(0353) 881235 pabojonegoro@gmail.com delegasi.pabojonegoro@gmail.com
Memuat jam...

Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro Tinjau Progress Rehabilitasi Gedung Kantor

Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro melaksanakan kunjungan bersama konsultan pengawas proyek rehabilitasi Gedung Kantor Pengadilan Agama Bojonegoro di Jalan Pattimura pada Kamis, 16 Juli 2026, guna memantau secara langsung perkembangan pelaksanaan pekerjaan. Dalam kegiatan tersebut, konsultan pengawas menyampaikan hasil pemantauan bahwa rehabilitasi gedung berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam Kontrak Nomor 640/522/FL.BTB/412.205/2026. Konsultan pengawas memiliki tugas untuk mengawasi seluruh tahapan pelaksanaan proyek sekaligus menyusun laporan perkembangan pekerjaan secara berkala sebagai bentuk pengendalian mutu dan waktu pelaksanaan. Proyek rehabilitasi ini dilaksanakan selama periode 11 Mei 2026 hingga 6 November 2026 . Berdasarkan hasil evaluasi di lapangan, progress pekerjaan hingga saat ini berjalan sesuai target, sebagaimana tercantum dalam kontrak, sehingga diharapkan seluruh pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu dengan tetap mengedepankan kualitas hasil pembangunan.

Wakil Ketua PA Bojonegoro Hadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bojonegoro

Wakil Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bojonegoro yang diselenggarakan pada Selasa, 7 Juli 2026 pukul 12.30 WIB di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bojonegoro. Rapat Paripurna tersebut mengagendakan Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2025. Kehadiran Wakil Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro merupakan bentuk sinergi dan dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta tata kelola pemerintahan yang baik. Acara berlangsung dengan tertib dan khidmat serta dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, anggota DPRD, dan para tamu undangan lainnya.

Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro menghadiri acara pembukaan Pekan Olahraga Kabupaten (PORKAB) II Kabupaten Bojonegoro Tahun 2026

Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro menghadiri acara pembukaan Pekan Olahraga Kabupaten (PORKAB) II Kabupaten Bojonegoro Tahun 2026 yang secara resmi dibuka pada Jumat (3/7/2026). Kehadiran Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro merupakan bentuk dukungan terhadap upaya Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan KONI Bojonegoro dalam memajukan olahraga sekaligus mempererat persatuan dan kebersamaan antarwarga melalui ajang kompetisi olahraga tingkat kabupaten. PORKAB II Bojonegoro Tahun 2026 diikuti oleh kontingen dari 28 kecamatan dengan mempertandingkan 28 cabang olahraga sebagai wadah pembinaan atlet daerah menuju prestasi yang lebih tinggi. Momentum pembukaan berlangsung meriah dengan dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala perangkat daerah, serta berbagai elemen masyarakat yang bersama-sama menyemarakkan pesta olahraga terbesar di Kabupaten Bojonegoro tahun ini.

Harmonisasi Regulasi Daerah, Kanwil Kemenham Jatim Gelar Analisis dan Evaluasi Raperda Berperspektif HAM di Bojonegoro

BOJONEGORO – Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenham) Jawa Timur menyelenggarakan kegiatan Analisa dan Evaluasi Produk Hukum Daerah dari Perspektif HAM di Ballroom Andrawina, Aston Bojonegoro City Hotel. Langkah strategis ini diambil guna memastikan regulasi yang tengah disusun di tingkat daerah selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia serta berpihak pada kelompok rentan. Melalui mekanisme ini, potensi norma yang diskriminatif atau berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM dapat diidentifikasi sejak tahap pembentukan regulasi. Acara ini dilaksanakan secara luring dengan metode pemaparan materi serta sesi tanya jawab interaktif bersama para peserta. Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat terwujud produk hukum daerah yang tidak hanya memenuhi aspek legal formal, tetapi juga mampu menjamin perlindungan HAM secara komprehensif dan berkeadilan.

