Pedoman Pengelolaan Administrasi

1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.20 Th.2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014.
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan (beserta Lampiran).
4. Undang-Undang RI No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
5. Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
6. Penjelasan Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
7. SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Republik Indonesia Nomor : 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 Tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Lingkungan Peradilan Agama
8. Surat Edaran Nomor 1349 Tahun 2022 tentang Legalisasi Salinan Akta Cerai yang Dialih Bahasa ke Dalam Bahasa Asingegalisasi Salinan Akta Cerai yang Dialih Bahasa ke Dalam Bahasa Asing
9. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Nomor : 1376/DJA/HM.00/3/2022, tanggal 16 Maret 2022, perihal "Pemberlakuan Buku Panduan Gugatan Mandiri

Pedoman Lainnya

1. Undang-Undang RI No.50 Th.2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.7 Th.1989 tentang Peradilan Agama.
2. Peraturan Presiden RI No 14 Tahun 2005 tentang kepaniteraan
3. Undang-Undang RI No.1 Th.1974 tentang Perkawinan.
4. Undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman
5. Peraturan Presiden RI No.13 Th.2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
6. Undang-Undang RI No.3 Th.2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.14 Th.1985 tentang Mahkamah Agung.