Details

Written by Super User

Published: 12 November 2026

Hits: 68

Bojonegoro, 12 November 2026 M - 2 Jumadilakhir 1448 H

Kehadiran saksi dalam persidangan di Pengadilan Agama memiliki peran yang sangat vital untuk membantu majelis hakim menemukan fakta hukum yang sebenarnya. Dalam hukum acara perdata, keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti utama yang sah selain surat, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Keberadaan saksi ini menjadi semakin krusial ketika memeriksa perkara perceraian yang sifatnya sangat privat dan tertutup dari pantauan publik. Melalui kesaksian yang diberikan di bawah sumpah, tabir persoalan rumah tangga yang menjadi alasan perceraian dapat terungkap secara jelas di ruang sidang. Oleh karena itu, para pihak yang berperkara wajib menghadirkan orang-orang yang benar-benar mengetahui, melihat, atau mendengar langsung peristiwa perselisihan tersebut.

Pengaturan mengenai pembuktian saksi dalam peradilan perdata secara umum tunduk pada ketentuan Herzien Inlandsch Reglement (HIR) atau Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg). Khusus di Pengadilan Agama, aturan ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta seluruh perubahannya. Selain itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memberikan pedoman spesifik mengenai tata cara pembuktian saksi dalam sengketa perkawinan umat Islam. Pasal 171 dan Pasal 172 HIR secara tegas mengatur syarat-syarat formil mengenai siapa saja yang berhak dan dilarang menjadi saksi di pengadilan. Hakim terikat pada aturan-aturan tersebut untuk menilai apakah seorang saksi memiliki kapasitas hukum sebelum keterangannya dicatat dalam berita acara persidangan.

Agar keterangan saksi dapat diterima oleh majelis hakim, saksi tersebut harus memenuhi syarat formil seperti sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak hilang ingatan. Selain syarat formil, kesaksian harus memenuhi syarat materiil, yakni keterangan yang diberikan wajib berdasarkan pengalaman, penglihatan, atau pendengaran saksi sendiri secara langsung. Saksi yang hanya memberikan keterangan berdasarkan cerita dari orang lain atau testimonium de auditu tidak memiliki kekuatan pembuktian dan pasti dikesampingkan oleh hakim. Saksi yang baik dan objektif juga harus mampu memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu saksi dengan saksi lainnya mengenai kejadian yang sama. Majelis hakim akan menggunakan kewenangannya untuk menilai kejujuran, sikap, dan ketegasan saksi selama memberikan keterangan di persidangan guna memastikan kebenaran materiil.

Dalam perkara perceraian, khususnya yang dilatarbelakangi oleh pertengkaran terus-menerus atau syiqaq, pembuktian melalui saksi memiliki pengecualian aturan yang sangat unik. Berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 76 Undang-Undang Peradilan Agama, pihak keluarga justru diwajibkan untuk didengar keterangannya. Padahal dalam perkara perdata umum, keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus justru dilarang menjadi saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR. Pengecualian hukum ini diberlakukan karena kerabat terdekatlah yang dinilai paling mengetahui dinamika, konflik internal, dan kondisi nyata rumah tangga pasangan suami istri tersebut. Keterangan dari saksi keluarga inilah yang dapat meyakinkan hakim bahwa ikatan perkawinan memang sudah pecah dan upaya rukun tidak lagi memungkinkan.

Pada akhirnya, majelis hakim memegang otoritas penuh untuk menilai dan menimbang kekuatan pembuktian dari setiap kesaksian yang dihadirkan ke ruang sidang. Keterangan saksi yang logis, konsisten, dan tidak memihak secara buta akan sangat memudahkan hakim dalam merumuskan pertimbangan hukum yang komprehensif. Para pencari keadilan diharapkan dapat menyeleksi saksi-saksinya dengan cermat agar proses pembuktian berjalan efektif sesuai dengan prinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Kualitas saksi yang baik secara langsung akan berdampak positif pada kualitas putusan pengadilan yang mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi para pihak. Melalui pemahaman terhadap regulasi dan kriteria kesaksian ini, proses penyelesaian sengketa di lingkungan peradilan agama dapat berjalan dengan lebih tertib dan pembuktian menjadi akurat.

Pemahaman masyarakat terhadap aturan dan kriteria saksi di Pengadilan Agama memberikan manfaat praktis yang sangat besar dalam memperjuangkan hak-hak keadilan mereka. Dengan mengetahui syarat formil dan materiil kesaksian, para pencari keadilan dapat menyeleksi dan menghadirkan saksi keluarga yang benar-benar relevan tanpa harus membuang waktu serta biaya. Edukasi hukum ini juga mencegah masyarakat dari kerugian akibat penolakan keterangan oleh majelis hakim karena saksi hanya menyampaikan desas-desus (testimonium de auditu). Kesiapan pembuktian yang baik dan terarah dari pihak berperkara akan sangat mendukung terwujudnya asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pada akhirnya, sinergi antara kesadaran hukum masyarakat dan otoritas majelis hakim akan menghasilkan putusan yang akurat, berkeadilan, serta memberikan kepastian hukum yang tuntas bagi penyelesaian konflik rumah tangga. Snd

Details

Written by Super User

Published: 20 October 2026

Hits: 92

Bojonegoro, 19 Oktober 2026 M – 8 Jumadil Awal 1448 H

Pengadilan Agama Bojonegoro menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga keberlangsungan pelayanan peradilan pasca diterbitkannya surat resmi dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang pemberian ijin untuk Pengadilan Agama Bojonegoro menyelenggarakan sidang dengan Hakim Tunggal. Surat tersebut langsung ditindaklanjuti secara cepat dan responsif oleh Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro melalui penerbitan Surat Keputusan (SK) tentang DAFTAR URUT SENIORITAS HAKIM, SUSUNAN HAKIM, PANITERA PENGGANTI DAN JADWAL PERSIDANGAN PADA PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO, tertanggal 9 Oktober 2026 yang akan berlaku sejak 19 Oktober 2026. Kebijakan ini diambil sebagai langkah strategis untuk memastikan roda peradilan tetap berjalan normal tanpa mengganggu hak masyarakat pencari keadilan. Dengan sumber daya manusia hakim yang ada saat ini, PA Bojonegoro menegaskan akan tetap bekerja maksimal sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah diamanatkan oleh seluruh jajaran pimpinan untuk menjaga integritas serta profesionalisme dalam setiap tahapan pelayanan perkara.

Menindaklanjuti surat Mahkamah Agung RI tersebut, Ketua PA Bojonegoro, Sutikno,S.Ag, M.H, telah melakukan pemetaan ulang terhadap beban perkara dan kekuatan hakim yang tersedia. Hasil pemetaan tersebut dituangkan dalam SK Hakim bersidang yang mengatur jadwal, komposisi jumlah perkara yang disidangkan, dan penunjukan hakim tunggal untuk perkara sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah ini diambil agar tidak terjadi kekosongan persidangan dan penumpukan perkara di akhir tahun. Pimpinan memastikan setiap hakim tetap memegang teguh prinsip kehati-hatian dan keadilan dalam memutus perkara, di mana penataan ini diharapkan mampu menjaga stabilitas kinerja lembaga hingga akhir tahun 2026.

Dengan keterbatasan SDM hakim yang ada, PA Bojonegoro menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat tidak akan berkurang sedikitpun. Seluruh hakim, panitera, dan pegawai tetap bekerja sebagaimana tugas pokok dan fungsi masing-masing dengan penuh tanggung jawab. Pimpinan and seluruh aparatur bersepakat untuk menjaga integritas, disiplin, dan kekompakan dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Penyelesaian perkara menjadi prioritas utama agar tidak ada perkara yang tertunda melewati batas waktu yang wajar, sekaligus sebagai bagian dari upaya mempertahankan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.

Kinerja PA Bojonegoro hingga akhir tahun 2026 diharapkan dapat lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya atau minimal mampu menyamai capaian prestasi tahun lalu. Target tersebut meliputi kecepatan penyelesaian perkara, peningkatan pelayanan berbasis teknologi seperti REBAHAN dan SIDORA, serta peningkatan kepuasan masyarakat. Pimpinan melakukan monitoring dan evaluasi mingguan terhadap capaian kinerja setiap hakim dan kepaniteraan. Inovasi pelayanan terus didorong agar masyarakat tetap merasakan kemudahan berperkara tanpa harus bolak-balik ke pengadilan, sehingga harapan ini menjadi motivasi bagi seluruh pegawai untuk bekerja lebih cerdas, cepat, dan berintegritas.

Bapak Sutikno, S.Ag, M.H, dalam keterangannya menegaskan bahwa meskipun perkara akan disidangkan oleh hakim tunggal, kualitas pelayanan dan pemberian keadilan tetap menjadi prioritas utama. Ia menekankan bahwa hakim tunggal bukan berarti mengurangi nilai keadilan, melainkan bentuk adaptasi yang tetap menjunjung tinggi hukum acara yang berlaku. Menurutnya, moral dan integritas hakim adalah kunci utama dalam menjaga marwah peradilan agama di mata masyarakat, sehingga ia meminta seluruh hakim dan pegawai tetap menjunjung tinggi moral, etika, dan integritas dalam setiap tindakan. Dengan semangat kebersamaan dan komitmen tersebut, PA Bojonegoro yakin mampu menyelesaikan seluruh perkara tahun 2026 dengan hasil yang luar biasa dan membanggakan.Snd

Details

Written by Super User

Published: 15 October 2026

Hits: 106

Details

Written by Super User

Published: 06 November 2026

Hits: 57

A.Pendahuluan(Dua Api di Tanah yang Sama)

Bojonegoro telah lama bersahabat dengan api. Di Kayangan Api, Desa Sendangharjo, Kecamatan Ngasem, nyala abadi keluar dari rekahan bumi dan dihormati warga sebagai warisan leluhur. Api itu menghangatkan, menerangi, dan disakralkan; ia dijaga, bukan dipermainkan. Dari perut bumi yang sama, minyak dan gas mengalir, menjadikan daerah ini lumbung energi bangsa.

Kini sebuah api lain menyala, bukan dari tanah, melainkan dari layar ponsel di genggaman anak-anak. Namanya pun api: Free Fire (dalam bahasa militer bisa dimaknai “tembakan bebas”; sebuah game (gim) online). Permainan battle royale ini menawarkan keseruan, kerja sama regu, dan ruang pertemanan tanpa batas wilayah. Namun ketika api itu tak dijaga, ia dapat merambat ke wilayah yang paling rapuh, yaitu masa depan seorang anak.

Bagi banyak remaja, gim daring bukan sekadar hiburan, melainkan ruang perjumpaan. Di sana, seseorang dapat mengenal kawan baru tanpa pernah melihat wajahnya, mendengar suaranya tanpa mengetahui riwayat hidupnya, dan menaruh kepercayaan sebelum memahami batas aman. Ruang digital terasa dekat, tetapi kedekatan tidak selalu berarti rasa nyaman dan aman.

Kegelisahan itu terasa nyata di Bojonegoro, menyusul kabar tentang seorang remaja perempuan berusia 14 tahun, pelajar SMP, yang diduga menjadi sasaran tindakan asusila oleh remaja laki-laki seusianya. Keduanya disebut saling mengenal melalui gim Free Fire (FF). Fakta tersebut perlu ditempatkan secara hati-hati, perlindungan anak harus berjalan tanpa menghakimi pihak mana pun sebelum proses yang berwenang memastikan kebenarannya. Identitas dan martabat anak juga wajib dijaga; mereka bukan bahan tontonan, melainkan subjek hak yang harus dilindungi.

Peristiwa ini menunjukkan bahwa yang runtuh bukan hanya batas ruang, melainkan juga batas etis. Dua anak yang sama-sama berusia empat belas tahun terlibat dalam tindakan yang seharusnya belum menjadi porsinya. Peristiwa ini menyisakan duka. Dua anak berada dalam pusaran yang sama. Yang satu diduga menjadi korban, yang lain, meski diduga pelaku, tetaplah anak yang berhak atas pembinaan dan perlindungan hukum.