Kegiatan penting yang berlangsung dari pagi hingga sore hari ini dibuka langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Timur, Toar RE Mangaribi, S.H., M.Si. Agenda strategis tersebut dilanjutkan dengan laporan pelaksanaan kegiatan yang disampaikan oleh Plh Kabid Instrumen dan Penguatan HAM, Ratno Suhartono, S.H., M.H. Jalannya acara juga diisi dengan sambutan dari Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Bojonegoro, Sudiyono, S.H. Kehadiran jajaran pimpinan tinggi dari berbagai instansi ini menegaskan komitmen kuat dalam melahirkan produk hukum yang inklusif di Bojonegoro. Sinergi yang erat antara instansi vertikal dan pemerintah daerah menjadi kunci utama keberhasilan pelaksanaan evaluasi regulasi berbasis hak asasi manusia ini.

Salah satu instansi vertikal yang memberikan perhatian serius terhadap jalannya evaluasi ini adalah Pengadilan Agama Bojonegoro. Hadir langsung di lokasi acara, Sekretaris Pengadilan Agama Bojonegoro, Yeti Rianawati, S.H., M.H., menyampaikan dukungannya secara langsung terkait penyesuaian regulasi daerah. Beliau menekankan bahwa penegakan hak asasi manusia harus dimulai dari penyusunan aturan di tingkat dasar. "Kami sangat mendukung penuh adanya evaluasi produk hukum daerah berbasis HAM ini," ujar Yeti Rianawati saat ditemui di sela-sela kegiatan. "Sebagai institusi yang bersentuhan langsung dengan persoalan hukum keluarga, perempuan, dan anak, kami berharap raperda yang disusun nantinya benar-benar mampu memberikan perlindungan hukum yang maksimal, inklusif, serta bebas dari diskriminasi bagi seluruh masyarakat Bojonegoro," tegasnya.

Fokus utama dari analisis dan evaluasi kali ini mencakup tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2026. Ketiganya meliputi Raperda tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Raperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, serta Raperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Ketiga Raperda tersebut dinilai memiliki dimensi HAM yang sangat kuat karena berkaitan erat dengan hak atas rasa aman masyarakat. Selain itu, regulasi ini juga menyentuh hak anak untuk tumbuh berkembang secara optimal serta hak perempuan untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif untuk memastikan bahwa substansi pengaturan dalam ketiga Raperda tersebut telah mengakomodasi prinsip-prinsip HAM secara optimal.

Selain Kakanwil Kemenham Jatim, acara ini juga menghadirkan narasumber ahli lainnya untuk mengupas tuntas pasal-pasal di dalam draf Raperda. Para ahli tersebut adalah Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bojonegoro, Agus Setiadi Rakhman, S.H., M.M., serta Wakil Dekan I Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Dr. Indrawati, S.H., LL.M. Melalui diskusi panel interaktif yang dibagi dalam beberapa sesi, seluruh peserta diajak aktif memetakan potensi adanya pasal atau norma yang diskriminatif. Rekomendasi hasil analisa dan evaluasi ini nantinya akan diintegrasikan ke dalam substansi Raperda sebagai bentuk perbaikan kualitas regulasi daerah. Dengan demikian, Kabupaten Bojonegoro diharapkan dapat segera memiliki Peraturan Daerah baru yang ramah terhadap hak asasi manusia dan berpihak pada kelompok rentan.

Ketua, Panitera, dan Sekretaris PA Bojonegoro Hadiri Tasyakuran Menempati Gedung Baru PA Trenggalek Kelas IA

Trenggalek, 7 Juli 2026 – Ketua, Panitera, dan Sekretaris Pengadilan Agama Bojonegoro menghadiri undangan tasyakuran Pengadilan Agama Trenggalek dalam rangka menempati Gedung Baru Pengadilan Agama Trenggalek Kelas IA yang diselenggarakan pada Selasa (7/7/2026). Kegiatan yang berlangsung di Gedung Pengadilan Agama Trenggalek Kelas IA tersebut dihadiri oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya beserta Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, seluruh Ketua, Panitera, dan Sekretaris Pengadilan Agama se-Jawa Timur, jajaran Forkopimda dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Trenggalek, serta berbagai mitra kerja Pengadilan Agama Trenggalek.

