- Details
- Written by Super User
- Hits: 56
Bojonegoro, 11 November 2026 M - 1 Jumadilakhir 1448 H
Pengadilan Agama Bojonegoro terus membuktikan komitmennya dalam memberikan pelayanan hukum yang cepat, sederhana, dan biaya ringan melalui digitalisasi peradilan. Pada jadwal persidangan hari Rabu tanggal 11 November 2026, tercatat sebanyak 15 perkara diselesaikan melalui sistem persidangan secara elektronik atau e-Litigation. Pada hari yang sama, Hakim Tunggal Gembong Edy Sujarno juga menunjukkan dedikasi tinggi dengan menangani setidaknya 25 perkara persidangan. Tingginya angka penyelesaian perkara ini menunjukkan bahwa masyarakat maupun kuasa hukum kini semakin terbiasa memanfaatkan sistem peradilan modern. Melalui fasilitas digital ini, para pihak yang berperkara tidak perlu lagi menghabiskan waktu untuk datang secara fisik ke gedung pengadilan.
Proses peradilan modern ini dimulai sejak tahap awal perkara melalui pemanggilan pihak yang memanfaatkan teknologi e-summon serta pengiriman via surat tercatat. Berdasarkan data persidangan hari ini, majelis hakim secara aktif memanggil para pihak menggunakan instrumen komunikasi modern, termasuk penyampaian relaas melalui WhatsApp. Inovasi pemanggilan ini sukses memangkas waktu tunggu yang biasanya memakan proses panjang pada sistem pemanggilan tatap muka secara konvensional. Setelah para pihak hadir secara virtual dalam sistem, tahapan jawab-jinawab seperti replik dan duplik juga dipertukarkan langsung secara daring. Hal ini membuat alur persidangan menjadi sangat efisien karena dokumen pembuktian maupun jawaban dapat diakses secara seketika dari lokasi mana pun.
Kemudahan sistem e-Litigation ini juga terus berlanjut hingga tahap akhir persidangan, yakni pada agenda pengucapan putusan atau penetapan yang dilakukan secara elektronik. Melalui inovasi pengucapan putusan secara elektronik ini, salinan putusan resmi bisa didownload sendiri oleh para pihak atau masyarakat dari rumah maupun dari mana saja. Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap pengguna layanan e-Court untuk selalu mengingat dan menjaga kerahasiaan username serta password akun masing-masing. Tanpa mengetahui kredensial akses yang valid tersebut, para pihak tidak akan dapat menerima panggilan sah, mengikuti jalannya persidangan, maupun mengunduh salinan putusan. Penguasaan akun secara mandiri memastikan bahwa setiap perkembangan status perkara dapat dipantau secara transparan tanpa harus bergantung pada orang lain.
Pelaksanaan administrasi dan persidangan elektronik ini berpijak kuat pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022. Regulasi tersebut memberikan landasan hukum yang sah bagi institusi pengadilan untuk menyelenggarakan proses persidangan tanpa mengharuskan kehadiran fisik di ruang sidang. Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro, Sutikno, S.Ag., M.H., menegaskan bahwa inovasi digital ini adalah wajah dan solusi masa depan peradilan di Indonesia. "Kami selalu mendorong warga Bojonegoro untuk memaksimalkan e-Litigation agar proses hukum menjadi lebih transparan, terukur, dan tidak membebani secara finansial," ujar beliau. Beliau juga menambahkan bahwa jajaran kepaniteraan selalu siap memberikan edukasi bagi masyarakat yang masih mengalami kesulitan dalam mengelola akun elektronik mereka.
Bagi masyarakat pencari keadilan di Bojonegoro, pemanfaatan sistem peradilan elektronik ini jelas menghadirkan berbagai manfaat ekonomi yang sangat signifikan. Warga tidak perlu lagi meninggalkan mata pencaharian mereka seharian penuh atau mengeluarkan biaya transportasi mahal hanya untuk menghadiri satu agenda persidangan. Pengiriman dan penyimpanan dokumen secara online juga menjamin keamanan arsip perkara karena seluruh berkas tersimpan rapi secara digital. Pengadilan Agama Bojonegoro senantiasa berharap ekosistem peradilan digital ini dapat terus dipahami dan dimanfaatkan oleh masyarakat hingga ke pelosok desa. Dengan demikian, esensi dari asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan benar-benar dapat diwujudkan secara nyata. Snd
- Details
- Written by Super User
- Hits: 53
Judi online (judol) kian menjadi persoalan serius dalam rumah tangga di Bojonegoro. Data Pengadilan Agama (PA) Bojonegoro mencatat, perceraian yang berkaitan dengan aktivitas tersebut melonjak dari 64 kasus pada 2023 menjadi 198 kasus pada 2025. Kenaikan itu mencapai lebih dari tiga kali lipat dalam dua tahun. Sementara itu, per Agustus 2026 perkara perceraian akibat judol sudah terdapat sebanyak 138 perkara. Panitera PA Bojonegoro Sholikin Jamik mengatakan, fenomena tersebut terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. “Akibat judi online, tiap tahun terus meningkat,” paparnya.
Menurutnya, kemudahan akses menjadi salah satu hal yang membuat praktik haram tersebut semakin sulit dikendalikan, bahkan kecanduan. Kini seseorang tidak perlu datang ke tempat tertentu untuk berjudi. Cukup bermodal telepon seluler, aktivitas itu bisa dilakukan kapan saja dan secara sembunyi-sembunyi bagi mereka yang sudah jadi pecandu judol.
Kebiasaan tersebut terkadang baru diketahui pasangan setelah dampaknya mulai terasa. Uang kebutuhan sehari-hari bisa terkuras, sementara utang semakin menumpuk. Kondisi finansial yang jebol itu kemudian mudah memantik pertengkaran. “2023 cuma 64 kasus cerai karena judi, 2025 jadi 198 kasus, naik 3 kali lipat,” jelasnya. Persoalan finansial bukan satu-satunya dampak. Lanjutnya, ketika salah satu pasangan terus menghabiskan uang untuk berjudi, kepercayaan dalam hubungan juga dapat ikut terkikis. Perselisihan yang semula dipicu masalah keuangan bisa berkembang menjadi konflik berkepanjangan.
Kemudahan mendapatkan akses permainan juga membuat kebiasaan tersebut berbeda dengan perjudian konvensional. Aktivitas bisa dilakukan secara personal melalui ponsel sehingga lingkungan sekitar maupun pasangan lebih sulit mengetahui sejak awal. Di persidangan, persoalan tersebut dapat muncul bersamaan dengan faktor lain yang melatarbelakangi keretakan perkawinan. Masalah ekonomi dan perselisihan terus-menerus menjadi persoalan yang kemudian mengikuti konflik akibat kebiasaan berjudi.