Yang paling mengusik dari kasus tersebut adalah kesamaan usia antara korban dan terduga pelaku. Keduanya empat belas tahun. Ini bukan narasi tentang predator dewasa yang mencengkeram mangsa. Ini adalah narasi tentang dua anak yang sama-sama kehilangan arah, sama-sama tumbuh dalam lingkungan di mana batas antara dunia maya dan dunia nyata telah kabur, dan sama-sama belum memiliki kematangan untuk memahami konsekuensi perbuatan mereka. Hukum memang harus ditegakkan, tetapi keadilan bagi anak tidak pernah cukup dengan penghukuman. Ia menuntut pemulihan, pendidikan, dan yang paling utama: pencegahan agar anak-anak lain tidak mengalami hal serupa. Kisah ini tidak boleh berhenti pada kemarahan atau penghakiman. Ia harus menjadi cermin, sekaligus keprihatinan kita semua.

B.Analisis

1.Dari Pelataran Desa ke Arena Tanpa Pagar

Dalam sejarah kebudayaan, “bermain” merupakan bagian penting dari proses pertumbuhan manusia. Johan Huizinga melalui Homo Ludens, menjelaskan bahwa permainan mempunyai kedudukan penting dalam pembentukan kebudayaan dan kehidupan sosial.

Dahulu, anak-anak membangun persahabatan melalui permainan tradisional di halaman, lapangan, dan lingkungan tempat tinggal. Interaksi berlangsung secara langsung, sehingga identitas, perilaku, dan latar belakang seseorang relatif lebih mudah dikenali.

Permainan tradisional seperti petak umpet, kelereng, cublak-cublak suweng, lompat tali, layangan, gasing, bola bekel, dakon, dan apapun itu, dilakukan di bawah pengawasan sosial alami: tetangga, orang tua, dan masyarakat. Pergaulan anak diawasi oleh mata kolektif. Setiap orang tua adalah orang tua bagi semua anak.

Namun, Revolusi teknologi informasi mengubah pola tersebut. Permainan digital memungkinkan seseorang berinteraksi dengan pengguna lain tanpa harus mengetahui identitas maupun keadaan sebenarnya.

Perubahan ini melahirkan ruang sosial baru yang mempunyai karakteristik berbeda: komunikasi dapat berlangsung secara anonim, kedekatan emosional dapat terbentuk dengan cepat, sedangkan batas antara orang yang dikenal dan orang asing menjadi semakin kabur.

Dalam perspektif sosiologi, ruang virtual bukanlah ruang tanpa konsekuensi. Apa yang berlangsung di dalamnya dapat memengaruhi kehidupan nyata. Gim daring menghadirkan ruang pergaulan yang lintas wilayah dan lintas usia, anak bisa berkenalan dengan siapa saja, tanpa diketahui alamatnya, namun semua prilaku tetap ada konsekuensinya. Dalam tradisi Jawa dikenal ungkapan “ngundhuh wohing pakarti”, memetik buah dari perbuatan sendiri. Hari ini kita mungkin sedang memetik buah dari kelalaian bersama: ruang tumbuh anak berubah, sementara penjagaannya tertinggal. Dunia berpindah ke genggaman, dan di sanalah api menyala: ada yang menerangi, ada pula yang membakar.

Karena itu, literasi digital tidak boleh berhenti pada kemampuan mengoperasikan telepon genggam. Anak harus memahami bahwa tidak setiap orang yang mengaku teman di dunia maya, benar-benar mempunyai niat baik.

Di sinilah ironi zaman tampak: teknologi memperpendek jarak, tetapi tidak selalu menjaga kewaspadaan. Anak dapat merasa akrab dengan seseorang, karena sering bermain bersama secara daring, padahal identitas, niat, dan keadaan orang tersebut belum tentu dikenalnya secara utuh.

2.Api, Genggaman, dan Kebijaksanaan

Api adalah simbol ganda. Ia menghangatkan dan menerangi, tetapi juga membakar bila tak dijaga. Teknologi serupa dengan api. Ia netral secara moral, dan nilainya ditentukan oleh kebijaksanaan penggunanya.

Dalam pandangan Aristotelian, “kebajikan lahir dari pembiasaan, sementara pendidikan dan lingkungan turut membentuk karakter”, dan karena itu dalam salah satu kaidah hukum pun disebutkan “Adat atau kebiasaan dapat dijadikan sebagai dasar atau sumber hukum.” Dalam pemikiran Ki Hadjar Dewantara, pendidikan adalah “menuntun kekuatan kodrat anak” agar selamat dan bahagia, melalui tiga pusat pendidikan: keluarga, sekolah, dan masyarakat. Anak usia 14 tahun sedang berada di ambang masa pubertas. Rasa ingin tahu, dorongan afeksi, yakni dorongan yang muncul dari perasaan atau ikatan emosional, misalnya rasa sayang, iba, kagum, atau ingin diterima, dan kebutuhan untuk diakui sedang tumbuh, sementara nalar pertimbangan dan pengendalian diri belum matang. Oleh karena itu, mereka sangat membutuhkan penuntun, bukan sekadar larangan.

Karena itu, anak yang diduga sebagai pelaku pun tidak boleh dipandang semata sebagai “penjahat”. Ia adalah anak yang mungkin juga kehilangan penuntun. Namun hal ini tidak mengurangi hak korban atas keadilan, pemulihan, dan perlindungan.

3.Kerangka hukum: klasifikasi sebagai rambu, bukan pagar tunggal

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2024, mengatur klasifikasi gim untuk membantu masyarakat memahami kesesuaian gim berdasarkan kelompok usia dan memuat ketentuan terkait pelabelan serta penyelenggaraan klasifikasi. Secara prinsip, klasifikasi usia merupakan rambu informasi bagi orang tua, pendidik, masyarakat, dan pihak terkait. Ia dapat membantu pengambilan keputusan, tetapi tidak dengan sendirinya menghapus semua risiko dalam interaksi daring.

Maka, hubungan suatu gim dengan peristiwa ini tidak boleh disimpulkan hanya dari fakta bahwa para remaja saling mengenal melalui FF. Penilaian perlu bertumpu pada informasi yang bisa diverifikasi, termasuk klasifikasi yang berlaku bagi gim tersebut, fitur yang digunakan, kronologi, dan hasil penanganan aparat maupun pihak berwenang. Tanpa pemeriksaan itu, menyebut gim sebagai penyebab atau menimpakan kesalahan kepada salah satu anak adalah kesimpulan yang terlalu dini.

Kerangka perlindungan anak juga menghendaki pendekatan yang mengutamakan kepentingan terbaik anak (the best interest of the child.), keselamatan, privasi, serta pemulihan. Karena anak yang terlibat masih berusia 14 tahun, penanganan harus mempertimbangkan usia, kerentanan, dan hak-haknya. Bila dugaan tindakan memenuhi unsur pelanggaran hukum, prosesnya merupakan kewenangan aparat dan lembaga perlindungan terkait, dengan prinsip perlindungan anak dan peradilan pidana anak yang berlaku. Ruang publik sebaiknya tidak menyebarkan nama, foto, alamat, tangkapan layar, atau informasi lain yang dapat mengungkap identitas mereka.

4.Kontemplasi: jangan biarkan luka menjadi tontonan

Ketika sebuah dugaan peristiwa menyebar, masyarakat sering berlomba mencari nama, wajah, dan potongan cerita. Padahal, viral bukanlah bentuk keadilan. Penyebaran identitas dapat menambah luka, memicu stigma, mengganggu proses pemeriksaan, dan merampas kesempatan anak untuk bertumbuh melampaui satu peristiwa.

Bahasa publik perlu menjadi tempat yang teduh: menyebut perkara sebagai dugaan, menghindari vonis, dan memberi ruang bagi proses yang semestinya. Kepedulian bukan berarti memburu detail; kadang-kadang, kepedulian justru tampak dalam keputusan untuk tidak menyebarkan sesuatu.

Peristiwa di Bojonegoro sepatutnya menjadi kesempatan bagi keluarga, sekolah, pemerintah, dan penyelenggara teknologi untuk menilai kembali perlindungan anak di ruang digital. Bukan dengan ketakutan yang membungkam, tetapi dengan pengetahuan yang membekali; bukan dengan penghakiman, tetapi dengan tanggung jawab.

5.Tafsir Integralistik dan Kontemplatif

Ki Hajar Dewantara mewariskan gagasan Tri Pusat Pendidikan: keluarga, perguruan, dan masyarakat. Hari ini ketiganya perlu dilengkapi dengan pusat keempat, yakni ekosistem digital—penerbit gim dan negara sebagai pengatur. Kegagalan satu pusat tidak dapat ditambal oleh pusat lain; semuanya harus bekerja sebagai satu tubuh.

Bojonegoro juga menyimpan warisan etika leluhur dari ajaran Samin Surosentiko (nama kecilnya adalah Raden Kohar), yang komunitasnya masih hidup di Margomulyo, Bojonegoro, ajarannya popular dengan istilah “sedulur sikep”, antara lain menekankan kejujuran, kesederhanaan, kebersamaan, menahan diri, dan larangan mengambil apa pun yang bukan haknya atau larangan tidak mengambil milik orang. Dalam ajaran ini secara inklusif termasuk tubuh seorang anak adalah sesuatu yang tidak boleh “diambil” oleh siapa pun. Kearifan lokal semacam ini dapat menjadi bahasa pendidikan seksualitas dan etika digital yang membumi, sehingga tidak terasa asing bagi orang tua di desa-desa.

Secara filosofis, api adalah metafora yang jujur: ia netral. Api di dapur menanak nasi, api di hutan menghanguskan kayu. Gim pun demikian. Ia bukan iblis yang harus dimusnahkan, tetapi juga bukan mainan yang boleh dibiarkan tanpa penjaga. Yang menentukan adalah kesadaran, batas, dan kehadiran kita selaku orangtua.

C.Simpulan dan Penutup

Ada ironi yang menyedihkan ketika sebuah permainan yang dirancang untuk menghadirkan kegembiraan, justru menjadi pintu masuk bagi peristiwa yang mengusik rasa kemanusiaan.

Namun, janganlah kita tergesa-gesa mengutuk teknologi, apalagi menghakimi anak-anak yang terlibat. Barangkali yang selama ini kurang kita bangun bukan sekadar pengawasan terhadap layar, melainkan kedekatan hati antara anak dan orang dewasa di sekelilingnya.

Kita perlu menyadari bahwa anak tidak cukup hanya diberi telepon genggam. Mereka juga membutuhkan pegangan moral. Tidak cukup hanya diberi akses internet. Mereka membutuhkan akses terhadap pendidikan, kasih sayang, dan perlindungan.

Teknologi boleh berkembang melampaui zaman, tetapi kemanusiaan tidak boleh tertinggal oleh perkembangan zaman.

Peristiwa yang diduga melibatkan dua remaja berusia 14 tahun dan berawal dari perkenalan melalui Free Fire menunjukkan bahwa ruang digital telah menjadi bagian dari kehidupan sosial anak. Namun, keterkaitan itu belum cukup untuk menyimpulkan bahwa gim merupakan penyebab kasus itu terjadi. Penilaian harus menunggu proses yang berwenang dan tetap menjaga identitas serta hak kedua anak.

Permenkominfo Nomor 2 Tahun 2024, menyediakan kerangka klasifikasi gim sebagai salah satu rambu perlindungan, tetapi klasifikasi saja tidak memadai. Keselamatan anak memerlukan kerja bersama: keluarga yang terbuka, sekolah yang tanggap, pemerintah dan lembaga perlindungan yang hadir, serta penyelenggara platform yang bertanggung jawab. Yang terutama, anak perlu dilindungi tanpa dipermalukan dan didampingi tanpa lebih dahulu dihakimi.

