- Details
- Written by Super User
- Hits: 116
Bojonegoro, 24 Agustus 2026 M - 11 Rabiul Awal 1448 H
Suasana khidmat menyelimuti halaman kantor Pengadilan Agama Bojonegoro saat pelaksanaan apel rutin Senin pagi yang dihadiri oleh seluruh jajaran pimpinan, hakim, aparatur pegawai, hingga para siswa dan mahasiswa magang. Bertindak sebagai pembina apel, Panitera PA Bojonegoro, Drs. H. Solikin, S.H., M.H., memimpin jalannya amanat dengan penuh ketegasan terkait pentingnya dedikasi kerja aparatur sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Beliau menekankan bahwa tolak ukur keberhasilan kerja seorang pegawai tercermin nyata dari apresiasi pimpinan serta capaian kinerja institusi yang terukur. Penegasan ini menjadi landasan moral penting untuk membangun kesadaran kolektif dalam menjaga integritas dan etos kerja seluruh aparatur peradilan.
Dalam arahannya, beliau menyoroti secara kritis dinamika capaian kinerja satuan kerja berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terbaru pada ajang PTA Award. Meskipun PA Bojonegoro sempat menorehkan prestasi gemilang sebagai juara umum pada semester kedua tahun 2025, terjadi penurunan performa yang cukup signifikan pada semester pertama tahun 2026. Penurunan prestasi ini sontak menjadi alarm pengingat bagi seluruh lini satuan kerja untuk segera berbenah diri dan tidak terlena dengan capaian masa lalu. "Seorang pegawai harus berusaha bekerja sebaik mungkin sesuai tupoksinya, dan hasil evaluasi PTA Award ini harus menjadi cermin bagi kita semua untuk melihat sejauh mana performa kerja yang telah kita berikan," ujar Drs. H. Solikin, S.H., M.H. di hadapan para peserta apel.
Menyikapi hal tersebut, Panitera mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk segera melakukan introspeksi diri secara menyeluruh, khususnya terkait ketepatan waktu penyelesaian perkara dan optimalisasi aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Seluruh aparatur diminta disiplin mengawal kevalidan data, mulai dari identitas para pihak, pengunggahan dokumen gugatan, relaas panggilan, hingga berita acara sidang secara tepat waktu. Kerapian berkas digital serta ketepatan input dan pembaruan court calendar di aplikasi SIPP ditekankan agar selalu termutakhirkan dengan baik demi menjaga akuntabilitas administrasi perkara.
Di samping pembenahan sistem digital, penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan terus digelorakan dalam setiap tahapan penanganan perkara di PA Bojonegoro. Efisiensi alur birokrasi diperkuat melalui optimalisasi persidangan elektronik via aplikasi e-Court guna menekan beban biaya operasional serta mematuhi batas waktu penyelesaian yang wajar. "Setelah kita mengetahui kekurangan dan kelemahan kinerja selama semester ini, segeralah mencari solusi terbaik agar kita mampu memantaskan diri meraih kembali apresiasi dari pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya," tegas beliau saat memotivasi seluruh jajaran untuk mendongkrak kembali peringkat kinerja instansi.
Komitmen pembenahan tata kelola perkara ini membawa dampak positif langsung terhadap mutu layanan dan kepastian hukum bagi masyarakat Bojonegoro. Ketertiban data secara real-time serta validitas court calendar memudahkan para pencari keadilan memantau jalannya perkara dan jadwal persidangan secara transparan. Integrasi layanan digital e-Court turut meringankan beban transportasi masyarakat, sehingga proses peradilan berlangsung tuntas tanpa kendala prosedur yang berbelit-belit. Melalui sinergi aparatur yang responsif dan adaptif terhadap teknologi, PA Bojonegoro optimis mampu menghadirkan keadilan yang memuaskan masyarakat sekaligus merebut kembali prestasi terbaik di tingkat regional. Snd
- Details
- Written by Super User
- Hits: 66
BOJONEGORO – Rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) di Pengadilan Agama (PA) Bojonegoro pada Rabu (19/08/2026) berlangsung dengan penuh kebersamaan dan rasa syukur. Usai melaksanakan upacara bendera di halaman kantor, seluruh aparatur PA Bojonegoro bersama dengan pengurus dan anggota Dharmayukti Karini langsung bergeser ke ruang Media Center untuk melangsungkan acara Tasyakuran.
Kegiatan tasyakuran yang dimulai pada pukul 08.30 WIB ini berlangsung dengan khidmat namun tetap diselimuti suasana kekeluargaan yang hangat. Acara inti ditandai dengan prosesi pemotongan tumpeng sebagai wujud rasa syukur keluarga besar PA Bojonegoro atas bertambahnya usia Mahkamah Agung RI yang kini menginjak 81 tahun. Momen ini sekaligus menjadi ajang silaturahmi untuk mempererat kekompakan seluruh pegawai dan pimpinan.
