Details

Written by Super User

Published: 07 October 2026

Hits: 120

Bojonegoro, 7 Oktober 2026 M - 26 Rabiul Akhir 1448 H

Pengadilan Agama (PA) Bojonegoro telah merilis laporan resmi yang mencatat penyelesaian 2.626 perkara dari berbagai jenis sepanjang bulan Januari hingga September tahun 2026. Dari ribuan perkara tersebut, fokus perhatian kini tertuju pada tingginya angka putusan dispensasi kawin yang mencapai 207 permohonan. Fluktuasi pengajuan dispensasi ini sangat dinamis, berawal dari 15 kasus di bulan Januari, bergerak fluktuatif di pertengahan tahun, hingga memuncak pada 33 perkara di bulan September. Berdasarkan data rekapitulasi perkara tersebut, PA Bojonegoro saat ini menduduki peringkat ketujuh dengan kasus dispensasi kawin terbanyak di tingkat Provinsi Jawa Timur. Fenomena gabungan antara tingginya pernikahan dini dan rapuhnya ikatan rumah tangga ini perlahan menjadi indikator sosial yang sangat krusial bagi pemerintah daerah.

Di sisi lain, potret ketahanan keluarga di wilayah ini juga diperparah oleh tingginya angka perceraian yang menunjukkan situasi sangat memprihatinkan. Tercatat akumulasi total perkara perceraian selama sembilan bulan pertama mencapai 1.946 kasus, dengan rincian 426 cerai talak dan 1.520 cerai gugat. Lonjakan perkara hukum ini mencatatkan rekor tertingginya secara bersamaan pada bulan Februari, yakni dengan 212 perkara cerai gugat dan 63 perkara cerai talak. Fluktuasi pengajuan perkara dari bulan ke bulan tersebut menunjukkan betapa rentannya ketahanan sosial dalam struktur keluarga di wilayah Bojonegoro. Kondisi memprihatinkan ini tentu membutuhkan perhatian dan penanganan serius guna memitigasi potensi kenaikan angkanya sampai dengan akhir tahun 2026.

Tingginya angka putusan dispensasi kawin dan perceraian ini ternyata saling berkaitan erat serta sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor sosiologis dan ekonomi di kawasan pedesaan. Masih banyak orang tua yang memilih jalan pintas menikahkan anaknya di bawah umur demi mengurangi beban finansial keluarga sekaligus menghindari pergaulan bebas. Ironisnya, pernikahan dini yang dipaksakan tanpa kesiapan mental seringkali berujung pada tingginya gugatan cerai di usia pernikahan yang masih sangat seumur jagung. Permasalahan himpitan ekonomi dan perselisihan yang terjadi terus-menerus akhirnya mendominasi alasan utama para istri mengajukan cerai gugat dibandingkan cerai talak oleh suami. Oleh karena itu, rentetan tingginya data perkara pengadilan ini sejatinya merupakan cerminan nyata dari realitas sosial yang membutuhkan intervensi penyuluhan secara berkesinambungan.

Keterbukaan data statistik dari lembaga Pengadilan Agama ini tentu memberikan manfaat yang sangat besar bagi seluruh elemen masyarakat maupun instansi terkait. Pemerintah daerah dapat menggunakan rincian angka perkara ini sebagai landasan faktual dalam merumuskan kebijakan perlindungan anak dan program bimbingan ketahanan keluarga. Bagi lembaga swadaya masyarakat dan para tokoh agama, pemetaan data ini menjadi panduan utama untuk menargetkan edukasi pranikah secara lebih presisi di kecamatan rawan. Masyarakat umum di tingkat desa juga secara perlahan menjadi lebih teredukasi mengenai pentingnya kematangan usia dan stabilitas finansial sebelum benar-benar memutuskan untuk berumah tangga. Pada akhirnya, upaya kolaborasi berbasis data yang akurat ini diharapkan mampu menekan angka perceraian sekaligus mencegah munculnya siklus kemiskinan baru di tengah masyarakat.

Menanggapi rilis laporan statistik yang komprehensif tersebut, Bapak Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro, Drs. H. Solikin, S.H, M.H, turut memberikan pandangannya secara mendalam terkait urgensi penyelesaian masalah ini. Beliau menegaskan bahwa lembaga peradilan agama pada prinsipnya selalu siap memproses setiap permohonan sesuai dengan prosedur peradilan dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Namun secara kelembagaan, beliau sangat berharap adanya tindakan mitigasi yang dilakukan secara masif dari sektor hulu, mulai dari ranah pendidikan keluarga hingga pendampingan aktif aparat desa. "Kami sungguh berharap pemaparan data perkara ini bisa menjadi alarm bagi kita semua untuk lebih aktif mencegah perceraian dan tidak lagi mengandalkan pernikahan dini," ujar beliau. Menutup penyampaiannya, beliau menegaskan bahwa Pengadilan Agama Bojonegoro senantiasa berkomitmen memberikan pelayanan transparan dan siap bersinergi dengan seluruh pihak untuk menekan angka perkara tersebut. Snd

Details

Written by Super User

Published: 30 September 2026

Hits: 119

BOJONEGORO — Sejarah sebuah lembaga peradilan ternyata bukan hanya tentang gedung, jabatan, perkara, dan dokumen hukum. Di baliknya ada cerita tentang keluarga yang berusaha bertahan, perempuan dan anak yang membutuhkan perlindungan, pasangan yang mencari jalan keluar dari konflik, hingga warga sederhana yang datang untuk mendapatkan kepastian hukum.

Jejak panjang itulah yang kini hendak dirawat Pengadilan Agama (PA) Bojonegoro melalui sebuah buku sejarah bertajuk “Menelusuri Jejak Keadilan Masyarakat Islam di Bumi Angling Dharma.”