Api tidak pernah bersalah, sebab ia hanya menyala. Tangan yang memegangnya, dan hati yang menuntun tangan itu, yang menentukan apakah ia menjadi pelita atau bara.

Anak-anak kita adalah pelita yang sedang menyala. Angin zaman berembus kencang, dan pelita kecil itu butuh tangan yang menaungi: tangan ayah yang tak hanya mencari nafkah, tangan ibu yang tak hanya mengingatkan, tangan guru yang tak hanya mengajar, dan tangan negara yang tak hanya menulis aturan.

Semoga duka ini menjadi sebab terbukanya mata hati kita. Semoga sang korban dipulihkan dengan penuh kasih. Semoga sang anak yang berkonflik dengan hukum dibimbing kembali ke jalan yang terang. Dan semoga Bojonegoro, bumi para pejuang dan penjaga amanah, tetap menjadi tanah yang melindungi anak-anaknya, di dunia nyata maupun di dunia maya.

Pada akhirnya, Api di Kayangan tak pernah padam, karena dijaga dengan hormat. Semoga api di genggaman anak-anak kita pun dijaga dengan cinta, agar ia menjadi pelita yang menerangi jalan, bukan bara yang membakar masa depan.

Kepada sang anak yang terluka: engkau bukan aibmu. Lukamu adalah panggilan bagi kami, orang dewasa, untuk kembali menjadi penjaga yang sudah lama kami lupakan. Kepada anak yang diduga pelaku: hukum bukan akhir ceritamu, melainkan jalan untuk belajar memikul tanggung jawab.

Setiap anak adalah nyala kecil peradaban. Bila kita lalai, ia akan padam atau membakar. Bila kita hadir, ia akan menjadi cahaya.

Semoga dari pahitnya peristiwa di bumi Angling Dharma ini, tumbuh kesadaran kolektif untuk menjaga genggaman jemari buah hati kita, agar api di genggaman mereka tidak lagi mengancam masa depan, melainkan menjadi suluh yang menerangi kebaikan peradaban. Semoga !

Wallahu a’lamu bish showab.

Paciran-Lamongan, 5 November 2026

Drs. Aunur Rofiq, MH (Hakim PA Bojonegoro periode Maret 2020 - Oktober 2026)

Details

Written by Super User

Published: 19 October 2026

Hits: 117

Bojonegoro, 19 Oktober 2026 M – 8 Jumadil Awal 1448 H

Pengadilan Agama Bojonegoro menegaskan bahwa Inovasi NARASI REBAHAN dan Aplikasi SIDORA hadir untuk membunuh praktik percaloan, bukan menyuburkannya. Penegasan ini disampaikan untuk menjawab kekhawatiran masyarakat terkait penyalahgunaan layanan e-Court. Ketua Pengadilan Agama (PA) Bojonegoro, Sutikno,S.Ag, M.H, menjelaskan bahwa kedua inovasi tersebut justru memotong mata rantai calo yang selama ini meresahkan pencari keadilan. Dengan sistem baru ini, masyarakat tidak perlu lagi membayar mahal kepada oknum di luar pengadilan. Seluruh proses pendaftaran kini lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Sebelum adanya inovasi ini, banyak masyarakat awam yang menjadi korban calo karena ketidaktahuan cara membuat akun e-Court sampai dengan mendaftarkan perkara di PA Bojonegoro. Mereka terpaksa membayar antara lima ratus ribu hingga satu juta rupiah kepada oknum di luar pengadilan untuk mendaftarkan perkara, terkadang KTP dan buku nikah para pihak dibawa oleh para calo. Selain ketidaktahuan dalam mendaftarkan perkara juga informasi besaran panjar biaya perkara. Kondisi ini sangat berbahaya karena calo dapat meminta uang tambahan sewaktu-waktu dengan alasan proses perkara. Pengadilan Agama Bojonegoro melihat celah inilah yang harus segera ditutup dengan sistem resmi.

Bagaimana PA Bojonegoro memitigasi celah ini, selain dengan inovasi narasi Rebahan dan Sidora ini, PA Bojonegoro mensosialisasikan secara massif baik di website dan media sosialnya tentang prosedur pendaftaran perkara secara online juga biaya perkara (panjar biaya perkara) resmi yang ditentukan oleh Ketua PA Bojonegoro yang sudah diinformasikan di website, media social sampai dengan papan pengumuman di lingkungan PA Bojonegoro. Untuk memberikan perlindungan dari para calo, maka Masyarakat bisa datang ke kantor desa setempat untuk meminta bantuan mendaftarkan perkaranya karena infrastruktur di kantor desa se-Bojonegoro sudah online dan SDMnya sudah mumpuni serta melek teknologi informasi terkini.

Melalui Aplikasi SIDORA yang berlandaskan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 6, pembuatan akun Pengguna Lain hanya dapat dilakukan oleh petugas resmi Meja e-Court di PTSP. Petugas melakukan input data NIK dan email, kemudian sistem Mahkamah Agung akan mengirimkan username dan password secara otomatis langsung ke email pribadi pengguna. Petugas sama sekali tidak mengetahui dan tidak menyimpan password tersebut, sehingga jaminan keamanan tetap terjaga. Seluruh aktivitas pembuatan akun tercatat dalam log audit digital yang memuat nama petugas, waktu, dan NIK pengguna. Sistem ini memastikan tidak ada celah bagi calo untuk bermain di luar prosedur resmi.

Inovasi NARASI REBAHAN melengkapi SIDORA dengan prinsip zero-contact money dalam pembayaran panjar biaya perkara. Masyarakat melakukan pembayaran langsung melalui Virtual Account atas nama Pengadilan Agama Bojonegoro, bukan ke rekening pribadi petugas atau calo. Setelah membayar, masyarakat menerima bukti pembayaran elektronik resmi dari bank yang terintegrasi dengan SIPP. Dengan alur ini, tidak ada lagi praktik titip uang kepada oknum yang mengatasnamakan pengadilan. Masyarakat cukup datang satu kali pada saat sidang pertama, selebihnya dapat memantau perkara sambil rebahan di rumah melalui gadget.

Sebagai satuan kerja yang telah meraih predikat WBK menuju WBBM, Pengadilan Agama Bojonegoro berkomitmen menjaga integritas layanan dengan pengawasan berlapis. Di area PTSP telah terpasang pengumuman larangan keras petugas menerima titipan uang atau menjadi calo perkara dengan nomor pengaduan Ketua yang dapat dihubungi langsung. Pimpinan juga rutin melakukan monitoring melalui CCTV dan evaluasi log aplikasi SIDORA setiap minggunya. Masyarakat diminta segera melapor jika menemukan oknum yang mengaku bisa membantu dengan meminta imbalan. Dengan NARASI REBAHAN dan SIDORA, Pengadilan Agama Bojonegoro memastikan pelayanan yang gratis, aman, cepat, dan bebas calo bagi seluruh masyarakat Bojonegoro. Snd

Details

Written by Super User

Published: 12 October 2026

Hits: 149

Bojonegoro, 12 Oktober 2026 M - 1 Jumadil Awal 1448 H

Pengadilan Agama (PA) Bojonegoro terus berupaya menekan tingginya angka permohonan dispensasi kawin melalui pendekatan edukasi lintas sektoral yang komprehensif. Ketua PA Bojonegoro menyoroti perlunya kerja sama yang erat dengan tokoh masyarakat desa untuk mengatasi fenomena pernikahan anak usia dini dari akarnya. Salah satu akar permasalahan sosial yang menjadi sorotan tajam pengadilan adalah keberadaan tradisi lokal pranikah yang dikenal luas dengan sebutan budaya ambruk. Hakim PA Bojonegoro, Drs. Aunur Rofiq, M.H., menyatakan dalam sebuah wawancara bahwa tradisi ini telah membawa dampak negatif yang luar biasa terhadap pola pergaulan remaja. Oleh karena itu, pengadilan merasa perlu mengambil langkah strategis bersama elemen desa untuk memutus mata rantai kebiasaan yang merugikan masa depan anak tersebut.

Budaya ambruk merupakan sebuah tradisi di pedesaan Bojonegoro di mana calon mempelai laki-laki dibiarkan menginap di rumah keluarga calon perempuan sebelum akad nikah dilaksanakan, bahkan pada beberapa perkara setelah calon mempelai laki-laki dan keluarga melamar ke orang tua calon mempelai Perempuan dan lamaran tersebut diterima kemudian calon mempelai laki-laki ambruk di rumah calon mertuanya. Meskipun niat awalnya bertujuan untuk saling mengakrabkan diri dan membantu pekerjaan mertua, praktiknya di lapangan justru memicu intensitas kedekatan fisik atau khalwat. Kondisi tinggal bersama di bawah satu atap tanpa ikatan pernikahan yang sah ini terbukti sangat rentan berujung pada insiden kehamilan pranikah. Ketika kehamilan benar-benar terjadi, orang tua dilanda kepanikan karena takut zina dan akhirnya terpaksa menikahkan anak mereka yang masih di bawah umur secara hukum. Situasi ini kerap menjadi dilema berat bagi majelis hakim di ruang sidang yang nyaris terpaksa mengabulkan dispensasi kawin semata-rata demi melindungi status anak yang dikandung.

Fenomena merugikan dari tradisi ambruk ini nyatanya tidak hanya menjadi asumsi, melainkan telah banyak didokumentasikan dalam berbagai riset akademis yang kredibel. Sebuah penelitian keagamaan dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel secara tegas menyimpulkan bahwa tradisi prasejarah ini telah bergeser menjadi kebiasaan yang rusak atau 'urf fasid. Praktik menginap pranikah ini terbukti secara gamblang melanggar batasan pergaulan laki-laki dan perempuan yang belum mahram sehingga jauh lebih banyak mendatangkan kemudaratan. Jurnal Cendekia juga menerbitkan riset serupa yang menempatkan budaya ambruk sejajar dengan faktor kemiskinan sebagai hambatan utama hakim dalam menekan dispensasi kawin. Fakta-fakta riset akademis ini memperkuat argumen pengadilan bahwa tradisi tersebut harus segera dibenahi melalui edukasi masif di tingkat akar rumput pedesaan.

Dalam upaya memberantas praktik adat yang menyimpang tersebut, Bapak Aunur menekankan pentingnya merevitalisasi peran modin sebagai sang penegak agama di tingkat desa. Secara historis, jabatan modin atau pelaksana urusan agama desa merupakan warisan kelembagaan langsung dari strategi cerdas dakwah kultural Sunan Kalijaga. Pada era Kesultanan Demak, Sunan Kalijaga merumuskan struktur aparatur agama ini agar syariat Islam dapat menyentuh denyut nadi masyarakat pelosok secara kultural. Modin diciptakan sebagai pemimpin spiritual lokal yang bertugas memandu ritual kehidupan warga, termasuk tata cara pernikahan, agar tidak menyimpang dari ajaran agama. Sebagai perpanjangan tangan Wali Songo, figur modin memiliki posisi yang sangat dihormati dan strategis dalam membentuk tatanan moral masyarakat pedesaan hingga saat ini.