Dalam sambutannya, Bupati Trenggalek yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek menyampaikan bahwa selesainya pembangunan Gedung Pengadilan Agama Trenggalek Kelas IA merupakan bukti nyata terjalinnya kerja sama yang harmonis antara Pengadilan Agama dengan Pemerintah Kabupaten Trenggalek. Beliau menjelaskan bahwa lahan kantor baru Pengadilan Agama Trenggalek merupakan hibah dari Pemerintah Kabupaten Trenggalek, sedangkan pembangunan gedung didanai melalui anggaran Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sinergi tersebut diharapkan menjadi fondasi yang kuat dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam arahannya menyampaikan bahwa sinergi yang baik antara lembaga peradilan dengan pemerintah daerah harus bermuara pada terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Agama Trenggalek. Beliau menekankan agar seluruh aparatur Pengadilan Agama Trenggalek mampu memanfaatkan gedung baru beserta fasilitas yang tersedia secara optimal dengan menjaga integritas dan citra lembaga. Menurutnya, unsur pendukung organisasi atau 5M seperti sumber daya manusia (man), anggaran (money), sarana dan prasarana (material), metode kerja (method), serta unsur pendukung lainnya kini telah memadai sehingga harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan dan kinerja.

Lebih lanjut, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya juga mengingatkan pentingnya memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai ruang lingkup kewenangan Pengadilan Agama yang tidak hanya menangani perkara hukum keluarga, tetapi juga perkara ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Seiring berkembangnya aktivitas ekonomi berbasis syariah, potensi sengketa di bidang tersebut juga menjadi kewenangan Pengadilan Agama Trenggalek untuk diselesaikan. Beliau menegaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas utama badan peradilan adalah menegakkan hukum dan keadilan, sehingga seluruh aparatur peradilan dituntut untuk senantiasa memberikan pelayanan yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat pencari keadilan. 

Usai rangkaian acara tasyakuran, kegiatan dilanjutkan dengan pembinaan kepada seluruh pimpinan dan aparatur Pengadilan Agama se-Jawa Timur yang bertempat di Aula Pengadilan Agama Trenggalek. Pembinaan disampaikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, serta Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat pembinaan teknis dan administrasi peradilan sekaligus meningkatkan koordinasi, sinergi, dan komitmen seluruh satuan kerja di lingkungan Peradilan Agama Jawa Timur dalam mewujudkan pelayanan peradilan yang profesional, modern, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

 

Sinergi Yudisial dan Akademik: Pengadilan Agama Bojonegoro dan Unugiri Bedah Ilmiah Akar Masalah Pernikahan Dini

 

BOJONEGORO, 1 Juli 2026 M bertepatan dengan 16 Muharram 1448 H.

Pengadilan Agama Bojonegoro menerima kunjungan resmi dari tim peneliti Fakultas Syari’ah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro, dengan ketua tim peneliti yaitu Ibu Burhanatut Dyana, S.Sy., M.H. Kegiatan ilmiah yang berkolaborasi dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ini mencerminkan sinergi kuat antara dunia akademik dan institusi peradilan. Riset strategis yang dijalankan ini mengangkat judul tentang rekonstruksi hukum pernikahan dini berbasis evidence-based legal framework. Kehadiran tim akademisi tersebut disambut oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bojonegoro, Bapak Sandhy Sugijanto selaku Plh. Panitera. Melalui penyatuan visi ini, kedua lembaga berkomitmen menghadirkan edukasi hukum yang menyentuh akar permasalahan sosial di masyarakat.

Tim peneliti menjadikan Pengadilan Agama Bojonegoro sebagai pusat pengambilan data untuk menganalisis statistik perkara dispensasi kawin secara mendalam. Variabel data yang dibedah meliputi rentang usia anak, tingkat pendidikan terakhir, hingga faktor utama penyebab orang tua mengajukan permohonan. Pemetaan sarat informasi ini juga melacak sebaran perkara secara geografis dari tingkat kecamatan hingga pelosok desa di Kabupaten Bojonegoro. Selain mengandalkan angka statistik, penelitian ini masuk pada ranah yuridis dengan membedah berkas penetapan perkara yang ada. Langkah riset tersebut bertujuan mendalami konsistensi dan basis pertimbangan hukum para hakim dalam memutus perkara pernikahan anak.

Menanggapi hipotesis awal penelitian, Ibu Indah Listyorini, M.HI, selaku anggota tim, memaparkan pandangan penting terkait faktor dominan penyebab pernikahan anak. Berdasarkan data yang dihimpun, beliau menjelaskan bahwa minimnya pendidikan—dengan rata-rata pendidikan terakhir anak hanya sampai tingkat SMP—menjadi pemicu utama. Kerentanan ini semakin diperparah oleh kondisi calon suami yang juga masih kurang umur dan memiliki pekerjaan tidak tetap. Melalui pengujian ilmiah terhadap pola-pola tersebut, penelitian ini diharapkan dapat mengurai korelasi antara rendahnya edukasi dan ketidakstabilan ekonomi di balik tingginya angka dispensasi nikah.

Merespons riset tersebut, Plh. Panitera Muda Hukum PA Bojonegoro, Bapak Sandhy Sugijanto, memberikan dukungan penuh dan apresiasi yang sangat tinggi. Beliau menegaskan bahwa data persidangan riil di pengadilan memang membutuhkan sentuhan analisis ilmiah yang komprehensif dari sudut pandang akademisi. Sinergi ini dinilai sangat krusial karena lembaga peradilan tidak hanya bertugas memutus perkara, melainkan juga memiliki tanggung jawab moral edukasi. Data statistik dan pertimbangan hukum hakim diharapkan dapat diolah menjadi sebuah formula edukatif yang menyasar akar masalah. Pihak pengadilan berharap hasil akhir dari kolaborasi ini mampu melahirkan rekomendasi konkret yang efektif bagi semua pihak.

Dampak jangka panjang dari hasil riset kolaboratif ini dirancang untuk membawa manfaat besar bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan masyarakat luas. Data konkret yang dihasilkan dapat dijadikan landasan ilmiah atau evidence-based policy dalam merumuskan kebijakan publik yang tepat sasaran. Intervensi kebijakan yang terukur dari para stakeholder diharapkan mampu memutus mata rantai problematika pernikahan usia dini secara masif. Di sisi lain, para orang tua diimbau untuk mempertimbangkan secara matang skala risiko komprehensif, mulai dari aspek kesehatan hingga kesiapan mental anak. Melalui diseminasi hasil riset ini, kesadaran kolektif masyarakat diharapkan terbangun demi terwujudnya ketahanan keluarga yang ideal dan berkualitas.

Penulis : Sandhy Sugijanto (Panmud Hukum)

Ketua PA Bojonegoro Hadiri Pembukaan TMMD Tahun 2026 di Desa Mlideg

Rabu, 15 Juli 2026 pukul 08.45 WIB, Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro menghadiri Upacara Pembukaan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) yang diselenggarakan di Lapangan Desa Mlideg, Kecamatan Kedungadem. Upacara tersebut dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), unsur TNI-Polri, kepala perangkat daerah, serta para tamu undangan lainnya. Kehadiran Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro merupakan wujud dukungan terhadap sinergi lintas instansi dalam menyukseskan program TMMD sebagai upaya percepatan pembangunan desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan semangat gotong royong antara TNI, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan.

Momen Spesial Apel Pagi Perdana Juli, Ketua PA Bojonegoro Beri Kado Pegawai yang Berulang Tahun

Pada pelaksanaan Apel Pagi perdana di bulan Juli yang digelar pada Senin, 6 Juli 2026, terdapat momen spesial yang menambah kehangatan suasana di Pengadilan Agama Bojonegoro. Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro memberikan kejutan kepada para pegawai yang berulang tahun pada bulan Juli dengan memanggil mereka satu per satu ke depan barisan untuk menerima ucapan selamat dan doa, sekaligus menyerahkan kado sebagai bentuk apresiasi dan perhatian. Suasana apel pun semakin semarak dengan senyum bahagia para pegawai serta tepuk tangan dari seluruh peserta apel, mencerminkan semangat kebersamaan, kekeluargaan, dan kepedulian yang terus dibangun di lingkungan Pengadilan Agama Bojonegoro.

