MAHKAMAH AGUNG RI MENGGELAR PEMBINAAN SEKRETARIS PENGADILAN SELURUH INDONESIA
Jumat, 12 Desember 2025, Mahkamah Agung RI menyelenggarakan kegiatan pembinaan sekretaris pengadilan dari seluruh Indonesia meliputi Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan juga Pengadilan Militer dan TUN. Kegiatan yang berlangsung di Balairung Mahkamah Agung RI, dipimpin secara langsung oleh Ketua MA RI, Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H. Dalam kegiatan tersebut, hadir juga Wakil Ketua MA RI Bidang Yudisial, H. Suharto, S.H., M.H., Wakil Ketua MA Ri Bidang Non Yudisial, Dr. H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.H., Ketua Kamar Pidana MA RI, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., Ketua Kamar Agama MA RI, Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum., Ketua Kamar Tata Usaha Negara MA RI, Prof. Dr. Yulius, S.H., M.H., Ketua Kamar Pidana Militer MA RI Brigjen TNI (Purn) Hidayat Manao, S.H., M.H. dan Ketua Kamar Pembinaan Syamsul Maarif, S.H., L.LM., PhD. Hadir juga, Sekretaris MA RI, Sugiyanto, S.H., M.H., Plt.Panitera MA RI, Dr. Heru Pramono, S.H., M.H. Kepala BUA MA RI, Dr. H. Sobandi, S.H., M.H., Dirjen Badilum MA RI, H. Bambang Myanto, S.H., M.H., Dirjen Badilag MA RI, Drs. H. Muchlis, S.H., M.H., Dirjen Badimiltun MA RI, Marsekal Muda TNI Dr. Yuwono Agung Nugroho, S.H., M.H. dan Plt. Kepala Bawas MA RI, Suradi, S.H., S.Sos., M.H.
Dalam kegiatan yang berlangsung di Balairung Mahkamah Agung RI, Ketua Mahkamah Agung RI menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi yang diberikan sekretaris pengadilan seluruh Indonesia, dalam meningkatkan marwah dan harkat martabat pengadilan. “Beberapa prestasi yang diperoleh Mahkamah Agung RI, tidak lepas dari peran Sekretaris Pengadilan Seluruh Indonesia. Seperti contoh juara II Anugrah Reksabanda dari Kementerian Keuangan dalam pengelolaan Barang Milik Negara, capaian predikat Wajar Tanpa Pengecualian selama 13 tahun berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan beberapa pengadilan raih penghargaan evaluasi kinerja pegawai dari Kementerian PAN/RB.”, ujar beliau.
Selain menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kinerja Sekretaris Pengadilan seluruh Indonesia, Ketua MA RI juga menyampaikan beberapa poin penting untuk meningkatkan kinerja para Sekretaris Pengadilan Seluruh Indonesia. Poin pertama realisasi anggaran, Mahkamah Agung mencatat pertumbuhan realisasi anggaran secara year on year (YoY). Pertumbuhan ini menunjukkan peningkatan penggunaan anggaran pada beberapa komponen belanja dibandingkan tahun sebelumnya. Kedua, dalam pembangunan Zona Integritas (ZI), Sekretaris Pengadilan memegang peran sebagai penggerak perubahan, fasilitator, dan role model, khususnya bagi aparatur kesekretariatan. Ketiga, dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), khususnya pembangunan gedung pengadilan, Sekretaris Pengadilan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran memiliki sejumlah peran penting yang harus dijalankan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku. “Guna memastikan seluruh tanggung jawabnya dilaksanakan dengan benar, di mana Sekretaris Pengadilan berkewajiban melaporkan kepada Ketua Pengadilan sebagai atasan langsung dan Mahkamah Agung RI,” ujar Ketua MA RI.
“Pimpinan Mahkamah Agung RI, juga terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur kesekretariatan di lingkungan Mahkamah Agung RI dan badan peradilan yang berada dibawahnya,” ujar Ketua MA RI. Kementerian Keuangan dan BPK telah mendapatkan peningkatan tunjangan kinerja hingga 100%. Berdasarkan perkembangan tersebut, Mahkamah Agung telah mengusulkan perubahan Peraturan Presiden yang mengatur peningkatan tunjangan kinerja dari 80% menjadi 100%.
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyesuaian Tunjangan Kinerja, penyesuaian tunjangan kinerja instansi pusat mensyaratkan empat hal yaitu:
a. Indeks Reformasi Birokrasi
b. Opini atas laporan keuangan
c. Pelaksanaan Quick Wins Reformasi Birokrasi, dan
d. Ketersediaan fiskal negara.
Adapun poin a mengenai Indeks Reformasi Birokrasi, harus terus ditingkatkan karena saat ini masih berada pada angka 76,03 yang seharusnya minimal 90,01. Namun keberhasilan MA RI meraih predikat Wajar Tanpa Pengecuallian (WTP) selama 13 tahun berturut-turut dari BPK RI, dapat menjadi pendorong peningkatan tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Mahkamah Agung RI dan badan peradilan yang berada di bawahnya.
Ketua MA RI diakhir pembinaan menegaskan sesuai Perma Nomor 8 Tahun 2016, setiap atasan, termasuk para Sekretaris Pengadilan, wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan secara aktif dan berkelanjutan terhadap seluruh pegawai. Kewajiban ini bersifat mutlak, dan kelalaian dalam menjalankannya dapat dianggap sebagai pelanggaran, yang berpotensi dikenai sanksi administratif. Beliau mengingatkan pentingnya para sekretaris pengadilan seluruh Indonesia untuk meningkatkan kinerja, menjaga perilaku dan mematuhi aturan yang telah ditetapkan. (Nkn)