Buku tersebut tengah disusun untuk merekam perjalanan, dinamika, sekaligus kontribusi Pengadilan Agama dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat Bojonegoro dari masa ke masa.

Upaya mendokumentasikan perjalanan tersebut mendapat perhatian Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Jajaran pimpinan dan tim penyusun buku PA Bojonegoro melakukan kunjungan kerja ke Kantor Bupati Bojonegoro, Selasa (29/9/2026).

Delegasi dipimpin Ketua PA Bojonegoro Sutikno, S.Ag., M.H. selaku penanggung jawab tim penyusun. Ia didampingi Panitera Drs. Sholikin Jamik, S.H., M.H. selaku pemimpin redaksi, Sekretaris Ahdiyat Ilmawan Nehru, S.H.I., M.H. selaku wakil pemimpin redaksi, serta dua perwakilan penulis, Elma Diah Hariani, A.Md. dan Sukma Candra Dewi, A.Md.

Dalam pertemuan tersebut, Sholikin Jamik yang sekaligus menjadi juru bicara tim menjelaskan bahwa penyusunan buku tidak sekadar ditujukan sebagai dokumentasi internal lembaga.

Lebih dari itu, buku tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya merawat memori kolektif masyarakat Bojonegoro mengenai perjalanan peradilan agama dan perkembangan kehidupan sosial-keagamaan di daerah.

Tim juga memohon kesediaan Bupati Bojonegoro untuk memberikan kata sambutan dalam buku tersebut.

Ketua PA Bojonegoro Sutikno mengatakan keterlibatan pemerintah daerah menjadi penting karena sejarah peradilan agama tidak berdiri sendiri. Perjalanannya bersinggungan erat dengan perkembangan sosial, budaya, keagamaan, serta kehidupan keluarga masyarakat Bojonegoro.

“Kami berharap buku sejarah ini nantinya dapat menjadi warisan literasi yang berharga bagi masyarakat Bojonegoro. Dukungan serta sambutan dari Bapak Bupati tentu akan memberikan makna yang sangat mendalam, mengingat perjalanan panjang peradilan agama ini tidak terlepas dari sejarah perkembangan sosial dan keagamaan di Kabupaten Bojonegoro,” ujarnya. 

Ada manusia di balik setiap perkara.

Ada keluarga di balik setiap putusan. Ada masa depan anak yang terkadang dipertaruhkan. Ada perempuan yang membutuhkan kepastian dan perlindungan. Ada pula pasangan suami istri yang datang ke ruang mediasi dengan harapan masih menemukan jalan untuk mempertahankan rumah tangga.

Karena itu, perjalanan Pengadilan Agama juga dapat dibaca sebagai potret perubahan masyarakat itu sendiri.

Bupati Bojonegoro menyambut baik inisiatif penyusunan buku tersebut. Ia menilai dokumentasi sejarah peradilan agama merupakan langkah penting dalam merawat memori kolektif daerah sekaligus memperkuat kolaborasi lintas lembaga.

“Atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, saya menyambut baik dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas diterbitkannya buku yang berjudul Menelusuri Jejak Keadilan Masyarakat Islam di Bumi Angling Dharma,” ungkapnya.

Menurut Bupati, buku tersebut tidak semestinya dipandang hanya sebagai kumpulan catatan sejarah atau profil tokoh Pengadilan Agama dari masa ke masa.

Buku itu, kata dia, merupakan monumen literasi yang merekam perjalanan panjang pengabdian, dedikasi, dan komitmen Pengadilan Agama dalam menegakkan keadilan bagi masyarakat Bojonegoro.

“Berbicara tentang Pengadilan Agama, kita berbicara tentang urat nadi ketahanan sosial masyarakat. Pengadilan Agama Bojonegoro hadir sebagai benteng keadilan hukum perdata keluarga Islam, tetapi juga sebagai penjaga harmoni sosial,” tuturnya.

Ketika Hukum Bertemu Kehidupan Sehari-hari
Pandangan tersebut menjadi penting karena pelayanan hukum sering kali hadir pada titik paling personal dalam kehidupan seseorang.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan Pengadilan Agama selama ini bersinergi melalui berbagai program pelayanan masyarakat. Di antaranya pelayanan terpadu sidang keliling untuk mendekatkan akses kepastian hukum kepada warga, upaya pencegahan perkawinan anak, perlindungan perempuan dan anak pascaperceraian, hingga mediasi untuk membantu pasangan yang masih memiliki peluang mempertahankan keutuhan keluarga.

Di balik program-program tersebut terdapat satu persoalan besar: bagaimana hukum dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Sebab bagi warga yang sedang menghadapi persoalan keluarga, hukum bukan sekadar pasal dan prosedur. Hukum adalah tentang kepastian, perlindungan, rasa aman, dan harapan untuk menata kembali kehidupan.

Karena itu, sinergi antara lembaga peradilan dan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam menghadirkan pelayanan publik yang semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat.

Bupati berharap buku tersebut sekaligus mampu membuka perspektif baru masyarakat terhadap Pengadilan Agama Bojonegoro.

“Dengan hadirnya buku ini, dapat menjadi jendela bagi masyarakat untuk melihat lebih dekat wajah Pengadilan Agama Bojonegoro yang humanis, modern, dan penuh integritas,” katanya.

Ia juga berharap rekam jejak yang dituangkan dalam buku tersebut menjadi penyemangat bagi keluarga besar Pengadilan Agama untuk terus berinovasi, menjaga sinergi, dan meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat.

“Kita jadikan sejarah bukan hanya sebagai kenangan, tetapi sebagai landasan pijak untuk melompat lebih jauh ke depan. Bersama, kita wujudkan Bojonegoro yang Bahagia, Makmur Membanggakan,” pungkasnya.