Mengingat sejarah panjang dan pengaruh kultural yang kuat tersebut, PA Bojonegoro mengajak para modin untuk aktif memberikan edukasi pranikah berbasis agama kepada warga. Modin diharapkan menjadi garda terdepan untuk memberikan pemahaman kepada para orang tua mengenai bahaya budaya ambruk yang merusak muruah syariat Islam. Melalui pendekatan kultural yang humanis peninggalan Wali Songo ini, para modin dapat meluruskan kembali nilai-nilai pergaulan remaja yang sesuai dengan koridor agama. Kolaborasi lintas sektoral antara penegak hukum di pengadilan dan penegak agama di desa ini diyakini mampu menekan angka pernikahan anak secara drastis dari hulunya. Pada akhirnya, sinergi warisan budaya mulia ini akan mewujudkan perlindungan hukum dan masa depan yang jauh lebih cerah bagi generasi muda di Bojonegoro. Snd

Details

Written by Super User

Published: 04 November 2026

Hits: 119

Oleh: Drs.H. Sholikin Jamik,SH.MH. (Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro, kelas 1A)

*) Nikah Siri Di Lihat Dari Aturan Hukum Islam ( sambungan dari tulisan sebelumnya)

Perkawinan dalam Hukum Islam merupakan bentuk ibadah kepada Allah SWT, dalam hukum islam pelaksanaan perkawinan sangat berkaitan dengan syarat dan rukun nikah. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah :

1.   Izin dari wali si wanita.

Rasulullah SAW. bersabda:

“Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali. “ (HR. Abu Daud: 2085 , Tirmidzi: 1101 dan Ibnu Majah 1879)

“Wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Jika ia telah digauli maka ia berhak mendapatkan mahar, karena lelaki itu telah menghalalkan kemaluannya. Jika terjadi pertengkaran di antara mereka, maka penguasalah yang menjadi wali atas orang yang tidak memiliki wali.” (HR. Abu Daud: 2083, Tirmdizi: 1101 dan Ibnu Majah: 1879).

Wanita manapun, hitam-putih, perawan-janda, miskin-kaya, tua-muda, bila ingin menikah harus ada persetujuan dari walinya. Jika ia tetap melangsungkan pernikahannya tanpa itu (walinya), maka nikahnya batal, tidak sah. Meskipun pernikahannya di depan ka’bah, atau di hotel mewah. Meskipun yang menghadiri pernikahannya para pejabat atau penjahat. Lantas siapakah wali bagi seorang wanita itu? Bapaknya. Jika tak ada, maka kakeknya. Jika tak ada, maka saudaranya yang laki-laki. Jika tak ada, maka anak saudaranya tersebut. Jika tak ada, maka pamannya. Jika tak ada, maka anak pamannya.

2.   Keridhaan si wanita sebelum pernikahan.

Rasulullah SAW. bersabda:

“Tidaklah seorang janda dinikahi hingga diminta pengakuannya dan tidaklah dinikahi seorang gadis hingga dimintai izin. “ Para shahabat bertanya, “Wahai Rasulullah apa tandanya kalau ia mengizinkan? “ Beliau menjawab, “Jika ia diam. “ (HR. Bukhari: 5136 dan Muslim: 1419)

Dari Ibnu Abbas Ra, bahwasanya seorang gadis datang kepada Nabi SAW lalu menyebutkan bahwa bapaknya menikahkannya sedangkan ia tidak menginginkannya. Maka beliaupun memberinya pilihan (untuk meneruskan atau menghentikan pernikahannya itu) (HR. Abu Daud: 2096).

Dari Ibnu Buraidah dari ayahnya, ia berkata, “Pernah datang seorang gadis kepada Nabi SAW seraya berucap, ‘Sesungguhnya ayahku telah menikahkanku dengan keponakannya untuk meninggikan derajatnya.’” Buraidah berkata, “Maka Nabi SAW menyerahkan masalah tersebut kepada gadis itu, maka gadis itu pun berkata, ‘Aku tidak keberatan atas tindakan ayahku, hanya saja aku ingin agar kaum wanita mengetahui bahwa para orang tua tidak memiliki hak apa-apa dalam masalah ini (yaitu memaksakan pernikahan).”(HR. An-Nasai: 3269 dan Ibnu majah:1874).

Siapapun yang memiliki wanita yang ada di bawah tanggungannya (yaitu wali), apakah bapak, kakek, dan semisalnya, jika hendak menikahkan wanitanya tersebut, hendaknya meminta persetujuan darinya. Jika ia menyetujuinya, makanya boleh dilanjutkan dengan pernikahan. Jika ia menolak, maka tak boleh dilanjutkan dengan pernikahan. Kecuali wanita yang belum dewasa (baligh), maka boleh menikahkannya meskipun tidak mendapatkan persetujuan darinya. Diantara dalil yang menunjukkan bolehnya tersebut, adalah pernikahan antara Nabi kita Muhammad SAW dengan Aisyah Ra. Abu Bakar Ra. menikahkan putrinya tersebut yaitu Aisyah dengan Nabi Muhammad SAW, tanpa meminta persetujuan dulu darinya dan ia ketika itu belum baligh.

3.     Adanya mahar (maskawin) yang diberikan kepada si wanita, baik disebutkan mahar tersebut atau tidak disebutkan ketika akad nikah.

Allah SWT berfirman:

“Berilah mahar kepada wanita (yang kalian nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kalian sebagian dari mahar itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. “ (QS. An-Nisa: 4)

Dalam suatu hadits disebutkan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan seorang shahabat miskin yang ingin menikah agar menyerahkan mahar kepada calon pasangannya walaupun berupa cincin dari besi.

4.     Dihadiri oleh dua orang saksi.

Rasulullah SAW bersabda:

“Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali dan dua saksi yang adil. “ (Sunan Ad-Daruquthni : 3/225 Kitabunnikah).

Adapun syarat untuk menjadi saksi di sini yaitu:

1)   Berakal

Orang gila, setengah gila atau semisal dengannya, tidak bisa menjadi saksi dalam pernikahan, meskipun ia telah berubah.

2)   Baligh

Anak kecil yang belum baligh tidak bisa menjadi saksi pernikahan, secerdas apapun dia, meskipun lebih cerdas dibandingkan para mahasiswa.

3)   Islam

Seorang ahlul kitab (Yahudi dan Nasrani) atau selain Ahlul kitab, seperti Majusi, Hindu, Budha, dan lain-lain atau orang yang murtad dari islam, atau mengaku beragama islam, tapi memiliki pemikiran kufur, mereka semua tidak boleh menjadi saksi dalam pernikahan, ‘sesaleh’ apapun mereka dan sedermawan apapun, walaupun gemar membagi-bagi beras dan mie.

4)   Laki-laki

Seorang wanita tidak bisa menjadi saksi dalam pernikahan, secantik apapun ia dan secerdas apapun dia, walaupun ia putrid kecantikan dunia dan walaupun dia seorang professor.

5)   Adil

Yang dimaksud adil disini adalah yang tidak nampak padanya kefasikan. Karena itu orang yang terbiasa meminum khamr, terkenal berbuat zina, mencuri dan berbagi kemungkaran lainnya, tidak berhak menjadi seorang saksi dalam pernikahan, walaupun punya backing di kepolisian.

Adapun mengenai rukun nikah adalah:

1.     Adanya calon suami dengan syarat-syaratnya, yaitu:

Islam

Tidak di paksa

Bukan mahram calon isteri

Tidak sedang melaksanakan ibadah haji atau umroh

2.     Calon isteri syarat-syaratnya, yaitu:

Islam

Bukan mahram calon suami

Tidak sedang melaksanakan ibadah haji atau umroh

Nabi SAW telah memberikan petunjuk sifat-sifat perempuan yang baik, antara lain :

(1)     Wanita yang beragama dan menjalankannya

(2)     Wanita yang keturunannya orang yang mempunyai keturunan yang baik

(3)     Wanita yang masih perawan

3.     Wali

Dari Abu Musa radliyallahu anhu, nabi Muhammad SAW bersabda: “Tidaklah sah suatu pernikahan tanpa wali” (HR. Abu Daud). Wali yang mendapat prioritas pertama diantara sekalian wali-wali yang ada adalah ayah dari pengantin wanita. Kalau tidak ada barulah kakeknya (ayahnya ayah), kemudian saudara lelaki seayah seibu atau seayah, kemudian anak saudara lelaki. Sesudah itu barulah kerabat-kerabat terdekat yang lainnya atau hakim. syarat-syarat menjadi wali, yaitu:

(1)   Islam

(2)   Baligh (dewasa)

(3)   Berakal sehat

(4)   Adil ( tidak fasik )

(5)   Laki-laki; dan

(6)   Mempunyai hak untuk menjadi wali

4.     Dua orang saksi

Rasulullah SAW bersabda: “Tidak sah suatu pernikahan tanpa seorang wali dan dua orang saksi yang adil” (HR. Al-Baihaqi). Adapun syarat-syaratnya:

(1)   Islam

(2)   Baligh (dewasa)

(3)   Berakal sehat

(4)   Adil (fasik)

(5)   Laki-laki; dan

(6)   Mengerti maksud aqad nikah

5.     Ijab dan Qobul

Ijab adalah perkataan dari wali pihak perempuan, sedangkan Qobul adalah jawaban laki-laki dalam menerima ucapan wali perempuan. Diriwayatkan dalam sebuah hadist bahwa: Sahl bin Said berkata: “seorang perempuan dating kepada Nabi SAW untuk menyerahkan dirinya, dia berkata: “saya serahkan diriku kepadamu.” Lalu ia berdirilama sekali (untuk menanti). Kemudian seorang laki-laki berdiri dan berkata: “Wahai Rasullullah kawinkanlah saya dengannya jika engkau tidak berhajat padanya.” Lalu Rasullullah SAW bersabda: “Aku kawinkan engkau kepadanya dengan mahar yang ada padamu.” (HR. Bukhari dan Muslim). Hadist tersebut menerangkan bahwa Rasullullah SAW telah mengijabkan seorang perempuan kepada Sahl dengan mahar atau mas kawinnya ayat Al-Quran dan Sahl menerimanya. Adapun Syarat-syarat ijab qobul adalah:

(1)   Dengan kata nikah atau tazwij atau terjemahan

(2)   Ada persesuaian antara ijab dan qobul

(3)   Berturut-turut, artinya ijab qobul itu tidak terselang waktu yang lama

(4)   Tidak memakai syarat yang dapat menghalangi kelangsungan pernikahan

Mahar

Mahar atau maskawin adalah perberian dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan baik berupa uang atau benda-benda yang berharga yang disebabkan karena pernikahan diantara keduanya. Pemberian mahar merupakan kewajiban bagi laki-laki yang menikahi perempuan. Mahar ini tidak termasuk rukun nikah, sehingga jika pada waktu akad nikah tidak disebutkan mahar itu, maka akad nikah tetap sah. Banyaknya mahar itu tidak dibatasi oleh syari’at islam, hanya menurut kekuatan suami serta keridhaan isteri. Islam juga lebih menyukai mas kawin yang mudah dan sederhana serta tidak berlebih-lebihan dalam memintanya. Dari Uqbah bin Amir, Rasullullah SAW bersabda: “sebaik-baik mahar adalah yang paling ringan.” (HR. Al-Hakim dan Ibnu Majah)

Menurut Bapak Damang S.H perkawinan yang telah dilaksanakan menurut syarat dan rukun nikah adalah perkawian yang sah. Sehingga lebih tepat kalau kita mengatakan adalah perkawian sah yang tersembunyi. Oleh karena belum mendapat pengakuan oleh pemerintah. Terlepas dari konsekuensi bahwa dengan tidak adanya dampak hukum bagi salah satu pihak. Dengan tidak adanya pencatatan, misalnya istri tidak dapat memiliki kekuatan legitimasi untuk mendapatkan nafkah dari suaminya jika suatu waktu terjadi perceraian. Demikian halnya juga anak dari hasil perkawinan itu. Oleh negara dan hukum positif kita menganggap tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sah sehingga sang anak dapat memperoleh warisan dari ayahnya. Karena hukum dimana-mana memerlukan pembuktian yang otentik. Menurut saya bahwa benar, jika kita mengkaji dan melihat lebih dalam ternyata perkawinan yang sah menurut agama tidak cocok jika dikatakan sebagai perkawina siri, karena telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan khususnya dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 2 ayat (1), hanya saja mereka tidak bisa melakukan perbuatan hukum dikemudian hari mengenai harta serta terhadap anak-anak mereka, karena perkawinan yang mereka lakukan tidak mempunyai kekuatan hukum atau akta yang otentik. Dan jika anak hasil dari perkawinan siri itu adalah anak zina, berarti perkawinan siri adalah perkawinan yang dilangsungkan oleh seorang laki-laki dan perempuan tanpa menggunakan wali atau saksi yang dibenarkan oleh syariat islam. Menurut para ulama mereka sepakat bahwa perkawinan jenis ini adalah perkawinan yang tidak sah dan bahkan disamakan dengan perzinahan.

