[4]

Sederhananya, makna asas equality before the law adalah semua manusia sama dan setara di dalam dan di hadapan hukum.

Makna di dalam, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI) Online diartikan bagian yang di dalam bukan bagian luar[5]. Sedangkan kata hukum diartikan sebagai peraturan atau undang-undang. Sehingga kalau diartikan secara keseluhan di dalam hukum” adalah di dalam peraturan atau perundang-undangan”.

Kemudian di hadapan hukum secara bahasa berarti “di muka atau depan”.[6] Maka, diartikan didepan hukum yakni asas di mana setiap orang tunduk pada hukum peradilan yang sama (proses hukum).[7]  

 

  1. Equality Before The Law Dalam Sejarah

Dalam historisnya, Hukum Online menuliskan bahwa konsep kesetaraan terdengar di Yunani, pada tahun 431 SM, tepatnya dalam pidato pemakaman Pericles Thucydides dalam Sejarah Peperangan Pelopannesia menuliskan bahwa pidato tersebut .  “if we look to the law, they afford equal justice to allin their private differences, if no social standing, advancement in public life falls to reputation for capacity, class considerations not being allowed to interfere with merit, nor again does poverty bar the way, if a man is able to serve the state, he is not hindered by the onscurity of his condition

Di Amerika, prinsip equality before the law kian berkembang dan diadopsi Negara bagian Nebraska pada tahun 1867. Dan asas tersebut kemudian diterapkan di bendera dan stempel Nebraska. James E Potter menjelaskan bahwa pemilihan equality before the law dilakukan untuk merepresantasikan hak-hak politik dan sipil bagi orang kulit hitan juga wanita di Nebraska.  M  Universal Declaration of Human Rights (UDHR). Dokumen ini membahas ketentuan hak-hak asasi manusia, termasuk hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi.

Padat tahun 1955, asas qeuality before the law kembali digaungkan, dalam tuntutan kelima Piagam Kebebasan Aprika Selatan yang meminta adanya kesetaraan di mata hukum.

Sementara, asas equality before the law di Indonesia sudah ada sejak nenek moyang bangsa Indonesia sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Secara konstitusi sejak Indonesia merdeka telah memuat asas equality before the law dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 dan dalam batang tubuhnya. Dan selanjutnya setiap peraturan perundang-undangan selalu merujuk pada asas tersebut.

 

  1. Penerapan Asas Equality Before The Law di Indonesia

 

  1. Dalam Peraturan Perundang-undangan.

Jauh sebelum diterapkan dalam konstitusi negara Indonesia, konsep equality before the law sudah memiliki sejarah yang panjang. Konsep equality before the law sudah ada dalam kitab-kitab keagamaan. Kitab Bilangan Bab 15 ayat 15 dan 16 diterangkan bahwa manusia sama di hadapan Tuhan.[8] Kemudian Al quran Surat Al Hujurat ayat 13 diterangkan konsep egalitarian, yakni persamaan antara sesama manusia baik dari jenis kelamin, bangsa, suku, dan keturunan.[9]

Tentang hierarki perundang-undangan di Indonesia, sejak Indonesia merdeka sampai dengan sekarang telah mengalami berbagai perubahan, yakni Perumusan equality before the law di Indonesia tertuang dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yakni :[10]

Pertama dalam Undang-undang Dasar 1945, pada batang tubuhnya, Pasal 27 ayat (1) menyatakan : “Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjujung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Selanjutnya Pasal 28 D ayat (1) juga mengatur : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.  Makna Pasal ini memberikan makna bahwa setiap warga negara tanpa harus melihat apakah dia penduduk asli atau bukan, berasal dari golongan terdidik atau rakyat jelata yang buta huruf, golongan menengah ke atas atau kaum yang bergumul dengan kemiskinan harus dilayani sama di depan hukum.[11]

Arti persamaan di hadapan hukum sebagaimana disebutkan terdahulu bahwa asas di mana setiap orang tunduk pada hukum peradilan yang sama (proses hukum). Hukum juga menimbulkan persoalan penting dan kompleks tentang kesetaraan, kewajaran, dan keadilan. Kepercayaan pada persamaan di hadapan hukum disebut Egalitarianisme hukum.[12] Jadi makna kedudukan berarti menempatkan warga negara mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum dan hukum harus memberikan keadilan yang sama bagi semua orang dalam perbedaan pribadi mereka.

Menurut Prof Ramly Hutabarat dalam bukunya “Persamaan di Hadapan Hukum” (Equality Before The Law) yang dinukil oleh Hukum Online, mengatakan bahwa makna asas equality before the law ditemukan di hampir semua konstitusi negara. Inilah norma yang melindungi hak asasi warga negara. Dan jika dalam konstitusi  hal ini dicantumkan, maka konsekuensi logisnya penguasa dan penegak hukum haruslah melaksanakan kehidupan bernegara.[13] Teori equality before the law dalam UUD 1945 adalah suatu mata rantai antara hak dan kewajiban yang harus berfungsi menurut kedudukanya masing-masing . kesamaan di hadapan hukum atau asas equality before the law mengandung makna setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah. Dan apabila ditinjau dari hukum tata negara, maka setiap instansi pemerintah, terutama aparat penegak hukum, terikat secara konstitusi dengan nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam praktik.

Kedua, dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009  dan undang-undang turunanya yakni Undang-undang tentang Peradilan Umum, Tentang Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum dan tidak membeda-bedakan orang. Dalam hukum acara perdata prinsip ini dikenal dengan “Audi et alteram partem”atau “Eines Mannes Rede Istkeines Mannes Rede, “man solli sie horen alle beide”, yang berarti bahwa pihak pihak yang berperkara harus diberlakukan sama dan adil, masing-masing pihak yang berperkara diberi kesempatan yang sama dalam memberikan perndapatnya. Para Praktisi hukum lain menyebutnya sebagai asas legalitas dan equality, yang mempunyai arti “persamaan hak dan kedudukan di hadapan hukum”. [14]

Yahya Harahap dalam berbagai bukunya, termasuk dalam Bukunya Kedudukan Kewenangan Eksekusi Bidang Perdata menyatakan bahwa tindakan dan perlakuan yang dapat terhindar dari tindakan diskriminatif, mengacu kepada beberapa patokan diantaranya : 1). Equality before the law, yakni persamaan hak dan derajat dalam proses pemeriksaan persidangan pengadilan, 2). Equality protection on the law, yakni hak perlindungan yang sama oleh hukum, 3). Equality justice under the law, yakni hak perlakuan yang sama di bawah hukum.[15] 

Dalam Pasal 4 ayat (1) UU Noor 48 Tahun 2009 mengandung arti bahwa di dalam hukum acara perdata yang berperkara harus sama-sama diperhatikan, berhak atas perlakuakn yang sama dan adil serta masing-masing harus diberi kesempatan untuk memberikan pendapatnya.[16] Pasal ini juga mengadung pengertian bahwa setiap orang yang berperkara di pengadilan adalah sama hak dan kedudukannya di hadapan hukum, sehingga yidak ada perbedaan yang bersifat diskriminatif baik dalam bentuk diskriminatif normative maupun diskriminatif kategoris. Diskriminatif normative adalah membedakan aturan hukum yang berlaku terhadap pihak-pihak yang berperkara, dan diskriminatif kategoris adalah membeda-bedakan perlakuan pelayanan berdasarkan status social, ras, agama, suku, jenis kelamin, dan budaya.[17]

Ketiga, tertuang dalam KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) Bagian konsideran huruf a menerangkan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamiin segala warga negara  bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerinahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Keempat, tertuang dalam Undang-undang HAM, Pasal 3 ayat (2) menerangkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kpeastian hukum dan perlakukan yang sama di depan hukum. Kemudian Pasal 5 ayat (1) dalam UU HAM juga dikatan bahwa setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak mnuntut dan memperoleh perlakukan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusianaannya di depan hukum.