Pada akhirnya, buku Menelusuri Jejak Keadilan Masyarakat Islam di Bumi Angling Dharma bukan hanya sedang menulis masa lalu.

Ia sedang mengajak masyarakat melihat bahwa di balik perjalanan sebuah institusi hukum terdapat perjalanan manusia—tentang keluarga, harapan, konflik, perlindungan, dan pencarian keadilan.

Dan ketika sejarah ditulis dengan kesadaran semacam itu, arsip tidak lagi sekadar menjadi catatan masa lalu. Ia menjadi cermin untuk memahami dari mana masyarakat Bojonegoro berasal, bagaimana mereka berubah, dan keadilan seperti apa yang ingin dibangun untuk masa depan. [Cipt/red]

Sumber: https://kabarpasti.com/terima-apresiasi-bupati-wahono-pa-bojonegoro-siapkan-buku-sejarah-menelusuri-jejak-keadilan-masyarakat-islam-di-bumi-angling-dharma/#google_vignette

Details

Written by Super User

Published: 21 September 2026

Hits: 94

Tekan Dispensasi Kawin di Bojonegoro, Pendidikan dan Ketahanan Ekonomi Keluarga Jadi Kunci

Details

Written by Super User

Published: 06 October 2026

Hits: 100

Bojonegoro, 5 Oktober 2026 M - 24 Rabiul Akhir 1448 H

Kinerja Pengadilan Agama (PA) senantiasa menjadi sorotan utama bagi masyarakat luas yang sedang mencari keadilan hukum. Merespons tingginya ekspektasi publik, PA Bojonegoro terus bertransformasi secara progresif menjadi lembaga peradilan yang modern, humanis, dan berdampak nyata. Berbagai aspirasi yang masuk melalui kotak pengaduan maupun media sosial menjadi bahan evaluasi berharga bagi penyempurnaan sistem layanan. Institusi ini berkomitmen kuat untuk meruntuhkan stigma birokrasi yang rumit dengan menghadirkan wajah pelayanan peradilan yang sangat bersahabat. Upaya berkelanjutan ini secara langsung sukses meningkatkan wibawa PA Bojonegoro sebagai pilar penegak hukum yang berintegritas dan terpercaya.

Harapan terbesar yang paling sering disuarakan oleh masyarakat pencari keadilan adalah kecepatan dan ketepatan dalam penyelesaian perkara. Menjawab tantangan tersebut, PA Bojonegoro secara aktif mengedukasi masyarakat untuk memaksimalkan penggunaan layanan pendaftaran perkara secara elektronik melalui e-Court. Melalui sistem peradilan digital ini, alur birokrasi terpangkas drastis sehingga masyarakat terbebas dari keharusan mengantre panjang di gedung pengadilan. Kasus-kasus seperti cerai gugat, isbat nikah, hingga sengketa waris kini konsisten diselesaikan dalam rentang waktu maksimal satu hingga tiga bulan saja. Percepatan penanganan perkara tanpa penundaan ini membuktikan bahwa PA Bojonegoro sangat disiplin dalam mematuhi ketentuan yang digariskan oleh Mahkamah Agung.

Selain menuntut kecepatan proses persidangan, masyarakat juga sangat membutuhkan transparansi biaya agar keadilan tidak menjadi barang mahal. PA Bojonegoro menjamin kepastian hukum dengan mengelola panjar biaya perkara secara profesional, di mana sisa dana dipastikan kembali tepat waktu kepada para pihak secara otomatif. Sebagai bentuk edukasi dan pelayanan proaktif, program sidang keliling atau sidang di luar gedung terus digencarkan untuk menjangkau masyarakat di wilayah pelosok yang dilaksanakan setiap awal tahun. Fasilitas jemput bola ini sangat melindungi masyarakat secara ekonomi karena mereka tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi yang besar menuju pusat kota. Bahkan pada sidang keliling itu juga disediakan layanan pemeriksaan Kesehatan berupa memeriksaan tensi darah secara gratis. Melalui implementasi asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, keadilan di Bojonegoro kini benar-benar terdistribusi merata ke seluruh lapisan masyarakat.

Masyarakat kini semakin cerdas dengan menyadari bahwa keadilan sejati baru terwujud ketika putusan pengadilan dapat dieksekusi secara nyata di lapangan. PA Bojonegoro terus menegakkan wibawanya dengan memastikan bahwa putusan terkait nafkah iddah, mut’ah, dan nafkah anak tidak hanya menjadi lembaran kertas formalitas. Untuk menjamin hak tersebut, pengadilan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pengajuan eksekusi putusan dan membangun sinergi strategis dengan pemerintah daerah maupun instansi terkait. Masyarakat terus didampingi untuk memahami instrumen hukum yang mereka miliki sehingga perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak dapat direalisasikan sepenuhnya. Ketegasan institusi dalam mengawal eksekusi pemenuhan hak ini menjadi bukti paling konkret bahwa negara hadir secara berwibawa untuk melindungi warganya. Bahkan PA Bojonegoro menjalin Kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro dengan MOU pemotongan penghasilan ASN dilingkungan Pemda Kabupaten Bojonegoro sebagai proyek percontohan, dan jika nantinya berhasil maka akan diterapkan ke Masyarakat.