Sumber: https://suarabojonegoro.com/kedudukan-hukum-nikah-siri-dilihat-dari-undang-undang-no-1-tahun-1974-dan-hukum-islam-2/

Details

Written by Super User

Published: 16 October 2026

Hits: 144

Bojonegoro, 16 Oktober 2026 M - 5 Jumadil Awal 1448 H

Pengadilan Agama Bojonegoro menggelar kegiatan Refreshing Inovasi NARASI REBAHAN bersama komunitas hakim bertempat di Ruang Hakim. Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bojonegoro, Sandhy Sugijanto, selaku inovator dari inovasi tersebut menggagas jalannya diskusi. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh hakim PA Bojonegoro yang tergabung dalam komunitas hakim sebagai garda terdepan pelayanan yustisial. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menyegarkan kembali pemahaman tentang pelaksanaan inovasi NARASI REBAHAN agar semakin efektif di lapangan. Diskusi difokuskan pada evaluasi penerapan inovasi dalam mendukung kemudahan akses keadilan bagi masyarakat pencari keadilan.

Dalam pemaparannya, Pak Sandhy menjelaskan bahwa inovasi NARASI REBAHAN merupakan akronim dari Registrasi Ecourt Bisa Akses Hanya Andalkan Internat atau singkatnya Pendaftaran Perkara Bisa Dari Rumah Atau Anywhere. Inovasi ini dalam bentuk inovasi narasi dan bukan inovasi aplikasi, memberikan penjelasan komprehensif tentang tata cara pendaftaran perkara melalui aplikasi e-Court Mahkamah Agung RI. Masyarakat tidak perlu datang berulang kali ke kantor pengadilan karena seluruh proses pendaftaran dapat dilakukan secara online dari rumah. Melalui inovasi ini, masyarakat diedukasi untuk mandiri dalam mengakses layanan peradilan secara digital. Sosialisasi ini diharapkan mampu mengurangi antrian dan memangkas birokrasi yang selama ini dikeluhkan masyarakat.

Bapak Sandhy kemudian menjelaskan secara rinci tiga langkah mudah yang harus dilakukan masyarakat dalam inovasi NARASI REBAHAN. Langkah pertama adalah membuat akun e-Court melalui aplikasi SIDORA yang merupakan Sistem Informasi unggulan daro PA Bojonegoro. Langkah kedua adalah membuat surat gugatan atau permohonan dengan cara mendownload template yang telah disediakan. Contoh surat gugatan dan permohonan tersebut sudah tersedia lengkap di website resmi PA Bojonegoro pada menu dan terakhir menu aplikasi e-Court tempat untuk pendaftar perkara secara elektronik. Dengan adanya template ini, masyarakat awam sekalipun dapat menyusun surat gugatan/permohonan dengan format yang sesuai standar pengadilan.

Kegiatan tersebut berlangsung hangat karena adanya diskusi interaktif antar hakim tentang efektivitas dari inovasi REBAHAN ini. Para hakim memberikan masukan terkait kendala di lapangan seperti masih adanya masyarakat yang gaptek dan keterbatasan sinyal di wilayah pelosok Bojonegoro. Bapak Sandhy menjelaskan bahwa lewat inovasi ini memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, khususnya poin pertama adalah untuk mempunyai akun e-Court tidak usah jauh-jauh datang ke kantor PA. Hal ini sangat menghemat waktu, biaya transportasi, serta menjamin keselamatan masyarakat yang rumahnya jauh dari pusat kota. Efisiensi ini sejalan dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Dasar hukum inovasi ini berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Aturan tersebut kemudian diperkuat dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata di Pengadilan Secara Elektronik. Hakim PA Bojonegoro, Ibu Ummu Laila, memberikan komentar bahwa inovasi ini merupakan bentuk nyata penguatan pelayanan publik. "Inovasi narasi REBAHAN ini sangat membantu hakim, karena berkas perkara yang masuk melalui e-Court lebih tertib dan lengkap, sehingga ini adalah wujud penguatan pelayanan publik berbasis teknologi yang berkeadilan," ujar Bu Ummu. Snd

Details

Written by Super User

Published: 09 October 2026

Hits: 154

Bojonegoro, 9 Oktober 2026 M - 27 Rabiul Akhir 1448 H

Pengadilan Agama Bojonegoro mencatat mayoritas permohonan dispensasi kawin saat ini diajukan dengan alasan orang tua takut anaknya berbuat zina. Fenomena ketakutan ini menjadi perhatian sangat serius karena angka perkawinan anak terbukti masih cukup tinggi di wilayah pedesaan. Kekhawatiran para orang tua tersebut umumnya muncul akibat tren pergaulan bebas remaja yang dinilai semakin mengkhawatirkan. Para orang tua kemudian sering memilih menikahkan anak mereka sebagai sebuah solusi instan untuk menghindari perbuatan dosa besar. Padahal, langkah pintas dengan menikahkan anak di bawah umur itu justru berpotensi memunculkan berbagai permasalahan baru yang lebih besar.

Berdasarkan data statistik nasional terbaru, angka perkawinan anak di Indonesia masih berada pada kisaran 6,5 persen di tahun 2024. Penelitian di berbagai instansi Pengadilan Agama juga menunjukkan bahwa 60 hingga 80 persen permohonan didasari oleh ketakutan terhadap zina. Pakar tafsir terkemuka, Prof. Quraish Shihab, menilai bahwa solusi pernikahan dini ini ibarat mengobati suatu penyakit dengan memunculkan penyakit lainnya. Beliau memaparkan bahwa pernikahan anak atas dasar rasa takut ini justru rentan melahirkan kasus perceraian, penelantaran anak, hingga kemiskinan baru. Oleh karena itu, beliau menegaskan bahwa cara utama mencegah zina adalah mendidik anak dengan baik alih-alih menikahkan mereka sebelum waktunya.

Secara hukum positif di Indonesia, pemerintah telah merevisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan menaikkan batas usia nikah menjadi 19 tahun. Mahkamah Agung turut merespons pembatasan usia ini dengan menerbitkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 mengenai Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Di dalam regulasi tersebut, hakim persidangan diwajibkan untuk menggali latar belakang perkawinan dan mendengar keterangan anak secara langsung tanpa paksaan. Hakim bahkan diberikan kewenangan luas untuk meminta rekomendasi tertulis dari psikolog, dokter, pekerja sosial, maupun lembaga perlindungan anak/ DP3AKB (di level kabupaten). Seluruh ketentuan ketat tersebut dibuat murni untuk memastikan bahwa pemberian izin dispensasi benar-benar mempertimbangkan kepentingan serta masa depan terbaik anak.

Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro, Drs. Aunur Rofiq, M.H, merumuskan beberapa langkah strategis terpadu guna menekan angka perkawinan anak yang dilatarbelakangi oleh sekadar alasan takut zina. Langkah pertama adalah menguatkan kembali fungsi dasar keluarga sebagai benteng moral utama melalui pengawasan aktif dan komunikasi yang senantiasa terbuka. Langkah kedua mencakup upaya masif dalam memberikan pendidikan kesehatan reproduksi serta kampanye bahaya pergaulan bebas di lingkungan sekolah maupun karang taruna. Langkah ketiga menekankan pentingnya kewajiban mengikuti konseling pranikah bagi remaja beserta orang tuanya di kantor KUA maupun fasilitas puskesmas setempat. Langkah keempat adalah mendorong pemerintah desa menerapkan opsi pemisahan sementara seperti mengirim anak ke pesantren dibandingkan harus langsung memaksakan sebuah pernikahan.

Pak Aunur, menegaskan bahwa klaim alasan takut zina tidak akan otomatis membuat hakim mengabulkan dispensasi kawin. Beliau menyatakan bahwa majelis hakim akan selalu memeriksa dengan sangat ketat kondisi psikologis, kesehatan, dan kesiapan ekonomi anak di ruang sidang. Menurut pandangan beliau, dampak buruk dari sebuah pernikahan dini jauh lebih besar daripada risiko pacaran yang masih bisa dicegah oleh keluarga. Jika anak dibiarkan menikah pada usia yang belum matang, potensi besar mereka untuk meraih masa depan yang lebih baik justru akan menghilang. Sebaliknya, penundaan perkawinan akan memastikan masyarakat Bojonegoro mampu mencetak generasi mandiri yang siap membangun keluarga harmonis di usia yang ideal. Snd

Details

Written by Super User

Published: 02 November 2026

Hits: 130

Bojonegoro, 2 November 2026 M - 22 Jumadilawal 1448 H

BOJONEGORO - Alhamdulillah, kerja keras Tim Media Masa dan Media Sosial Pengadilan Agama Bojonegoro akhirnya mendapat pengakuan resmi dari PTA Surabaya. Berdasarkan SK Ketua PTA Surabaya Nomor 6197/KPTA.W13-A/SK.HM1.1/X/2026 tentang Pemenang PTA Award Triwulan III Tahun 2026, PA Bojonegoro ditetapkan sebagai Juara Harapan III Kategori Kinerja Pengelolaan Website dan Media Sosial. Kemenangan ini bukanlah keberuntungan semata, melainkan buah dari perjuangan tim yang solid, tangguh, dan bekerja tanpa kenal lelah. Di bawah komando SK Tim Media Nomor 1644 Tahun 2026, seluruh personel bahu-membahu mengelola informasi secara profesional. Capaian ini menjadi bukti bahwa tim kita sudah berada pada rel yang benar.

Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro, Sutikno,S.Ag., M.H., menyambut terbitnya SK 6197 ini dengan penuh rasa syukur dan bangga. Beliau menegaskan bahwa juara Harapan III ini adalah bentuk pengakuan resmi PTA Surabaya terhadap kinerja dan dedikasi seluruh aparatur PA Bojonegoro, khususnya Tim Medsos. Menurut beliau, kemenangan pada Triwulan III Tahun 2026 ini adalah langkah awal yang manis untuk perjalanan yang lebih panjang. Capaian ini adalah batu bara yang akan menjadi bahan bakar mesin diesel semangat bagi tim untuk terus berkarya. Tim harus menjadikan SK ini sebagai pelecut untuk memberitakan semua pekerjaan, karya, dan kinerja yustisial dengan lebih kreatif lagi.

Walaupun berpredikat Harapan III, makna kemenangan yang tertuang dalam SK 6197 ini sangat besar dan berbobot bagi kami. Juara ini membuktikan bahwa strategi pengelolaan website dan media sosial yang selama ini kita pelajari sudah sesuai dengan algoritma dan dapat dimengerti dengan baik. Mulai dari perancang infografis, fotografer, penulis naskah, hingga administrator, semua telah menjalankan tugas pokoknya sesuai lampiran SK Tim Media. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa kita mampu menjaga kredibilitas, transparansi peradilan, keterbukaan informasi publik, dan pelindungan data pribadi secara bersamaan. Tim telah membuktikan mampu mengelola media massa secara efektif tanpa melanggar independensi peradilan yang agung.

Manfaat dari kemenangan yang disahkan melalui SK 6197 ini pada akhirnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat pencari keadilan di Bojonegoro. Dengan pengelolaan website dan media sosial yang semakin optimal dan diakui, masyarakat akan lebih mudah mendapatkan informasi yustisial yang akurat dan terpercaya. Informasi tentang inovasi unggulan seperti NARASI REBAHAN yang memungkinkan pendaftaran perkara dari rumah dan anywhere akan semakin luas dan cepat tersampaikan. Masyarakat tidak perlu lagi bingung tentang prosedur dan biaya berperkara karena semua informasi tersedia transparan di genggaman tangan. Hal ini secara nyata akan memangkas biaya, waktu, dan jarak tempuh bagi masyarakat Bojonegoro dalam memperoleh keadilan.