Ketua PA Bojonegoro Hadiri Upacara dan Syukuran Hari Bhayangkara ke-80

 

Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro menghadiri Upacara dan Syukuran Hari Bhayangkara ke-80 yang digelar di Lapangan Mapolres Bojonegoro pada Rabu (1/7) pukul 07.30 WIB. Kehadiran beliau dalam upacara khidmat tersebut merupakan bentuk sinergitas dan soliditas antarinstansi penegak hukum di wilayah Kabupaten Bojonegoro. Setelah upacara selesai, acara dilanjutkan dengan prosesi syukuran bersama jajaran Forkopimda, di mana Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro turut menyampaikan ucapan selamat Hari Bhayangkara ke-80.

Jumat Berkah, Senam Sehat, dan Sosialisasi BRI Warnai Jumat Pagi di Pengadilan Agama Bojonegoro

Jumat, 10 Juli 2026 – Pengadilan Agama Bojonegoro menggelar rangkaian kegiatan Jumat Berkah, Senam Sehat, dan Sosialisasi Produk dari Bank BRI Kantor Cabang Bojonegoro yang dilaksanakan pada pagi hari sebelum dimulainya jam pelayanan. Kegiatan ini diikuti oleh pimpinan Pengadilan Agama Bojonegoro, yaitu Ketua dan Sekretaris, serta seluruh pegawai sebagai wujud komitmen dalam membangun budaya kerja yang sehat, harmonis, dan produktif. Senam sehat menjadi sarana menjaga kebugaran jasmani, dilanjutkan dengan kegiatan Jumat Berkah diwujudkan melalui pembagian makanan kepada masyarakat yang berada di sekitar Kantor Pengadilan Agama Bojonegoro sebagai bentuk kepedulian sosial dan upaya mempererat hubungan dengan lingkungan sekitar.

Setelah itu, perwakilan Bank BRI Kantor Cabang Bojonegoro memberikan sosialisasi mengenai berbagai produk dan layanan perbankan yang dapat dimanfaatkan oleh aparatur peradilan, sehingga diharapkan dapat menambah wawasan serta memberikan kemudahan dalam mengakses layanan keuangan. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan tertib, penuh semangat, dan mendapat antusiasme dari seluruh peserta.

Di sela-sela rangkaian kegiatan Jumat Berkah, Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro turut memberikan kejutan ulang tahun kepada Bapak Yanto, petugas penjaga ketertiban parkir di lingkungan Kantor Pengadilan Agama Bojonegoro yang bertugas dari Dinas Perhubungan. Pemberian ucapan selamat beserta bingkisan sederhana tersebut merupakan bentuk apresiasi dan kepedulian kepada mitra kerja yang selama ini turut berkontribusi dalam menjaga ketertiban dan kelancaran aktivitas di lingkungan kantor.

Penyusunan Buku Profil Gender Bojonegoro 2026 Dimulai, Dinas P3AKB Harapkan Sinergi Data dari Pengadilan Agama Bojonegoro dan Instansi Terkait

BOJONEGORO 3 Juli 2026 – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB) Kabupaten Bojonegoro menggelar agenda "Paparan Awal Penyusunan Buku Profil Gender Tahun 2026". Kegiatan ini menjadi langkah awal yang strategis dalam memetakan pencapaian serta tantangan kesetaraan gender di wilayah Kabupaten Bojonegoro secara berkala. Acara yang berlangsung secara khidmat tersebut diawali dengan registrasi seluruh peserta, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, serta pembacaan doa bersama. Agenda kemudian dilanjutkan dengan laporan resmi dari Kepala Dinas P3AKB Kabupaten Bojonegoro selaku penyelenggara utama kegiatan. Setelah itu, acara dibuka secara resmi melalui sambutan dan pengarahan oleh Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Bojonegoro.

Memasuki agenda inti, sesi paparan awal dipandu oleh pihak ketiga yakni CV. Amerta Paradina Indonesia (API) selaku mitra kerja sama penyusunan buku profil tersebut. Materi utama pada pemaparan komprehensif ini disampaikan langsung oleh seorang narasumber ahli di bidangnya yaitu Bapak Alwi. Dalam penyampaiannya, beliau menggarisbawahi beberapa ruang lingkup penting yang akan dimuat dan dibedah di dalam dokumen Buku Profil Gender Tahun 2026. Fokus pertama menyangkut gambaran umum wilayah yang memetakan profil geografis serta karakteristik Kabupaten Bojonegoro secara makro. Selain itu, aspek kondisi kependudukan juga dianalisis secara tajam untuk melihat struktur, komposisi, serta dinamika demografi penduduk berdasarkan pilahan jenis kelamin di daerah setempat.

