MENGENAL MEKANISME DAN SARANA PELAYANAN DI PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO
MENGENAL MEKANISME DAN SARANA PELAYANAN
DI PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO
Mahasiswa Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)
Fakultas Syariah, Universitas Kyai Abdullah Faqih (UNKAFA)
Pendahuluan
Pengadilan Agama merupakan salah satu lingkungan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang bertugas menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara tertentu bagi masyarakat yang beragama Islam. Bagi masyarakat yang hendak mengajukan perkara atau memperoleh layanan pengadilan, memahami alur pelayanan sejak pertama kali datang ke kantor pengadilan merupakan hal yang penting. Pengetahuan tersebut dapat membantu pengunjung menyiapkan dokumen, menentukan tempat pelayanan yang tepat, serta mengikuti prosedur dengan lebih tertib.
Pengadilan Agama Bojonegoro menyediakan sejumlah sarana pelayanan untuk membantu kebutuhan masyarakat, mulai dari pemeriksaan awal di pintu masuk, pengambilan nomor antrean, bantuan hukum, hingga pelayanan administrasi melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Setiap fasilitas memiliki fungsi yang berbeda, tetapi saling berkaitan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Artikel ini disusun berdasarkan pengamatan selama pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Pengadilan Agama Bojonegoro. Pembahasan diarahkan untuk memberikan gambaran praktis kepada masyarakat mengenai fungsi fasilitas pelayanan dan tahapan yang dapat dilalui ketika hendak mengurus keperluan di pengadilan. Uraian mengenai praktik setempat didasarkan pada pengamatan lapangan, sedangkan penjelasan mengenai dasar hukum merujuk pada peraturan yang relevan.
- Pos Satpam: Pemeriksaan Awal bagi Pengunjung
Pos satpam merupakan bagian awal yang ditemui masyarakat ketika memasuki lingkungan Pengadilan Agama Bojonegoro. Berdasarkan pengamatan, petugas keamanan melakukan pemeriksaan awal terhadap pengunjung untuk mengetahui keperluan kedatangannya serta menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan pengadilan. Bagi masyarakat yang hendak mengurus perkara, petugas juga memeriksa dokumen yang dibawa sebagai pemeriksaan awal. Apabila terdapat dokumen yang belum lengkap, pengunjung diminta melengkapinya terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke area pelayanan.
Selain pemeriksaan awal, petugas memberikan tanda pengenal berupa tali identitas dengan empat warna sesuai kategori pengunjung yang diamati, yaitu merah bagi masyarakat yang hendak mendaftarkan perkara, hijau bagi pihak yang sedang berperkara, kuning bagi kuasa hukum, dan biru bagi saksi. Pembagian warna ini merupakan praktik pelayanan yang diterapkan di Pengadilan Agama Bojonegoro berdasarkan pengamatan selama PPL, bukan ketentuan warna yang berlaku secara nasional.
Keberadaan petugas keamanan membantu menciptakan suasana pengadilan yang aman dan tertib serta mengarahkan pengunjung sesuai keperluannya. Pemeriksaan di pintu masuk tersebut perlu dipahami sebagai pemeriksaan awal dan pengaturan akses, bukan sebagai pengganti pemeriksaan administratif maupun penilaian kelengkapan persyaratan pendaftaran perkara oleh petugas pelayanan yang berwenang.
- Sistem Antrean Elektronik: Mengarahkan Pengunjung ke Layanan yang Tepat
Setelah melewati pemeriksaan awal, masyarakat dapat menggunakan mesin antrean elektronik yang tersedia di Pengadilan Agama Bojonegoro. Mesin tersebut mengeluarkan nomor antrean secara otomatis. Dalam penggunaannya, pengunjung juga dapat memperoleh bantuan petugas apabila mengalami kesulitan mengoperasikan mesin.
Berdasarkan pengamatan, mesin antrean menyediakan empat pilihan utama, yaitu PTSP, antrean sidang, jadwal sidang, dan antrean disabilitas. Pada pilihan PTSP, tersedia pembagian kebutuhan layanan yang meliputi pendaftaran perkara, informasi, pengaduan, serta pengambilan produk pengadilan. Sementara itu, pilihan antrean sidang diperuntukkan bagi pihak yang memiliki kepentingan dalam persidangan. Tersedianya pilihan jadwal sidang membantu pengunjung mengetahui informasi jadwal, sedangkan pilihan antrean disabilitas disediakan sebagai kategori layanan bagi pengunjung penyandang disabilitas.