Kelima, tertuang dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah diratifikasi melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 dinyatakan dalam Pasal 16 ICCPR : “setiap orang berhak untuk diakui sebagai prinbadi di hadapan hukum di mana pun ia berada”. Pasal 26 ICCPR dikatakan : “Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Menurut Prof Ramli, dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap disskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna, jenis kelamin, Bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asasl-usul kebangsaan atau social, kekayaan, kelahiran atau status.[18]

Berdasarkan paparan-paparan tersebut di atas, bahwa negara hukum telah menempatkan hukum sebagai puncak paramida dan menjadikannya sebagai panglima. Oleh karena itu, badan peradilan termasuk di dalamnya hakim sebagai penegak hukum harus memiliki sifat independen. Independensi badan peradilan di Indonesia dapat dengan mudah diwujudkan apabila tidak merupakan bagian dari kekuasaan absolut seperti yang pernah terjadi di Perancis sekitar tahun 1789, atau apabila ajaran pemisahan kekuasaan (distribution of Power) maupun Trias Politica yang dimotori Montesquiue dilaksanakan sebagaimana seharusnya dan pengadilan menghormati prinsip equality before the law. Budaya intervensi pengadilan, tidak akan melahirkan putusan hakim yang adil dan seadil-adilnya. Oleh karena itu, bersahajalah reformasi hukum yang senantiasa menghendaki adanya peradilan yang independen dan bebas dari kekuasaan ekstra yudisial.[19]

Berdasarkan uraian-uraian di atas juga dapat dipahami bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya seperti peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negera, dan peradilan militer serta peradilan peradilan khusus yang berada di bawah peradilan umum yakni pengadilan HAM, pengadilan anak, pengadilan hubungan industrial, pengadilan perikanan, pengadilan tindak  pidana korupsi dan pengadilan niaga.[20] Selain itu secara sejajar kekuasaan kehakiman juga berlaku bagi Mahkamah Konstitusi. Sehingga Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi mengemban tugas menjamin persamaan setiap orang dimuka hukum (equality Before The Law).                                             

  1. Dalam Praktek Peradilan di Indonesia

Praktek peradilan di Indonesia tidak menunjukkan gambar yang tidak mulus dalam menjamin telaksananya asas equality before the law bagi seluruh warga negara Indonesia, meskipun secara konstitusi sudah dijamin. Hal tersebut juga diakui oleh Mahkamah Agung RI dalam Blue Print Cetak Biru Pembaharuan Mahkamah Agung 2010-2035 yang menyatakan : “Organisasi Diagnostic Assesment (ODA) pada tahun 2009, kenerja lembaga peradilan tetap mendapat sorotan dari berbagai kalangan, antara lain mengenai informasi, proses peradilan yang tertutup, biaya berperkara yang tinggi, masih sulitnya akses masyarakat miskin dan terpinggirkan, serta proses penyelesaian perkara yang dirasakan masih sangat lama”.[21]

Selanjutnya, masyarakat internasional seperti World Justice PrOject yang melakukan suvey pada konteks access to justice di 46 negara berkenaan dengan masalah hukum, konflik-konflik hukum, penialaian dari warga atas proses penyelesaian konflik baik secara formal maupun informal serta pengalaman orang-orang yang tidak mencari bantuan hukum atau tidak bisa menyelesaikan masalah hukumnya, menghasilkan temuan adalah 26 persen responden mengalami insiden masalah hukum selama dua tahun terkakhir, terdapat 2 persen satu pihak mengalami kekerasan, 8 persen mencari bantuan hukum ke pihak ketiga untuk menyelesaikan masalah hukumnya, dan 932 persen tidak melakukannya. Dan 8 persen dari 26 persen tadi hanya 79 persen yang dapat menyelesaikan masalah hukumnya. [22]

Pada tahun 2018 hasil dari Indonesia Judical Reform Forum (IJRF), selain memotret sejumlah kemajuan instusional dari reformasi peradilan, juga masih mencatat sejumlah tantangan kedepan, sebagaimana digambarkan bahwa : “Pembaharuan peradilan masih dipahami sebagai tanggung jawab lembaga pengadilan semata dan belum dipahami sebagai tanggung jawab bersma seluruh lembaga peradilan, APH, advokat, lembaga pendidikan hukum, dan masyarakat sipil”.[23]  

Gambaran-gambaran penilaian pelaksanaan asas equality before the law di atas, menunjukkan bahwa reformasi pembaharuan hukum belum berjalan mulus dan masih diwarnai penyimpangan-penyimpangan yang bermula dari oknum penegak hukum dan masyarakat pencari keadilan. Kasus terakhir yang mencengangkan masyarakat Indonesia adalah kasus Sambo[24] dan Kasus OTT apparat peradilan yang melibatkan hakim agung, pengacara, hakim, dan swasta[25]. Dengan demikian apa yang disampaikan oleh lembaga survey Indoneisa Judical Reform Forum (IJRF) bahwa pembaharuan peradilan masih belum menyentuh ke seluruh elemen hukum, terbukti.

 

  1. KESIMPULAN
  1. Kesimpulan
  1. Asas Equality Before The Law atau bahwa semua manusia sama dan setara di dalam dan di hadapan hukum.
  2. Dalam sejarah asas Equality Before The Law  telah ada dalam ajaran agama-agama yang dianut oleh masyarakat dunia dan masyarakat Indonesia dan telah dimuat dalam konstitusi negara Republik Indonesia.
  3. Penerapan asa Equality Before The Law di Indonesia secara konstitusi telah diatur dalam Undang Undang Dasar 1945 dan undang-undang yang berlaku dan diberlakukan di Indonesia. Akan tetapi secara implementasi secara praktek peradilan, masih belum sepenuhnya telaksana, yang disebabkan belum berhasilnya reformasi pembaharuan hukum di Indonesia dan masih parsial. 
  1. Saran Saran
  1. Agar seluruh peraturan perundang-undangan yang diberlakukan di Indonesia, dipastikan telah memuat asas Equality Before The Law dalam konsideran dan pasal-pasalnya.
  2. Agar sejarah lahirnya asas Equality Before The Law menjadi catatan sejarah bahwa asas tersebut bukan lahir dari negara asing tetapi lahir dari bangsa Indonesia sendiri.
  3. Perlu adanya upaya lebih secara serius dan konprehensip dalam mensosialisasikan reformasi pembaharuan hukum di Indonesia bagi seluruh kalangan meliputi  lembaga peradilan, APH, advokat, lembaga pendidikan hukum, dan masyarakat sipil.
  1. Penutup

      Demikian makalah ini dibuat, semoga dapat membantu untuk memahami asa Equality Before The Law. Mohon koreksi dan pelurusan apabila ada yang tidak sesuai dengan seharusnya.

 

 

 

 

 

 

Daftar Pustaka

Haris Azhar, S.H., M.A., Equlaity Befpre The Law Dalam System Peradilan di Indonesia, Lokataro Foundation, Tangerang 2018;

Vanya Kurnia Mulia Putri, Makna Equality Before The Law, Kompas.com

Al-Majid, Al Quran Terjemah, dan Tajwid Warna, Jakarta Pusat, Beras;

Rizka Noor Hashela, S.H., Realitas Hukum Dalam Asas Equality Before The Law, (JDIH Kabupaten Tanah Laut);

Tim Hukum Online, Asas Equality Before the law dan Penerapanya di Indonesia, https://hukumonline.com, tanggal 7 Oktober 202;

Tim Hukum Online, Makna Asas Equality Before The Law, https://hukumonline.com, tanggal 17 Maret 2022;

Abdul Manan, H. Drs., S.IP., M.Hum, Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama, Yayasan Al Hikmah, Jakarta, 2000;

Yahya Harahap, Muhammad, Kedudukan Kewenangan Eksekusi Bidang Perdata, Penerbit Pustaka Kartini, Jakarta, 1989;

Yahya Harahap, Muhammad, Hukum Acara  Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, Edisi Kedua, Cet. I, 2017

Rasito, S.H., M.H., Panduan Belajar Hukum Acara Perdata, Pustaka Palajar, 2015;

Rum Nessa, HM. DR., S.H., M.H, dkk, Membumikan Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia, UII Press2016;

Tim Hukum Online, Makna Asas Equality Before The Law, https://hukumonline.com, tanggal 17 Maret 2022;

Margono, H., Dr., S.H., M. Hum., M.M., Asas Keadilan Kemanfaatan, dan Kapastian Hukum Dalam Putusan Hakim, Penerbit Sinar GRafika, 2019;