"Judol, ekonomi hancur karena uang habis, mabuk atau madat untuk menghilangkan stres, emosi karena kalah hingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), meninggalkan satu pihak karena kabur akibat ditagih hutang, dan berujung cerai," bebernya. Dia menambahkan, angka 138 kasus judol di 2026 ini hanya yang jujur mengaku judol. Di luar itu, sangat dimungkinkan masih ada lagi. "Solusinya, terbuka soal keuangan. Mengisi hati dengan zikir, bukan dengan slot. Serta segera menutup pintu jika sudah terlanjur (terjerumus dalam judol). Uninstall, ganti nomor rekening," pungkasnya.
- Details
- Written by Super User
- Hits: 63
Bojonegoro, 5 November 2026 M - 25 Jumadilawal 1448 H
Tim pelaporan perkara Pengadilan Agama (PA) Bojonegoro mencatat adanya peningkatan permohonan penyesuaian identitas pada Kutipan Buku Nikah dan Akta Cerai yang diajukan oleh masyarakat pada bulan Oktober 2026. Permohonan ini muncul akibat ditemukannya ketidaksesuaian data, seperti perbedaan penulisan nama, tempat dan tanggal lahir, maupun nama orang tua antara dokumen dari peradilan dengan dokumen kependudukan. Perbedaan kecil ini ternyata menimbulkan kendala besar bagi masyarakat saat mengurus administrasi kependudukan, kepegawaian, hingga keperluan ibadah haji dan umroh, sehingga layanan ini menjadi salah satu yang paling dicari di loket PTSP PA Bojonegoro.
Mayoritas ketidaksesuaian data tersebut disebabkan oleh kesalahan penulisan saat pencatatan nikah, serta adanya penyesuaian ejaan bahasa Indonesia. Pemohon umumnya mendapati perbedaan identitas antara Buku Nikah atau Akta Cerai dengan KTP, Kartu Keluarga, ijazah, atau dokumen kependudukan lainnya yang diterbitkan instansi lain. Akibatnya, masyarakat harus mengurus persamaan dokumen secara lintas instansi antara PA Bojonegoro, Kantor Urusan Agama (KUA), dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) seiring dengan tuntutan tertib administrasi dan satu data kependudukan.
Merespons perkembangan dan tingginya kebutuhan masyarakat tersebut, Mahkamah Agung RI meluncurkan pembaruan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Oktober 2026 dengan klasifikasi perkara yang lebih spesifik. Saat ini telah tersedia dua klasifikasi baru, yakni "Perbaikan Identitas di Putusan dan Akta Cerai" serta "Perubahan Nama dalam Buku Nikah", yang sebelumnya hanya dikelompokkan ke dalam "Perkara Lain-Lain". Klasifikasi baru ini menjadikan pencatatan perkara lebih akurat, transparan, mudah ditelusuri, dan sangat membantu PA Bojonegoro dalam penyusunan laporan bulanan ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.
Pemberlakuan klasifikasi khusus ini langsung memperlihatkan tren data yang signifikan di SIPP pada bulan Oktober 2026. Untuk klasifikasi Perubahan Identitas Buku Nikah, terdapat 12 perkara masuk dan 4 perkara telah diputus, sedangkan untuk Perbaikan Identitas di Putusan dan Akta Cerai terdapat 2 perkara masuk dan 2 perkara putus pada bulan yang sama. Angka ini belum termasuk tingginya akumulasi perkara serupa dari bulan Januari hingga September 2026 yang masih tercatat dalam klasifikasi lama, membuktikan bahwa urgensi masyarakat terhadap layanan ini memang sudah tinggi sejak lama.
Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro, Sutikno,S.Ag, M.H, sangat mengapresiasi pembaruan SIPP tersebut dan menegaskan bahwa urusan perubahan identitas ini erat kaitannya dengan kepastian hukum dan masa depan masyarakat. Beliau mengingatkan bahwa kesalahan satu huruf saja di dokumen bisa menghambat pengurusan hak waris, dana pensiun, hingga pendaftaran sekolah anak. Sebagai wujud komitmen dalam Zona Integritas, PA Bojonegoro terus berupaya memberikan layanan yang cepat, mudah, dan terintegrasi dengan Dispendukcapil maupun KUA, sekaligus mengimbau masyarakat agar segera memeriksa dokumen kependudukannya dan mengajukan permohonan ke PA Bojonegoro jika menemukan perbedaan identitas. Tessa - Snd
- Details
- Written by Super User
- Hits: 79
Drs.H. Sholikin Jamik,SH.MH.
(Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro, kelas 1A)
Pembahasan mengenai anak, hak dan kewajibannya serta hubungannya dengan orang tuanya menurut hukum islam, UUP dan KHI telah dijelaskan sebelumnya. Dalam paparan berikut akan dikupas mengenai kedudukan anak dari hasil perkawinan siri dalam hubungannya dengan hukum Negara (UUP dan KHI).
Sebelum Adanya Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010
Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan siri dianggap sebagai anak luar kawin (dianggap tidak sah) oleh Negara sehingga akibat hukuimnya anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya sedang hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada (pasal 42 dan 43 UUP dan pasal 100 KHI), Bunyi dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 mengatur kedudukan anak luar kawin dalam pasal 43, yaitu :
1. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya;
2. Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam peraturan Peraturan Pemerintah.
Akibat hukum yang lain dari nikah siri terhadap anak adalah anak tidak dapat mengurus akta kelahiran. hal itu bisa dilihat dari permohonan akta kelahiran yang diajukan kepada kantor catatan sipil. Bila tidak dapat menunjukan akta nikah orangtua si anak tersebut, maka didalam akta kelahiran anak itu statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, tidak tertulis nama ayah kandungnya dan hanya tertulis ibu kandungnya saja. Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak tercatatnya nama si ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya.
Ketidak jelasan status si anak di muka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya.
Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah, biaya pendidikan, ataupun warisan dari ayahnya.
Anak yang lahir diluar perkawinan atau sebagai akibat hubungan suami istri yang tidak sah, hanya mempunyai hubungan nasab, hak dan kewajiban nafkah serta hak dan hubungan kewarisan dengan ibunya serta keluarga ibunya saja, tidak dengan ayah/bapak alami (genetiknya), kecuali ayahnya tetap mau bertanggung jawab dan tetap mendasarkan hak dan kewajibannya menurut hukum islam. Perkawinan siri tidak dapat mengingkari adanya hubungan darah dan keturunan antara ayah biologis dan si anak itu sendiri. Begitu juga ayah/bapak alami (genetik) tidak sah menjadi wali untuk menikahkan anak alami (genetiknya), jika anak tersebut kebetulan anak perempuan. Jika anak yang lahir di luar pernikahan tersebut berjenis kelamin perempuan dan hendak melangsungkan pernikahan maka wali nikah yang bersangkutan adalah wali hakim, karena termasuk kelompok yang tidak mempunyai wali.
