DP3AKB Bojonegoro Gelar Paparan Laporan Akhir Penyusunan Buku Profil Gender Tahun 2026
DP3AKB Bojonegoro Gelar Paparan Laporan Akhir
Penyusunan Buku Profil Gender Tahun 2026
Ruang Rupatama Kencana Lt. 2 Dinas DP3AKB Kab. Bojonegoro Jl. Pattimura No. 1 Sumbang, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro
BOJONEGORO, 19 Agustus 2026 M - 5 Rabiul Awal 1448 H
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Bojonegoro menyelenggarakan forum Paparan Laporan Akhir Penyusunan Buku Profil Gender Tahun 2026 pada Rabu (19/8). Agenda strategis ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai instansi lintas sektoral yang ada di wilayah Kabupaten Bojonegoro. Pertemuan tersebut menjadi momen krusial untuk meninjau kembali seluruh capaian kegiatan yang telah berjalan. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk menyelaraskan persepsi antarlembaga.
Pada sambutannya, Kepala Dinas P3AKB dr. Ahmad Hernowo Wahyutomo, M.Kes memberikan pengarahan mendalam terkait arah kebijakan daerah. Beliau secara khusus menekankan pentingnya membahas program-program kerja yang berfokus pada pemberdayaan perempuan. Di samping itu, penguatan sektor perlindungan anak pada setiap instansi juga menjadi prioritas utama. Kepala Dinas mendorong agar koordinasi dan sinergi antarinstansi dapat terus diperkuat secara berkelanjutan. Beliau meyakini bahwa kolaborasi yang solid akan menghasilkan dampak positif bagi masyarakat luas.
Sinergi antar instansi yang diharapkan tersebut salah satunya diwujudkan melalui kerja sama erat dengan Pengadilan Agama Bojonegoro. Kedua lembaga saat ini sedang menggarap skema penjaminan hak anak bagi Aparatur Sipil Negara yang bercerai. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa hak keuangan anak tetap terpenuhi secara konsisten setiap bulan. Tidak hanya itu, kolaborasi bersama Kementerian Agama juga terus digalakkan secara intensif. Upaya bersama ini ditujukan untuk menekan dan mengurangi angka dispensasi kawin di Kabupaten Bojonegoro.
Memasuki agenda inti, tim dari CV. Amerta Paradina Indonesia (API) mempresentasikan paparan laporan finalisasi penyusunan buku. Proses validasi data yang telah dikumpulkan dari masing-masing instansi menjadi fokus utama dalam ruang diskusi. Seluruh peserta rapat mencermati setiap angka dan rincian informasi yang disajikan oleh konsultan. Keakuratan data dari tiap lembaga sangat menentukan kualitas dokumen yang sedang disusun. Validasi ini diperlukan agar dokumen akhir benar-benar mencerminkan kondisi objektif di lapangan.
Melalui penyusunan Buku Profil Gender Tahun 2026, masyarakat Bojonegoro akan merasakan langsung manfaat dari arah kebijakan pembangunan daerah yang menjadi lebih inklusif dan tepat sasaran. Keberadaan data yang valid serta terintegrasi antarinstansi ini memastikan bahwa program-program pemberdayaan perempuan di tengah masyarakat dapat berjalan jauh lebih efektif. Selain itu, kualitas perlindungan anak di Bojonegoro juga akan semakin meningkat karena pemerintah daerah berkomitmen mengutamakan pemenuhan hak-hak anak secara lintas sektoral. Secara spesifik, anak-anak yang berada dalam situasi rentan akibat perceraian, khususnya di lingkungan Aparatur Sipil Negara, akan mendapatkan kepastian pemenuhan hak keuangannya secara konsisten setiap bulan. Sinergi kuat dengan instansi terkait juga akan melindungi masa depan generasi muda Bojonegoro dari berbagai risiko sosial melalui upaya nyata menekan angka dispensasi kawin. Pada akhirnya, seluruh lapisan masyarakat akan menikmati hasil dari perencanaan pembangunan jangka panjang yang benar-benar responsif gender dan berpihak pada peningkatan kesejahteraan keluarga secara menyeluruh.
"Kami dari Pengadilan Agama Bojonegoro sangat menyambut baik sinergi antarlembaga ini. Saat ini, fokus utama kolaborasi kami bersama DP3AKB adalah memastikan skema penjaminan hak anak bagi ASN yang bercerai dapat berjalan efektif, sehingga hak keuangan anak mutlak terpenuhi secara konsisten setiap bulannya. Selain itu, validitas data dalam Buku Profil Gender ini tentu akan menjadi pijakan penting bagi kita dalam upaya bersama menekan angka dispensasi kawin di Bojonegoro," tegas Panitera Muda Hukum PA Bojonegoro, Sandhy Sugijanto, S.E., S.H., M.H.
Sebagai penutup, DP3AKB menyampaikan harapan besar terkait pemanfaatan hasil akhir dari penyusunan dokumen ini. Pihak dinas menginginkan agar Buku Profil Gender Tahun 2026 tidak sekadar menjadi tumpukan dokumen formalitas. Data valid yang telah terkumpul dan divalidasi harus mampu memberikan arahan kebijakan yang jelas. Dokumen ini diharapkan dapat dijadikan acuan utama dalam perencanaan pembangunan daerah di masa mendatang. Dengan demikian, program pembangunan yang dirancang akan menjadi lebih inklusif serta responsif gender. (Skm/Snd)