Juara Harapan III yang termaktub dalam SK 6197 ini bukanlah garis finis, melainkan garis start untuk karya-karya yang lebih gemilang di Triwulan IV. Tim Media PA Bojonegoro harus menjadikan penghargaan dari PTA Surabaya ini sebagai momentum untuk lebih semangat dalam berkarya dan berinovasi. Masih banyak karya dan kinerja pelayanan yustisial PA Bojonegoro yang harus diberitakan kepada publik dengan bahasa yang edukatif dan menarik. Mari kita jadikan prestasi ini sebagai bahan bakar mesin diesel yang tidak pernah padam untuk terus memberikan pelayanan terbaik. Tetap solid, tetap tangguh, dan tetap berkarya untuk memberikan pelayanan yustisial prima bagi seluruh masyarakat Bojonegoro. Snd

Details

Written by Super User

Published: 15 October 2026

Hits: 390

ANTARA PALU, NURANI, DAN LANGIT:

REVITALISASI HAKIM SEBAGAI WAKIL TUHAN DI MUKA BUMI

Oleh  Drs. AUNUR ROFIQ, MH*

1. Pendahuluan

Sejak kali pertama manusia mengenal keteraturan sosial, keadilan selalu diletakkan di altar yang paling tinggi. Ia bukan sekadar kesepakatan sosiologis untuk menghindari kekacauan, melainkan pancaran dari ketertiban kosmis yang agung. Dalam arsitektur hukum peradaban manusia, sosok hakim berdiri di batas yang sangat tipis, sekaligus genting:  ia adalah manusia fana yang diberi otoritas untuk mengadili sesamanya. Di titik inilah lahir sebuah metafora teologis yang teramat berat, bahwa hakim adalah "wakil Tuhan di bumi" (the representative of God on earth atau Khalifatullah fil ardh).

Namun, modernitas dengan proyek sekularisasinya telah mereduksi sakralitas tersebut. Di bawah panji positivisme hukum murni, peradilan bergeser dari sebuah laku kontemplatif-spiritual menjadi proses industri manufaktur Putusan. Hakim dipaksa menjadi mesin logis yang hanya mencocokkan fakta konkret dengan pasal-pasal kaku. Palu di tangan hakim kehilangan resonansi metafisisnya; ia hanya menjadi alat ketuk kayu yang kering dari keadilan.

Di ruang sidang, ada satu momen yang selalu menyimpan misteri klasik: ketukan palu. Dalam sepersekian detik itu, seorang manusia - dengan segala keterbatasan akal, ingatan, dan emosinya - mengambil alih otoritas yang sejak awal peradaban selalu dianggap milik langit. Di banyak tradisi keagamaan dan filsafat, keadilan bukanlah ciptaan manusia, melainkan sifat Tuhan yang dipinjamkan sementara kepada mereka yang diberi amanah untuk menegakkannya, maka ketika seorang hakim mengetuk palu, ia sesungguhnya sedang melangkah ke wilayah yang jauh lebih luas daripada sekadar menafsirkan pasal: ia sedang menjalankan fungsi kewakilan Ilahi (niyabah ilahiyyah) di muka bumi.

Namun demikian, wacana hukum modern—yang sangat dipengaruhi oleh positivisme hukum sejak abad ke-19—cenderung mereduksi peran hakim hanya menjadi mulut atau corong undang-undang, sebagaimana pernah dirumuskan Montesquieu. Hakim dipahami sebagai teknisi hukum yang bekerja mekanis: membaca fakta, mencocokkan dengan norma, lalu menjatuhkan putusan. Cara pandang ini, meski memberikan kepastian hukum, secara perlahan mengikis dimensi spiritual dan moral yang sejak dahulu menjadi jantung dari institusi peradilan. Keadilan pun terancam menjelma sekadar kepatuhan prosedural, kehilangan ruhnya sebagai manifestasi kebenaran transendental.

Fenomena mafia peradilan, jual-beli putusan, dan krisis kepercayaan publik terhadap lembaga hukum di berbagai belahan dunia—termasuk Indonesia—menjadi indikasi nyata bahwa persoalan yang dihadapi bukan sekadar kelemahan sistem, melainkan kekosongan batin para penegaknya. Ketika hakim kehilangan kesadaran akan kedudukannya yang sakral, palu yang semestinya menjadi simbol kebenaran, berubah menjadi alat kuasa yang dingin dan transaksional.

Di hadapan seorang hakim terdapat undang-undang, alat bukti, argumentasi para pihak, doktrin hukum, yurisprudensi, dan fakta persidangan. Namun sesungguhnya, yang sedang dihadapi hakim bukan sekadar berkas perkara. Di balik setiap nomor perkara terdapat manusia. Di balik setiap nama terdapat kehidupan. Di balik setiap dalil terdapat harapan. Dan di balik setiap Putusan  terdapat konsekuensi yang mungkin berlangsung jauh lebih lama daripada masa persidangan itu sendiri.

Karena itu, menjadi hakim bukan sekadar pekerjaan. Ia adalah amanah. Palu hakim memang terbuat dari benda yang fana, tetapi Putusan   yang lahir dari ketukannya dapat mengubah perjalanan hidup seseorang. Oleh sebab itu, pertanyaan tentang hakim pada akhirnya tidak hanya berbunyi: “Apakah Putusan  itu sesuai dengan hukum?”. Pertanyaan yang lebih dalam adalah: “Apakah hukum yang diterapkan telah menemukan keadilan?”.

Di sinilah hubungan antara palu, nurani, dan langit memperoleh maknanya. Palu adalah simbol kekuasaan. Nurani adalah simbol moralitas. Langit adalah simbol pertanggungjawaban transendental. Ketiganya harus berada dalam keseimbangan. Apabila hakim hanya memiliki palu tanpa nurani, hukum dapat berubah menjadi kekuasaan yang dingin. Apabila hakim hanya memiliki nurani tanpa hukum, keadilan dapat berubah menjadi subjektivitas. Dan apabila hakim melupakan langit, kekuasaan kehakiman berpotensi kehilangan dimensi amanahnya. Maka, revitalisasi hakim bukan sekadar memperbaiki prosedur, meningkatkan kompetensi, atau memperketat pengawasan. Revitalisasi hakim harus menyentuh wilayah yang lebih dalam: Menghidupkan kembali kesadaran bahwa kekuasaan kehakiman adalah amanah untuk menghadirkan keadilan.

Dalam tradisi Yunani kuno, persoalan keadilan telah menjadi tema utama filsafat. Plato menempatkan keadilan sebagai salah satu kebajikan utama yang memungkinkan kehidupan polis (masyarakat) berjalan secara harmonis. Aristoteles kemudian mengembangkan konsep keadilan distributif dan korektif yang hingga kini menjadi bagian penting dalam diskursus filsafat hukum.

Dalam tradisi Romawi, hukum berkembang sebagai instrumen penting dalam mengatur kehidupan masyarakat. Sementara itu, perkembangan tradisi common law memperlihatkan bagaimana hakim secara historis memainkan peran besar dalam membentuk hukum melalui preseden.

Dalam pemikiran modern, Montesquieu menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai salah satu cabang kekuasaan negara. Gagasan pemisahan kekuasaan kemudian menjadi salah satu fondasi negara hukum modern.

Namun sejarah juga mengajarkan bahwa kekuasaan kehakiman tidak pernah cukup hanya dengan struktur kelembagaan. Institusi dapat dibuat sempurna di atas kertas, tetapi keadilan tetap bergantung kepada manusia yang menjalankannya. Karena itu, persoalan terbesar hukum sering kali bukan kekurangan aturan, melainkan tergantung pada kualitas manusia yang diberi kewenangan untuk menafsirkan dan menerapkan aturan tersebut.

Ketika hukum kehilangan jiwanya, ia bertransformasi menjadi monster yang menindas. Hukum yang hanya bersandar pada teks tertulis tanpa bimbingan nurani dan kesadaran "Langit", akan melahirkan apa yang disebut oleh Gustav Radbruch sebagai  “ketidakadilan yang berundang-undang”. Atau dalam istilah lain, disebutkan :

الْعَدَالَةُ لَا تَكْمُنُ فِي نُصُوصِ الْقَوَانِينِ وَحْدَهَا، بَلْ تَنْبَعُ مِنْ ضَمِيرِ الْقَاضِي وَوِجْدَانِهِ

“Keadilan tidak hanya terletak pada teks hukum, tetapi juga bersumber dari hati nurani dan kesadaran batin hakim.” Oleh karena itu, tulisan ini hadir sebagai sebuah ikhtiar kontemplatif untuk merajut kembali tali spiritual yang putus antara hukum positif, kedalaman nurani manusia, dan keagungan transendensi Ilahi.

B. Analisis dan Pembahasan

1. Keadilan sebagai Jejak Ilahi: Tinjauan Filosofis

Sejak Plato menuliskan Politeia, keadilan telah dipandang bukan sebagai konstruksi sosial semata, melainkan sebagai keselarasan kosmik—harmoni antara jiwa, negara, dan tata semesta. Bagi Plato, seorang penguasa yang adil adalah mereka yang jiwanya telah tercerahkan oleh pengetahuan tentang “Kebaikan Tertinggi”, sebuah gagasan yang jauh melampaui hukum tertulis. Aristoteles kemudian melanjutkan gagasan ini dengan membedakan keadilan distributif dan korektif, namun tetap menegaskan bahwa keadilan sejati kadang menuntut hakim melampaui huruf hukum demi menegakkan ruh keadilan itu sendiri.

Dalam tradisi pemikiran Islam, gagasan ini mengalami elaborasi yang lebih tegas secara teologis. Al-Qur'an menyebut keadilan (al-'adl) sebagai salah satu Asma'ul Husna—nama Tuhan itu sendiri. Manusia, sebagai khalifah fi al-ardh (wakil Tuhan di bumi), diberi amanah untuk merepresentasikan sifat keadilan Ilahi dalam kehidupan sosial. Al-Ghazali dalam Ihya' Ulumuddin, menegaskan  “kekuasaan menghukumi manusia adalah beban paling berat yang dipikul manusia, sebab ia menuntut kejernihan hati yang setara dengan kejernihan cermin yang memantulkan cahaya kebenaran tanpa distorsi”. Ibn Khaldun, dalam Muqaddimah, bahkan mengaitkan “keruntuhan sebuah peradaban dengan hilangnya keadilan (al-'adl) di tangan penguasa dan hakimnya”, sebuah peringatan historis yang menggema hingga kini.

Sementara itu, dalam tradisi filsafat Barat modern, merumuskan keadilan sebagai - hasil kesepakatan rasional di balik "tabir ketidaktahuan". Namun berbeda dengan tradisi klasik dan keagamaan, rumusan tersebut hanya  bertumpu pada rasionalitas manusia semata, tanpa merujuk pada sumber transendental. Perbandingan ini menyingkap satu titik krusial: peradaban besar dunia, meski berbeda kerangka teologis, hampir selalu meletakkan keadilan sebagai sesuatu yang melampaui manusia—sebuah jejak Ilahi yang harus dijaga kesuciannya oleh mereka yang diberi wewenang menegakkannya.

2. Hakim: Dari Penerap Undang-Undang Menuju Penemu Keadilan

Dalam sejarah pemikiran hukum terdapat kecenderungan untuk melihat hakim sebagai penerap hukum secara mekanis. Pandangan semacam ini menemukan bentuk yang kuat dalam tradisi positivisme hukum. Hakim ideal dibayangkan sebagai pihak yang menerapkan aturan yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang. Dalam perspektif yang sangat tekstual, hakim cukup mencari norma, menemukan fakta, melakukan proses memasukkan fakta ke dalam aturan hukum, kemudian menjatuhkan  Putusan. Model demikian memiliki kelebihan berupa kepastian hukum. Namun kehidupan manusia tidak selalu hadir dalam bentuk yang sederhana.