Blue Print Cetak Biru Pembaharuan Mahkamah Agung 2010-2035;

Haris Azhar, S.H., M.A., Equlaity Befpre The Law Dalam System Peradilan di Indonesia;

Bagus Santoso, Kasus Fredy Sambo, Kapolri : Pukulan Berat buat Intituis Kami, https://nasional.kompas.com., tanggal 2 Maret 2023;

Aryo Putranto Saptohutomo, KPK OTTHakim Agung, https://nasional.kompas.com., tanggal 22 September 2022

Wikipedia Bahasa Indonesia, Persamaan di hadapan hukum, https://id.m.wikipedia.org;

Wikipedia Bahasa Indonesia, Persamaan di hadapan hukum, https://id.m.wikipedia.org;

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online

 

 

[1] Haris Azhar, S.H., M.A., Equlaity Befpre The Law Dalam System Peradilan di Indonesia, Lokataro Foundation, Tangerang 2018

[2] Vanya Kurnia Mulia Putri, Makna Equality Before The Law, Kompas.com

[3] Rum Nessa, HM. DR., S.H., M.H, dkk, Membumikan Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia, UII Press2016, h.12

[4] Yahya Harahap, Muhammad, Hukum Acara  Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, Edisi Kedua, Cet. I, 2017, h. 77

[5] Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, arti kata dalam dan hukum

[6] Jagokata, KKBI, arti kata hadapan.

[7] Wikipedia Bahasa Indonesia, Persamaan di hadapan hukum, https://id.m.wikipedia.org

[8] Ibid.

[9] Terjemah :’Wahai manusia! Sungguh,, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki da seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maka Teliti”(Al-Majid, Al Quran Terjemah, dan Tajwid Warna, Jakarta Pusat, Beras, h.517)

[10] Tim Hukum Online, Asas Equality Before the law dan Penerapanya di Indonesia, https://hukumonline.com, tanggal 7 Oktober 2022

[11] Rizka Noor Hashela, S.H., Realitas Hukum Dalam Asas Equality Before The Law, (JDIH Kabupaten Tanah Laut), 2017

[12] Tim Hukum Online, Asas Equality Before the law dan Penerapanya di Indonesia, Opcit.

[13] Tim Hukum Online, Makna Asas Equality Before The Law, https://hukumonline.com, tanggal 17 Maret 2022

[14] Abdul Manan, H. Drs., S.IP., M.Hum, Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama, Yayasan Al Hikmah, Jakarta, 2000, h. 110

[15] Yahya Harahap, Muhammad, Kedudukan Kewenangan Eksekusi Bidang Perdata, Penerbit Pustaka Kartini, Jakarta, 1989, h. 72

[16] Rasito, S.H., M.H., Panduan Belajar Hukum Acara Perdata, Pustaka Palajar, 2015, h.8

[17] Rum Nessa, HM. DR., S.H., M.H, dkk, Membumikan Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia, Logcit

[18] Tim Hukum Online, Makna Asas Equality Before The Law, https://hukumonline.com, tanggal 17 Maret 2022, Opcit.

[19] Margono, H., Dr., S.H., M. Hum., M.M., Asas Keadilan Kemanfaatan, dan Kapastian Hukum Dalam Putusan Hakim, Penerbit Sinar GRafika, 2019, h.76

[20] Pasal 18, Pasal 25, dan 27 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)

[21] Blue Print Cetak Biru Pembaharuan Mahkamah Agung 2010-2035, hal.3

[22] Haris Azhar, S.H., M.A., Equlaity Befpre The Law Dalam System Peradilan di Indonesia, Opcit.

[23][23] Ibid

[24] Bagus Santoso, Kasus Fredy Sambo, Kapolri : Pukulan Berat buat Intituis Kami, https://nasional.kompas.com., tanggal 2 Maret 2023

[25] Aryp Putranto Saptohutomo, KPK OTTHakim Agung, https://nasional.kompas.com., tanggal 22 September 2022

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Bojonegoro Klas IA

Jalan MH. Thamrin No.88
Bojonegoro,
Jawa Timur


(0353) 881235

(0353) 892229

pabojonegoro@gmail.com