Hasil penelitian AcNielson menunjukkan bahwa responden di seluruh area yang diteliti memiliki keyakinan yang sama tentang konsekwensi kawin siri yaitu; istri dan anak kapan saja bisa ditinggalkan suami; istri tak dapat menuntut tunjangan financial untuk membesarkan anak dari mantan suami; istri sering akhirnya memikul seluruh tanggung jawab membesarkan anak; anak tak punya hak waris atas harta benda peninggalan ayahnya; anak tak punya status yang jelas tentang ayahnya, sehingga sulit ketika membuat akta kelahiran anak. (Hasil penelitian di beberapa daerah jawa trengah dan jawa barat oleh AcNeilson, 2006)
Menurut Rifka Kurnia, dampak hukum yang timbul dari sebuah pernikahan siri akan terjadi kalau ada perceraian, sering dijumpai hak-hak anak-anak dikeluarga yang melakukan nikah siri terabaikan. Karena pria yang melakukan nikah siri tidak mau bertanggung jawab atas biaya pendidikan dan kebutuhan sianak. Anak-anak yang lahir dari pernikahan siri biasanya juga kesulitan dalam mendapat Akte kelahiran, sebab orang tuanya tidak mempunyai akta nikah. Dan yang paling pokok, nikah siri tidak dapat disahkan oleh Negara kecuali jika akan dilakukan penetapan atau pengesahan (Itsbat nikah).
Harus diakui tidak semua anak lahir dari perkawinan yang sah, bahkan ada kelompok anak yang lahir sebagai akibat dari perbuatan zina. Anak-anak yang tidak beruntung ini kedudukan hukunya yang berkaitan dengan hak-hak keperdataan mereka tentu saja amat tidak menguntungkan, padahal kehadiran mereka didunia ini atas kesalahan dan doda-dosa orang yang membangkitkan mereka. Anak-anak yang disebut anak luar nikah ini, diasumsikan relatif banyak terdapat di Indonesia dan sebagian besar dari mereka berasal dari orang-orang yang beragama islam termasuk anak-anak yang dilahirkan dari perkawian siri.
Salah satu masalah yang paling krusial dalam perkawinan siri adalah bilamana rumah tangga yang dilakoni suami isteri itu telah melahirkan keturunan (anak). Dampak negatifnya berujung pada si anak. Paling tidak anak-anak kurang mendapat perlakuan yang semestinya dibanding dengan anak-anak dari keluarga yang resmi. Secara syariat islam, hubungan anak dengan ayah dan ibunya tidak masalah tetapi bila dihadapkan dengan hukum Negara hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya tidak diakui.
Derita sianak semakin bertambah bila ayah dan keluarga ayahnya tidak mengakui dan hanya diakui oleh ibu dan keluarga ibunya sehingga fasilitas pendukung hidupnya terputus. Apalagi bila ibunya telah ditinggalkan atau dicerai ayahnya, semua hak ibu dan anaknya tidak didapat kecuali ada kesadaran dari ayahnya untuk menjalankan ketentuan agama.
Setelah Adanya Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010
Sebagaimana pada penjelasan sebelumnya, bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat (1).
Namun, Pasal ini dimaknai berbeda setelah adanya Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 yang dikeluarkan pada tanggal 17 Februari 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;
2. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”;
Putusan diatas, didasarkan pada pertimbangan bahwa pokok permasalahan hukum mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan adalah mengenai makna hukum (legal meaning) frasa “yang dilahirkan di luar perkawinan”. Untuk memperoleh jawaban dalam perspektif yang lebih luas perlu dijawab pula permasalahan terkait, yaitu permasalahan tentang sahnya anak.
Secara alamiah, tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara ovum dan spermatozoa baik melalui hubungan seksual (coitus) maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Adalah tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya. Lebih-lebih manakala berdasarkan perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tertentu.
Akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan, yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki, adalah hubungan hukum yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban secara bertimbal balik, yang subjek hukumnya meliputi anak, ibu, dan bapak.
Berdasarkan uraian di atas, hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma di tengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan.
Oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”, dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) yakni inkonstitusional sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.
Kedudukan Anak Nikah Siri Dalam Hukum Islam
Seorang anak yang sah ialah, anak yang dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya. Dan sahnya seorang anak didalam islam adalah menentukan apakah ada atau tidak hubungan kebapakan (nasab) dengan seorang laki-laki.
Dalam hal hubungan nasab dengan bapaknya tidak ditentukan oleh kehendak atau kerelaan manusia, namun ditentukan oleh perkawinan yang syarat dan rukunya terpenuhi.
Sama halnya dengan perkawinan siri, perkawinan ini dikatakan sah karena syarat dan rukunnya terpenuhi. Sehingga anak yang dilahirkan dari perkawinan ini juga dianggap sah dan berhak mendapatkan pengakuan dari ayah dan keluarga ayahnya serta mendapatkan hak waris dari orang tuanya.
Anak sebagai amanah Allah, maka orang tuanya mempunyai tanggung jawab untuk mengasuh, mendidik dan memenuhi keperluannya sampai dewasa.
Kesimpulan
Berdasarkan dari pembahasan di atas dengan judul Akibat Hukum Nikah Siri Di Tinjau dari UNdang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan Perspektif Hukum Islam, penulis dapat mengambil suatu kesimpulan sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan itu dikatakan sah jika di catatkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2), oleh karena itu nikah siri di anggap tidak sah karena tidak memenuhi unsure pasal tersebut.
2. Sedangkan menurut Hukum Islam Nikah siri itu dikatakan sah jika telah memenuhi syarat sahnya perkawinan dan dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannyan, hal ini berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam. Atau dengan kata lain perkawinan sah menurut hukum islam apabila memenuhi syarat dan rukun nikah.
3. Sebelum adanya putusan MK No 46/PUU-VIII/2010, anak dari hasil nikah siri hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluwarga ibunya. Sedangkan setelah adanya putusan MK No 46/PUU-VIII/2010, anak dari hasil nikah siri tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluawarga ibunya, akan tetapi dapat pula memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya jika mendapat pengakuan dari ayah biologisnya atau dapat di buktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Sumber: https://suarabojonegoro.com/akibat-hukum-nikah-siri-terhadap-kedudukan-anak/
- Details
- Written by Super User
- Hits: 53
Pendapatan rutin setiap bulan tidak menjamin keutuhan rumah tangga. Buktinya, mulai Januari hingga Juli 2026, tercatat 21 aparatur sipil negara (ASN) cerai. Perselingkuhan menjadi salah satu pemicu utama perceraian. Dari 21 perkara perceraian ASN yang tercatat di Pengadilan Agama (PA) Bojonegoro sepanjang Januari hingga Juli 2026, sebanyak 19 perkara masuk kategori perselisihan terus-menerus.