Setelah memperoleh nomor antrean, masyarakat menunggu di ruang tunggu yang telah disediakan. Nomor antrean kemudian dipanggil melalui pengeras suara, dan pengunjung menuju tempat pelayanan sesuai dengan nomor serta keperluannya. Berdasarkan pengamatan, sistem ini membantu mengatur arus pengunjung, mengurangi penumpukan pada satu tempat, dan membuat proses menunggu lebih tertib.
Perlu dibedakan bahwa pilihan antrean sidang merupakan bagian dari pengaturan pelayanan bagi pihak yang berkepentingan dengan persidangan. Hal tersebut tidak dengan sendirinya berarti bahwa masyarakat umum dilarang menghadiri persidangan yang terbuka untuk umum. Pengaturan antrean dan ketentuan mengenai keterbukaan sidang merupakan dua hal yang berbeda.
- Pos Bantuan Hukum (Posbakum): Membantu Masyarakat Menyiapkan Dokumen Hukum
Pos Bantuan Hukum (Posbakum) merupakan fasilitas yang membantu masyarakat memperoleh informasi, konsultasi, advis hukum, dan bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan. Dalam praktik pelayanan di Pengadilan Agama Bojonegoro, Posbakum membantu masyarakat yang mengalami kesulitan menyiapkan dokumen untuk keperluan perkara, termasuk surat gugatan, surat permohonan, maupun surat jawaban.
Proses pelayanan dilakukan dengan cara petugas mengajukan pertanyaan untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam penyusunan dokumen. Keterangan yang diberikan masyarakat menjadi bahan bagi petugas untuk menyusun dokumen sesuai dengan kebutuhan dan informasi yang disampaikan. Masyarakat yang belum memiliki surat gugatan atau surat permohonan dapat diarahkan oleh petugas PTSP untuk memperoleh bantuan di Posbakum. Berdasarkan pengamatan, masyarakat tidak perlu mengambil nomor antrean khusus untuk layanan ini.
Setelah dokumen selesai disusun, petugas menyerahkannya kepada masyarakat untuk diperiksa kembali, terutama mengenai kesesuaian isi dan kelengkapan data diri. Dalam praktik yang diamati, petugas tidak memberikan penjelasan khusus mengenai seluruh isi dokumen; masyarakat diminta mengecek kembali data dan keterangan yang tercantum. Setelah menerima dokumen, masyarakat dapat meninggalkan ruangan Posbakum dan melanjutkan proses pelayanan sesuai kebutuhannya.
Layanan Posbakum diberikan secara cuma-cuma kepada penerima layanan yang memenuhi ketentuan. Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 mengatur bahwa layanan Posbakum ditujukan bagi orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum. Adapun Pasal 25 mengatur bentuk layanan, antara lain informasi, konsultasi, advis hukum, bantuan pembuatan dokumen hukum, serta informasi mengenai organisasi bantuan hukum. Dengan demikian, Posbakum merupakan sarana untuk membantu akses masyarakat terhadap layanan hukum, tetapi bantuan penyusunan dokumen tidak serta-merta sama dengan pendampingan atau perwakilan oleh advokat dalam persidangan.
- Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP): Pusat Layanan Administrasi Pengadilan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan sarana yang mengintegrasikan berbagai layanan administrasi pengadilan agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan melalui tempat dan alur yang lebih teratur. Di Pengadilan Agama Bojonegoro, PTSP memiliki enam loket utama dengan fungsi yang berbeda. Selain keenam loket tersebut, terdapat loket layanan pos yang berada terpisah dari rangkaian loket utama.
Berdasarkan pengamatan selama PPL, pembagian fungsi loket PTSP adalah sebagai berikut:
- Loket pertama – Pengambilan produk pengadilan. Loket ini melayani masyarakat yang hendak mengambil produk pengadilan atau dokumen yang telah diterbitkan oleh pengadilan.
- Loket kedua – Kasir. Loket kasir melayani penyelesaian biaya perkara, termasuk pembayaran biaya tambahan yang timbul dalam proses perkara, seperti biaya pelaksanaan eksekusi, serta pengembalian sisa panjar apabila terdapat kelebihan pembayaran.
- Loket ketiga – Pendaftaran perkara. Loket ini menjadi tempat masyarakat mengajukan pendaftaran perkara setelah menyiapkan dokumen persyaratan yang diperlukan.