Realitas sosial sering kali jauh lebih kompleks daripada teks hukum. Undang-undang memiliki keterbatasan, karena dibuat pada suatu waktu tertentu untuk menghadapi persoalan tertentu, sedangkan masyarakat terus berubah. Karena itu, hakim tidak boleh berhenti pada pertanyaan: “Apa bunyi pasalnya?” Tetapi juga harus berani bertanya: “Apa makna keadilan yang hendak diwujudkan oleh pasal tersebut?”

Di sinilah gagasan hukum progresif Satjipto Rahardjo memperoleh relevansinya. Hukum seharusnya hadir untuk manusia, bukan manusia dikorbankan demi mempertahankan formalitas hukum. Hakim karenanya tidak cukup menjadi penjaga teks, tetapi harus menjadi penjaga makna hukum. Namun hal tersebut bukan berarti hakim boleh bertindak sewenang-wenang. Hakim tetap terikat kepada hukum, konstitusi, prinsip independensi, kode etik, alat bukti, hukum acara, dan batas kewenangan. Yang diperlukan adalah kebebasan yang bertanggung jawab.

3. Jejak Historis: Hakim dalam Peradaban Dunia

Penelusuran historis menunjukkan bahwa hampir seluruh peradaban besar meletakkan fungsi kehakiman dalam bingkai kesakralan. Tersebut dalam riwayat kuno, ada Kode Hammurabi (sekitar 1750 SM), Hammurabi adalah raja Babilonia kuno yang terkenal, karena menyusun salah satu kumpulan hukum tertulis paling terkenal dalam sejarah manusia, salah satu kodifikasi hukum tertua, dibuka dengan narasi “hukum tersebut diterima langsung dari dewa keadilan dan matahari”,  sebuah simbolisasi bahwa hukum manusia harus tunduk pada cahaya kebenaran yang lebih tinggi.

Dalam peradilan di Indonesia, dalam setiap Putusan  selalu tertulis irah-irah: "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Kalimat ini bukan sekadar formalitas administratif atau hiasan kertas. Ia adalah sumpah sakral. Irah-irah tersebut menegaskan bahwa hakim memutus perkara tidak hanya untuk mempertanggungjawabkannya kepada Mahkamah Agung, publik, atau sejarah, melainkan langsung kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam sejarah Islam, kedudukan qadhi (hakim) menempati posisi yang sangat terhormat sekaligus berat. Khalifah Umar bin Khattab dalam suratnya yang masyhur kepada Abu Musa al-Asy'ari,  salah satu piagam etika kehakiman tertua dalam sejarah dunia Islam, menekankan bahwa jabatan kehakiman adalah kewajiban yang kokoh (fardhun muhkamun) dan amanah yang harus dijalankan/sunnah yang harus diikuti (sunnatun muttaba'ah),  yang menuntut kesetaraan perlakuan terhadap seluruh pihak beperkara, betapapun tinggi kedudukan sosial mereka. Semangat ini kemudian diwariskan dalam tradisi peradilan di Nusantara pada masa kerajaan Islam, jabatan qadhi sering dijalankan oleh ulama yang justru menghindari kekuasaan duniawi, karena menyadari beratnya pertanggungjawaban di hadapan Tuhan.

Sejarah Nusantara sendiri mengenal falsafah hukum adat yang menempatkan pemimpin dan hakim sebagai pengemban titah moral kosmis. Pepatah Minangkabau "Adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah" menegaskan bahwa hukum adat harus berpijak pada  nilai keagamaan yang transenden. Demikian pula falsafah Jawa mengenai "hamemayu hayuning bawana", memelihara keindahan dan keselarasan dunia, menempatkan penguasa dan hakim sebagai penjaga harmoni kosmik, bukan sekadar penegak aturan formal.

Titik balik besar terjadi pada era modern, ketika Revolusi Prancis dan gerakan pencerahan mendorong sekularisasi hukum. Trias politica Montesquieu memisahkan kekuasaan kehakiman dari otoritas keagamaan demi mencegah tirani. Langkah ini secara historis penting untuk menjamin independensi dan supremasi hukum, namun di sisi lain membawa konsekuensi yang jarang disadari: hukum yang diputus manusia perlahan kehilangan rujukan transendentalnya, dan keadilan bergeser dari nilai metafisik menjadi sekadar produk konsensus sosial-politik yang bisa berubah sesuai kepentingan zaman.

4. Palu: Dimensi Profesional-Prosedural, Simbol Kekuasaan

Palu adalah simbol otoritas formal, simbol kewenangan. Dengan palu, hakim membuka dan menutup persidangan. Dengan Putusan, hakim dapat memberikan hak, membebankan kewajiban, memulihkan kehormatan, menyelesaikan sengketa, bahkan dalam perkara tertentu, dapat menentukan kebebasan seseorang. Tetapi palu memiliki satu kelemahan: ia hanya memiliki suara. Yang menentukan apakah suara itu menjadi keadilan atau sekadar bunyi kekuasaan adalah manusia yang memegangnya. Palu tanpa nurani, hanya akan menghasilkan ketukan. Nurani yang menyertai palu, dapat melahirkan keadilan. Maka, kekuasaan hakim harus selalu dikendalikan oleh prinsip: independensi, imparsialitas, integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Independensi bukan kebebasan tanpa batas. Independensi adalah kebebasan dari intervensi yang salah, agar hakim mampu tunduk kepada hukum, keadilan, dan hati nuraninya.

Namun demikian, ketika dimensi palu berdiri sendiri tanpa disertai nurani dan kesadaran transendental, ia rawan mengalami apa yang dalam filsafat hukum disebut sebagai legal formalism yang kosong—kepatuhan buta terhadap teks hukum tanpa penghayatan terhadap tujuan luhur di baliknya. Maka sudah saatnya  lahir kesadaran baru bahwa hukum positif harus senantiasa diuji oleh nilai keadilan yang lebih tinggi.

5. Nurani: Dimensi Moral-Etis, Jantung Keadilan

Jika Palu berada di luar (eksternal), maka Nurani adalah jangkar yang berada di dalam (internal). Dalam perspektif teologis, nurani adalah percikan cahaya ilahi (nur) yang dititipkan di dalam dada setiap manusia. Ia adalah ruang sunyi di mana kebohongan tidak bisa bertahan.

Jika palu adalah wajah luar dari kekuasaan kehakiman, nurani adalah jantungnya yang tersembunyi. Nurani (al-dhamir) dalam berbagai tradisi filsafat dipahami sebagai kemampuan batin manusia untuk membedakan yang benar dari yang salah secara langsung, tanpa perantaraan hukum tertulis.

Ada sesuatu yang tidak tertulis dalam undang-undang, tetapi sangat menentukan kualitas Putusan, yaitu Nurani. Nurani bukan pengganti hukum. Nurani adalah kompas moral ketika hakim menghadapi ruang yang tidak sepenuhnya dapat dijangkau oleh teks. Hakim yang baik bukan hanya bertanya: “Apa yang dapat saya putuskan?”, tetapi juga: “Apa yang seharusnya saya putuskan?”

Pertanyaan pertama berkaitan dengan kewenangan. Pertanyaan kedua berkaitan dengan kebijaksanaan. Di antara keduanya terdapat jurang yang hanya dapat dijembatani oleh integritas. Seorang hakim dapat mengetahui ribuan pasal, tetapi belum tentu memiliki kebijaksanaan. Sebaliknya, seseorang dapat memiliki hati yang lembut, tetapi belum tentu mampu mengadili dengan benar. Hakim ideal adalah perpaduan antara kecerdasan hukum, kejernihan nurani, dan kedalaman spiritual.

Dalam konteks kehakiman, nurani berfungsi sebagai filter etis yang menjembatani jarak antara teks hukum dan konteks kemanusiaan yang hidup. Seorang hakim yang hanya mengandalkan palu tanpa nurani, akan menjadi mesin penghukum yang efisien, namun kehilangan kepekaan terhadap penderitaan manusia di hadapannya. Sebaliknya, nurani tanpa kepastian hukum dapat tergelincir menjadi subjektivisme berbahaya, maka keduanya harus berjalan beriringan: Palu memberi bentuk, Nurani memberi jiwa.

Menariknya, hampir seluruh tradisi etika kehakiman klasik—baik dalam Islam, Yahudi, Hindu-Buddha, maupun filsafat Barat—menempatkan kejujuran batin sebagai syarat mutlak sebelum syarat keahlian teknis. Ini menunjukkan kesadaran bahwa keadilan tidak dapat ditegakkan oleh kecerdasan semata, melainkan memerlukan kematangan moral yang lahir dari olah batin yang panjang.

6. Langit: Dimensi Pertanggungjawaban Transendental

Dimensi ketiga inilah yang paling sering dilupakan dalam wacana hukum modern, namun justru menjadi fondasi strategis dari gagasan keadilan itu sendiri. "Langit", di sini bukan sekadar metafora puitis, melainkan representasi dari kesadaran bahwa setiap putusan hakim pada akhirnya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Yang Maha Adil, jauh melampaui pertanggungjawaban administratif kepada institusi negara. "Langit" adalah metafora untuk transendensi, spiritualitas, dan ketuhanan. Bagi hakim yang beriman, Langit adalah kesadaran bahwa di atas hukum manusia, ada Hukum Tuhan yang mutlak dan tidak bisa dikompromikan.

Hakim bekerja di bumi, tetapi pertanggungjawabannya tidak berhenti di bumi. Dalam perspektif religius, setiap Putusan merupakan bagian dari amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kesadaran semacam ini dapat menjadi benteng moral yang sangat kuat. Pengawasan lembaga penting. Kode etik penting. Komisi pengawas penting. Sanksi disiplin penting. Tetapi ada satu bentuk pengawasan yang lebih sunyi, yaitu  kesadaran bahwa tidak ada Putusan  yang benar-benar tersembunyi dari Tuhan.

Seorang hakim mungkin dapat menjelaskan Putusannya kepada para pihak. Ia mungkin dapat mempertanggungjawabkannya di hadapan lembaga pengawasan. Tetapi pada akhirnya, terdapat satu ruang pengadilan yang tidak dapat dihindari: pengadilan Tuhan. Kesadaran inilah yang membuat hakim tidak mudah menjual keadilan, tidak mudah takut kepada kekuasaan, dan tidak mudah tergoda oleh kepentingan.

Kesadaran transendental ini memiliki fungsi psikologis dan etis yang luar biasa penting: ia menjadi pengawas internal yang tidak pernah lengah, bekerja bahkan ketika tidak ada kamera pengawas, tidak ada media yang meliput, dan tidak ada atasan yang memantau. Seorang hakim yang menghayati dirinya sebagai wakil Tuhan akan memahami bahwa kekuasaan yang digenggamnya bersifat pinjaman (amanah), bukan milik pribadi, dan karenanya, harus dijalankan dengan kehati-hatian yang melampaui rasa takut kepada hukum manusia.

Dalam banyak riwayat keagamaan disebutkan bahwa kelak setiap hakim akan digolongkan ke dalam tiga jenis di hadapan pengadilan Ilahi, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang sangat populer di kalangan ahli hukum Islam, "Hakim itu ada tiga golongan; satu golongan di surga dan dua golongan di neraka. Satu golongan di surga adalah mereka yang mengetahui kebenaran dan memutuskan dengannya, dua lainnya di neraka, yakni mereka yang mengetahui kebenaran, namun menyimpang darinya, dan mereka yang memutuskan tanpa pengetahuan. Narasi seperti ini, dalam berbagai variasi, hadir sebagai pengingat bahwa jabatan menghakimi bukanlah kehormatan yang patut diperebutkan demi kemuliaan diri, melainkan amanah yang menuntut kehati-hatian, kebijaksanaan, dan tanggung jawab moral yang mendalam.

7. Sintesis Integralistik: Merajut Palu, Nurani, dan Langit

Krisis keadilan kontemporer, sebagaimana disinggung di awal, sesungguhnya adalah krisis keterpisahan ketiga dimensi ini. Ketika palu berjalan sendiri, lahirlah formalisme yang kering. Ketika nurani berjalan sendiri tanpa kepastian hukum, lahirlah relativisme yang berbahaya. Dan ketika langit dilupakan, lahirlah manusia hukum yang hanya takut pada atasannya, bukan pada kebenaran itu sendiri.