Di dalamnya, terdapat perkara yang dipicu indikasi perselingkuhan atau memiliki wanita idaman lain (WIL) maupun pria idaman lain (PIL). Panitera PA Bojonegoro, Sholikin Jamik mengatakan, dari total 21 perkara perceraian ASN di Bojonegoro. Ada 11 perkara yang sudah diputus. Sisanya, 10 perkara masih dalam proses, belum diputus.
Dari jumlah perkara tersebut, didominasi oleh cerai gugat sebanyak 15 perkara. Sedangkan, untuk cerai talak hanya sekitar 6 perkara. “Faktor penyebab terjadinya perceraian ASN di Bojonegoro, didominasi oleh perselisihan terus menerus sebanyak 19 perkara. Kemudian, karena terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) satu perkara dan judi satu perkara,” bebernya.
Penyebab terjadinya perselisihan terus menerus, menurut Sholikin, terdapat beberapa faktor. Di antaranya, karena pemberian nafkah dirasa kurang, tidak memberi nafkah sama sekali, adanya campur tangan pihak ketiga atau mertua, perilaku konsumtif seperti istri yang suka belanja online tanpa memperhatikan kebutuhan sehari-hari atau belanja berdasar keinginan. Selain itu, karena mempunyai utang tanpa sepengetahuan pasangan. Dan, berselingkuh. “Penyebabnya di poin berselingkuh, dimana ada indikasi memiliki WIL atau PIL,” terangnya.
- Details
- Written by Super User
- Hits: 45
Jumlah perkara dispensasi kawin (diska) di Bojonegoro menunjukkan tren penurunan dalam tiga tahun terakhir. Data Pengadilan Agama (PA) Bojonegoro mencatat, hingga Agustus 2026 terdapat 192 perkara diska. Jumlah tersebut turun dibandingkan periode yang sama pada 2025 sebanyak 248 perkara dan 265 perkara pada 2024.
Pada tahun ini, Kecamatan Dander dan Kedungadem menjadi wilayah dengan pengajuan diska terbanyak, masing-masing 18 perkara. Disusul Kecamatan Gondang dan Malo, masing-masing 14 perkara. Dari sisi pendidikan, pemohon dengan latar belakang pendidikan SLTP atau SMP/sederajat masih mendominasi.
Tercatat sebanyak 89 perkara berasal dari kelompok tersebut. Sementara itu, faktor terbanyak yang menjadi alasan pengajuan diska adalah untuk menghindari zina, yakni 83 perkara. Panitera PA Bojonegoro Sholikin Jamik menegaskan, tidak seluruh perkara diska yang diajukan berujung pada diterimanya permohonan.
Hingga Agustus 2026, terdapat dua perkara yang dinyatakan tidak diterima. Biasanya, hal tersebut disebabkan persoalan formil atau perkara tidak masuk ke pokok perkara. “Ada dua perkara diska tidak diterima sampai Agustus 2026 ini. Sebelumnya, ditolak satu perkara diska di 2024 dan dua perkara diska di 2025,” katanya.
Menurut Sholikin, persoalan diska tidak semata-mata dapat dilihat dari jumlah perkara yang diterima, ditolak, maupun tidak diterima. Sebab, diska merupakan akibat dari persoalan yang lebih besar, bukan menjadi akar masalah. Dia menyoroti rendahnya tingkat pendidikan pemohon. Sekitar 66 persen pemohon diska pada 2026 memiliki tingkat pendidikan SMP ke bawah. “Sejalan dengan rendahnya akses pendidikan sebagai salah satu pemicu utama,” ujarnya.
Selain pendidikan, terdapat sejumlah faktor lain yang turut mendorong pengajuan diska. Di antaranya, rendahnya pemahaman mengenai kesehatan reproduksi. Pernikahan dini berisiko terhadap kesehatan ibu dan bayi, termasuk meningkatkan risiko kematian.
Faktor lainnya meliputi budaya, kesetaraan gender, serta kondisi geografis. Wilayah terpencil, misalnya, dapat membuat akses jalan maupun informasi menjadi lebih sulit. Pengaruh media sosial (medsos) juga turut menjadi perhatian karena dapat membuat anak mengalami kematangan biologis lebih cepat, tetapi tidak selalu diikuti kedewasaan ekonomi dan psikologis. Sholikin menyebut Kecamatan Dander dan Kedungadem secara konsisten menjadi wilayah dengan pengajuan diska terbanyak. Di sisi lain, kedua kecamatan tersebut juga tercatat sebagai wilayah dengan tingkat kemiskinan yang relatif tinggi. “Solusinya, kemakmuran harus merata, tingkat pendidikan maju, layanan kesehatan bisa diakses dengan mudah dan murah, serta tidak ada wilayah yang terisolasi,” tandasnya.
- Details
- Written by Super User
- Hits: 71
Bojonegoro, 6 November 2026 M - 29 Jumadilawal 1448 H
Pagi ini, jalanan kota Bojonegoro seolah disulap menjadi lorong waktu yang romantis berkat rimbunnya bunga tabebuya yang sedang bermekaran. Kelopak-kelopak bunga berwarna-warni yang berguguran tertiup angin sukses memberikan perasaan syahdu bagi setiap pasang mata yang memandangnya. Bagi masyarakat umum, fenomena alam tahunan ini menghadirkan nuansa manis yang sejenak melunturkan penatnya rutinitas harian di tengah kota. Sementara itu, bagi para pegawai dan pelajar, pemandangan indah di sepanjang jalan raya ini seakan menyuntikkan energi positif serta semangat baru untuk terus berkarya. Suasana kota yang mendadak menyerupai musim semi di negeri sakura ini benar-benar membawa ketenangan tersendiri bagi seluruh warga Bojonegoro.
Keindahan dan pesona syahdu bunga tabebuya ini nyatanya juga menjalar dengan lembut hingga ke pelataran Pengadilan Agama (PA) Bojonegoro. Bagi masyarakat yang datang untuk mendaftar perkara maupun mengikuti persidangan, guguran bunga ini seolah menjadi terapi alami yang menenangkan hati dan meredakan ketegangan batin mereka. Di tengah pelukan suasana romantis tersebut, institusi peradilan ini pada hari ini tetap menjalankan tugas mulianya dengan menyidangkan total 53 perkara reguler tanpa jadwal sidang keliling. Dari puluhan jadwal tersebut, denyut aktivitas didominasi oleh persidangan tatap muka di Ruangan 1 yang menampung 34 perkara atau sekitar 64 persen dari total beban sidang. Sementara itu, guna menyesuaikan dengan kemudahan teknologi masa kini, 19 perkara sisanya diselesaikan secara virtual melalui fasilitas Ruangan Elektronik atau E-Litigation.