Puncak dari seluruh harapan publik bermuara pada tingginya integritas aparatur pengadilan yang sepenuhnya terbebas dari praktik suap maupun mafia peradilan. PA Bojonegoro terus menjaga marwah kelembagaan untuk segera merealisasikan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro, Sutikno, S.Ag., M.H., menegaskan bahwa lembaganya terus berbenah secara revolusioner demi menghadirkan pelayanan publik yang paripurna. Beliau menjamin bahwa tingginya beban penyelesaian 2.950 perkara pada tahun 2026 tidak akan pernah menyurutkan dedikasi para hakim meskipun jumlahnya terbatas. Melalui penguatan mediasi yang bermartabat dan penegakan hukum yang tegas, PA Bojonegoro optimis mampu mengedukasi sekaligus mengayomi masyarakat pencari keadilan dengan gemilang. Snd

Details

Written by Super User

Published: 30 September 2026

Hits: 96

SuaraBojonegoro.com – Bupati Bojonegoro memberikan dukungan penuh terhadap Pengadilan Agama (PA) Bojonegoro yang tengah menyusun buku sejarah berjudul “Menelusuri Jejak Keadilan Masyarakat Islam di Bumi Angling Dharma”. Dukungan tersebut disampaikan saat jajaran pimpinan dan tim penyusun buku PA Bojonegoro melakukan kunjungan kerja ke Kantor Bupati Bojonegoro, Selasa (29/9/2026).

Rombongan PA Bojonegoro dipimpin Ketua PA Bojonegoro Sutikno, S.Ag., M.H., selaku penanggung jawab tim penyusun buku. Ia didampingi Panitera Drs. Sholikin Jamik, S.H., M.H., selaku pemimpin redaksi, Sekretaris Ahdiyat Ilmawan Nehru, S.H.I., M.H., selaku wakil pemimpin redaksi, serta dua perwakilan penulis, Elma Diah Hariani, A.Md. dan Sukma Candra Dewi, A.Md.

Dalam pertemuan tersebut, Sholikin Jamik menjelaskan bahwa kunjungan dilakukan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara PA Bojonegoro dengan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Tim juga memohon kesediaan Bupati Bojonegoro memberikan kata sambutan dalam buku sejarah yang sedang disusun.

Buku tersebut dirancang untuk mendokumentasikan perjalanan panjang, dinamika, serta kontribusi Pengadilan Agama dalam menegakkan hukum Islam dan memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan di Kabupaten Bojonegoro dari masa ke masa.

Sholikin juga memaparkan garis besar naskah kepada Bupati, khususnya mengenai perkembangan peradilan Islam di Bojonegoro serta perjalanan kelembagaan PA Bojonegoro dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Ketua PA Bojonegoro Sutikno mengatakan, keterlibatan pemerintah daerah penting dalam upaya mengabadikan sejarah peradilan agama di Bojonegoro. Menurutnya, buku tersebut tidak hanya menjadi arsip institusional, tetapi juga sarana edukasi bagi masyarakat, khususnya generasi muda.

“Kami berharap buku sejarah ini nantinya dapat menjadi warisan literasi yang berharga bagi masyarakat Bojonegoro. Dukungan serta sambutan dari Bapak Bupati tentu akan memberikan makna yang sangat mendalam,” ujar Sutikno.

Ia menambahkan, perjalanan panjang peradilan agama tidak dapat dipisahkan dari perkembangan sosial dan keagamaan masyarakat di Kabupaten Bojonegoro.

Menanggapi permohonan tersebut, Bupati Bojonegoro menyambut baik dan memberikan apresiasi terhadap inisiatif PA Bojonegoro menyusun buku sejarah tersebut.

Bupati menilai pendokumentasian sejarah peradilan agama menjadi langkah penting dalam merawat memori kolektif daerah sekaligus memperkuat kolaborasi antarlembaga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, saya menyambut baik dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas diterbitkannya buku yang berjudul ‘Menelusuri Jejak Keadilan Masyarakat Islam di Bumi Angling Dharma’,” ungkapnya.

Menurut Bupati, buku tersebut tidak sekadar memuat catatan sejarah maupun profil tokoh Pengadilan Agama Bojonegoro dari masa ke masa. Lebih dari itu, buku tersebut dinilai menjadi rekaman perjalanan pengabdian, dedikasi, dan komitmen PA Bojonegoro dalam memberikan keadilan bagi masyarakat.

“Berbicara tentang Pengadilan Agama, kita berbicara tentang urat nadi ketahanan sosial masyarakat. Pengadilan Agama Bojonegoro hadir sebagai benteng keadilan hukum perdata keluarga Islam, tetapi juga sebagai penjaga harmoni sosial,” katanya.

Bupati juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga peradilan dalam mendukung pembangunan daerah. Kolaborasi tersebut antara lain diwujudkan melalui pelayanan terpadu sidang keliling, kampanye pencegahan perkawinan anak atau dispensasi kawin, perlindungan perempuan dan anak pascaperceraian, hingga upaya mediasi untuk menjaga keutuhan keluarga.

Menurutnya, berbagai kolaborasi tersebut memiliki tujuan yang sama, yakni menghadirkan pelayanan hukum dan perlindungan masyarakat demi mewujudkan kesejahteraan di Kabupaten Bojonegoro.

Bupati berharap buku sejarah yang disusun PA Bojonegoro dapat menjadi jendela bagi masyarakat untuk mengenal lebih dekat perjalanan lembaga peradilan agama di daerah tersebut.

“Dengan hadirnya buku ini, dapat menjadi jendela bagi masyarakat untuk melihat lebih dekat wajah Pengadilan Agama Bojonegoro yang humanis, modern, dan penuh integritas,” ujarnya.

Ia juga berharap dokumentasi perjalanan sejarah tersebut dapat menjadi motivasi bagi keluarga besar PA Bojonegoro untuk terus berinovasi, menjaga sinergi dengan berbagai pihak, dan meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat.