Tidak hanya sekadar potong tumpeng dan doa bersama, acara tasyakuran tahun ini dirangkai dengan agenda istimewa, yakni pemberian apresiasi atau penghargaan khusus kepada para mediator eksternal.
Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk pengakuan lembaga atas dedikasi dan keberhasilan para mediator dalam memfasilitasi penyelesaian perkara mediasi secara cepat dan efektif. Keberhasilan mediasi ini dinilai sangat krusial dalam membantu para pihak pencari keadilan untuk mencapai kesepakatan damai (win-win solution), serta mewujudkan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan.
Berdasarkan daftar undangan, apresiasi tersebut diberikan langsung kepada tiga orang mediator eksternal mitra PA Bojonegoro, yaitu:
-
Drs. Masduqi
-
H. Abdul Mutholib, S.H., M.H.
-
H. Sri Waluyo, S.H.
Pimpinan PA Bojonegoro berharap, penghargaan ini dapat menjadi penyemangat dan motivasi bagi para mediator untuk terus mempertahankan kinerja luar biasa mereka. Selain itu, kolaborasi yang baik antara pengadilan dan mediator eksternal diharapkan dapat terus berlanjut guna menekan tingkat sisa perkara dan memberikan pelayanan hukum terbaik bagi masyarakat Bojonegoro.
Acara tasyakuran pun ditutup dengan ramah tamah dan menikmati hidangan bersama oleh seluruh aparatur, anggota Dharmayukti Karini, dan tamu undangan yang hadir.
- Details
- Written by Super User
- Hits: 90
Bojonegoro – Ketua Pengadilan Agama (PA) Bojonegoro, Bapak Sutikno, S.Ag., M.H., turut hadir dalam Rapat Paripurna Istimewa yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro pada Jumat (14/8/2026). Rapat paripurna ini digelar dengan agenda utama mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Bertempat di Ruang Paripurna Manggala DPRD Kabupaten Bojonegoro, kegiatan kenegaraan ini berlangsung khidmat. Bersama pimpinan dan anggota DPRD, Ketua PA Bojonegoro beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) lainnya mengikuti secara langsung siaran Pidato Kenegaraan Presiden RI yang disiarkan langsung dari Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Turut hadir dalam momen penting ini Bupati Bojonegoro Setyo Wahono, Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah, Sekretaris Daerah, staf ahli bupati, para asisten Sekda, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat se-Kabupaten Bojonegoro, serta jajaran pimpinan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Pesan Strategis dalam Pidato Presiden Bagi jajaran legislatif, eksekutif, maupun yudikatif di daerah, rapat paripurna ini menjadi momentum penting untuk menyimak arah kebijakan nasional. Dalam pidatonya, Presiden menyoroti sejumlah persoalan strategis, mulai dari upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, penguatan kemandirian ekonomi dan pangan, hingga memastikan berbagai program pemerintah berjalan tepat sasaran.
Salah satu pesan krusial yang ditekankan adalah upaya memutus mata rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Pendidikan dinilai sebagai kunci, terutama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, untuk membuka akses dan kesempatan dalam meningkatkan taraf hidup. Selain itu, pengelolaan bantuan dan subsidi juga menjadi perhatian serius agar benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.
Sinergi PA Bojonegoro dan Pemerintah Daerah Kehadiran Ketua PA Bojonegoro, Sutikno, S.Ag., M.H., dalam acara ini merupakan wujud nyata sinergitas lembaga peradilan agama dengan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan unsur Forkopimda. Pengadilan Agama senantiasa mendukung kebijakan strategis pemerintah, khususnya dalam memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan bagi masyarakat luas, yang pada akhirnya turut berkontribusi dalam pengentasan masalah sosial di daerah.
Bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sendiri, pidato kenegaraan tersebut menjadi pedoman untuk memperkuat sinkronisasi antara kebijakan pembangunan nasional dengan program daerah. Di bawah kepemimpinan Bupati Setyo Wahono dan Wakil Bupati Nurul Azizah, program-program prioritas diharapkan dapat sejalan dengan visi nasional dan membawa manfaat langsung bagi kesejahteraan warga Bojonegoro.
Rapat Paripurna Istimewa ini kemudian dilanjutkan dengan agenda kenegaraan sesuai ketentuan dewan dan ditutup dengan doa bersama. Kegiatan ini tidak sekadar menjadi rutinitas tahunan, melainkan wujud nyata memperkuat semangat kebangsaan dan menyatukan langkah seluruh elemen negara di daerah untuk menyongsong Indonesia yang lebih maju, adil, dan sejahtera.
Arah Baru Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Era Digital: PA Bojonegoro Ikuti Seminar Nasional
- Details
- Written by Super User
- Hits: 99
Bojonegoro, 21 Agustus 2026 M - 8 Rabiul Awal 1448 H
Pengadilan Agama Bojonegoro terus mengikuti perkembangan hukum di bidang ekonomi syariah yang semakin dinamis. Salah satu wujudnya adalah dengan keikutsertaan pimpinan PA Bojonegoro dalam kegiatan seminar nasional bertema "Arah Baru Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Era Digital:
Dinamika Kewenangan Peradilan Agama dan Prospek Peradilan Niaga Syariah". Seminar ini diikuti secara daring dan luring oleh para pimpinan pengadilan agama dari seluruh Indonesia. Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari Mahkamah Agung, akademisi, dan praktisi hukum ekonomi syariah. Pembahasan utama menyoroti tantangan dan peluang penyelesaian sengketa ekonomi syariah di tengah perkembangan teknologi digital. Keikutsertaan PA Bojonegoro menjadi bentuk komitmen untuk meningkatkan kualitas layanan peradilan.Dinamika kewenangan Peradilan Agama dalam menangani perkara ekonomi syariah menjadi topik utama dalam seminar tersebut. Sejak berlakunya UU No. 3 Tahun 2006, kewenangan absolut Peradilan Agama di bidang ekonomi syariah semakin diperkuat. Namun kemunculan platform digital, fintech syariah, dan transaksi berbasis blockchain menimbulkan persoalan hukum baru. Para narasumber menekankan pentingnya hakim memiliki pemahaman mendalam tentang akad-akad syariah dan teknologi informasi. Di sisi lain, wacana pembentukan Peradilan Niaga Syariah yang terpisah juga kembali mengemuka. Hal ini memicu diskusi tentang efektivitas, efisiensi, dan kepastian hukum bagi para pencari keadilan.
Era digital membawa perubahan besar pada pola transaksi masyarakat, termasuk dalam sektor ekonomi syariah. Sengketa yang muncul tidak lagi terbatas pada pembiayaan murabahah atau mudharabah, tetapi juga merambah ke e-commerce syariah dan crypto asset. Pimpinan PA Bojonegoro menyampaikan bahwa pengadilan harus siap beradaptasi dengan perubahan ini. Sarana persidangan elektronik, e-court, dan mediasi online menjadi kebutuhan mendesak untuk mempercepat proses. Selain itu, peningkatan kapasitas hakim dan tenaga teknis melalui pelatihan khusus juga sangat diperlukan. Dengan demikian, putusan yang dihasilkan tetap berkeadilan dan sesuai prinsip syariah.
Prospek pembentukan Peradilan Niaga Syariah menjadi salah satu poin penting yang dibahas dalam seminar. Beberapa pakar berpendapat bahwa pengadilan khusus dapat memberikan spesialisasi dan kecepatan dalam memutus perkara ekonomi syariah yang kompleks. Namun ada juga pandangan yang mengingatkan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dengan Peradilan Agama yang sudah berjalan. Mahkamah Agung mendorong agar terlebih dahulu dioptimalkan sumber daya dan kompetensi yang ada di Peradilan Agama. Pimpinan PA Bojonegoro menilai bahwa apapun bentuk kelembagaannya, kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Koordinasi dan sinergi antar lembaga penegak hukum juga harus terus diperkuat.
"Kami dari PA Bojonegoro menyambut baik seminar ini. Era digital menuntut kita untuk tidak hanya paham hukum, tetapi juga memahami teknologi di balik transaksi ekonomi syariah. Peradilan Agama harus siap dan adaptif agar masyarakat tetap mendapatkan kepastian hukum yang cepat dan adil," ujar Ketua PA Bojonegoro, komentar dari Bapak Sutikno,S.Ag,M.H.
Pembahasan dalam Seminar Nasional ini memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Dengan adanya diskusi tentang penguatan kewenangan Peradilan Agama dan prospek Peradilan Niaga Syariah, masyarakat akan mendapatkan kepastian hukum yang lebih jelas dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Adaptasi terhadap perkembangan digital seperti e-court, mediasi online, dan platform fintech syariah membuat proses berperkara menjadi lebih cepat, sederhana, dan tidak perlu datang berkali-kali ke pengadilan. Peningkatan kompetensi hakim dan aparatur melalui forum seperti ini juga menjamin putusan yang dihasilkan lebih berkualitas dan sesuai prinsip syariah. Bagi pelaku UMKM, investor, dan pengguna layanan keuangan syariah, adanya arah kebijakan yang jelas akan menumbuhkan rasa aman dan kepercayaan untuk bertransaksi. Pada akhirnya, masyarakat akan merasakan keadilan yang lebih mudah diakses, biaya lebih ringan, dan pelayanan yang lebih ramah, terutama bagi kelompok rentan di era digital saat ini.