Menyusuri lebih dalam jalannya persidangan di hari yang puitis ini, fokus penyelesaian perkara yang ditangani ternyata sangat bervariasi. Tahap awal penyelesaian masalah tampak mendominasi jadwal pengadilan dengan agenda "Sidang Pertama" yang tercatat diselenggarakan untuk 14 perkara berbeda. Agenda terbanyak kedua adalah upaya penyelesaian internal melalui "Musyawarah Majelis" yang mencapai 13 perkara demi merumuskan keputusan yang seadil-adilnya. Selain itu, terdapat proses "Pemanggilan Ulang" untuk tergugat maupun termohon sebanyak 7 perkara, serta agenda "Laporan Hasil Mediasi" dan "Sidang Ikrar Talak" yang masing-masing berjumlah 4 perkara. Selebihnya, penyelesaian 11 perkara lain diisi dengan agenda lanjutan yang beragam, mulai dari tahap pembuktian, replik, duplik, pembacaan putusan, hingga hangatnya upaya perdamaian.
Roda keadilan yang terus berputar hari ini dapat berjalan lancar berkat dedikasi luar biasa dari para hakim di balik meja persidangan. Hakim Abd. Gani menjadi sosok yang menanggung beban kerja tertinggi dengan memimpin atau tergabung sebagai anggota majelis dalam penyelesaian 37 perkara sekaligus. Menyusul tingkat kesibukan yang sangat padat tersebut, Hakim Gembong Edy Sujarno juga menunjukkan komitmen kuatnya melalui keterlibatan dalam penanganan 22 perkara hari ini. Kinerja optimal dari para pimpinan sidang beserta jajaran aparatur lainnya ini justru didukung dan diwarnai oleh nuansa menyejukkan dari mekarnya tabebuya. Sinergi antara keindahan alam yang romantis dan tingginya profesionalisme hukum ini pada akhirnya menciptakan ritme kerja yang harmonis di lingkungan pengadilan.
Menanggapi harmonisasi antara alam dan ritme kerja ini, Ketua PA Bojonegoro menyampaikan apresiasinya yang mendalam terhadap kelancaran sidang hari ini. "Mekarnya bunga tabebuya yang syahdu ini sangat sejalan dengan harapan kami untuk senantiasa memberikan pelayanan hukum yang sejuk, ramah, dan mendamaikan bagi masyarakat," ungkap beliau. Beliau juga menambahkan bahwa keindahan lingkungan di sekitar kantor turut berkontribusi menjaga kondisi psikologis para pihak yang sedang berperkara agar lebih tenang dan damai. Keberhasilan penyelesaian 53 perkara secara efektif pada hari ini menjadi bukti nyata bahwa suasana kota yang romantis mampu beriringan selaras dengan tingginya produktivitas aparatur peradilan. Harapannya, pesona alam Bojonegoro yang sedang bersemi ini akan terus menjadi pendorong bagi hadirnya penegakan hukum yang humanis di masa mendatang
- Details
- Written by Super User
- Hits: 57
Jarak dan persoalan ekonomi menjadi tantangan tersendiri bagi pasangan suami istri yang salah satunya bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Berdasar data Pengadilan Agama (PA) Bojonegoro, tercatat 52 perkara perceraian melibatkan pasangan TKI hingga Oktober 2026. Dari data total terdapat 2.594 pasangan di Bojonegoro bercerai hingga Oktober 2026. Cerai gugat mendominasi angka tersebut. Diantaranya, 1.997 istri menggugat cerai suami dan hanya sekitar 597 suami yang menalak istri.
Sementara itu, perselisihan terus menerus masih menjadi faktor dominan retaknya rumah tangga di Bojonegoro, yakni 1.428 perkara. Tertinggi kedua karena meninggalkan satu pihak sekitar 167 perkara dan 166 perkara perceraian terjadi karena judi. Panitera PA Bojonegoro, Sholikin Jamik menyampaikan, penyebab perceraian pasangan TKI tidak tunggal. Namun, perselisihan dan pertengkaran terus-menerus menjadi alasan yang paling banyak tercatat dalam berkas perkara.
Menurutnya, ada sejumlah persoalan yang melatarbelakangi konflik tersebut. Mulai dari komunikasi yang renggang akibat hubungan jarak jauh, persoalan pengelolaan uang kiriman, hingga hadirnya pihak ketiga, dan judi online. "Meninggalkan salah satu pihak, ini paling khas TKI. Jarak jauh bertahun-tahun, komunikasi menjadi renggang. Suami di Bojonegoro merasa ditinggal, istri di luar negeri merasa tidak dihargai. Lama-lama tidak ada kepercayaan," terangnya. Persoalan ekonomi, lanjutnya, juga kerap menjadi pemicu. Ironisnya, keberangkatan ke luar negeri yang semula bertujuan memperbaiki kondisi ekonomi keluarga justru dapat memunculkan konflik baru. Terutama ketika penggunaan uang kiriman tidak transparan atau salah satu pihak hanya mengandalkan penghasilan pasangannya.
Selain itu, perselingkuhan melalui telepon seluler dan keterlibatan suami dalam judi online juga ditemukan dalam persidangan. Kondisi tersebut membuat sebagian istri yang bekerja di luar negeri akhirnya mengajukan gugatan cerai. Sholikin sapaannya menyampaikan, dari sisi jenis perkara, cerai gugat masih mendominasi perceraian pasangan TKI. Artinya, lebih banyak perkara diajukan oleh istri, baik yang bekerja di luar negeri maupun yang ditinggal suaminya menjadi TKI. "Ada dua pola yang sering kami temui. Istri di luar negeri menggugat cerai suami di Bojonegoro. Kedua, suami di Bojonegoro mengajukan cerai talak ke istri TKI karena merasa ditinggal tanpa kabar dan nafkah batin, tapi jumlahnya lebih kecil," jelasnya.
Dalam proses persidangan, jelasnya, salah satu pihak umumnya masih berada di luar negeri. Kondisi itu tidak menghalangi proses perceraian. Pihak yang berada di luar negeri dapat memberikan kuasa khusus kepada keluarga atau kuasa hukum untuk mewakilinya. Jika pihak tergugat tidak hadir meski telah dipanggil secara patut, perkara juga dapat diputus tanpa kehadiran tergugat atau verstek. "Jangan menunggu sampai putus verstek. Kalau masih ada niat memperbaiki, datanglah di mediasi. Mediasi itu wajib. Tapi kalau sudah tidak ada harapan rukun, pengadilan tidak bisa memaksakan orang untuk tetap serumah," pesannya. Menurut Sholikin, yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah adalah pencegahan. Sebelum berangkat, suami istri harus ada perjanjian jelas soal nafkah, komunikasi, dan pengelolaan uang. "Karena banyak perceraian TKI itu sebenarnya sudah retak di bandara, bukan sejak di ruang sidang," pungkasnya.
- Details
- Written by Super User
- Hits: 54
Sebanyak 28 pasangan suami istri (pasutri) di Bojonegoro memiliki anak sebelum nikah resmi berdasarkan hukum negara. Alasannya, nikah siri, atau nikah dengan hukum agama, tidak mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA). Kondisi ini tentu menjadi kendala dalam administrasi kependudukan, karena tidak tercatat dalam akta kelahiran anak, sebelum mengurus di pengadilan agama (PA).