- Loket keempat – Informasi dan pengaduan. Loket ini melayani permohonan informasi dan penyampaian pengaduan. Berdasarkan pengamatan, petugas pada loket ini juga membantu memeriksa dokumen persyaratan sebelum masyarakat melanjutkan proses pendaftaran, antara lain buku nikah, kartu keluarga, dan kartu tanda penduduk (KTP).
- Loket kelima – Layanan bank. Loket bank melayani pembayaran awal panjar biaya perkara berdasarkan taksiran biaya yang telah ditentukan. Dengan demikian, pembayaran awal panjar dilakukan melalui loket ini.
- Loket keenam – Pojok E-Court. Loket ini menyediakan layanan dan bantuan yang berkaitan dengan penggunaan sistem administrasi perkara secara elektronik.
Adapun mekanisme pelayanan dimulai ketika masyarakat mengambil nomor antrean sesuai dengan keperluannya. Pengunjung kemudian menunggu di ruang tunggu sampai nomor dipanggil melalui pengeras suara. Setelah nomor dipanggil, masyarakat menuju loket yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan. Sistem antrean tersebut membantu masyarakat mengetahui tempat yang harus dituju dan mendukung keteraturan pelayanan.
Dalam proses pendaftaran perkara, pemeriksaan awal dokumen dapat dilakukan melalui loket informasi dan pengaduan. Petugas membantu memeriksa dokumen seperti buku nikah, kartu keluarga, dan KTP, serta membantu memastikan kelengkapan berkas sebelum proses pendaftaran dilanjutkan di loket pendaftaran. Apabila masyarakat belum memiliki surat gugatan atau surat permohonan, petugas dapat mengarahkannya terlebih dahulu ke Posbakum. Setelah dokumen disiapkan, masyarakat kembali ke PTSP untuk meneruskan proses pendaftaran.
Pembayaran biaya perkara juga memiliki tahapan tersendiri. Pembayaran awal panjar dilakukan melalui loket bank berdasarkan taksiran biaya perkara. Sementara itu, loket kasir digunakan untuk penyelesaian biaya perkara, termasuk pembayaran biaya tambahan yang mungkin timbul dan pengembalian sisa panjar apabila terdapat kelebihan. Pemisahan fungsi tersebut membantu masyarakat memahami keperluan pembayaran dan loket yang harus didatangi.
Selama pengamatan, pelayanan PTSP dilaksanakan berdasarkan nomor antrean dan jenis kepentingan masyarakat. Petugas juga memberikan penjelasan apabila pengunjung belum memahami prosedur tertentu. Salah satu contoh yang diamati adalah pemberian penjelasan mengenai kriteria orang yang dapat menjadi saksi. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi PTSP tidak hanya terbatas pada penerimaan berkas, tetapi juga membantu masyarakat memahami prosedur administrasi yang harus dilalui.
Pembagian loket berdasarkan jenis pelayanan memberikan kemudahan bagi masyarakat karena setiap kebutuhan memiliki tempat pelayanan yang jelas. Dengan demikian, PTSP membantu proses pelayanan menjadi lebih terarah, tertib, dan terorganisasi.
Penutup
Berbagai sarana pelayanan di Pengadilan Agama Bojonegoro memiliki peran yang saling melengkapi dalam membantu masyarakat memperoleh layanan pengadilan. Pos satpam menjalankan pemeriksaan awal dan menjaga ketertiban lingkungan, mesin antrean membantu mengarahkan pengunjung sesuai keperluannya, Posbakum membantu masyarakat menyiapkan dokumen hukum, sedangkan PTSP menjadi pusat pelayanan administrasi yang terdiri atas beberapa loket dengan fungsi masing-masing.
Melalui pengenalan terhadap fungsi dan alur fasilitas tersebut, masyarakat diharapkan dapat mempersiapkan keperluannya dengan lebih baik sebelum datang ke pengadilan. Pemahaman mengenai tempat yang harus dituju, dokumen yang perlu disiapkan, dan tahapan pelayanan yang harus diikuti dapat membantu masyarakat memperoleh pelayanan secara lebih tertib dan efektif. Informasi ini juga diharapkan dapat menjadi gambaran awal bagi masyarakat yang akan mengurus perkara atau membutuhkan layanan di Pengadilan Agama Bojonegoro.
Daftar Pustaka
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama.