BOJONEGORO – Dugaan kasus kekerasan seksual yang melibatkan siswa dan berkaitan dengan penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) menjadi perhatian dunia pendidikan. Penguatan literasi digital, pendidikan karakter, serta pengawasan terhadap penggunaan teknologi dinilai penting untuk mencegah terulangnya kasus serupa.
Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Bojonegoro Bidang Pengawasan, Konsultasi, dan Advokasi, Sholikin Jamik, mengapresiasi langkah cepat pihak sekolah dalam merespons laporan dugaan kasus tersebut. Menurutnya, ketegasan sekolah merupakan bentuk tanggung jawab moral dalam menjaga lingkungan pendidikan.
“Dewan Pendidikan mengapresiasi percepatan mengambil sikap dengan tegas terhadap kasus tersebut. Itu pendekatan moral,” ujar Sholikin Jamik.
Meski demikian, ia menilai peristiwa tersebut tidak cukup disikapi sebatas penanganan kasus. Dunia pendidikan perlu menjadikannya sebagai bahan evaluasi bersama, terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi AI yang semakin mudah diakses, tetapi berpotensi disalahgunakan apabila tidak disertai pemahaman etika dan tanggung jawab.
“Dari sisi pembelajaran, kejadian tersebut menjadi gambaran bahwa akan terjadi kasus-kasus serupa kalau tidak diimbangi dengan rasa tanggung jawab terhadap penggunaan AI,” jelasnya.
Penegakan Aturan dan Pendampingan Psikologis
Sholikin menegaskan, upaya pencegahan harus berjalan beriringan dengan penegakan aturan. Edukasi dan imbauan tetap diperlukan, tetapi setiap dugaan pelanggaran juga harus ditangani secara proporsional sesuai ketentuan yang berlaku agar memberikan pembelajaran sekaligus mencegah kejadian serupa.
“Kita semacam memberi pressure kepada publik bahwa kejadian tersebut harus menjadi yang terakhir. Bila terjadi berikutnya, tidak hanya sekadar sanksi secara moral, tetapi sanksi hukum harus diterapkan dengan ketat supaya ada efek jera,” tegasnya.
Menurutnya, tanggung jawab membangun etika digital tidak hanya berada di tangan sekolah. Orang tua dan masyarakat juga memiliki peran penting dalam mendampingi anak menggunakan teknologi, mengenalkan batasan perilaku yang bertanggung jawab, serta menanamkan pemahaman bahwa tindakan di ruang digital dapat berdampak nyata terhadap kehidupan dan martabat orang lain.
Di sisi lain, perlindungan terhadap siswa yang terdampak harus menjadi prioritas. Sholikin menekankan pentingnya pendampingan psikologis agar mereka memperoleh dukungan yang dibutuhkan selama proses penanganan dan pemulihan. Kerahasiaan identitas juga perlu dijaga untuk menghindari stigma, tekanan sosial, maupun dampak psikologis lanjutan.
“Sekali lagi, kita tentu mengapresiasi karena begitu ada informasi, langsung diambil tindakan cepat. Kita juga harus memberikan edukasi atau pendampingan psikologis bagi siswa-siswi yang terdampak dari kasus tersebut,” pungkasnya.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa kemajuan teknologi harus diimbangi dengan penguatan karakter dan perlindungan peserta didik. Melalui kolaborasi sekolah, keluarga, dan masyarakat, literasi digital diharapkan tidak hanya mengajarkan kecakapan menggunakan teknologi, tetapi juga membangun kesadaran untuk menghormati hak, privasi, dan martabat sesama. Dengan demikian, sekolah dapat menjadi ruang belajar yang aman, sehat, dan bermartabat bagi seluruh siswa. [Cipt/red]