Tidak kalah penting, materi paparan tersebut juga menyasar potret kesetaraan gender di berbagai bidang kehidupan yang sedang berkembang saat ini. Pengukuran kesetaraan ini mencakup analisis mendalam mengenai akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang diterima oleh laki-laki maupun perempuan. Sektor-sektor vital yang menjadi objek kajian utama di antaranya adalah bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hingga ranah hukum. Pengumpulan indikator dari berbagai sektor tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan gender yang masih ada di lapangan. Melalui pemetaan berkala ini, pemerintah daerah diharapkan dapat melahirkan solusi berbasis data yang akurat guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat.

Demi terwujudnya buku profil yang akurat dan komprehensif, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengimbau seluruh instansi lintas sektor untuk aktif berkontribusi memberikan data sektoral yang valid. Salah satu instansi krusial yang diharapkan sinergi dan keterbukaan datanya secara penuh adalah Pengadilan Agama (PA) Bojonegoro. Secara spesifik, pihak penyusun memerlukan tren data sektoral dari Pengadilan Agama Bojonegoro yang mencakup rentang waktu dari tahun 2023 hingga tahun 2025. Data pertama yang diminta berupa angka perkara perceraian pilahan yang meliputi kasus Cerai Gugat yang diajukan oleh istri serta Cerai Talak yang diajukan oleh suami. Selanjutnya, data kedua yang diperlukan adalah jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang merinci kuantitas Hakim serta Pejabat di lingkungan Pengadilan Agama Bojonegoro berdasarkan jenis kelamin.

Data-data spesifik dari lembaga peradilan tersebut dinilai sangat penting untuk mengukur indikator keadilan, ketahanan keluarga, serta keterwakilan gender dalam posisi strategis pengambilan keputusan. Melalui penyusunan buku profil ini, diharapkan Kabupaten Bojonegoro memiliki basis data kebijakan berbasis gender (gender-responsive data) yang kuat serta terintegrasi. Dokumen ini nantinya akan menjadi acuan acuan krusial bagi pemerintah daerah dalam merumuskan perencanaan pembangunan yang inklusif di masa depan. Seluruh rangkaian sesi paparan awal ini mengalir secara interaktif dengan adanya ruang diskusi bersama dari para peserta instansi terkait. Kegiatan penting ini berjalan dengan lancar hingga akhirnya ditutup secara resmi oleh segenap panitia pelaksana.

Perkuat Sinergitas, Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro Hadiri Doa Bersama Hari Bhayangkara ke-80


BOJONEGORO – Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro menunjukkan komitmen dalam memperkuat sinergitas antarinstansi dengan menghadiri kegiatan Doa Bersama Lintas Agama dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026.

Acara yang mengusung tema "Polri untuk Masyarakat" ini diselenggarakan oleh Kepolisian Resor (Polres) Bojonegoro dan bertempat di Gedung AP I Rawi Polres Bojonegoro pada Selasa, 30 Juni 2026.

Kehadiran Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro dalam kegiatan ini merupakan bentuk dukungan terhadap Polri, khususnya Polres Bojonegoro, dalam menjaga keamanan dan harmoni di wilayah Kabupaten Bojonegoro melalui pendekatan spiritual lintas agama.

Kegiatan yang berlangsung khidmat tersebut turut dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bojonegoro, termasuk Bupati Bojonegoro serta Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bojonegoro. Kehadiran para pimpinan daerah dan tokoh agama ini mencerminkan soliditas yang kuat dalam menjaga persatuan dan kondusivitas wilayah.

Suasana kebersamaan terlihat sepanjang rangkaian acara, sebagai wujud komitmen bersama antarinstansi untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, sejalan dengan semangat Hari Bhayangkara.

ZONA INTEGRITAS WBK Wilayah Bebas dari Korupsi
Logo WBK
Logo BerAKHLAK
Logo Bangga Melayani Bangsa
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT IKM 3,98 / 4,00 Sangat Baik Lihat Hasil Survey