Berdasar data PA Bojonegoro, perkara asal usul anak meningkat signifikan tahun ini. Total terdapat sebanyak 28 perkara asal usul anak yang diterima PA. Meningkat dibanding periode sama di 2025, sebanyak13 perkara.
Panitera PA Bojonegoro, Sholikin Jamik menjelaskan, perkara asal usul anak merupakan permohonan yang diajukan untuk memberikan kepastian hukum terhadap status anak yang lahir dari pernikahan siri. Menurutnya, kasus tersebut umumnya terjadi ketika pasangan menikah secara hukum agama, tetapi baru mencatatkan pernikahannya beberapa tahun kemudian. Misalnya, pasangan menikah siri pada Januari 2010, kemudian memiliki anak pada Januari 2011. Maka, anak tersebut lahir pada pernikahan yang tidak dicatatkan.
Kemudian, pernikahan baru dicatatkan di KUA pada 2015. Artinya, antara pencatatan pernikahan dengan lahirnya anak. Lebih dulu anaknya lahir. "Akibatnya, anak lahir lebih dulu daripada tanggal pencatatan pernikahan. Agar akta kelahirannya mencantumkan nama ayah dan ibu sebagai orang tua. Maka, harus mendapatkan penetapan asal usul anak dari PA," ujarnya.
Sholikin menjelaskan, tanpa adanya penetapan tersebut, anak secara administrasi kependudukan hanya diakui sebagai anak dari ibunya saja. "Kalau tidak mengajukan asal usul anak. Maka, anak itu dianggap oleh undang-undang sebagai anaknya Ibu. Bukan atas nama Bapak dan Ibu," terangnya. Dia menilai, meningkatnya perkara asal usul anak karena praktik pernikahan siri di Bojonegoro masih cukup banyak terjadi. Kemudian kesadaran masyarakat untuk memberikan kepastian hukum bagi anak juga semakin meningkat.
Menurutnya, pasangan yang dahulu menikah siri kini mulai mengurus legalitas status anak agar tidak menghadapi persoalan administrasi pada masa mendatang, mulai dari penerbitan akta kelahiran hingga berbagai keperluan hukum lainnya. "Catatannya, bahwa nikah siri di Bojonegoro banyak. Sehingga, lahir anak yang tidak tercatatkan. Agar sah di mata hukum, harus mengajukan asal-usul anak," pungkasnya.
- Details
- Written by Super User
- Hits: 55
BOJONEGORO – Keputusan bekerja ke luar negeri untuk memperbaiki ekonomi keluarga tidak selalu berakhir dengan kesejahteraan rumah tangga. Di Kabupaten Bojonegoro, hubungan jarak jauh, persoalan pengelolaan uang, hingga perselingkuhan dan judi online turut memicu keretakan rumah tangga tenaga kerja Indonesia (TKI).
Panitera Pengadilan Agama (PA) Bojonegoro, Solikin Jamik, menjelaskan penyebab perceraian pasangan TKI tidak berdiri sendiri. Dalam perkara yang masuk ke pengadilan, alasan yang paling sering muncul adalah perselisihan dan pertengkaran terus-menerus.
Alasan tersebut merujuk Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI).
Namun, menurut Solikin, perselisihan tersebut memiliki sejumlah akar persoalan. Salah satunya adalah perpisahan jarak jauh selama bertahun-tahun.
Jarak Jauh Mengikis Kepercayaan
Solikin menyebut kebiasaan meninggalkan pasangan menjadi salah satu persoalan khas rumah tangga TKI. Jarak yang jauh membuat pasangan menjalani kehidupan rumah tangga tanpa kehadiran secara langsung.
Komunikasi yang semula intens perlahan merenggang. Suami yang tinggal di Bojonegoro merasa ditinggalkan. Sementara itu, istri yang bekerja di luar negeri merasa jerih payahnya kurang dihargai.
Kondisi tersebut perlahan mengikis kepercayaan di antara pasangan.
“Jadi, TKI bercerai bukan karena jaraknya, tapi karena jarak itu tidak dirawat dengan kejujuran komunikasi dan pengelolaan ekonomi,” jelas Solikin.
Kiriman Uang Justru Memicu Konflik
Selain komunikasi, persoalan ekonomi juga memicu perselisihan. Ironisnya, faktor ekonomi pula yang sering mendorong seseorang bekerja ke luar negeri.
Menurut Solikin, konflik muncul ketika pasangan tidak mengelola uang kiriman secara transparan. Misalnya, suami di rumah tidak bekerja dan hanya mengandalkan kiriman istri.
Sebaliknya, istri yang bekerja di luar negeri juga bisa merasa penghasilannya habis tanpa kejelasan penggunaan.
Data PA Bojonegoro mencatat 1.105 perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sepanjang 2026. Jumlah tersebut meningkat tajam dibandingkan 2025 yang mencapai 506 perkara.
Perselingkuhan dan Judi Online Memperburuk Konflik
Persoalan lain yang muncul dalam persidangan adalah kehadiran pihak ketiga dan judi online.
Solikin menyebut perselingkuhan melalui telepon seluler kerap menjadi bagian dari konflik rumah tangga. Selain itu, ada suami yang tinggal di Bojonegoro terjerat judi online dan pinjaman online (pinjol) menggunakan uang kiriman istrinya.
Kondisi tersebut membuat sebagian istri yang bekerja sebagai TKI akhirnya memilih mengajukan gugatan cerai.
Cerai Gugat Mendominasi
Dari sisi jenis perkara, perceraian di Bojonegoro lebih banyak berupa cerai gugat dibandingkan cerai talak. Pola ini terlihat konsisten dalam tiga tahun terakhir.
Berikut perbandingan perkara cerai gugat dan cerai talak di PA Bojonegoro:
| Tahun | Cerai Gugat | Persentase | Cerai Talak | Persentase |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.989 | 70,4% | 835 | 29,6% |
| 2024 | 2.102 | 74,7% | 711 | 25,3% |
| 2025 | 2.086 | 75,2% | 688 | 24,8% |
Pada 2025, cerai gugat mencapai 2.086 perkara atau 75,2% dari seluruh perkara perceraian. Sementara itu, cerai talak tercatat sebanyak 688 perkara atau 24,8%.
Menurut Solikin, kecenderungan tersebut juga terlihat dalam perkara perceraian yang melibatkan TKI. Cerai gugat lebih banyak daripada cerai talak.
Ada dua pola yang sering ditemui. Pertama, istri yang bekerja di luar negeri mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya di Bojonegoro.
Istri bisa pulang saat cuti untuk mengurus gugatan. Pilihan lainnya, ia memberikan kuasa kepada pengacara atau keluarga untuk mewakilinya.