Melalui kegiatan ini, PA Bojonegoro mendapatkan banyak masukan untuk pengembangan layanan ke depan. Ke depan, PA Bojonegoro akan berupaya menginternalisasi hasil seminar dalam bentuk pelatihan bagi aparatur dan sosialisasi kepada masyarakat. Inovasi layanan digital seperti NARASI REBAHAN juga akan terus dikembangkan agar lebih ramah bagi pengguna. Pimpinan PA Bojonegoro menegaskan bahwa pengadilan harus menjadi rumah keadilan yang adaptif terhadap perubahan zaman. Komitmen ini sejalan dengan visi Mahkamah Agung untuk mewujudkan peradilan yang agung. Dengan langkah ini, diharapkan penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat berjalan lebih cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. (Snd)
- Details
- Written by Super User
- Hits: 83
BOJONEGORO, 19 Agustus 2026 – Seluruh aparatur Pengadilan Agama Bojonegoro melangsungkan upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Mahkamah Agung Republik Indonesia pada hari ini. Kegiatan tersebut dilaksanakan di halaman gedung kantor Pengadilan Agama Bojonegoro, Jl. MH Thamrin No. 88, dan dimulai tepat pada pukul 07.30 WIB.
Bertindak sebagai Pembina Upacara pada peringatan tahun ini adalah Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro, Sutikno, S.Ag., M.H. Sementara itu, komando barisan diserahkan kepada Abdul Fakih selaku Komandan Upacara. Kelancaran seluruh jalannya tata upacara dipandu secara apik oleh Firda Suwaibah Khilmiah, A.Md. sebagai Pembawa Acara.
Dalam agenda upacara tersebut, turut dibacakan Visi dan Misi Mahkamah Agung RI oleh Sandhy Sugijanto, S.E., S.H., M.H., sebagai bentuk pengingat komitmen aparatur peradilan terhadap arah tujuan institusi.
Puncak acara ditandai dengan penyampaian amanat dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., yang dibacakan langsung oleh Pembina Upacara. Pada peringatan HUT ke-81 ini, Mahkamah Agung mengusung tema "Peradilan Luhur, Indonesia Makmur".
Dalam amanatnya, Ketua Mahkamah Agung menegaskan bahwa peradilan yang luhur merupakan prasyarat mutlak terwujudnya kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Keluhuran peradilan ini harus dibangun di atas integritas, profesionalitas, dan independensi untuk menghadirkan keadilan yang memunculkan kepastian hukum.
Melalui amanat yang dibacakan oleh Ketua PA Bojonegoro tersebut, Ketua Mahkamah Agung juga menyampaikan pesan mendalam terkait esensi dari keluhuran peradilan. "Peradilan yang luhur adalah peradilan yang memegang teguh integritas, menjaga profesionalitas dan independensi untuk menghadirkan keadilan secara imparsial bagi seluruh lapisan masyarakat," tuturnya. Beliau juga menambahkan bahwa dari keluhuran tersebut akan lahir kepercayaan publik yang menjadi pondasi utama pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
Lebih lanjut, diamanatkan pula bahwa Mahkamah Agung terus melakukan langkah modernisasi melalui peningkatan fitur pada aplikasi e-Court maupun e-Berpadu guna memberikan kemudahan bagi para pencari keadilan. Menutup amanatnya, sebuah pesan sederhana namun penuh harapan disampaikan: "Peradilan yang dijalankan dengan nilai-nilai keluhuran akan melahirkan kepercayaan, dan kepercayaan terhadap hukum adalah pondasi utama bagi terwujudnya kemakmuran masyarakat."
Menjelang akhir rangkaian kegiatan, seluruh peserta memanjatkan doa bersama yang dipimpin oleh Ahmad Bajuri, S.H., M.H., memohon kelancaran dan keberkahan bagi lembaga peradilan dalam menegakkan keadilan. Acara upacara yang berlangsung khidmat tersebut kemudian diakhiri dengan sesi foto bersama seluruh aparatur Pengadilan Agama Bojonegoro.
- Details
- Written by Super User
- Hits: 119
Bojonegoro – Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-129 Tahun 2026 yang dipusatkan di Desa Kesongo, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, resmi ditutup pada Kamis (13/8/2026). Penutupan ini ditandai dengan upacara khidmat yang digelar di Lapangan Desa Mlideg, Kecamatan Kedungadem.
