logo

PA BOJONEGORO MELAKUKAN PRESENTASI DESK EVALUASI ZONA INTEGRITAS SECARA VIRTUAL MENUJU WBK dan WBBM

Setelah melalui proses dan tahapan satu-persatu dalam mempersiapkan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di Pengadilan Agama Bojonegoro, akhirnya sampailah ke tahap
PA BOJONEGORO MELAKUKAN PRESENTASI DESK EVALUASI ZONA INTEGRITAS SECARA VIRTUAL MENUJU WBK dan WBBM

PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO TOLAK GRATIFIKASI

  Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 17 Tahun 2019 tanggal 7 Oktober 2019 tentang Pembuatan Audio Peringatan Perilaku Gratifikasi
PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO TOLAK GRATIFIKASI

Biaya Perkara

Estimasi panjar biaya yang dibayar oleh pihak yang berperkara dalam proses penyelesaian suatu perkara.

SIPP

Melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda akan mengetahui tahapan, status dan riwayat perkara.

Jadwal Sidang

Pengadilan Agama memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak yang sedang berperkara.

SIWAS

SIWAS adalah aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

e-court

Layanan Pendaftaran Perkara, Taksiran Panjar Biaya Perkara, Pembayaran dan Pemanggilan yang dilakukan Secara Online.

Gugatan Mandiri

Untuk Pelayanan yang lebih mudah, cepat dan biaya ringan, Ditjen Badan Peradilan Agama menyediakan Layanan Pembuatan Gugatan / Permohonan secara mandiri.

WA

Melalui Chat Via Wahtsapp, anda dapat bertanya apapun tentang pelayanan, dan juga dapat lapor jika salahsatu darikami melakukan tindakan diluar prosedur perkara

aco

Memberikan informasi terkait proses perkara kepada pihak berdasarkan permintaan dari para pihak

Data Saksi

Aplikasi data saksi berguna untuk menginfokan data saksi yang akan dihadirkan di persidangan, Membantu percepatan penyelesaian perkara;

CEK AKTA CERAI

Cek status akta cerai apakah sudah siap diambil atau masih proses

Dipublikasikan oleh admin on . Hits: 255

Hak-Hak Proses Persidangan

Berdasarkan SK KMA-RI No. 144/KMA/SK/VIII/2007 Pasal 6 ayat 1 huruf c, hak-hak utama pencari keadilan :

  1. Berhak memperoleh Bantuan Hukum.
  2. Berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh Penuntut Umum.
  3. Berhak segera diadili oleh Pengadilan.
  4. Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya pada awal pemeriksaan.
  5. Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya dalam bahasa yang dimengerti olehnya.
  6. Berhak memberikan keterangan secara bebas di hadapan hakim.
  7. Berhak mendapatkan bantuan juru bahasa / penerjemah jika tidak paham bahasa Indonesia.
  8. Berhak memilih penasehat hukumnya sendiri.
  9. Berhak menghubungi penasehat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang.
  10. Bagi orang asing berhak menghubungi / berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses persidangan.
  11. Berhak menghubungi / menerima kunjungan dokter pribadinya dalam hal terdakwa ditahan.
  12. Berhak mengetahui tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang.
  13. Berhak menghubungi / menerima kunjungan keluarga untuk mendapatkan jaminan penangguhan penahanan atau mendapatkan bantuan hukum.
  14. Berhak menghubungi / menerima orang lain yang tidak berhubungan dengan perkaranya untuk kepentingan pekerjaan atau kepentingan keluarganya.
  15. Berhak mengirim / menerima surat ke / dari Penasehat hukumnya atau keluarganya setiap kali diperlukan olehnya.
  16. Berhak menghubungi / menerima kunjungan rohaniawan.
  17. Berhak diadili dalam sidang yang terbuka untuk umum.
  18. Berhak untuk mengajukan saksi atau saksi ahli yang menguntungkan bagi dirinya.
  19. Berhak segera menerima atau menolak putusan.
  20. Berhak minta banding atas putusan pengadilan, dalam waktu yang ditentukan undang-undang, kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan dalam acara cepat.
  21. Berhak untuk mencabut atas pernyataanya menerima atau menolak putusan dalam waktu yang ditentukan undang-undang.
  22. Berhak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam waktu yang ditentukan undang-undang.
  23. Berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam pasal 95 KUHAP.

    Berdasarkan SK KMA-RI No. 144/KMA/SK/VIII/2007 Pasal 6 ayat 1 huruf c, hak-hak utama pencari keadilan :

  24. Berhak memperoleh Bantuan Hukum.
  25. Berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh Penuntut Umum.
  26. Berhak segera diadili oleh Pengadilan.
  27. Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya pada awal pemeriksaan.
  28. Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya dalam bahasa yang dimengerti olehnya.
  29. Berhak memberikan keterangan secara bebas di hadapan hakim.
  30. Berhak mendapatkan bantuan juru bahasa / penerjemah jika tidak paham bahasa Indonesia.
  31. Berhak memilih penasehat hukumnya sendiri.
  32. Berhak menghubungi penasehat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang.
  33. Bagi orang asing berhak menghubungi / berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses persidangan.
  34. Berhak menghubungi / menerima kunjungan dokter pribadinya dalam hal terdakwa ditahan.
  35. Berhak mengetahui tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang.
  36. Berhak menghubungi / menerima kunjungan keluarga untuk mendapatkan jaminan penangguhan penahanan atau mendapatkan bantuan hukum.
  37. Berhak menghubungi / menerima orang lain yang tidak berhubungan dengan perkaranya untuk kepentingan pekerjaan atau kepentingan keluarganya.
  38. Berhak mengirim / menerima surat ke / dari Penasehat hukumnya atau keluarganya setiap kali diperlukan olehnya.
  39. Berhak menghubungi / menerima kunjungan rohaniawan.
  40. Berhak diadili dalam sidang yang terbuka untuk umum.
  41. Berhak untuk mengajukan saksi atau saksi ahli yang menguntungkan bagi dirinya.
  42. Berhak segera menerima atau menolak putusan.
  43. Berhak minta banding atas putusan pengadilan, dalam waktu yang ditentukan undang-undang, kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan dalam acara cepat.
  44. Berhak untuk mencabut atas pernyataanya menerima atau menolak putusan dalam waktu yang ditentukan undang-undang.
  45. Berhak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam waktu yang ditentukan undang-undang.
  46. Berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam pasal 95 KUHAP.

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Bojonegoro Klas IA

Jalan MH. Thamrin No.88
Bojonegoro,
Jawa Timur

(0353) 881235

(0353) 892229

pabojonegoro@gmail.com