“Kita jadikan sejarah bukan hanya sebagai kenangan, tetapi sebagai landasan pijak untuk melompat lebih jauh ke depan. Bersama, kita wujudkan Bojonegoro yang Bahagia, Makmur Membanggakan,” pungkasnya. (Red/Lis)

Sumber: https://suarabojonegoro.com/bupati-dukung-pa-bojonegoro-susun-buku-sejarah-peradilan-islam-di-bumi-angling-dharma/

Details

Written by Super User

Published: 21 September 2026

Hits: 93

Pengadilan Agama Bojonegoro Gencarkan Pencegahan DISKA Melalui Penyuluhan Hukum Bagi Istri Kades dan TP. PKK Kecamatan Baureno

Details

Written by Super User

Published: 02 October 2026

Hits: 141

SuaraBojonegoro.com – Banyak orang mengira bahwa berkah itu berarti banyaknya harta. Padahal, berkah adalah cukupnya harta dan besarnya manfaat yang dihasilkan dari harta tersebut.

Dalam bahasa Arab, berkah disebut barakah (بركة). Kata ini berkaitan dengan birkah, yang berarti telaga. Air di telaga menetap dan tidak mengalir pergi, tetapi memberikan manfaat bagi siapa saja yang datang.

Jadi, berkah dapat dimaknai sebagai kebaikan yang menetap dan terus bertambah manfaatnya.

Imam Al-Ghazali memberikan gambaran sebagai berikut:

1. Bedanya Banyak dan Berkah

Kita tentu sering melihat contoh di Bojonegoro.

Ada petani yang hasil panennya mencapai 10 ton, tetapi habis untuk biaya berobat, pertengkaran, judi online, dan berbagai keperluan yang tidak membawa ketenangan. Itu banyak, tetapi tidak berkah.

Sebaliknya, ada petani yang hasil panennya hanya 3 ton, tetapi cukup untuk makan selama setahun, bisa bersedekah untuk pembangunan musala, anak-anaknya menjadi saleh, dan hatinya tenang. Itu sedikit, tetapi berkah.

Itulah sebabnya, dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Bojonegoro, faktor ekonomi menjadi salah satu persoalan yang banyak muncul. Karena yang sering dikejar adalah banyaknya harta, bukan keberkahan harta.

Ciri-ciri Harta yang Berkah

Ada tiga ciri harta yang berkah:

a. Membuat Hati Tenang, Bukan Gelisah

Harta yang tidak berkah sering kali justru membuat pemiliknya gelisah.

Seseorang mungkin mendapatkan uang dalam jumlah besar dari judi online, tetapi malam harinya tidak bisa tidur karena takut kehilangan, terlilit utang, atau dikejar tagihan.

Sebaliknya, harta yang berkah, meskipun jumlahnya sedikit, dapat menghadirkan ketenangan hati atau tathma’innul qulub.

Seperti tanah seluas 9 x 33 meter yang diwakafkan. Secara hitungan duniawi mungkin terlihat seperti kehilangan harta, tetapi hati menjadi tenang karena tanah tersebut menjadi jalan amal jariah.

b. Membuat Hati Tidak Pernah Kosong

Ingat kisah dalam Al-Qur’an tentang ibunda Nabi Musa: wa asbaha fu’adu ummi Musa farighan — hati ibu Musa menjadi kosong karena sangat mencemaskan anaknya.

Harta yang tidak berkah dapat membuat hati terus merasa kosong. Sudah memiliki banyak, tetapi masih merasa kurang. Sudah mendapatkan sesuatu, tetapi masih ingin terus menambah.

Sebaliknya, harta yang berkah membuat hati dipenuhi rasa qana’ah, yaitu merasa cukup dan menerima apa yang telah Allah berikan.

Rasulullah SAW bersabda:

“Kekayaan itu bukanlah karena banyaknya harta, tetapi kekayaan adalah kekayaan jiwa.”

c. Terus Mengalir Meski Pemiliknya Sudah Tiada

Inilah hakikat telaga: airnya menetap, tetapi manfaatnya terus mengalir kepada orang lain.

Rasulullah SAW menyebutkan tiga amal yang pahalanya tidak terputus setelah seseorang meninggal dunia, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya.

Tanah yang diikhlaskan untuk akses jalan menuju musala merupakan salah satu gambaran nyata tentang keberkahan. Tanahnya tetap berada di tempatnya, tetapi pahala terus mengalir setiap kali orang melewatinya untuk beribadah.

2. Dari Mana Berkah Itu Datang?

Berkah tidak datang begitu saja. Ada sebab-sebab yang mengantarkannya.

1. Dari Cara Mencarinya yang Halal

Harta yang diperoleh melalui cara yang halal dan jujur memiliki keberkahan.

Penghasilan dari pekerjaan yang halal, hasil pertanian yang diperoleh dengan cara yang jujur, maupun rezeki dari usaha yang baik dapat menjadi sumber keberkahan.

Sebaliknya, uang yang diperoleh melalui judi online, meskipun jumlahnya besar, tidak akan menghadirkan ketenangan dan keberkahan.

2. Dari Cara Membelanjakannya yang Benar

Al-Qur’an mengajarkan agar manusia mengonsumsi sesuatu yang halal lagi baik.

Keberkahan harta dapat hilang apabila harta tersebut digunakan untuk perbuatan yang dilarang, seperti mabuk, penyalahgunaan narkoba, perjudian, dan perbuatan maksiat lainnya.

Karena itu, bukan hanya cara mendapatkan harta yang harus diperhatikan, tetapi juga bagaimana harta tersebut digunakan.

3. Dari Rasa Syukur dan Kesabaran

Inilah sambungan dari pembahasan tentang sabar.

Orang yang bersyukur ketika mendapatkan kelapangan dan bersabar ketika menghadapi kesempitan, insyaallah akan merasakan keberkahan dalam hidupnya.

Sebaliknya, sebanyak apa pun harta yang dimiliki, jika tidak disertai rasa syukur dan digunakan dalam jalan yang salah, harta tersebut belum tentu menghadirkan ketenangan dan kebaikan.

