Transformasi Digital dan Keadilan Substantif: Mengulas Langkah Strategis Peradilan Agama se-Wilayah PTA Surabaya menuju Era Modern dan Inklusif

 

Malang, 19 Mei 2026

Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Surabaya terus bergerak progresif dalam mematangkan tata kelola peradilan yang transparan dan akuntabel di seluruh wilayah Jawa Timur. Langkah nyata ini diuji secara terstruktur melalui agenda tahunan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik yang dipantau ketat oleh Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Timur. Melalui aplikasi E-Monev, setiap satuan kerja diukur secara objektif berdasarkan enam indikator utama, mulai dari kualitas informasi, komitmen organisasi, ketersediaan sarana prasarana, hingga digitalisasi pelayanan. Proses penilaian komprehensif ini melibatkan pengisian kuesioner mandiri (Self-Assessment Questionnaire), verifikasi dokumen, hingga visitasi faktual oleh tim komisioner ke lapangan demi menentukan zonasi predikat kepatuhan. Sinergi ini diperkuat dengan kunjungan resmi Ketua KI Jatim ke PTA Surabaya guna memastikan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berfungsi optimal sebagai instrumen reformasi birokrasi dan penyelesaian sengketa informasi yang akuntabel.

Merespons komitmen penegakan transparansi publik tersebut, Pengadilan Agama (PA) Bojonegoro menyatakan kesiapan penuh untuk menyukseskan program evaluasi ini demi mendongkrak kualitas layanan informasi yang responsif. Di bawah komando pimpinan, seluruh aparatur PA Bojonegoro kini fokus melengkapi dokumen bukti digital serta mematangkan fasilitas desk pelayanan informasi, termasuk memastikan aksesibilitas yang ramah disabilitas bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Bojonegoro. Langkah strategis ini berjalan selaras dengan agenda internalisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Monev capaian kinerja Triwulan I Tahun 2026 yang digelar oleh PTA Surabaya bersama PA se-Jawa Timur. Forum tersebut berfokus pada sinkronisasi kebijakan, penguatan reformasi birokrasi, serta akselerasi pelayanan publik digital demi meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Untuk menyelaraskan visi dengan Mahkamah Agung, seluruh satuan kerja diwajibkan melakukan penyesuaian target penyelesaian perkara tepat waktu serta meningkatkan kualitas minutasi berkas perkara.

Akselerasi transformasi digital di wilayah hukum PTA Surabaya diintegrasikan melalui pengoptimalan tiga aplikasi inovasi unggulan berbasis teknologi informasi, yaitu SAMARA, LAKON, dan KERTAGAMA. Penerapan ekosistem digital terpadu ini menjadi instrumen penting dalam mempercepat tata kelola data perkara, pengelolaan anggaran DIPA 04, hingga layanan konsultasi publik secara harian. Dalam evaluasi capaian kinerja Triwulan I ini, PA Surabaya sukses mengukir prestasi gemilang dengan meraih Juara 1 Penilaian Kinerja Satuan Kerja Peradilan Agama, yang disusul oleh gerakan paralel dari satker lain seperti PA Kota Kediri yang aktif menggelar survei kepuasan masyarakat serta indeks persepsi anti-korupsi. Pengawasan teknis dalam monev ini juga mencakup penyerapan anggaran kedinasan, tata kelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan validitas berkas hukum. Pimpinan PTA Surabaya menegaskan bahwa pemenuhan data kinerja dan inovasi aplikasi dilarang keras hanya menjadi formalitas administratif di atas kertas, melainkan harus menghadirkan dampak kemanfaatan nyata yang responsif bagi masyarakat pencari keadilan.

Salah satu implementasi teknologi mutakhir yang berdampak langsung pada penegakan hukum berkeadilan adalah pemberlakuan Aplikasi EAC (Elektronik Akta Cerai) per 1 Juli 2025 berdasarkan SK Dirjen Badilag Nomor 932/DJA/SK.TII.3.3/VII/2025. Aplikasi ini merupakan bentuk digitalisasi dari amanat SEMA Nomor 2 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Dalam perkara Cerai Gugat di mana Tergugat (mantan suami) dibebani kewajiban nafkah (seperti nafkah iddah, mut'ah, atau nafkah anak), aplikasi EAC secara otomatis mengunci dokumen Akta Cerai milik Tergugat secara sistem berdasarkan integrasi data SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara). Bagi Penggugat (mantan istri), dokumen Akta Cerai dapat langsung diunduh setelah membayar PNBP resmi tanpa harus menunggu mantan suami membayar kewajibannya. Sebaliknya, saat Tergugat login, sistem akan menampilkan notifikasi "Terdapat Nafkah Terhutang" dan tombol unduh akan terkunci hingga ia melunasi hutang nafkah tersebut, mengunggah bukti bayar, dan divalidasi oleh petugas pengadilan demi menjamin hak ekonomi perempuan pasca-perceraian tidak terabaikan.

Seluruh lompatan inovasi ini bermuara pada cetak biru strategis yang dikenal sebagai konsepsi "7 Manhaj Pengadilan Agama" yang diperkenalkan oleh PTA Surabaya untuk mewujudkan pembaruan peradilan yang menyeluruh. Manhaj pertama hingga ketiga menekankan pembentukan pengadilan yang Unggul agar mampu memberikan legesi prasasti kebaikan bagi masyarakat, pengadilan yang Anggun dengan menjunjung tinggi integritas, etika, dan keluhuran martabat, serta pengadilan yang Asri demi kenyamanan para pencari keadilan. Selanjutnya, pilar keempat hingga ketujuh memacu perwujudan pengadilan yang Modern melalui pemanfaatan teknologi informasi di setiap lini yustisial guna menuju pengadilan kelas dunia (world-class court), yang diimbangi dengan karakter Inklusi yang ramah bagi kelompok rentan dan penyandang disabilitas. Melalui sinergi ketujuh manhaj ini—Unggul, Anggun, Asri, Modern, Berkelas Dunia, Inklusi, dan Tangguh—PTA Surabaya optimis dapat mempersembahkan pelayanan publik yang agung, adaptif terhadap dinamika hukum, serta mampu menjawab tantangan zaman demi menyentuh rasa keadilan masyarakat secara nyata.

Kegiatan sholat Subuh dilanjutkan dengan kuliah tujuh menit dengan pembicara dari koordinator Malang.

Penulis: Sandhy Sugijanto (Panmud Hukum)