Upacara penutupan tersebut dihadiri langsung oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bojonegoro, termasuk Ketua Pengadilan Agama (PA) Bojonegoro, Sutikno, S.Ag., M.H. Kehadiran beliau menjadi wujud nyata dukungan dan sinergitas lembaga peradilan dengan TNI serta Pemerintah Daerah dalam upaya percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
Selain Ketua PA Bojonegoro, acara bergengsi ini juga dihadiri oleh Bupati Bojonegoro Setyo Wahono dan Wakil Bupati Nurul Azizah, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, serta para tamu undangan lainnya.
Prosesi dan Semarak Upacara Penutupan
Bertindak selaku Inspektur Upacara adalah Kepala Staf Kodam V/Brawijaya Brigjen TNI Zainul Bahar, dengan Komandan Upacara Letnan Satu CKM Purnomo.
Sebelum upacara inti dimulai, para undangan disuguhkan dengan Pesona Budaya Bojonegoro yang menampilkan kekayaan seni lokal, antara lain:
-
Tari Sandur
-
Tari Thengul
-
Seni Jaranan
-
Tari Kesatria
Prosesi kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan hasil proyek TMMD ke-129, penanggalan tanda peserta, serta pengembalian alat kerja secara simbolis yang menandakan tuntasnya seluruh rangkaian program TMMD di wilayah tersebut.
Pesan Kemanunggalan dan Sinergi
Dalam amanat Pangdam V/Brawijaya Mayor Jenderal TNI Rudy Saladin yang dibacakan oleh Brigjen TNI Zainul Bahar, ditekankan bahwa TMMD adalah program terpadu lintas sektoral yang melibatkan TNI, Pemda, kementerian/lembaga, dan seluruh komponen bangsa.
Mengusung tema "TMMD Satukan Langkah Membangun Negeri dari Desa", program yang berlangsung selama 30 hari (15 Juli – 13 Agustus 2026) ini telah sukses menyasar berbagai pembangunan fisik dan non-fisik. Di sela-sela acara, Ketua PA Bojonegoro, Sutikno, S.Ag., M.H., turut mengapresiasi keberhasilan program ini. Keterlibatan seluruh elemen Forkopimda, termasuk Pengadilan Agama, menunjukkan betapa kokohnya kolaborasi antar instansi di Kabupaten Bojonegoro dalam mendukung program yang berdampak langsung pada hajat hidup orang banyak.
Capaian Unggulan TMMD Ke-129
Selain merampungkan sasaran utama infrastruktur, TMMD ke-129 juga berhasil merealisasikan program unggulan TNI AD yang sangat bermanfaat bagi masyarakat Kedungadem, di antaranya:
-
Ketahanan Pangan: Optimalisasi lahan seluas satu hektare.
-
Fasilitas Air dan Sanitasi: Pembangunan Manunggal Air Bersih di 5 titik dan pembangunan 5 unit MCK.
-
Infrastruktur Hunian: Rehabilitasi 5 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
-
Kesehatan: Penyaluran 100 paket makanan tambahan bagi penderita stunting.
-
Pelestarian Lingkungan: Program Bersatu dengan Alam melalui penanaman pohon dan pembersihan fasilitas umum.
Menutup rangkaian amanatnya, Brigjen TNI Zainul Bahar mewakili Pangdam V/Brawijaya berpesan agar hasil dari program TMMD ini terus dipelihara oleh masyarakat.
"Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta’ala, pada Kamis 13 Agustus 2026 pukul 09.41 WIB, TMMD ke-129 Tahun Anggaran 2026 secara resmi saya nyatakan ditutup," ucap Brigjen TNI Zainul Bahar.
Momentum penutupan ini diharapkan terus mengobarkan semangat gotong royong dan kemanunggalan antara TNI, unsur pemerintah seperti Pengadilan Agama, serta masyarakat luas, demi mewujudkan Bojonegoro yang semakin maju dan sejahtera.
- Details
- Written by Super User
- Hits: 90
Ruang Rupatama Kencana Lt. 2 Dinas DP3AKB Kab. Bojonegoro Jl. Pattimura No. 1 Sumbang, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro
BOJONEGORO, 19 Agustus 2026 M - 5 Rabiul Awal 1448 H
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Bojonegoro menyelenggarakan forum Paparan Laporan Akhir Penyusunan Buku Profil Gender Tahun 2026 pada Rabu (19/8). Agenda strategis ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai instansi lintas sektoral yang ada di wilayah Kabupaten Bojonegoro. Pertemuan tersebut menjadi momen krusial untuk meninjau kembali seluruh capaian kegiatan yang telah berjalan. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk menyelaraskan persepsi antarlembaga.