Doa Meminta Berkah

Karena itu, orang Jawa dahulu, termasuk masyarakat Bojonegoro, ketika mendoakan seseorang sering kali tidak hanya meminta agar hidupnya kaya atau memiliki banyak harta, tetapi juga mendoakan

“Mugo-mugo uripmu barokah, Le.”

Semoga hidupmu penuh keberkahan.

Ada pula doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW:

«Allahumma baarik lanaa fiimaa razaqtanaa.»

Artinya:

“Ya Allah, berkahilah apa yang telah Engkau rezekikan kepada kami.”

Doa tersebut mengajarkan kepada kita bahwa yang terpenting bukan sekadar meminta tambahan rezeki, tetapi memohon agar rezeki yang telah diberikan Allah menjadi rezeki yang berkah, cukup, bermanfaat, dan membawa ketenangan dalam kehidupan. (**)

Sumber: https://suarabojonegoro.com/barokah/

Details

Written by Super User

Published: 25 September 2026

Hits: 160

Pengadilan Agama (PA) Bojonegoro mencatatkan kinerja yang sangat memuaskan dalam penyelesaian perkara gugatan dan permohonan pada periode 21 hingga 25 September 2026. Berdasarkan data rekapitulasi terbaru, aparatur peradilan berhasil merealisasikan hampir seluruh agenda persidangan yang telah dijadwalkan dengan presisi tinggi. Secara akumulatif selama lima hari kerja tersebut, PA Bojonegoro merencanakan penyelesaian untuk 257 perkara. Dari jumlah target tersebut, sebanyak 253 perkara berhasil direalisasikan dan diselesaikan secara optimal sesuai jadwal. Pencapaian ini menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan realisasi persidangan di PA Bojonegoro berhasil mencapai persentase 98,44 persen.

Ketua PA Bojonegoro, Sutikno, S.Ag, M.H., menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas dedikasi seluruh jajaran aparatur peradilan. Beliau menegaskan bahwa capaian 98,44 persen ini merupakan wujud nyata komitmen dalam memberikan pelayanan hukum yang cepat, transparan, dan berkeadilan. Keberhasilan penyelesaian perkara tersebut mencakup berbagai tahapan agenda persidangan yang berlangsung tanpa hambatan. Agenda sidang pertama mencatatkan hasil sempurna dengan merealisasikan seluruh target sebanyak 72 perkara. Sementara itu, pada agenda sidang lanjutan, seluruh 84 perkara yang terdaftar juga berhasil disidangkan sepenuhnya.

Selain itu, agenda jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan sebanyak 6 perkara serta 79 perkara putusan juga tuntas 100 persen. Untuk pemeriksaan setempat di lapangan, sebanyak 2 perkara terlaksana sesuai rencana pada 25 September 2026. Meskipun mayoritas agenda berjalan lancar, terdapat sedikit dinamika pada pelaksanaan agenda sidang ikrar talak. Dari total rencana 14 perkara ikrar talak, hanya 10 perkara yang berhasil direalisasikan oleh majelis hakim. Realisasi tersebut meliputi 5 perkara pada tanggal 21, 4 perkara pada tanggal 22, serta 1 perkara pada tanggal 24 September 2026.

Adanya selisih 4 perkara ikrar talak yang tertunda disebabkan oleh ketidakhadiran pihak Pemohon di persidangan. Ketua PA Bojonegoro menjelaskan bahwa ketidakhadiran pemohon berkaitan erat dengan kewajiban pemenuhan hak-hak mantan istri dan anak. Pengadilan bersikap tegas mewajibkan Pemohon melunasi pembayaran nafkah mut'ah, iddah, maupun nafkah anak sebelum ikrar talak diizinkan. Apabila kewajiban finansial tersebut belum dipenuhi, maka majelis hakim tidak akan melanjutkan proses pengucapan ikrar talak. Langkah ini merupakan bentuk perlindungan hukum yang konkret bagi perempuan dan anak pasca-perceraian.

Pengadilan Agama Bojonegoro berkomitmen untuk tidak hanya mengejar kuantitas perkara, melainkan juga memastikan keadilan substantif. Pemenuhan hak-hak finansial mantan istri dan anak menjadi prioritas utama sebelum perkara ditutup secara legal. Ketegasan ini membuktikan bahwa lembaga peradilan senantiasa menjaga integritas serta kepastian hukum dalam setiap putusannya. Melalui prinsip ini, seluruh putusan hakim diharapkan mampu memberikan rasa adil dan perlindungan yang nyata bagi masyarakat. Capaian positif pekan ini menegaskan komitmen PA Bojonegoro dalam mengoptimalkan pelayanan hukum bagi seluruh pencari keadilan.

Details

Written by Super User

Published: 21 September 2026

Hits: 115

BOJONEGORO,Bromartani.com - Upaya mencegah pernikahan anak Di usia Dini terus diperkuat melalui edukasi dan penyuluhan hukum di tingkat masyarakat. Pemerintah Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, menggelar penyuluhan hukum dan edukasi pencegahan dispensasi kawin (diska) di Pendopo Kecamatan Baureno, Jumat (18/9/2026).

Kegiatan tersebut diikuti para istri kepala desa dan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) desa se-Kecamatan Baureno. Kegiatan dibuka Camat Baureno, Dery Aprilian, S.STP., M.M., yang menekankan pentingnya peran perempuan dan organisasi PKK dalam memperkuat ketahanan keluarga sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat.

Menurut Dery, TP PKK bersama para istri kepala desa memiliki posisi strategis karena dapat menjadi ujung tombak edukasi masyarakat hingga tingkat RT/RW. Melalui penyuluhan tersebut, peserta diharapkan mampu memahami akar persoalan sosial serta risiko pernikahan anak di bawah umur.

Hadir sebagai narasumber utama, Drs. H. Sholikhin Jamik, S.H., M.H., dari Dewan Pendidikan Kabupaten Bojonegoro. Dalam pemaparannya, ia menegaskan bahwa dispensasi kawin merupakan akibat dari persoalan sosial yang kompleks, bukan akar masalahnya.