Kedua, suami yang tinggal di Bojonegoro mengajukan cerai talak terhadap istrinya yang bekerja di luar negeri. Biasanya, suami merasa ditinggalkan bertahun-tahun tanpa komunikasi dan nafkah batin.
Namun, menurut Solikin, jumlah perkara dengan pola kedua lebih sedikit.
Perkara Tetap Berjalan Meski Pasangan di Luar Negeri
Keberadaan salah satu pihak di luar negeri tidak otomatis menghalangi proses perceraian di pengadilan.
Solikin menjelaskan, sebagian besar perkara perceraian TKI tetap berjalan ketika salah satu pihak masih berada di negara tempatnya bekerja. Negara tujuan yang sering disebut antara lain Hong Kong, Taiwan, Malaysia, Singapura, dan Arab Saudi.
Pengadilan memiliki beberapa mekanisme untuk menangani perkara tersebut.
Pertama, pihak yang berada di luar negeri dapat memberikan surat kuasa khusus kepada pengacara atau keluarga. Untuk keperluan tertentu, pihak terkait perlu melegalisasi surat kuasa tersebut melalui KBRI atau KJRI.
Kedua, pengadilan dapat menyampaikan panggilan kepada pihak yang berada di luar negeri melalui jalur diplomatik. Mekanisme ini melibatkan Kementerian Luar Negeri jika alamat pihak yang dipanggil jelas.
Namun, proses pemanggilan melalui jalur tersebut membutuhkan waktu lebih lama.
Ketiga, pengadilan dapat menjatuhkan putusan verstek jika tergugat tidak hadir setelah menerima panggilan secara patut dan tidak memiliki alasan sah atas ketidakhadirannya.
Solikin menyebut putusan verstek cukup sering muncul dalam perkara perceraian TKI. Melalui mekanisme ini, majelis hakim dapat memeriksa dan memutus perkara tanpa kehadiran tergugat sesuai ketentuan hukum acara.
Pencegahan Perlu Dimulai Sebelum Berangkat
Solikin mengingatkan keluarga calon TKI agar membangun kesepakatan sebelum salah satu pasangan berangkat bekerja ke luar negeri.
Kesepakatan tersebut perlu mengatur nafkah, pola komunikasi, dan pengelolaan penghasilan selama pasangan menjalani hubungan jarak jauh.
Menurutnya, keluarga perlu membicarakan persoalan tersebut sejak awal. Langkah ini penting agar perbedaan harapan tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan.
Ia juga mengingatkan pasangan yang masih ingin mempertahankan rumah tangga agar memanfaatkan proses mediasi di pengadilan.
“Jangan menunggu sampai putus verstek. Kalau masih ada niat memperbaiki, datanglah di mediasi. Mediasi itu wajib. Tapi kalau sudah tidak ada harapan rukun, pengadilan tidak bisa memaksakan orang untuk tetap serumah,” ujarnya.
Solikin menilai pemerintah daerah juga perlu memperkuat upaya pencegahan. Edukasi kepada calon pekerja migran dan keluarganya menjadi salah satu langkah penting.
Sebab, persoalan rumah tangga pekerja migran tidak selalu bermula ketika perkara masuk pengadilan.
“Banyak perceraian TKI itu sebenarnya sudah retak sejak di bandara, bukan sejak di ruang sidang,” pungkasnya
- Details
- Written by Super User
- Hits: 43
Bekerja ke luar negeri dengan harapan meningkatkan kesejahteraan keluarga ternyata tidak selalu berujung bahagia. Di Kabupaten Bojonegoro, jarak yang memisahkan pasangan suami istri karena salah satunya menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) justru menjadi salah satu faktor yang memicu keretakan rumah tangga.
Pengadilan Agama (PA) Bojonegoro mencatat sebanyak 52 perkara perceraian yang diajukan oleh pasangan keluarga TKI. Persoalan yang melatarbelakangi perceraian tersebut tidak hanya karena hubungan jarak jauh, tetapi juga dipengaruhi persoalan ekonomi, hilangnya kepercayaan, perselingkuhan hingga judi online. Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro, Drs. H. Sholikin, SH., MH., menjelaskan bahwa secara hukum, mayoritas perkara perceraian tersebut tercatat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI). “Kalau kita baca data perkara TKI di PA Bojonegoro, penyebabnya tidak tunggal, tetapi berlapis. Di permukaan, yang tercatat dalam berkas hampir selalu perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Namun, kalau kita dalami di ruang sidang, ada beberapa akar persoalan,” jelas Sholikin Jamik.
Menurutnya, terdapat tiga faktor utama yang kerap menjadi pemicu keretakan rumah tangga keluarga TKI. Pertama, persoalan ditinggalkan salah satu pihak dalam waktu lama. Hubungan jarak jauh selama bertahun-tahun membuat komunikasi pasangan semakin renggang. Suami yang berada di Bojonegoro merasa ditinggalkan, sementara istri yang bekerja di luar negeri merasa jerih payahnya kurang dihargai. Kondisi tersebut perlahan mengikis kepercayaan di antara pasangan.
Kedua, persoalan ekonomi. Ironisnya, keberangkatan menjadi TKI pada awalnya bertujuan memperbaiki kondisi ekonomi keluarga. Namun, persoalan muncul ketika pengiriman uang tidak transparan, penggunaan uang kiriman tidak jelas, atau salah satu pihak hanya mengandalkan penghasilan pasangan tanpa berusaha bekerja. “Istri yang bekerja di luar negeri merasa uang hasil jerih payahnya habis tanpa kejelasan. Sebaliknya, suami di rumah terkadang tidak bekerja dan hanya mengandalkan kiriman. Dari situ muncul konflik yang berujung perselisihan terus-menerus,” ungkapnya. Sholikin juga menyebutkan, perkara perselisihan dan pertengkaran terus-menerus di PA Bojonegoro mengalami peningkatan signifikan. Pada 2025 tercatat sebanyak 506 perkara, sedangkan pada 2026 jumlahnya mencapai 1.105 perkara.
Ketiga, hadirnya pihak ketiga dan persoalan judi online. Menurut Sholikin, dalam sejumlah persidangan muncul persoalan perselingkuhan melalui telepon genggam serta suami yang berada di rumah terjerat judi online dan pinjaman online (pinjol) menggunakan uang kiriman istri. Kondisi tersebut membuat pasangan yang bekerja di luar negeri kehilangan kepercayaan dan akhirnya memilih mengajukan gugatan perceraian. “Jadi, TKI bercerai bukan semata-mata karena jaraknya, tetapi karena jarak itu tidak dirawat dengan kejujuran komunikasi dan pengelolaan ekonomi,” tegasnya.