Pada sambutannya, Kepala Dinas P3AKB dr. Ahmad Hernowo Wahyutomo, M.Kes memberikan pengarahan mendalam terkait arah kebijakan daerah. Beliau secara khusus menekankan pentingnya membahas program-program kerja yang berfokus pada pemberdayaan perempuan. Di samping itu, penguatan sektor perlindungan anak pada setiap instansi juga menjadi prioritas utama. Kepala Dinas mendorong agar koordinasi dan sinergi antarinstansi dapat terus diperkuat secara berkelanjutan. Beliau meyakini bahwa kolaborasi yang solid akan menghasilkan dampak positif bagi masyarakat luas.
Sinergi antar instansi yang diharapkan tersebut salah satunya diwujudkan melalui kerja sama erat dengan Pengadilan Agama Bojonegoro. Kedua lembaga saat ini sedang menggarap skema penjaminan hak anak bagi Aparatur Sipil Negara yang bercerai. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa hak keuangan anak tetap terpenuhi secara konsisten setiap bulan. Tidak hanya itu, kolaborasi bersama Kementerian Agama juga terus digalakkan secara intensif. Upaya bersama ini ditujukan untuk menekan dan mengurangi angka dispensasi kawin di Kabupaten Bojonegoro.
Memasuki agenda inti, tim dari CV. Amerta Paradina Indonesia (API) mempresentasikan paparan laporan finalisasi penyusunan buku. Proses validasi data yang telah dikumpulkan dari masing-masing instansi menjadi fokus utama dalam ruang diskusi. Seluruh peserta rapat mencermati setiap angka dan rincian informasi yang disajikan oleh konsultan. Keakuratan data dari tiap lembaga sangat menentukan kualitas dokumen yang sedang disusun. Validasi ini diperlukan agar dokumen akhir benar-benar mencerminkan kondisi objektif di lapangan.
Melalui penyusunan Buku Profil Gender Tahun 2026, masyarakat Bojonegoro akan merasakan langsung manfaat dari arah kebijakan pembangunan daerah yang menjadi lebih inklusif dan tepat sasaran. Keberadaan data yang valid serta terintegrasi antarinstansi ini memastikan bahwa program-program pemberdayaan perempuan di tengah masyarakat dapat berjalan jauh lebih efektif. Selain itu, kualitas perlindungan anak di Bojonegoro juga akan semakin meningkat karena pemerintah daerah berkomitmen mengutamakan pemenuhan hak-hak anak secara lintas sektoral. Secara spesifik, anak-anak yang berada dalam situasi rentan akibat perceraian, khususnya di lingkungan Aparatur Sipil Negara, akan mendapatkan kepastian pemenuhan hak keuangannya secara konsisten setiap bulan. Sinergi kuat dengan instansi terkait juga akan melindungi masa depan generasi muda Bojonegoro dari berbagai risiko sosial melalui upaya nyata menekan angka dispensasi kawin. Pada akhirnya, seluruh lapisan masyarakat akan menikmati hasil dari perencanaan pembangunan jangka panjang yang benar-benar responsif gender dan berpihak pada peningkatan kesejahteraan keluarga secara menyeluruh.
"Kami dari Pengadilan Agama Bojonegoro sangat menyambut baik sinergi antarlembaga ini. Saat ini, fokus utama kolaborasi kami bersama DP3AKB adalah memastikan skema penjaminan hak anak bagi ASN yang bercerai dapat berjalan efektif, sehingga hak keuangan anak mutlak terpenuhi secara konsisten setiap bulannya. Selain itu, validitas data dalam Buku Profil Gender ini tentu akan menjadi pijakan penting bagi kita dalam upaya bersama menekan angka dispensasi kawin di Bojonegoro," tegas Panitera Muda Hukum PA Bojonegoro, Sandhy Sugijanto, S.E., S.H., M.H.
Sebagai penutup, DP3AKB menyampaikan harapan besar terkait pemanfaatan hasil akhir dari penyusunan dokumen ini. Pihak dinas menginginkan agar Buku Profil Gender Tahun 2026 tidak sekadar menjadi tumpukan dokumen formalitas. Data valid yang telah terkumpul dan divalidasi harus mampu memberikan arahan kebijakan yang jelas. Dokumen ini diharapkan dapat dijadikan acuan utama dalam perencanaan pembangunan daerah di masa mendatang. Dengan demikian, program pembangunan yang dirancang akan menjadi lebih inklusif serta responsif gender. (Skm/Snd)
- Details
- Written by Super User
- Hits: 76
Bojonegoro – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, pimpinan Pengadilan Agama (PA) Bojonegoro turut serta secara aktif menghadiri serangkaian acara kenegaraan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Rangkaian kegiatan ini berlangsung khidmat sejak Minggu (16/08/2026) hingga puncaknya pada Senin (17/08/2026).
Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro, Sutikno, S.Ag., M.H., beserta Wakil Ketua PA Bojonegoro, Mashudi, S.Ag., membagi tugas untuk hadir dan memberikan penghormatan dalam berbagai agenda penting tingkat kabupaten.
Rangkaian Kegiatan Menjelang Hari Kemerdekaan
Pada hari Minggu, 16 Agustus 2026, Ketua PA Bojonegoro, Sutikno, S.Ag., M.H., mengawali rangkaian peringatan dengan menghadiri acara Tasyakuran HUT RI ke-81 yang bertempat di Aula Malowopati, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Acara ini merupakan wujud syukur atas nikmat kemerdekaan yang telah diraih bangsa Indonesia.
Pada malam harinya, beliau kembali hadir mewakili instansi dalam acara Apel Kehormatan dan Renungan Suci yang dilaksanakan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Bojonegoro. Kegiatan ini berlangsung sakral tepat pada pergantian hari sebagai bentuk penghormatan mendalam atas jasa para pahlawan yang telah gugur.
Puncak Peringatan 17 Agustus 2026
Memasuki hari puncak peringatan pada Senin, 17 Agustus 2026, pimpinan PA Bojonegoro mengikuti serangkaian kegiatan kenegaraan yang terpusat di beberapa titik:
-
Upacara Peringatan HUT RI ke-81: Ketua PA Bojonegoro, Sutikno, S.Ag., M.H., menghadiri upacara pengibaran bendera kebesaran yang dilaksanakan di Alun-Alun Kabupaten Bojonegoro bersama dengan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) lainnya.
-
Ziarah Nasional dan Tabur Bunga: Usai pelaksanaan upacara, Ketua PA Bojonegoro langsung bertolak kembali ke Taman Makam Pahlawan Bojonegoro untuk mengikuti prosesi ziarah nasional dan tabur bunga sebagai wujud bakti dan doa bagi para pahlawan bangsa.
-
Detik-Detik Proklamasi dan Resepsi Kenegaraan: Di waktu yang beriringan, Wakil Ketua PA Bojonegoro, Mashudi, S.Ag., hadir mewakili instansi dalam agenda mendengarkan Detik-Detik Proklamasi sekaligus mengikuti acara Resepsi Kenegaraan yang diselenggarakan di Aula Malowopati, Pemkab Bojonegoro.
Partisipasi aktif pimpinan Pengadilan Agama Bojonegoro dalam seluruh rangkaian kegiatan HUT RI ke-81 ini merupakan bentuk komitmen dan sinergi yang baik antara PA Bojonegoro dengan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, sekaligus wujud kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dirgahayu Republik Indonesia ke-81! Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur.
- Details
- Written by Super User
- Hits: 97
Bukan sekedar coffie morning, kebiasaan aparatur PA Bojonegoro setiap pagi sebelum beraktifitas pelayanan adalah ngobras (ngobrol santai) diselingi dengan secangkir kopi. Berbagai gagasan dan ide justru hadir di moment santai ini, Pak Wakil Ketua dengan idenya yang brilian mengajak kita untuk terus berinovasi, baik digital maupun non digital. Sejalan dengan Kasubag PTIP yang juga memiliki ide utk membuat informasi berbasis digital, dari secangkir kopi ternyata ada ide yang sejalan yang mungkin belum sempat kita sampaikan, disitulah makna coffee morning sebenarnya, moment non formal yang bermakna sehingga menghasilkan ide-ide kreatif.
- Details
- Written by Super User
- Hits: 92
Bojonegoro – Pengadilan Agama Bojonegoro Kelas 1A kembali melaksanakan kegiatan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Jurusita Pengganti. Kegiatan yang berlangsung hari ini di Media Center Pengadilan Agama Bojonegoro tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro, Sutikno, S.Ag., M.H.
Dalam prosesi tersebut, Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro secara resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan tiga pegawai yang mendapat amanah baru sebagai Jurusita Pengganti, yaitu Nurul Laili Kholifatun Nisa’, S.H., Sabrina Permata Sari, S.H., dan Puti Kumalasari Tanjung, S.H.
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung dengan khidmat. Ketiga pegawai mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro sebagai bentuk komitmen untuk menjalankan amanah dan tugas jabatan dengan penuh tanggung jawab.
