Pemkab Bojonegoro Resmi Luncurkan BERTAPPA, Perkuat Kolaborasi Perlindungan Perempuan dan Anak
Bojonegoro, 17 September 2026 M - 6 Rabi'ul Akhir 1448 H
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro kembali menunjukkan komitmen kuatnya dalam mewujudkan perlindungan sosial yang inklusif serta responsif gender di wilayahnya. Hal ini dibuktikan melalui langkah strategis lintas sektor yang dirangkai dalam agenda resmi pemerintah daerah pada tahun 2026 ini. Berbagai persiapan matang telah dilakukan oleh instansi terkait demi memastikan seluruh rangkaian acara dapat berjalan secara tertib dan sukses. Kebijakan ini sekaligus menjadi wujud nyata kehadiran pemerintah dalam memberikan rasa aman kepada seluruh lapisan masyarakat. Langkah progresif tersebut tentu mendapatkan sambutan positif dari berbagai pihak yang hadir dalam kegiatan penting itu.
Bertempat di Ruang Angling Dharma Lantai 2 Gedung Pemkab Bojonegoro, agenda penting ini diselenggarakan secara resmi pada hari Kamis, 17 September 2026. Pemilihan lokasi tersebut dinilai sangat representatif untuk menampung seluruh tamu undangan dari berbagai instansi dan elemen masyarakat. Acara utama yang menjadi sorotan dalam pertemuan tersebut adalah peluncuran program inovatif bertajuk Bersama Tegakkan Perlindungan Perempuan dan Anak Melalui Forum Kolaboratif dan Lapor Kepenak di Kabupaten Bojonegoro (BERTAPPA). Suasana di dalam ruang rapat tampak khidmat dan antusias diikuti oleh para peserta yang hadir sejak pagi hari. Seluruh rangkaian acara disusun secara sistematis guna memaksimalkan penyampaian informasi kepada para tamu undangan.
Peluncuran program inovatif ini diintegrasikan secara bersamaan dengan kegiatan Bimbingan Teknis Penguatan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang berskala kabupaten. Hadir secara langsung dalam kegiatan tersebut unsur Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) setempat. Selain itu, jajaran Perangkat Daerah serta berbagai perwakilan lembaga masyarakat di wilayah Kabupaten Bojonegoro juga turut ambil bagian dalam forum ini. Kehadiran lintas sektor ini mencerminkan tingginya kepedulian kolektif terhadap isu-isu krusial yang berkaitan dengan kelompok rentan. Sinergi antarinstansi ini diharapkan mampu membangun sistem pengawasan dan pelayanan yang jauh lebih terintegrasi ke depannya.
Inisiatif pembentukan BERTAPPA dilatarbelakangi oleh kebutuhan mendesak untuk memperkuat sinergi serta komitmen bersama dalam memberikan perlindungan yang optimal. Program ini diproyeksikan secara khusus untuk menjadi wadah kolaborasi lintas sektor guna menanggulangi berbagai permasalahan kekerasan maupun diskriminasi. Berbagai tantangan sosial yang kerap menyasar kelompok rentan seperti perempuan dan anak memerlukan penanganan yang terpadu. Melalui forum kolaboratif ini, setiap aduan masyarakat dapat direspons dengan cepat dan tepat oleh instansi yang berwenang. Oleh karena itu, kehadiran program BERTAPPA diyakini mampu menjadi solusi efektif dalam menekan angka kasus kekerasan di daerah.
Dalam sambutan dan pengarahannya pada sesi peluncuran, Bupati Bojonegoro menyampaikan pesan penting mengenai esensi dari program baru ini. Beliau menegaskan bahwa kolaborasi yang solid antarinstansi merupakan kunci utama keberhasilan perlindungan sosial di tingkat daerah. Dukungan penuh dari berbagai pihak sangat diperlukan agar program perlindungan ini tidak hanya sekadar menjadi simbol seremonial belaka. Pemerintah daerah terus mendorong agar setiap perangkat daerah aktif berpartisipasi dalam menyukseskan implementasi kebijakan tersebut. Pada kesempatan yang sama, beliau secara khusus menegaskan sebuah harapan besar terkait keberlanjutan program ini. "Harapannya dengan adanya BERTAPPA bisa mempermudah implementasi dan kolaborasi dalam perlindungan perempuan dan anak," ungkap Bupati Bojonegoro.
Melalui peresmian program BERTAPPA ini, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berharap penanganan kasus serta pelayanan publik dapat berjalan jauh lebih optimal. Setiap program kerja yang dirancang harus benar-benar berpihak kepada kepentingan perlindungan perempuan dan anak di seluruh wilayah kecamatan. Proses penanganan laporan dari masyarakat kini dirancang agar lebih cepat, terpadu, dan tepat sasaran tanpa birokrasi yang berbelit-belit. Langkah strategis ini sekaligus memperkuat posisi Bojonegoro sebagai daerah yang serius mengimplementasikan pembangunan inklusif serta responsif gender. Ke depannya, komitmen ini akan terus dievaluasi secara berkala guna memastikan efektivitas perlindungan sosial bagi seluruh warga.
