Semangat MATOH! Pegawai PA Bojonegoro Tuntaskan SKP Triwulan III 2026 Sebagai Eviden Kinerja Nyata Sesuai Tupoksi dan Tugas Pimpinan
Bojonegoro, 30 September 2026 M - 18 Rabi'ul Akhir 1448 H
Suasana penuh semangat mewarnai kantor Pengadilan Agama (PA) Bojonegoro pada hari Selasa dan Rabu, 29 dan 30 September 2026. Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), mulai dari jajaran pimpinan hingga tenaga pelaksana, bergotong royong merampungkan pengisian evaluasi kinerja pegawai (ekinerja) Triwulan III Tahun 2026. Mereka bekerja keras secara serentak menggunakan aplikasi E-Kinerja BKN agar target penyelesaian tercapai secara sempurna. Kekompakan ini membuahkan hasil manis dengan tercapainya seratus persen pegawai yang berhasil melakukan submit tepat waktu sebelum tenggat akhir. Pencapaian ini membuktikan komitmen tinggi seluruh aparatur pengadilan dalam menjalankan administrasi birokrasi yang tertib dan disiplin.
Ketua PA Bojonegoro, Sutikno, S.Ag., M.H., yang turun langsung memantau proses tersebut memberikan penekanan penting mengenai makna hakiki dari sebuah pelaporan kinerja. Beliau menegaskan bahwa SKP pada dasarnya adalah bukti otentik atau eviden atas segala bentuk pekerjaan yang telah diselesaikan oleh setiap pegawai. Dokumen ini bukan sekadar deretan angka atau formalitas administrasi belaka, melainkan cerminan kerja nyata yang harus bisa diverifikasi kebenarannya. Setiap laporan dituntut untuk mampu menjawab rincian jenis pekerjaan, kesesuaian target, hingga kualitas pemenuhan tugas dari pimpinan secara presisi. Tanpa adanya eviden yang jelas dan terstruktur, seorang pegawai pada hakikatnya dianggap belum memberikan kontribusi kerja yang nyata.
Secara regulasi, penyusunan kontrak kinerja antara pegawai dengan atasan ini diatur secara ketat dalam PermenPAN-RB Nomor 6 Tahun 2022. Alur sistematis di PA Bojonegoro dimulai dari pembuatan target pada awal tahun yang mencakup Rencana Hasil Kerja (RHK) utama maupun tambahan. Selama periode pelaksanaan bulan Juli hingga September, pegawai tidak hanya dituntut menginput data harian seperti SIPP, E-Court, dan Berita Acara Sidang. Mereka juga wajib menuntaskan tugas tambahan pimpinan yang kaya akan eviden, seperti pelaksanaan MoU dengan Kejaksaan Negeri tentang perwalian anak terlantar. Semua rangkaian tugas tersebut kemudian dilaporkan secara berkala setiap triwulan dengan melampirkan bukti dukung yang sangat komprehensif.
Keunggulan sistem di PA Bojonegoro terletak pada kewajiban menyertakan empat pilar eviden digital untuk setiap beban kerja yang dilaporkan. Eviden tersebut meliputi bukti kuantitas melalui rekap SIPP, kualitas layanan, ketepatan waktu, serta surat keputusan untuk tugas khusus dari pimpinan. Kasubbag Organisasi dan Tata Laksana PA Bojonegoro, Try Maya Octavia, S.E., mengonfirmasi bahwa seluruh pekerjaan tersebut kini telah terekam abadi di E-Kinerja. Atasan langsung tidak hanya sekadar melihat status selesai, tetapi juga menilai kesesuaian target waktu dan kualitas pekerjaan tersebut secara obyektif. Berkat kerja keras seluruh tim, evaluasi kinerja triwulan ketiga ini berhasil dituntaskan dengan torehan predikat penilaian yang baik.
Dengan tuntasnya pelaporan kinerja yang terukur ini, PA Bojonegoro semakin optimis mampu mempertahankan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tahun 2026. Kinerja solid yang terdokumentasi ini tidak hanya menjadi kebanggaan instansi, tetapi juga membawa manfaat langsung bagi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Bojonegoro. Masyarakat kini dapat menikmati proses peradilan yang jauh lebih transparan, cepat, dan profesional karena kinerja setiap aparaturnya terpantau secara ketat. Layanan publik seperti penyelesaian perkara maupun pengurusan perwalian anak menjadi lebih berkualitas berkat dedikasi aparatur yang terbukti secara nyata. Pada akhirnya, inovasi dan kedisiplinan administratif ini bermuara pada hadirnya kepastian hukum yang prima bagi seluruh pencari keadilan di Bojonegoro. Snd
