Pimpinan PA Bojonegoro hadiri Penandatanfanan Nota Kesepakatan Antara PTA Surabaya dengan Pemprov Jatim, Polda Jatim, dan Kejati Jatim
Surabaya 22 Januari 2026 - Pimpinan PA Bojonegoro menghadiri undangan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Surabaya dalam acara penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim), dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) pada hari ini, Kamis. Kegiatan tersebut diselenggarakan di Surabaya dan disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube resmi. Penandatanganan Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antar-lembaga dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, penegakan hukum yang berkeadilan, serta perlindungan hak-hak masyarakat di Jawa Timur.
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Bapak Dr. H. Zulkarnain, S.H., M.H., dalam sambutannya menyampaikan bahwa kerja sama lintas sektor ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat sistem hukum dan pelayanan kepada masyarakat. “Nota Kesepakatan ini menjadi wujud komitmen bersama untuk membangun sinergi antar-lembaga demi terwujudnya pelayanan hukum yang lebih efektif, efisien, dan berkeadilan bagi masyarakat Jawa Timur,” ujarnya. Sementara itu, perwakilan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur menegaskan bahwa kolaborasi antara lembaga peradilan, aparat penegak hukum, dan pemerintah daerah sangat penting dalam mendukung pembangunan daerah yang berlandaskan hukum.
“Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyambut baik kerja sama ini sebagai bentuk penguatan koordinasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” katanya. Kapolda Jawa Timur dalam kesempatan yang sama menyatakan kesiapan institusinya untuk mendukung implementasi Nota Kesepakatan tersebut. Polda Jawa Timur siap bersinergi dan mendukung penuh pelaksanaan kesepakatan ini guna menciptakan penegakan hukum yang profesional, transparan, dan humanis.
Senada dengan hal tersebut, perwakilan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menekankan pentingnya kolaborasi antarlembaga dalam penanganan perkara hukum. Melalui Nota Kesepakatan ini, diharapkan terbangun koordinasi yang semakin solid antar-aparat penegak hukum sehingga setiap permasalahan hukum dapat diselesaikan secara tepat dan berkeadilan. Penandatanganan Nota Kesepakatan ini diharapkan menjadi dasar bagi kerja sama berkelanjutan antara PTA Surabaya, Pemprov Jatim, Polda Jatim, dan Kejati Jatim dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, meningkatkan kepercayaan publik, serta mendukung pembangunan Jawa Timur yang berkeadilan dan berintegritas.(nkn)