Cerai Gugat Mendominasi
Sholikin menjelaskan, pola perceraian di Bojonegoro selama tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa perkara cerai gugat yang diajukan pihak istri masih mendominasi dibandingkan cerai talak yang diajukan pihak suami. Berdasarkan data PA Bojonegoro, pada 2023 terdapat 1.989 perkara cerai gugat atau 70,4 persen, sedangkan cerai talak sebanyak 835 perkara atau 29,6 persen. Pada 2024, cerai gugat meningkat menjadi 2.102 perkara atau 74,7 persen, sementara cerai talak sebanyak 711 perkara atau 25,3 persen. Sementara pada 2025, tercatat 2.086 perkara cerai gugat atau 75,2 persen dan 688 perkara cerai talak atau 24,8 persen. Kecenderungan tersebut juga terlihat dalam perkara perceraian yang melibatkan keluarga TKI. Menurutnya, mayoritas perkara yang masuk merupakan cerai gugat yang diajukan pihak istri.
Ada dua pola yang kerap ditemukan. Pertama, istri yang bekerja di luar negeri mengajukan gugatan terhadap suaminya di Bojonegoro, baik ketika pulang cuti maupun melalui pemberian kuasa kepada pengacara atau keluarga. Kedua, suami yang berada di Bojonegoro mengajukan cerai talak karena merasa ditinggalkan istri selama bertahun-tahun, kehilangan komunikasi, maupun tidak mendapatkan pemenuhan kebutuhan rumah tangga. “Untuk TKI, polanya bahkan lebih kuat ke cerai gugat. Artinya, banyak yang mengajukan adalah istri yang berstatus TKI maupun istri yang ditinggal suaminya bekerja ke luar negeri,” terangnya.
Perkara Tetap Berjalan Meski Salah Satu Pihak di Luar Negeri
Persoalan lain yang kerap muncul adalah keberadaan salah satu pihak yang masih bekerja di luar negeri ketika proses perceraian berlangsung. Negara tujuan yang sering disebut antara lain Hong Kong, Taiwan, Malaysia, Singapura hingga Arab Saudi. Namun, keberadaan pihak di luar negeri tidak menjadi penghalang bagi proses hukum perceraian di PA Bojonegoro. Sholikin menerangkan, terdapat beberapa mekanisme yang dapat ditempuh. Pertama, melalui surat kuasa khusus yang dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI), sehingga pihak yang berada di luar negeri dapat diwakili sesuai ketentuan hukum. Kedua, melalui mekanisme pemanggilan secara diplomatik apabila alamat pihak yang berada di luar negeri diketahui secara jelas. Pemanggilan dilakukan melalui jalur Kementerian Luar Negeri, meskipun prosesnya membutuhkan waktu relatif lebih lama. Ketiga, melalui putusan verstek apabila pihak tergugat tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara patut sesuai ketentuan hukum. Menurut Sholikin, mekanisme putusan verstek cukup sering ditemukan dalam perkara perceraian yang melibatkan keluarga TKI. Ia juga menyinggung perkara perceraian yang berkaitan dengan judi online, di mana pada 2025 terdapat 100 perkara yang seluruhnya diputus secara verstek.
Pencegahan Harus Dimulai Sebelum Berangkat
Di akhir keterangannya, Sholikin mengingatkan bahwa persoalan perceraian keluarga TKI perlu menjadi perhatian bersama, termasuk pemerintah daerah dan keluarga calon pekerja migran. Menurutnya, langkah pencegahan harus dilakukan sejak sebelum salah satu pasangan memutuskan bekerja ke luar negeri. Suami dan istri perlu memiliki kesepakatan yang jelas mengenai nafkah, komunikasi, serta pengelolaan keuangan keluarga. Ia juga mengingatkan pentingnya memanfaatkan proses mediasi di pengadilan apabila masih terdapat keinginan untuk mempertahankan rumah tangga. “Jangan menunggu sampai putus verstek. Kalau masih ada niat memperbaiki, datanglah dalam mediasi. Mediasi itu wajib. Tetapi kalau memang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun, pengadilan tidak bisa memaksakan orang untuk tetap serumah,” ujarnya. Sholikin menegaskan, banyak persoalan rumah tangga pekerja migran sebenarnya dapat dicegah apabila sejak awal pasangan membangun komunikasi dan kepercayaan. “Karena banyak perceraian TKI itu sebenarnya sudah retak sejak di bandara, bukan sejak di ruang sidang,” pungkasnya.
- Details
- Written by Super User
- Hits: 54
Kabupaten Bojonegoro masih belum bebas dari perkawinan anak. Berdasarkan data Pengadilan agama (PA) setempat, mencatat 14 pengajuan dipensasi kawin (diska) selama oktober 2026. Tak lepas dari budaya Bojonegoro, yakni ngebrok atau tradisi orang tua mengizinkan anak tinggal serumah layaknya suami istri jika sudah bertunangan. Panitera PA Bojonegoro Sholikin Jamik menjelaskan, pernikahan anak mencapai 243 perkara per Oktober. Angka ini turun dibanding Oktober 2025 dengan 312 perkara.
‘’Per Oktober sudah ada 243 perkara diska, tertinggi dari Kecamatan Kedungadem sebanyak 23 diska, kecamatan Dander dan Tambakrejo masing-masing 20 diska,” jelasnya. Dia menjelaskan, pendidikan terakhir para calon pengantin (catin) berasal dari lulusan sekolah menengah pertama (SMP) sederajat. Didominasi usia 18 tahun sebanyak 129 orang dan kebanyakan belum bekerja sebanyak 149 orang. ‘’Kami mengalkulasi alasan untuk diska ini ada tiga, yakni hamil duluan, zina, dan takut berbuat zina,” tutur Sholikin Jamik.
Saat disinggung optimisme Bojonegoro bebas diska, ia menjawab, jika menghayal tentu optimis. Tapi perihal mimpi tidak mungkin bebas diska khususnya tahun depan. Semua bisa dilakukan jika persoalan pencegahan teratasi dengan melibatkan sejumlah pihak. Di antaranya organisasi masyarakat (ormas) keagamaan dengan memberi pelajaran dan hukum agama untuk disosialisasikan baik untuk orang yang berzina maupun orang tua.
‘’Dan pemerintah yang memiliki kewenangan kebijakan hingga tingkat kecamatan dan desa. Karena di Bojonegoro itu ada budaya ngebroki, orang tua sudah mengizinkan anaknya yang sudah bertunangan untuk tinggal layaknya suami istri baik di rumah perempuan atau laki-lakinya meski belum menikah. Dari sekian data diska, akar persoalannya budaya itu,” ujarnya. Dia melanjutkan, pergeseran budaya memengaruhi kasus tersebut. Misal pada era sebelumnya, jika ketahuan berzina diarak dan dibuat malu. Tapi, menurut dia, sekarang sudah tak menggunakan cara seperti itu. ‘’Saat ini pacarana sudah menjadi hal biasa. Dan sebagian orang tua tidak memiliki kuasa atau kemampuan edukasi untuk itu,” terang dia.