Dalam amanatnya, Sutikno, S.Ag., M.H. menyampaikan bahwa jabatan yang diemban merupakan sebuah amanah yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sebagai Jurusita Pengganti, ketiganya diharapkan dapat menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menjunjung tinggi nilai integritas, profesionalitas, dan tanggung jawab.
Jabatan Jurusita Pengganti memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan tugas peradilan, khususnya dalam pelaksanaan pemberitahuan, pemanggilan para pihak, serta pelaksanaan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan proses persidangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dengan dilantiknya ketiga pegawai tersebut, diharapkan dapat semakin memperkuat pelaksanaan tugas dan pelayanan di Pengadilan Agama Bojonegoro. Amanah baru ini juga diharapkan menjadi motivasi untuk terus memberikan pengabdian terbaik kepada institusi dan masyarakat pencari keadilan.
Keluarga besar Pengadilan Agama Bojonegoro mengucapkan selamat dan sukses kepada Nurul Laili Kholifatun Nisa’, S.H., Sabrina Permata Sari, S.H., dan Puti Kumalasari Tanjung, S.H. atas amanah baru sebagai Jurusita Pengganti.
Semoga senantiasa amanah dalam menjalankan tugas dengan penuh integritas dan tanggung jawab demi terwujudnya pelayanan peradilan yang profesional dan berkeadilan.
- Details
- Written by Super User
- Hits: 97
Bojonegoro — Pengadilan Agama Bojonegoro melaksanakan upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Senin, 17 Agustus 2026.
Upacara berlangsung mulai pukul 07.00 WIB di halaman Gedung Pengadilan Agama Bojonegoro, Jalan MH Thamrin Nomor 88, Bojonegoro. Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh aparatur Pengadilan Agama Bojonegoro dengan penuh khidmat dan semangat nasionalisme.
Dalam pelaksanaan upacara, Wakil Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro, Mashudi, S.Ag., bertindak sebagai Pembina Upacara. Sementara itu, Abdul Faqih bertugas sebagai Komandan Upacara dan Sukma Candra Dewi sebagai Pembawa Acara.
Rangkaian upacara juga diisi dengan pembacaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh Tessana Pridia Paramitha, pembacaan Teks Proklamasi oleh Sandhy Sugijanto, serta pembacaan doa oleh Mochamad Ischaq.
Pelaksanaan upacara menjadi momentum bagi seluruh aparatur Pengadilan Agama Bojonegoro untuk mengenang jasa para pahlawan sekaligus meneguhkan kembali semangat persatuan, pengabdian, dan kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dengan mengusung semangat kemerdekaan, seluruh aparatur diharapkan terus meningkatkan dedikasi dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, sejalan dengan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Bojonegoro sebagai lembaga peradilan yang memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.
Setelah seluruh rangkaian upacara selesai, kegiatan ditutup dengan foto bersama seluruh aparatur Pengadilan Agama Bojonegoro sebagai dokumentasi sekaligus bentuk kebersamaan dalam memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81.
Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.
Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.
- Details
- Written by Super User
- Hits: 146
Sekretaris Pengadilan Agama Bojonegoro bersama Panitera Muda Hukum melakukan kunjungan ke Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro pada Kamis, 13 Agustus 2026. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat koordinasi antarlembaga dalam mendukung akses masyarakat terhadap layanan hukum. Agenda utama pertemuan adalah membahas pemanfaatan data desil sebagai salah satu dasar dalam pemberian layanan berperkara secara cuma-cuma atau prodeo.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas mekanisme penggunaan data desil untuk mengidentifikasi masyarakat yang memenuhi kriteria penerima layanan prodeo. Data tersebut diharapkan dapat membantu memastikan layanan pembebasan biaya perkara diberikan secara tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. Pembahasan juga menjadi langkah penting dalam membangun sinergi antara Pengadilan Agama Bojonegoro dan Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro.
Layanan prodeo merupakan bentuk komitmen peradilan dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi. Dengan pemanfaatan data desil, proses verifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat diharapkan dapat dilakukan secara lebih efektif dan terukur. Hal ini sekaligus mendukung terwujudnya pelayanan peradilan yang mudah, cepat, transparan, dan berkeadilan.
Melalui kunjungan dan koordinasi ini, Pengadilan Agama Bojonegoro dan Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro diharapkan dapat memperkuat kerja sama dalam mendukung masyarakat kurang mampu memperoleh layanan hukum. Sinergi pemanfaatan data sosial tersebut diharapkan mampu meningkatkan ketepatan sasaran penerima layanan perkara secara cuma-cuma. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk memastikan setiap masyarakat tetap memiliki kesempatan yang setara dalam memperoleh akses terhadap keadilan.