Ia menyebut sejumlah faktor yang turut mendorong terjadinya pernikahan dini, antara lain tekanan ekonomi keluarga, tingginya angka putus sekolah, serta minimnya pemahaman mengenai kesehatan reproduksi.

Berdasarkan data yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, sekitar 70 persen pemohon dispensasi kawin belum bekerja atau menganggur, sedangkan 66 persen lainnya memiliki tingkat pendidikan SLTP ke bawah. Karena itu, menurut Sholikhin, persoalan dispensasi kawin tidak dapat hanya diselesaikan melalui lembaga peradilan, tetapi membutuhkan intervensi bersama sejak dari hulu.

"Dispensasi kawin itu akibat, bukan sebab dari masalah sosial yang ada di masyarakat kita,” ujar Sholikhin Jamik. 

Ia juga menyoroti eratnya hubungan antara tingkat pendidikan dengan angka pernikahan dini. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, menurutnya, semakin rendah kecenderungan terjadinya pernikahan anak.

Sebaliknya, tekanan ekonomi keluarga dapat mendorong pernikahan dini sebagai jalan pintas untuk mengurangi beban orang tua. Karena itu, para ibu PKK didorong untuk ikut mengawal keberlangsungan pendidikan anak agar tidak mengalami putus sekolah.

Selain faktor pendidikan dan ekonomi, penyuluhan juga membahas pengaruh media sosial serta minimnya edukasi kesehatan reproduksi di kalangan remaja. Akses media sosial yang tidak dibarengi pengawasan dan edukasi yang memadai dinilai dapat membuat anak menghadapi kematangan biologis tanpa kesiapan psikologis maupun ekonomi.

Sholikhin juga mengingatkan adanya risiko kesehatan yang dapat muncul ketika pernikahan dan kehamilan terjadi pada usia terlalu muda, terutama karena organ reproduksi belum sepenuhnya matang.

Sebagai langkah jangka panjang, kegiatan tersebut merekomendasikan penguatan program Wajib Belajar 12 Tahun, sehingga anak-anak di Bojonegoro diharapkan dapat menyelesaikan pendidikan minimal jenjang SMA atau sederajat.

Selain itu, percepatan pengentasan kemiskinan melalui pendidikan vokasi dan peningkatan keterampilan kerja keluarga juga dinilai penting untuk memutus mata rantai persoalan sosial yang menjadi faktor pendorong pernikahan dini.

“Solusi mendasar dari masalah ini adalah mewujudkan kemakmuran yang merata dan memastikan tingkat pendidikan masyarakat maju minimal tamatan SMA,” pungkas Sholikhin Jamik.

Penyuluhan tersebut menegaskan bahwa pencegahan dispensasi kawin membutuhkan keterlibatan banyak pihak, mulai dari keluarga, lingkungan masyarakat, pemerintah desa hingga pemerintah daerah, dengan pendidikan dan penguatan ekonomi keluarga sebagai bagian penting dari upaya pencegahan sejak dini.(**/Red).

Sumber : https://www.bromartani.com/pemerintahan/2313038852/cegah-pernikahan-dini-kecamatan-baureno-perkuat-edukasi-hukum-dan-pendidikan

Details

Written by Super User

Published: 30 September 2026

Hits: 93

Bojonegoro,Bromartani.com — Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memberikan dukungan penuh terhadap upaya Pengadilan Agama (PA) Bojonegoro dalam mendokumentasikan perjalanan sejarah peradilan agama melalui sebuah buku berjudul “Menelusuri Jejak Keadilan Masyarakat Islam di Bumi Angling Dharma”. Dukungan tersebut disampaikan Bupati Bojonegoro saat menerima kunjungan kerja jajaran pimpinan dan tim penyusun buku PA Bojonegoro di Kantor Bupati Bojonegoro, Selasa (29/9/2026). Rombongan PA Bojonegoro dipimpin Ketua PA Bojonegoro Sutikno, S.Ag., M.H., selaku penanggung jawab tim penyusun buku. Turut mendampingi Panitera Drs. Sholikin Jamik, S.H., M.H. selaku Pemimpin Redaksi, Sekretaris Ahdiyat Ilmawan Nehru, S.H.I., M.H. selaku Wakil Pemimpin Redaksi, serta dua perwakilan penulis, Elma Diah Hariani, A.Md. dan Sukma Candra Dewi, A.Md.

Dalam pertemuan tersebut, Sholikin Jamik menjelaskan bahwa kunjungan itu menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi dan kolaborasi antara lembaga peradilan agama dengan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Tim juga memohon kesediaan Bupati untuk memberikan kata sambutan dalam buku sejarah yang tengah disusun.

Buku tersebut dirancang untuk mendokumentasikan perjalanan panjang, dinamika, serta kontribusi Pengadilan Agama dalam menegakkan hukum Islam dan memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan di Kabupaten Bojonegoro dari masa ke masa.

Ketua PA Bojonegoro Sutikno menegaskan, keterlibatan pemerintah daerah memiliki arti penting dalam upaya mengabadikan warisan sejarah peradilan agama di Bojonegoro.