Reformasi peradilan selama ini banyak menekankan aspek kelembagaan, administrasi, teknologi, transparansi, dan profesionalitas. Semua itu penting. Namun revitalisasi hakim tidak boleh berhenti pada kompetensi. Sebab hakim bukan hanya profesi, melainkan karakter.

 Ada perbedaan antara hakim yang mengetahui hukum dan hakim yang memahami keadilan. Hakim yang mengetahui hukum menguasai norma. Hakim yang memahami keadilan memahami manusia. Karena itu, revitalisasi hakim harus dilakukan setidaknya melalui empat dimensi.

a. Revitalisasi intelektual

Hakim harus terus belajar. Hukum berkembang. Masyarakat berubah. Teknologi berkembang. Bentuk kejahatan berubah. Konflik keluarga berubah. Ekonomi berubah. Karena itu, hakim yang berhenti belajar pada dasarnya sedang membiarkan dirinya tertinggal dari realitas yang harus diadilinya.

b. Revitalisasi etik

Integritas bukan aksesori profesi. Integritas adalah jantung kehakiman. Hakim harus mampu menjaga jarak dari konflik kepentingan, intervensi, tekanan politik, kepentingan ekonomi, maupun relasi sosial yang dapat memengaruhi objektivitas.

c. Revitalisasi spiritual

Hakim perlu menyadari bahwa keadilan memiliki dimensi transendental. Dalam perspektif Islam, keadilan bukan sekadar konstruksi sosial, melainkan nilai yang diperintahkan Tuhan.

d. Revitalisasi keberanian moral

Ada kalanya keadilan menuntut hakim untuk tidak mengikuti arus. Hakim harus berani mengatakan benar sebagai benar dan salah sebagai salah. Bukan karena ia ingin menjadi pahlawan, tetapi karena ia memahami bahwa jabatan kehakiman bukan tempat mencari popularitas.

Hakim tidak perlu disukai semua orang. Yang paling penting adalah: putusannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, moral, dan spiritual.

Revitalisasi yang ditawarkan dalam tulisan ini bukanlah gagasan untuk mencampuradukkan agama dan negara secara formal-struktural, melainkan ajakan untuk mengembalikan kesadaran spiritual sebagai fondasi etis-personal bagi setiap individu yang mengemban jabatan kehakiman—apapun latar belakang keyakinannya. Sebab pada akhirnya, seluruh tradisi kemanusiaan sepakat pada satu titik: keadilan sejati lahir dari keselarasan antara kepatuhan pada aturan (palu), kejujuran batin (nurani), dan kesadaran akan sesuatu yang melampaui diri sendiri (langit).

Dalam kerangka inilah, pendidikan calon hakim seyogianya tidak berhenti pada penguasaan kompetensi teknis-yuridis, melainkan turut menyertakan pembinaan kematangan moral dan spiritual—sebuah pendekatan holistik yang pernah menjadi ruh pendidikan hukum klasik, baik di lembaga-lembaga keilmuan Islam maupun akademi filsafat kuno, sebelum pendidikan hukum modern mereduksinya menjadi kajian teknis semata.

C. Penutup dan Simpulan

Kekuasaan kehakiman, sejak fajar peradaban hingga hari ini, senantiasa berdiri di titik pertemuan antara dunia dan langit, antara aturan dan kebenaran, antara yang tampak dan yang gaib. Palu yang diketukkan hakim bukanlah sekadar penanda formal berakhirnya persidangan, melainkan jejak kecil dari kehendak keadilan yang jauh lebih besar daripada institusi manapun di muka bumi.

Hakim bukanlah sekadar buruh undang-undang yang digaji untuk mengetuk palu. Ia adalah penjaga gerbang peradaban, benteng terakhir bagi mereka yang terzalimi, dan cermin dari keadilan Ilahi di bumi yang fana. Upaya revitalisasi hakim sebagai "wakil Tuhan" bukanlah langkah mundur menuju teokrasi primitif, melainkan sebuah lompatan spiritual ke depan untuk menyelamatkan hukum dari kehampaan eksistensialnya.

Melalui integrasi antara kekuatan formal hukum positif (Palu), kepekaan batin yang mendalam (Nurani), dan kesadaran transendental yang vertikal (Langit), hakim akan mampu melahirkan Putusan; “Putusan yang bernyawa”. Putusan  yang tidak hanya tertulis indah di atas kertas segel, tetapi juga mampu menggetarkan nurani kemanusiaan dan diridlai oleh Penguasa semesta alam.

Kajian ini menyimpulkan tiga hal pokok. Pertama, secara filosofis dan historis, hampir seluruh peradaban besar dunia—dari Yunani, Nusantara, hingga tradisi Islam—meletakkan keadilan sebagai nilai transendental yang harus dijaga kesuciannya oleh manusia yang diberi amanah menegakkannya. Kedua, sekularisasi dan positivisme hukum modern, meski penting bagi kepastian dan independensi hukum, membawa risiko tercerabutnya dimensi spiritual yang justru menjadi akar historis dari gagasan keadilan itu sendiri. Ketiga, revitalisasi peran hakim sebagai wakil Tuhan memerlukan keterpaduan tiga dimensi yang saling menopang: palu sebagai kepastian prosedural, nurani sebagai kejujuran moral, dan langit sebagai kesadaran transendental yang menjaga keduanya tetap lurus.

Revitalisasi ini bukan romantisme masa lalu, melainkan kebutuhan mendesak di tengah krisis kepercayaan terhadap institusi hukum di berbagai belahan dunia. Sebab hukum yang kehilangan ruh transendentalnya hanya akan menjadi kertas yang kaku, sementara keadilan yang kehilangan kepastian prosedural hanya akan menjadi angan yang liar. Keduanya harus disatukan kembali oleh nurani yang jernih—dan nurani itu hanya akan tetap jernih selama ia senantiasa mengarahkan pandangannya ke langit.

Pada akhirnya, seorang hakim akan meninggalkan ruang sidang. Jabatannya akan berakhir. Jubahnya akan disimpan. Namanya perlahan akan hilang dari papan pengumuman. Palu yang dahulu diketukkan mungkin akan berpindah ke tangan orang lain. Tetapi ada satu hal yang tidak pernah benar-benar selesai: pertanggungjawaban atas keadilan yang pernah ia putuskan. Palu hanya berbunyi sesaat, tetapi Putusan  dapat hidup bertahun-tahun. Kata-kata hakim mungkin selesai dibacakan, tetapi akibatnya dapat menetap dalam kehidupan manusia.

Karena itu, janganlah seorang hakim terlalu bangga ketika palunya diketukkan dan ruangan menjadi sunyi. Sebab di balik kesunyian itu, ada suara yang jauh lebih dalam: suara nurani. Dan di atas suara nurani itu, ada langit yang tidak pernah tertutup. Maka berbahagialah hakim yang ketika memegang palu, tangannya kuat, tetapi hatinya lembut; ketika membaca hukum,
akalnya tajam, tetapi nuraninya jernih; ketika menjatuhkan Putusan,
ia tidak takut kepada manusia, karena ia lebih takut kepada Tuhan. Sebab sesungguhnya, hakim bekerja di bumi, tetapi keadilan menatap langit. Dan mungkin itulah hakikat tertinggi seorang hakim: bukan menjadi manusia yang tidak pernah salah, melainkan menjadi manusia yang setiap kali diberi kekuasaan, selalu ingat bahwa di atas kursi hakim, masih ada Tuhan.  Palu ada di tangan. Nurani ada di dada. Dan langit menjadi saksi. Semoga setiap ketukan palu menjadi jalan bagi tegaknya keadilan, setiap kata dalam Putusan  menjadi penawar bagi luka manusia, dan setiap amanah kehakiman berakhir sebagai amal yang diterima di hadapan Allah SWT. Wallahu a'lam bi al-shawab.

*Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro

Details

Written by Super User

Published: 08 October 2026

Hits: 123

Bojonegoro, 7 Oktober 2026 M - 26 Rabiul Akhir 1448 H

Pengadilan Agama (PA) Bojonegoro resmi menerapkan kebijakan baru berupa kewajiban penyerahan nomor rekening bank bagi setiap pihak yang mendaftarkan perkara. Kebijakan yang diluncurkan pada 6 Oktober 2026 ini bertujuan untuk mendukung penerapan pembayaran panjar biaya perkara secara seratus persen non-tunai. Saat ini, seluruh pendaftaran perkara di instansi tersebut telah terintegrasi secara elektronik melalui pemanfaatan aplikasi e-Court. Sistem pembayaran panjar perkara juga telah sepenuhnya mengadopsi mekanisme elektronik tanpa melibatkan uang fisik sama sekali. Langkah inovatif ini sekaligus menjadi bagian dari upaya berkesinambungan dalam mengedukasi masyarakat Bojonegoro menuju era digitalisasi hukum.

Penerapan transaksi non-tunai di lingkungan pengadilan ini tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan memiliki dasar hukum yang sangat kuat. Landasan pertama adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 yang secara khusus mengatur tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Aturan tersebut kemudian diperkuat oleh SEMA Nomor 04 Tahun 2008 mengenai pedoman pemungutan biaya perkara di pengadilan. Dasar hukum lainnya tertuang dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2018 juncto PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara secara elektronik. Terakhir, Keputusan Ketua MA RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 turut menegaskan bahwa pengelolaan biaya perkara harus selalu transparan dan akuntabel.

Mekanisme pembayaran elektronik ini diberlakukan secara ketat sejak awal pendaftaran hingga tahap akhir proses penyelesaian perkara. Saat mendaftar melalui e-Court, para pihak akan menerima e-SKUM dan langsung melakukan penyetoran melalui fasilitas akun virtual perbankan. Apabila di tengah proses persidangan terjadi kekurangan panjar, pihak terkait juga diwajibkan membayar tambahan tersebut melalui metode transfer bank. Petugas kasir pengadilan kini sudah tidak lagi menerima atau melayani penyerahan uang tunai dalam bentuk apa pun dari pihak berperkara. Setelah majelis hakim memutus perkara, tim keuangan akan segera menutup register keuangan secara sistem di dalam aplikasi SIPP dan e-Keuangan.

Inovasi layanan ini juga mencakup mekanisme pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada para pihak yang berhak menerimanya. Pengembalian dana tersebut akan dilakukan secara otomatis tanpa mengharuskan masyarakat datang mengambil langsung ke kantor Pengadilan Agama Bojonegoro. Pihak kasir akan mentransfer sisa uang secara langsung ke nomor rekening bank yang sebelumnya telah diserahkan saat proses pendaftaran awal. Seluruh proses transfer ini terekam dengan jelas dan tercatat secara digital di dalam sistem keuangan pengadilan. Prosedur otomatis ini diyakini mampu menjamin ketepatan jumlah, kecepatan waktu, serta tingkat transparansi yang tinggi dalam pemenuhan hak masyarakat.

Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro, Sutikno, S.Ag., M.H., menegaskan bahwa komitmen transaksi keuangan seratus persen non-tunai ini adalah wujud nyata pembangunan Zona Integritas. Kebijakan ini diharapkan mampu mendukung terwujudnya Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sekaligus mencegah praktik pungutan liar dan gratifikasi. Ia secara khusus mengimbau seluruh lapisan masyarakat agar tidak perlu merasa ragu saat diminta menyerahkan data rekening bank pribadinya. Melalui kebijakan ini, masyarakat dipastikan akan mendapatkan berbagai manfaat nyata seperti kemudahan tanpa antre, keamanan dari tindak kejahatan, dan transparansi rincian biaya. Dengan implementasi sistem modern ini, Pengadilan Agama Bojonegoro diyakini dapat terus memberikan pelayanan yang bersih, cepat, dan sangat terpercaya. Snd