Menurutnya, buku tersebut tidak hanya menjadi arsip institusional, tetapi juga dapat menjadi sarana edukasi publik, khususnya bagi generasi muda, agar memahami akar sejarah perkembangan peradilan agama di Bumi Angling Dharma. “Kami berharap buku sejarah ini nantinya dapat menjadi warisan literasi yang berharga bagi masyarakat Bojonegoro. Dukungan serta sambutan dari Bapak Bupati tentu akan memberikan makna yang sangat mendalam,” ujar Sutikno.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Bojonegoro menyambut baik dan memberikan apresiasi atas inisiatif PA Bojonegoro dalam menyusun buku sejarah tersebut. Bupati menilai, pendokumentasian sejarah peradilan agama merupakan langkah penting untuk merawat memori kolektif daerah sekaligus memperkuat kolaborasi lintas instansi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. “Atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, saya menyambut baik dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas diterbitkannya buku yang berjudul ‘Menelusuri Jejak Keadilan Masyarakat Islam di Bumi Angling Dharma’,” ungkap Bupati. Menurutnya, buku tersebut bukan sekadar kumpulan catatan sejarah maupun profil tokoh Pengadilan Agama dari masa ke masa, tetapi juga menjadi dokumentasi perjalanan pengabdian dan komitmen institusi peradilan agama dalam memberikan keadilan bagi masyarakat Bojonegoro.

Bupati juga menyoroti peran Pengadilan Agama dalam kehidupan sosial masyarakat, terutama melalui pelayanan hukum keluarga Islam dan berbagai program yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. Sejumlah program yang disebut antara lain pelayanan terpadu sidang keliling, pencegahan perkawinan anak melalui dispensasi kawin, perlindungan perempuan dan anak pascaperceraian, hingga upaya mediasi untuk menjaga keutuhan keluarga. Bupati berharap kehadiran buku tersebut dapat menjadi jendela bagi masyarakat untuk mengenal lebih dekat perjalanan Pengadilan Agama Bojonegoro sekaligus menjadi motivasi bagi jajaran PA untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan.

“Dengan hadirnya buku ini, dapat menjadi jendela bagi masyarakat untuk melihat lebih dekat wajah Pengadilan Agama Bojonegoro yang humanis, modern, dan penuh integritas,” tegasnya. Ia juga mendorong agar rekam jejak yang dituangkan dalam buku tersebut tidak berhenti sebagai catatan sejarah, tetapi menjadi pijakan untuk terus berinovasi dan meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat. “Kita jadikan sejarah bukan hanya sebagai kenangan, tetapi sebagai landasan pijak untuk melompat lebih jauh ke depan. Bersama, kita wujudkan Bojonegoro yang Bahagia, Makmur Membanggakan,” pungkasnya.(*/Red).

Sumber: https://www.bromartani.com/pemerintahan/2313069799/bupati-bojonegoro-dukung-penuh-buku-sejarah-pengadilan-agama-rekam-jejak-keadilan-di-bumi-angling-dharma?page=2

Details

Written by Super User

Published: 22 September 2026

Hits: 163

Bojonegoro, 21 September 2026 M - 10 Rabi'ul Akhir 1448 H

Pengadilan Agama Bojonegoro menunjukkan kinerja yang sangat impresif dalam penyelesaian perkara hingga periode Agustus 2026. Berdasarkan data rekapitulasi terbaru, mayoritas perkara berhasil diselesaikan dalam waktu yang sangat singkat. Capaian ini mencerminkan komitmen kuat pengadilan dalam memberikan pelayanan hukum yang cepat dan efisien bagi masyarakat luas. Keberhasilan tersebut tentunya menjadi tolok ukur yang sangat positif bagi sistem peradilan agama di tingkat daerah.

Analisis data menunjukkan bahwa penyelesaian perkara dalam rentang waktu hingga tiga bulan sangat mendominasi statistik bulanan. Angka tertinggi untuk kategori putusan cepat ini terjadi pada bulan Februari dengan total 364 perkara yang berhasil diselesaikan. Secara keseluruhan, jumlah perkara yang diputus di bawah tiga bulan tercatat pada angka 1.652 perkara pada baris jumlah tabel. Terdapat pula catatan khusus pada bulan Juli dengan 2 perkara damai dan bulan Agustus dengan 1 perkara Gugatan Sederhana (GS) pada kategori ini.

Meskipun penyelesaian cepat sangat dominan, pengadilan tetap cermat memproses sejumlah kecil perkara yang membutuhkan waktu lebih lama. Tercatat ada 26 perkara yang diputus dalam rentang waktu tiga hingga lima bulan selama periode delapan bulan tersebut. Sementara itu, perkara yang memakan waktu lebih dari lima bulan untuk diputus hanya berjumlah 8 kasus saja. Kasus dengan durasi penyelesaian lebih dari lima bulan ini baru mulai muncul dan diputus pada bulan Juni, Juli, serta Agustus.

Menanggapi pencapaian kinerja ini, Wakil Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro, Mashudi,S.Ag, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran aparatur peradilan. "Kami sangat bangga melihat mayoritas perkara bisa diputus di bawah tiga bulan, karena ini bukti nyata dari penerapan asas peradilan cepat," ujarnya. Beliau juga menambahkan bahwa kecepatan proses ini tidak boleh sama sekali mengurangi tingkat ketelitian dan rasa keadilan bagi para pencari keadilan. "Tantangan utama kita ke depan adalah mempertahankan ritme kerja prima ini sembari menuntaskan sisa perkara yang masih tertunda," pungkasnya dengan tegas.

Di sisi lain, jajaran pengadilan juga terus mengevaluasi sisa tunggakan perkara yang belum putus dalam kurun waktu lebih dari lima bulan. Berdasarkan tabel rekapitulasi bulanan, jumlah kumulatif untuk perkara yang belum putus lebih dari lima bulan mencapai 31 kasus. Bulan Juli mencatatkan angka tunggakan tertinggi di kategori tersebut, yakni sebanyak 9 perkara yang belum terselesaikan. Melalui langkah evaluasi berkelanjutan, Pengadilan Agama Bojonegoro optimis dapat segera menekan angka tunggakan tersebut hingga akhir tahun. Snd

Details

Written by Super User

Published: 21 September 2026

Hits: 80

Kecamatan Baureno Gencarkan Pencegahan Diska